Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pelatihan Bendahara Pengeluaran

Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Biodata • • Nama : Instansi : Alamat : HP : Bambang Sancoko Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan Permata Depok 081380624300

POKOK BAHASAN Konsepsi Dasar Pendapatan Negara dan Belanja Negara Dokumen Pelaksanaan Negara Sistem Penerimaan Negara Sistem Pengeluaran Negara Sistem Pengarsipan Dokumen Keuangan

1. Konsepsi Dasar Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Dasar Hukum UUD Tahun 1945 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN jo. PP No. 50 Tahun 2018 Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara PMK-190/2012 jo. PMK-178/2018

Pengertian Keuangan Negara • Pendekatan Sisi OBYEK 1 • semua hak & kewajiban negara yg dapat dinilai dg uang, termasuk kebijakan & kegiatan dlm bid. fiskal, moneter & pengel. KN yg dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang berhub. dg pelaks. hak & kewajiban tersebut. • Pendekatan Sisi SUBYEK 2 • seluruh obyek sbgmn tsb di atas yg dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, PEMDA, Perusahaan Negara/Daerah, & badan lain yg ada kaitannya dgn keuangan negara. • Pendekatan Sisi PROSES 3 • seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sbgmn tsb di atas mulai dr perumusan kebijakan & pengambilan keputusan s. d. pertanggunggjawaban. • Pendekatan Sisi TUJUAN 4 • seluruh kebijakan, kegiatan & hubungan hukum yg berkaitan dgn pemilikan dan/atau penguasaan obyek sbgmn tsb di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara Keuangan Negara adalah semua hak & kewajiban negara yg dapat dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian Pendapatan Negara & Belanja Negara PENDAPATAN NEGARA • Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. • Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. BELANJA NEGARA • Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. • Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Jenis Penerimaan Negara Pajak DN PPh, PPN, PPn. BM, PBB, BPHTB, cukai, pajak lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea masuk, pajak/pungutan ekspor Perpajakan Penerimaan Negara PNBP Umum PNBP Fungsional Hibah Penerimaan lainnya Pengembalian belanja, pembiayaan, PFK

Pengertian & Jenis PNBP adalah pungutan yg dibayar oleh orang pribadi atau badan dgn memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya & hak yang diperoleh negara, berdasarkan per-UU-an, yg menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. (UU 8/2018) • Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP.

Objek PNBP Kriteria: a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah; b. penggunaan dana yang bersumber dari APBN; c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau d. penetapan peraturan perundang-undangan. 6 klaster objek PNBP: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2. Pelayanan 3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan 4. Pengelolaan Barang Milik Negara 5. Pengelolaan Dana 6. Hak Negara Lainnya

Jenis Belanja Negara Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Negara Belanja Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-lain

Asas-Asas Keuangan Negara Asas Kesatuan Lama Asas Universalitas Asas Tahunan Asas Spesialitas Asas Keuangan Negara akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas Baru proporsionalitas keterbukaan dlm pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yg bebas dan mandiri

Asas Perbendaharaan 1. UU APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. (Untuk Pemda Perda APBD) 2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 3. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. (Untuk Pemda Perda APBD) 4. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 5. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004). (Pasal • Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. (Pasal 21 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2004).

Pejabat Perbendaharaan Presiden (CEO) Pejabat Perbendaharaan (UU No. 1 tahun 2004) Menteri/Pim Lembaga (PA – COO) Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Menteri Keuangan (BUN – CFO)

Pejabat Pengelola Keuangan Satker PA Delegasi KPA. Kepala Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penandatangan SPM Mandat Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan BPP PPABP Pejabat Lainnya Pejabat Pengadaan PPHP Petugas Akuntansi

Penetapan Pejabat Perbendaharaan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA Pelimpahan wewenang PA kepada KPA Menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yaitu PPK dan PPSPM Menetapkan PPK Menetapkan PPSPM Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA. 17

Penetapan Pejabat Perbendaharaan (lanjutan) Penetapan PPK dan PPSPM KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan/atau PPSPM, spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN Kepala KPPN Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan. Penetapan PPK dan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran, dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM, maka pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN. 18

Penetapan Pejabat Perbendaharaan (lanjutan) Penetapan Bendahara Pengeluaran Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA Penetapan Bendahara Pengeluaran Bertanggung jawab secara fungsional kepada Menteri Keuangan konsekuensi dari tugas bendahara dalam pengelolaan Uang Persediaan Pelimpahan wewenang kepada Kepala Satker Ø Penetapan Bendahara Pengeluaran tidak terikat tahun anggaran; dan Ø Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Menyampaikan Surat Penetapan Bendahara Pengeluaran kepada PPSPM, PPK, dan Kepala KPPN Ø Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran; dan Ø Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan. 19

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. DIPA Induk DIPA Akumulasi DIPA Petikan Dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja DIPA Petikan Dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN

Format DIPA Lembar Surat Pengesahan DIPA Halaman IA – Informasi Kinerja Halaman IB – Sumber Dana Halaman II – Rincian Pengeluaran Halaman III – Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Halaman IV – Catatan

Klasifikasi Anggaran Klasifikasi Organisasi • Bagian Anggaran • Unit Organisasi • Satuan Kerja Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Klasifikasi Fungsi • pelayanan umum • pertahanan • ketertiban dan keamanan • ekonomi • lingkungan hidup • perumahan dan fasilitas umum • kesehatan • pariwisata dan budaya • agama • pendidikan • perlindungan sosial. • • Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial • Belanja Lain-lain

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas. Fungsi POK Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas. Alat perencanaan kebutuhan dana. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitias pelaksanaan anggaran.

Pokok-pokok Materi POK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kode & nama Satker Kode K/L, Unit Organisasi, Program & Nama Program. Kode & nama kegiatan/output/sub output / komponen input/akun. Kode & nama kantor bayar, lokasi, & indikator kinerja kegiatan. Rincian volume, harga satuan, && jumlah biaya. Sumber dana, cara penarikan, & kode kewenangan. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontrakstual & non) Rencana pelaks kegiatan (time schedule) yg dilengkapi perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.

Contoh POK Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Paket Pekerjaan Detil Belanja 26

Alur Mekanisme Revisi Anggaran pada KPA

3. Sistem Penerimaan Negara

Pihak-Pihak Terkait KPPN Penerimaan Wajib Pajak Wajib Bayar KPBC Penerimaan Petugas Pungut Bendahra Pen/ Pengl KPP Bank/ Pos Persepsi KPA

Dokumen Terkait Penerimaan 1 • Surat Setoran Pajak (SSP) 2 • SSPBB 3 • SSB 4 • SSPCP 5 • SSCP 6 • SSBP 7 • SSPB 8 • STBS 9 • Bukti Penerimaan Negara (BPN) Dokumen Lain Karcis/Tiket/Tanda Masuk/Kupon Kuitansi Nota Debet/Kredit Rekening Koran Struk ATM

Cara Penyetoran Penerimaan Negara • PENYETORAN PAJAK • WP Bendahara Pengeluaran Kas Negara • WP Kas Negara • PENYETORAN PNBP • WB Petugas Pungut Bendahara Penerimaan Kas Negara • WB Kas Negara

Mekanisme Penyetoran Penerimaan Negara Pendaftaran Penyetoran dg Kode Billing Pembuatan Billing Pembayaran Teller Bank/Pos Persepsi Internet Banking Electronic Device Circuit ATM

Alur Proses Pembayaran Dengan Billing System : • Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB) manual • Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah

Pengesahan Penerimaan Negara Melalui Bank • NTPN • NTB Melalui Pos • NTPN • NTP Melalui Potongan SPM • NTPN • NPP

4. Sistem Pengeluaran Negara

Metode Pembayaran Metode LS • Pembayaran langsung ke: • Penyedia B/J • Bendahara Pengeluaran • Belanja pegawai • Honor • Perjadin Melalui UP • Pembayaran beban UP oleh BP untuk : • Kegiatan operasional satker • Tidak bisa LS

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Perubahan Ketentuan UP PMK-178/2018 PMK-190/2012 Perubahan Pengaturan Awal UP dalam bentuk tunai dan kartu kredit UP dalam bentuk tunai Disimpan pada rekening bendahara / brankas UP tunai disimpan dalam rekening bendahara / brankas UP Kartu kredit berupa limit belanja kartu kredit yang dipegang oleh pemegang KKP UP digunakan untuk operasional dan kegiatan yang tidak bisa dibayarkan dengan LS Besaran UP merupakan total UP Tunai dan UP KKP digunakan untuk kegiatan operasional dan kegiatan yang tidak dapat dibayarkan dengan LS yang sumber dananya RM 37

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengaturan Proporsi UP Tunai dan KKP Perubahan Pengaturan Awal Terbagi dalam 4 (empat) kelompok pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP Pagu < Rp 900 jutau UP Max. Rp 50 juta Rp 900 juta s. d. Rp 2, 4 M Max. Rp 100 juta Pa. Rp 2, 4 M s. d. Rp 6 M Max. Rp 200 juta > Rp 6 M Max. Rp 500 juta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi terhadap perubahan UP melampaui besaran UP Pagu UP < Rp 2, 4 M Max. Rp 100 juta Pa. Rp 2, 4 M s. d. Rp 6 M Max. Rp 200 juta > Rp 6 M Max. Rp 500 juta Terbagi dalam 3 kelompok pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP Proporsi UP Tunai dan KKP sebesar 60% dan 40 % Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi terhadap perubahan UP melampaui besaran UP dan perubahan proporsi UP 38

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengaturan Dispensasi Pengaturan Awal Perubahan Pengaturan Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan Dispensasi atas: Perubahan UP melampaui besaran UP, mempertimbangkan: Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran mempertimbangkan: frekuensi penggantian UP tahun lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan 1 perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP 2 1 frekuensi penggantian UP tahun lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan 2 perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP Perubahan proporsi besaran UP tunai, mempertimbangkan: Pertimbangan yang sama dengan perubahan UP melampaui besaran UP dan tidak terdapat atau masih terbatas penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA. Pengecualian Penggunaan UP Tunai 100% tanpa dispensasi, mempertimbangkan: tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA; dan 39 memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 2. , 4 miliar.

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengendalian UP Pengaturan Awal Perubahan Pengaturan • Surat Pemberitahuan kepada KPA apabila 2 (dua) bulan sejak SP 2 D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (GUP) • Pemotongan 25% apabila 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan ke -1 tidak GUP • Pemotongan 50% apabila 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan ke -2 tidak GUP • Surat Pemberitahuan kepada KPA apabila 1 (satu) bulan sejak SP 2 D-UP Tunai diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (GUP) Tunai • Pemotongan 25% apabila 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan ke-1 tidak GUP Tunai • Pemotongan 50% apabila 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan ke-2 tidak GUP Tunai 40

Pengelolaan UP UP GUP GUP Nihil GUP … UP KURANG RUTIN UP Perubahan BULAN TERTENTU TUP

Dokumen Terkait Pengeluaran Negara 1 • Dokumen Pelaksanaan Anggaran – DIPA & POK 2 • Dokumen Perikatan 3 • Bukti Kegiatan/Transaksi 4 • Bukti Pembayaran 5 • Bukti Setoran

Pihak-Pihak Terkait Pengeluaran Negara Bank/Pos Oprasional Pegawai Penyedia B/J KPPN PPK Pengel u-aran Tim/ Pokja PIC Kegiatn PPSPM KPA BPP Bendahra Pengeluaran

Penyelesaian Tagihan Melalui Mekanisme Pembayaran LS No Uraian 1 Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung 2 PPK melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan. 3 Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP 4 PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung Penyedia Barang/Jasa PPK PPSPM Kontrak/Bukti Pendukung Uji SPP/Bukti Pendukung Uji 5 Dalam hal SPP & bukti Pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM

Penyelesaian Tagihan Melalui UP No Uraian 1 a. b. Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung; atau Penerima Uang Muka Kerja mengajukan permintaan Uang Muka Kerja disertai bukti pendukung. Pihak Ketiga/ Penerima Uang Muka Kerja Bendahara Pengeluaran/ BPP Tagihan Pihak Ketiga /Uang Muka Kerja 2 PPK menguji tagihan atas UP, apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy); Uji 3 SPBy beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP; SPBy & Bukti Pendukung 3 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian; 4 Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar oleh Bendahara PPK Uji Bayar

Jenis Kartu Kredit Pemerintah Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja pemerintah difokuskan pada belanja keperluan operasional yang Merupakan bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan. Belanja Keperluan Operasional Uang Persediaan dipegang oleh Pelaksana Kegiatan (Contoh: PPK, Kasubag TU) ATK Pemeliharaan Jamuan Belanja Keperluan Perjalanan Dinas dipegang oleh Pelaksana Perjadin (Contoh: Pegawai/Pejabat Pelaksana Perjadin) Tiket Penginapan 47

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Perjanjian Kerja Sama antara Bank dengan Satker Penerbitan Kartu Kredit oleh Bank Corporate Card Contoh: PPK, Kasubag TU Transaksi dengan Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit Belanja Keperluan Operasioanl Belanja Keperluan Perjadin Verifikasi oleh Bendahara GUP KKP Corporate Card Contoh: Pegawai/ Pejabat Pelaksana Perjadin Pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBy 48

Mekanisme Pengujian dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah Transaksi dengan Kartu Kredit Bukti Transaksi Tagihan Bank Pengujian oleh PPK Disetujui ? No Tanggung jawab Pribadi Pemegang Kartu Kredit Yes SPBy SPP-GUP KKP Setor Pajak Verifikasi oleh Bendahara Pertanggung jawaban UP Pengajuan GUP KKP SPM GUP KKP SP 2 D GUP Pembayaran tagihan bank 49

Koreksi/Ralat SPP, SPM, dan SP 2 D 1. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode; 2. pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau 3. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP 2 D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana. Tidak boleh mengakibatkan: • Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP 2 D; • Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; • Perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker.

Pembatalan SPP-SPM • Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP 2 D belum diterbitkan. • Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP 2 D belum diterbitkan. • Dalam hal SP 2 D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk

Rekening Bendahara Pengeluaran • PA/Kuasa PA dapat membuka rekening pengeluaran dengan persetujuan BUN. • Persetujuan dikuasakan kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. • Rekening pengeluaran – bentuk rekening giro atas nama jabatan Bendahara Pengeluaran. • Sehubungan dengan Treasury Notional Pooling (TNP) maka pembukaan rekening bendahara pengeluaran dilakukan pada bank umum yang terhubung dengan sistem TNP. • Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang dari Rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum. • (08. 00 – 15. 00). • Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum.

Pengelolaan Rekening • KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah. • Kuasa BUN di Daerah harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan. • KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening. • KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengelolaan Rekening (2) • Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan saldo Rekening. Khusus untuk Rekening milik BLU, pemblokiran dilakukan untuk seluruh Rekening operasional yang dikelola. • Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik K/L/Satker paling lambat 1 tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif. Rekening dinyatakan pasif apabila Rekening tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening selama 1 tahun. • KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penutupan.

Pendebitan Rekening Bendahara Pembayaran melalui mekanisme UP Tunai oleh Bendahara dapat dilakukan dengan menggunakan: a. Uang tunai yang berada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP; b. Internet Banking; Pendebitan Rekening Bendahara c. Kartu Debit; atau d. Cek/bilyet giro.

PENGELOLAAN KAS APBN (Rupiah Murni) Penerimaan REKENING PENGELUARAN Sesuai Per-UU • • • PNBP Jasa Layanan Hasil Investasi Hibah Hasil Kerjasama Pendapatan lainnya yg sah APBN (Investasi Pemerintah) Pinjaman Dana yg Belum mjd Hak BLU REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN REKENING DANA KELOLAAN • Penyetoran penerimaan ke Rekening Operasional dan Rekening Dana Kelolaan dilakukan secepatnya. • Dalam hal penerimaan diterima secara tunai oleh fungsi kasir, fungsi kasir harus menyetorkan ke Rekening BLU setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima. • Penyetoran penerimaan dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima: a. pada hari libur atau diliburkan; atau b. setelah jam operasional bank berakhir. • Pemimpin BLU menetapkan batas waktu (cut-off) penerimaan untuk disetorkan pada hari yang sama dengan memperhatikan waktu jam operasional bank berakhir dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran. 56

PENGELOLAAN KAS Belanja Operasional merupakan belanja untuk kegiatan operasional yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. REKENING PENGELUARAN Sumber dana RM REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN Pengeluaran Penyaluran Dana belanja terkait dengan layanan penyaluran pinjaman/ pembiayaan REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN atau REKENING DANA KELOLAAN Pihak ketiga Sumber dana PNBP • Harus ada pemisahan secara jelas antara penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, pihak yang menguji dan menyetujui pembayaran, dan pihak yang mnelakukan pembayaran. • Dilakukan pelimpahan kas secara berkala dari Rekening Operasional Penerimaan ke Rekening Operasional Pengeluaran berdasarkan perencanaan kebutuhan dana. • BLU dapat membentuk kas kecil untuk belanja operasional dengan nilai transaksi kecil yang tidak mungkin dan/ atau tidak efisien dilakukan melalui mekanisme perbankan. Pihak ketiga • BLU dapat melakukan penyaluran dana layanan sesuai dengan tugas dan fungsi BLU, manclat, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. • BLU melakukan pelimpahan dana secara berkala dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU untuk penyaluran dana layanan berdasarkan perencanaan kebutuhan dana. 57

PENGELOLAAN KAS Pool of cash, tetapi pada akhirnya diupayakan saldo minimal REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN Optimalisasi Kas • pelimpahan kas dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kas yang akurat. • Perencanaan kas yang akurat dilakukan berdasarkan kebutuhan kas yang diperlukan untuk segera dilakukan pengeluaran. Belanja REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN Diupayakan saldo minimal Idle Cash • BLU harus mengoptimalkan kas yang menganggur pada Rekening Operasional Penerimaan BLU dan/ atau Rekening Dana Kelolaan BLU dengan melakukan investasi. • Kas yang menganggur merupakan kas yang belum akan segera dilakukan pengeluaran sesuai dengan perencanaan. • Investasi berupa investasi jangka pendek dan/ atau investasi jangka panjang. REKENING PENGELOLAAN KAS Idle Cash REKENING DANA KELOLAAN Diupayakan saldo minimal 58

PENGELOLAAN KAS APBN Rekening Pengeluaran (Rupiah Murni) APBN (Investasi Pemerintah) Idle Cash Belanja Rekening Pengelolaan Kas Termasuk Rekening Kustodian Manajer Investasi Idle Cash Dana yg Belum mjd Hak BLU dan Pinjaman Bunga/bagi hasil Rekening Operasional Pengeluaran Belanja Operasional Bunga/bagi hasil/hasil investasi Bunga/bagi hasil • Jasa Layanan • Hasil Investasi • Hibah • Pendapatan lainnya yang sah Rekening Operasional Penerimaan Telah menjadi hak BLU PNBP Berdasarkan kebutuhan segera dicairkan Belanja Rekening Dana Kelolaan Pengeluaran Penyaluran Dana sesuai Mandat Penyaluran Dana Pengembalian Dana + Bunga 59

5. Sistem Pengarsipan Dokumen Keuangan Negara

Tanggungjawab Atas Dokumen Keuangan Negara • Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan sistem penatausahaan APBN yang terintegrasi untuk mewujudkan pelaksanaan APBN secara transparan dapat dipertanggungjawabkan. (PP No. 45 tahun 2013 Pasal 176) • Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya. • KPA – mengawasi penatausahaan dokumen & transaksi berkaitan dg pelaksanaan kegiatan dan anggaran. • Terkait tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK – menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. • Dalam rangka pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM – menyimpan & menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. • Dalam hal pembayaran tagihan dg UP, BP – menatausahakan transaksi UP. • PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.

Konsep Dasar Pengarsipan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip Vital Arsip Dinamis Arsip Aktif Arsip Statis Arsip Inaktif

Arsip Keuangan Negara RAPBN dan RUU APBN-P Pelaksanaan anggaran Arsip Keuangan Negara Bantuan/pinjaman luar negeri Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pertanggungjawaban keuangan negara Pemeriksaan keuangan Pelaporan dan analisis transaksi keuangan Pengawasan keuangan Perpajakan Pengawasan sektor jasa keuangan

Pengelolaan Arsip • Pembuatan Arsip • Penerimaan Arsip 1. Penciptaan Arsip 2. Penggunaan Arsip • Penggunaan arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip • Pemberkasan Arsip Aktif • Penataan Arsip Inaktif • Penyimpanan Arsip • Alih Media Arsip 3. Pemeliharaan Arsip 4. Penyusutan Arsip • Pemindahan Arsip Inaktif • Pemusnahan Arsip • Penyerahan Arsip Statis

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kearsipan • Arsip yg tercipta dari kegiatan lembaga negara & kegiatan yg menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. • Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. • Negara secara khusus memberikan pelindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis. dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. • Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. • Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. • Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kearsipan (2) • Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. • Pencipta arsip pada lembaga negara, Pemda, perguruan tinggi negeri, dan BUMN dan/atau BUMD membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum. • Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: 1. menghambat proses penegakan hukum; 2. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; 7. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; 8. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan 9. mengungkap memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kearsipan (3) • Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup • Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip. Penyusutan arsip meliputi: • pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; • pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan • penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. • Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang: • tidak memiliki nilai guna; • telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA; • tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan • tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. • Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain. Autentikasi arsip statis terhadap arsip tersebut dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan.

Sanksi dan Pidana Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kearsipan Sanksi Administratif Sanksi Pidana

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan