Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua

Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu: 1. sistem pemerintahan presidensial; 2. sistem pemerintahan parlementer.

• Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. • Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. (Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia) • Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. (Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia)

Sistem Pemerintahan di Indonesia 1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen. 2. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sesudah Diamandemen

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen. • Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yaitu :

1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto.

Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Pemegang kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara. Panglima tertinggi dalam kemiliteran. Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. 6. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara. 7. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain. 8. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain. 9. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda kehormatan. 10. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi

• Grasi: pengurangan pidana (stafverminderend) • Amnesti: tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. • Abolisi: keputusan menghentikan pengusutan dan pemeriksaan perkara • Rehabilitasi: memulihkan nama baik warganegara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukuman yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata oleh satu dan lain hal terbukti keliru.

Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial 1. Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu presiden. 2. Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah. 3. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. 4. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang yang dekat presiden. 5. Menciptakan perilaku KKN. 6. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara. 7. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden

Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial 1. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. 2. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. 3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. 4. Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 setelah Diamandemen (1999 – 2002) Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut: 1. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas 2. Bentuk pemerintahan adalah Republik. 3. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. 4. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD. 7. Kekuasaan Legislatif lebih dominan 8. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat 9. Presiden tidak dapat membubarkan DPR

• Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sitem presidensial Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. • terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia 1. Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).

perubahan – perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia 1. 2. 3. 4. Pemilihan presiden secara langsung sistem bikameral MPR bukan lembaga tertinggi lagi pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Sistem Pemerintahan Parlementer ciri- ciri 1. Badan legislative atau parlemen adalah satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 2. Anggota parlemen terdiri atas orang- orang dari partai politik aygn memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana meteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam system ini, kekuasaan eksekutif berada perdana meteri sebagai kepala pemerintahan.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu- waktu perlemen dapat menjatuhkan cabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. 5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden/sultan/raja 6. Sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/ raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk memebentuk parlemen baru.

kelebihan dan kelemahan Kelebihan • Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena terjadi menyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dn legislative berada pada satu partai atau koalisi partai. • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas. • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet menjadi berhati – hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan • Kedudukan badan eksekutif/ cabinet sangat tergantung pada mayoritas dukunga parlemen sehingga sewaktu- waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengn masa jabatannya karena sewaktu cabinet dapat bubar. • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota cabinet dapat menguasai parlemen. • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Tugas • 1. Sebut dan jelaskan Bentuk-bentuk pemerintahan • 2. Sebut dan jelaskan Sistem-sistem Pemerintahan • 3. Jelaskan keterkaitan antara bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan • 4. Berikan pendapat anda mengenai masalah Monarki di jogjakarta yang dianggap tidak sesuai dengan sistem demokrasi indonesia (menurut presiden SBY)