SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 2013

ANGGOTA KELOMPOK v MUHAMAD HABIB ABDULLAH (125030100111059) v FILDA WAHAR SATYAWINATA (125030100111060) v DIMAS GIGIH SWADITYA W (125030100111062) v VELLI ARDIKA (125030100111067) v LIA AMALIAH (125030101111008) v RAHMA AGUSTIN RAHAYU (125030107111033) v MOCH. DEZAR ADITYA (125030107111037)

SENTRALISASI Merupakan suatu sistem dalam pemerintahan yang semuanya terpusat dan menjadi urusan pemerintah pusat secara langsung tanpa campur tangan pemerintah daerah.

SENTRALISASI Indonesia pernah menerapkan sistem sentralisasi semu pada masa Orde Baru. Kebijakan Pemerintahan dan Fiskal langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Dikatakan sentralisasi semu, karena tidak sepenuhnya pemerintah pusat yang mengatur, namun, tetap ada kewenangan daerah terhadap usulan-usulan dan penanganan terhadap hal-hal yang mendesak

DESENTRALISASI Merupakan suatu sistem pemerintahan yang berbasis kepada pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan nasib daerahnya sendiri dalam politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

SMITH (1985) Desentralisasi dibagi menjadi dua makna: ü adanya sub devisi teritori dari suatu negara mempunyai otonomi ü lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis

RONDINELLI Jenis-jenis desentralisasi yaitu deconcentration, delegation, devolution, privatization.

SEJARAH DESENTRALISASI INDONESIA 1. Fase Pertama (1903), Decentralisatie Wet oleh kolonial Belanda 2. Fase Kedua (1922), Wet op de Bestuurshervorming kolonial Belanda 3. Fase Ketiga (1942 -1945), Syuu kependudukan Jepang 4. Fase Keempat, UU Nomor 1 Tahun 1945 5. Fase Kelima, UU Nomor 22 Tahun 1948

LANJUTAN 6. Fase Keenam, UU Nomor 1 Tahun 1957 7. Fase Ketujuh, UU Nomor 18 Tahun 1965 8. Fase Kedelapan, UU Nomor 5 Tahun 1975 9. Fase Kesembilan, UU Nomor 22 Tahun 1999 10. Fase Kesepuluh, UU Nomor 32 Tahun 2004

PEMERINTAH DAERAH (UU NOMOR 32/2004) Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945

Hubungan fungsi pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

UNSUR DAERAH OTONOM Ø Unsur (elemen) batas wilayah Ø Unsur (elemen) pemerintahan Ø Unsur masyarakat

ASAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH ♪ Asas desentralisasi ♪ Asas dekonsentrasi ♪ Asas tugas pembantuan

PERBANDINGAN (+) SENTRALISASI DESENTRALISASI Ø Pengendalian urusan Ø Kesesuaian antara pemerintah lebis efektif, harapan masyarakat dan Ø Keseragaman dan kebijakan, standarisasi terhadap kepentingan daerah lebih terjamin, Ø Lebih mudah dalam pengawasan. Ø Pemberian kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ø Mengetahui potensi yang ada pada daerahnya masing -masing.

SEKIAN, , TERIMA KASIH Dengan segala hormat, , terima kasih kepada semua yang telah membantu atas terselesaikannya presentasi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. . . Tiada gading yang tak retak, , tiada manusia yang sempurna, , Maka kami menerima dengan lapangdada kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada kami. .