Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Oleh: Purwanti (1007135546)

Definisi MANAJEMEN: Suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksa naan, pengukuran dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan manusia dan sumberdaya yang ada SISTEM MANAJEMEN: kegiatan yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

DEFINISI SMK 3 Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi: Ø Pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K 3 Ø Pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja Ø Terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN ü K 3 masih belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak ü Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi ü Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen ü Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K 3 ü Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K 3 ü Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh Komunitas Perlindungan Hak Buruh Internasional ü Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

TUJUAN PENERAPAN SMK 3 Ø Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) Ø Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja Ø Meningkatkan efisiensi dan produkstivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global Ø Proteksi terhadap industri dalam negeri Ø Meningkatka daya saing dalam perdagangan internasional Ø Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional Ø Perlu upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K 3

DASAR HUKUM SMK 3 Yaitu: Pasal 27 (2) UUD 1945 Undang-undang ketenagakerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No. 1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep. Menaker No. 19/Kep. Men/1996 Sanksi Pelanggaran PP Penerapan SMK 3

AZAS SMK 3 ü Peningkatan K 3 secara terus menerus dengan pola mandiri ü Bagian dari sistem pengawasan K 3 ü Bersifat WAJIB ü Sejalan dengan kaidah internasional § diaudit oleh Badan Audit Independen (eksternal) § Dilakukan oleh Auditor

SMK 3 WAJIB Dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegritas dengan sistem Manajemen Perusahaan Harus memenuhi persyaratan minimum: • 5 prinsip dasar • 12 elemen Untuk perusahaan-perusahaan disektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yang ada atas persetujuan Menteri

PEDOMAN PENERAPAN 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1. 1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN Organisasi K 3: 1. 2 TINJAUAN AWAL K 3 ü Identifikasi kondisi dan ü Menyediakan anggaran, sumber bahaya SDM dan sarana ü Pengetahuan dan peraturan ü Penetapan tanggung jawab, perundangan K 3 wewenang dan kewajiban ü Membandingkan ü Perencanaan K 3 penerapan ü Melakukan penelitian ü Meninjau sebab dan akibat ü Efisiensi dan efektifitas

2. PERENCANAA N 2. 1 MANAJEMEN RESIKO 2. 2 PERATURAN PERUNDANGAN 2. 3 TUJUAN DAN SASARAN 2. 4 INDIKATOR KINERJA 2. 5 PERENCANAAN AWAL DAN PERENCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG

3. PENERAPAN 3. 1 JAMINAN KEMAMPUAN Ø SDM, saran dana Ø Integrasi Ø Tanggung jawab dan tanggung gugat Ø Konsultansi, motivasi dan kesadaran Ø Pelatihan dan kompetensi kerja 3. 2 KEGIATAN PENDUKUNG Ø Komunikasi Ø Pelaporan Ø Pendokumentasian Ø Pengendalian dokumen Ø Pencatatan dan manajemen informasi

3. 3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO Ø Ø Ø Ø Manajemen resiko Perencanaan (design) dan rekayasa Pengendalian administratif Tinjauan kontrak Pembelian Presedur menghadapi keadaan darurat atau rencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI 4. 1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN ü Personel berpengalaman dan berkeahlian ü Catatan terpelihara dan tersedia ü Peralatan dan metode yang memadai ü Tindakan perbaikan dan ketidaksesuaian ü Penyelidikan atas insiden ü Temuan dianalisa dan ditinjau ulang 4. 2 AUDIT Si. MK 3 ü Dilakukan secara berkala ü Personel berkompeten ü Tinjauan ulang dari hasil audit 4. 3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK 3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan

5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN 1. 2. 3. 4. EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN K 3 TUJUAN, SASARAN DAN KINERJA K 3 HASIL TEMUAN AUDIT SMK 3 EVALUASI EFEKTIFITAS PENERAPAN SMK 3 DAN KEBUTUHAN UNTUK MENGUBAHNYA

AUDIT SMK 3 Per. Menaker No. 05/MEN/1996 DEFINISI: ü Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan Si. MK 3 ditempat kerja ü Pemerikaan secara sistematik ü Audit dilakukan secara independen ü Audit Si. MK 3 dilakukan oleh Badan Audit Independen TAHAP AUDIT EKSTERNAL: Tahap persiapan Pertemuan awal pemeriksaan Penilaian kriteria Pertemuan akhir

BADAN AUDIT 1. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional 2. Memiliki jaringan minimal 10 Kacab di Tingkat Provinsi 3. Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an 4. Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor junior 5. Pengalaman dalam audit sistem PERSYARATAN AUDITOR EKSTERNAL SENIOR: 1. 2. 3. 4. Pengalaman sebagai Auditor Eksternal SMK 3 minimal 1 tahun Telah melaksanakan audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK 3 minimal 10 kali Telah menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK 3 minimal 3 kali Telah melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal 3 kali

SERTIFIKASI SMK 3 Sertifikasi SMK 3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK 3 Proses sertifikasi SMK 3 suatu perusahaan dilakukan ileh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK 3 Sertifikat SMK 3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KESIMPULAN SMK 3 Penerapan merupakan SMK 3 wajib pendekatan berdasarkan UU partisipatif Ketenagakerjaan pelaksanaan K 3 No. 13 tahun dalam merubah 2003 perilaku K 3 SMK 3 merupakan aspek penting dalam pelaksanaan manajemen resiko, khususnya dalam mengendalikan resiko TERIMA KASIH