Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Masyarakat Laksono

Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Masyarakat Laksono Trisnantoro, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

Daftar Isi Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan Bagian 2: Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat Bagian 3. Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikontrakkan Bagian 4. Semangat Kewirausahaan: Adakah?

Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan

Assessment Goal Strategy Cara Pertumbuhan Information / Recognition PHSA Distribution (equity) Delivery Mostly Private Provision Mixed Mostly Gov’t Provision Akreditasi Financing Mostly OOP Efficiency Mixed or transition Mostly Gov’t or Social Health Insurance Pengaturan Pajak dan Subisidi Intermediaries Facility & Professional Associations Insurers NGOs Konversi Kontrak Relationship to Government Kemitraan Pemerintah dan Swasta Gov’t. Capacity Quality of Care Committed Leadership Dedicated Staff or PPP Unit Experience Pembatasan Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003. Regulasi

Assessment Goal Strategy Cara Pertumbuhan Information / Recognition PHSA Distribution (equity) Delivery Mostly Private Provision Mixed Mostly Gov’t Provision Akreditasi Financing Mostly OOP Efficiency Mixed or transition Mostly Gov’t or Social Health Insurance Pengaturan Pajak dan Subisidi Intermediaries Facility & Professional Associations Insurers NGOs Konversi Kontrak Relationship to Government Kemitraan Pemerintah dan Swasta Gov’t. Capacity Quality of Care Committed Leadership Dedicated Staff or PPP Unit Experience Pembatasan Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003. Regulasi

Bagian 2. Kerjasama dengan pihak Swasta. Masyarakat dengan Sistem Kontrak

Definisi Contracting-out oleh Harding dan Preker (2003) mekanisme pembelian yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan tertentu, dalam jumlah yang telah ditetapkan, mutu dan harga yang disepakati dari penyedia jasa untuk periode waktu tertentu (a purchasing mechanism used to acquire a specified service, of a defined quantity, quality, at an agreed-on price, from a specific provider, for a specified period) 7

Skema “contracting-out” Pelaksana Program Sumber Anggaran Pemerintah Swasta Pemerintah 1 2 Swasta 3 4 8

Pemikiran Konsep “Kontrak” di sektor kesehatan”: • Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor 2 pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan dan Pertanyaan akan Mutu Program; • Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”; • Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik; • Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut. 9

Di Asia Tenggara pada tahun 1999 • Departemen Kesehatan di Kamboja melakukan contracting out dan contracting in • Kerjasama dengan NGO dan perusahaan swasta nirlaba untuk memberikan paket pelayanan kesehatan esensial di 12 rumahsakit distrik, • menggunakan desain eksperimen random (Loevinsohn, 2000, seperti dikutip Waters et al. , 2003 dan Marek et al. , 2003; Soeters dan Griffiths, 2003). 10

Di Amerika Tengah, pemerintah El Salvador dan Guatemala melakukan eksperimen: • menandatangani kontrak dengan NGO dan organisasi swasta sukarela (Private Voluntary Organizaion, PVO) untuk • penyediaan pelayanan kesehatan primer di daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan formal rendah (Rosenthal, 2000, seperti dikutip Waters et al. , 2003). 11

Bagian 3: Kontrak di sektor kesehatan

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital; 13

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital; Lumrah dilakukan 14

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital; Jarang dilakukan 15

Mengapa sistem “Kontrak” dalam kesehatan masyarakat belum banyak? • Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia; • Belum adanya informasi untuk paket esensial dan unit cost; • Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai kontraktor sangat terbatas jumlahnya. • Bukan tradisi 16

Berbagai tantangan dalam kontrak di sektor kesehatan masyarakat

Tantangan tentang Spesifikasi • Pemberi kontrak tidak memiliki informasi yang cukup tentang unit cost, volume kerja, dan biaya total pelayanan yang akan dikontrakkan di sektor kesehatan masyarakat. • Bagaimana menerapkan margin keuntungan bagi kontraktor + • Tujuan Kegiatan tidak dapat dikuantifikasi • Masalah klasik dalam jasa yang non-fisik untuk indikator kinerja. 18

Tantangan kesiapan kontraktor • LSM (khususnya kemanusiaan dan keagamaan), ataukah • PT (for profit) • Universitas Siapa Kontraktor • . . . yang siap? 19

Tantangan Pembinaan kontraktor? Oleh siapa? • Pihak mana yang mengawasi mutu kontraktor? Apakah akan ada kegiatan pendampingan/pelatihan khusus bagi kontraktor? • Apakah ada sertifikasi kontraktor? 20

Tantangan Hukum Dasar Hukum Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2006 dengan seluruh amandemennya • Merupakan dasar hukum kuat untuk contractingout • Kepres ini memberikan kemungkinan untuk adanya “untung” dalam persentase yang wajar • Bagaimana kontrak untuk NGO/LSM. Mungkinkah? 21

Tantangan: Dari mana Pembiayaan Sistem Kontrak? Sumber Dana: • Pemerintah: Pusat, Propinsi, Kabupaten • Donor agencies: Global Fund , USAID, DFAT dll • Masyarakat • Lembaga Swasta Pengalaman saat ini di Indonesia: Lebih banyak berasal dari donor. APBN dan APBD masih jarang dipergunakan untuk sistem kontrak. 22

Daerah yang berpotensi untuk melakukan Sistem Kontrak dengan Dana APBD Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi Pem. Da Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 23

Pemerintah pusat lebih bertanggung-jawab. Dana kontrak berasal dari APBN Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi Pem. Da Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 24

Implikasi untuk APBN: • Dalam perencanaan, • Perlu belajar dari Kemenkes perlu Kementerian Pekerjaan memperhatikan aspek Umum hukum, unit-cost, dan prosedur untuk sistem kontrak • Bagaimana mekanisme Dana Dekonsentrasi, DAK, TP dan berbagai cara lain dapat dipakai untuk kontrak; • Merupakan hal baru

Implikasi untuk APBD: • Bagaimana DAK dana-dana daerah dapat dipergunakan secara baik? • Apakah dapat dipakai untuk kontrak; • Merupakan hal baru Perlu belajar dari Dinasdinas lain Pekerjaan Umum

Bagian 4 • Wirausaha dan Semangat Kewirausahaan • Adakah di sektor kesehatan Masyarakat?

Wirausaha Kemampuan dan kesediaan untuk mengembangkan, mengorganisir dan mengelola kegiatan usaha yang mempunyai risiko dalam rangka mendapatkan keuntungan Contoh nyata adalah memulai suatu bisnis baru. http: //www. businessdictionary. com/definition/entre preneurship. html

Semangat kewirausahaan: Mempunyai ciri: • Inovatif • risk-taking Merupakan bagian esensial dari kemampuan negara untuk berhasil dalam dunia yang kompetitif

Social Entrepreneurship • Sekelompok orang bisnis independent yang bertindak sebagai agen perubah untuk masyarakat. • Mereka bekerja dengan pendekatan inovatif untuk memperbaiki sistem sosial yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang tidak dipergunakan oleh pihak lain • Mereka bekerja untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam usaha memperbaiki sebuah masyarakat http: //www. businessdictionary. com/de finition/entrepreneurship. html

Semangat Kewirausahaan • Dasar untuk ketersediaan kontraktor • Pertanyaan kunci: Apakah ada di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia?

Pertanyaan Praktis: Apakah ada sekelompok ahli kesehatan masyarakat yang bersemangat untuk mendirikan: - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Imunisasi; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Penyuluhan Kesehatan secara tatap muka atau online; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pengiriman Tenaga Kerja Kesehatan ke daerah terpencil; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pelayanan gizi dan kuliner sehat; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam kesehatan lingkungan; - …

Mekanisme Pasar, perlu dibangun Demand Dari Pemberi Kontrak yang berasal dari: - Pemerintah pusat - Pemerintah daerah - Lembaga Swasta - Masyarakat Supply Semangat wirausaha dalam bentuk PT , CV, atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat

Cakupan Pembeli Wirausaha dalam bentuk PT, CV, atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat Pembeli Lembaga (dalam bentuk kontrak) Pembeli Perorangan (keputusan sendiri)

Ataukah: Lulusan lulusan S 1 dan S 2 Kesehatan Masyarakat ingin menjadi PNS? Mengapa? - Tidak paham kalau ada peluang wirausaha - Di dalam pendidikan, tidak ada materi mengenai kewirausahaan - Tradisi lama: ingin jadi PNS kalau perlu dengan pemaksaan.

Catatan mengenai GDP dan penerimaan pajak di Indonesia GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue

Potensi dana di masyarakat untuk kontrak dan usaha di kesehatan masyarakat GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue Potensi dana pemerintah untuk kontrak kesehatan masyarakat dan jadi PNS

Hubungan swasta - pemerintah Pelaksana Program Sumber Anggaran Pemerintah Swasta Pemerintah 1 2 Swasta 3 4 38

Mari kita diskusikan Terimakasih 39