SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45 BAHAN 6

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45 BAHAN – 6 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R. I. SEMESTER V

Perubahan Ketatanegaraan � � � Perubahan batang tubuh UUD 1945 Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan/Reformasi Perubahan sistem kontrol & keseimbangan (checks & balances) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 2

Amandemen thd Konstitusi � � Perubahan / amandemen pertama (1999) Perubahan / amandemen kedua (2000) Perubahan / amandemen ketiga (2001) Perubahan / amandemen keempat (2002) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 3

Kesepakatan Dasar Amandemen � � � TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan PRESIDENSIAL PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimaksukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan secara ADENDUM : perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 4

PENYEMPURNAAN sistem ketatanegaraan � � Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi. Memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 5

Sistem Ketatanegaraan sebelum Amandemen : � � Cenderung menganut supremasi MPR (sbg lembaga tertinggi negara) Tidak dimungkinkan checks & balances antar cabang kekuasaan negara. Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara (jika dibandingkan dgn lembaga legislatif & yudikatif) Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn DPR merupakan political representative sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 6

Karakteristik baru Sistem KETATANEGRAAN � � � Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pd kedudukan tertinggi dlm negara) Adanya sistem checks & balances antar cabang kekuasaan negara Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sbg Lembaga Negara) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 7

� � � Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 8

� � Dibentuk lembaga negara baru dlm rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun Yudikatif : MK & KY Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : MK sistem ketatanegaraan berdasar amandemen 9