SISTEM INFORMASI KESEHATAN YANG ADA DI KEMENKES Sistem

SISTEM INFORMASI KESEHATAN YANG ADA DI KEMENKES

Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi diseluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota.

Info. Kes (Informasi dan Monitoring Kesehatan Indonesia) merupakan salah satu produk karya anak bangsa untuk memberikan jalan keluar dalam mengatasi persoalan sistem informasi pelayanan dan manajemen kesehatan di Indonesia. Produk infokes di petakan menjadi 3 kelompok bagian : • Infokes Manajemen Pasien • Infokes Manajemen program • Infokes Manajemen Organisasi

Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari tujuh subsistem, yaitu: 1. Upaya kesehatan 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan 3. Pembiayaan kesehatan 4. Sumber daya manusia kesehatan 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, 7. Pemberdayaan masyarakat.

Model Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia Pada saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) model pengelolaan SIK, yaitu : 1. Pengelolaan SIK Manual (sebelum 2005) pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan.

2. Pengelolaan SIK Komputerisasi Offline, (2005 -2011) pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa 3. Pengelolaan SIK Komputerisasi Online (mulai 2012) pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional untuk memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data.

Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional SIK Nasional yang diharapkan adalah SIK Terintegrasi yaitu: Sistem informasi yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Bentuk fisik dari SIK Terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi.

Dalam rangka mewujudkan SIK Terintegrasi, dikembangkan model SIK Nasional yang menggantikan sistem yang saat ini masih diterapkan di Indonesia. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (seperti pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet).

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten/kota Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Di dinas kesehatan kabupaten/kota, laporan hardcopy dari semua fasilitas pelayanan kesehatan (kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) akan dientri ke dalam aplikasi SIKDA generik. Laporan softcopy yang diterima, akan diimpor ke dalam aplikasi SIKDA Generik selanjutnya semua bentuk laporan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional.

Informasi yang bersumber dari luar fasilitas kesehatan (misalnya kependudukan) akan diambil dari sumber yang terkait (contohnya BPS) dan dimasukkan ke dalam Bank Data Kesehatan Nasional. Semua pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kemenkes.

Implementasi Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional Tahap 1 – Pengembangan fasilitas Bank Data Kesehatan Nasional dan platform (dashboard) diseminasi informasi. Bank Data Kesehatan Nasional menyimpan data kesehatan individu (data disaggregat), data survei, sensus, penelitian data lintas sektor. Platform desiminasi informasi akan berperan sebagai pintu utama akses data kesehatan dimana semua pemangku kepentingan dan pemakai data kesehatan bisa mengakses secara online dari mana saja dan melakukan ”data mining” atau pembuatan laporan secara fleksibel dan terkomputerisasi. Pelaksana tahap ini adalah Pusdatin Kemenkes. Tahap 2 – Implementasi SIK komputerisasi di semua komponen sistem kesehatan (puskesmas, RS, dinkes kabupaten/kota/provinsi). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana dan melaksanakan implementasi ini secara bertahap.

Tahap 3 – Pengembangan dan Implementasi m. Health untuk petugas kesehatan di lapangan. Melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak lokasi terpencil, m. Health perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pelaporan, dan pembelajaran. Tahap 4 - Pengembangan dan Implementasi e-Health lainnya, termasuk telemedicine, distance learning, dll.

Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Penyelenggara Tingkat Pusat Penyelenggara SIK di pusat dikoordinasikan difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan sebagai pusat jaringan SIK Nasional. Penyelenggara Tingkat Provinsi Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang petunjuk teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang menangani data dan informasi di dinas kesehatan provinsi dibentuk UPT Dinas (UPTD). Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Provinsi perlu dibentuk Tim SIKDA. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim SIKDA. Penyelenggara Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat dasar, rujukan dan jaringannya baik milik pemerintah dan swasta, harus memiliki unit/tim yang menangani SIK.

Sumber: • Kemenkes RI. Pedoman Sistem Informasi Kesehatan. 2011. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. • http: //infokes. co. id/index. php/text/209/Sejarah • http: //www. dinkes-dki. go. id/sik. htm • http: //www. depkes. go. id