Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional SISTEM HUKUM

Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional

SISTEM HUKUM NASIONAL ADALAH Perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operasional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

UNSUR-UNSUR HUKUM 1. Peraturan mengenai Tingkah laku manusia dalam PERGAULAN masyarakat 2. Peraturan itu diadakan oleh BADAN RESMI yang berwajib 3. Peraturan bersifat MEMAKSA 4. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat TEGAS CIRI-CIRI HUKUM 1. Adanya perintah atau larangan 2. Perintah dan larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. 3. Pelanggarnya dapat dihukum, jadi ada sanksi berupa hukuman

Pelanggaran sanksi-sanksi hukum tercatat dalam KUHP atau Perdata P I D A N A PIDANA MATI PIDANA PENJARA 1. Seumur Hidup 2. Sementara ( Setinggi-tingginya 20 Tahun dan sekurangnya 1 Tahun ) PIDANA KURUNGAN (Sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya satu tahun) PIDANA DENDA 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu 3. Pengumuman Keputusan Hakim

DEFINISI HUKUM MENURUT AHLI Leon Duquit Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jamninan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu HUKUM adalah peraturan-peraturan (perintah dan larangan Yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh Karena itu harus di taati oleh masyarakat Drs, Utrech, SH

TATA HUKUM Keseluruhan norma hukum yang Mengatur pergaulan hidup bernegara h adala PROKLAMASI . “Kami bangsa Indonesia. . . menyatakan dengan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 “ Atas berkat rahmat Allah. . . maka rakyat Indonesia menyatakan” “Kemuadian dari pada itu. . . disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. . . . ” Pernyataan 2. Di dalam UUD tertulis Tata hukum Indonesia 1. Indonesia sbg negara Merdeka dan berdaulat

PROKLAMASI Tonggak sejarah dimulainya tata hukum dan pemerintahan Negara RI UUD 1945 Preambule /Pembukaan UUD 1945 HUKUM DASAR TERTULIS Tata Hukum Indonesia berdasarkan pada UUD 1945. hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan keseluruhan peraturan hukum yg diciptakan oleh suatu negara dan berlaku bagi seluruh masy. Indonesia.

TUJUAN HUKUM

TUJUAN HUKUM ADALAH Memberikan Perlindungan kepada kepentingan Individu atau masyarakat secara adil, damai dan manusiawi sehingga terwujud pergaulan hidup yang teratur dan kemakmuran bersama

PENGGOLONGAN HUKUM Masalah yg diatur Tugas dan Fungsinya Waktunya Wujudnya Subjeknya g an h u R ya a la Wi kuny rla be

Masalah yg diatur HUKUM PUBLIK Yang mengatur hubungan Antara warga negara dan Negara yg menyangkut Kepentingan umum HUKUM PRIVAT Hukum yg mengatur Hubungan antara orang yang Satu dengan yang lain (bersifat Pribadi)

Tugas dan Fungsinya Hukum Material Adalah Hukum yang berisi Perintah dan Larangan Hukum Formal Adalah Hukum yang berisi tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, contoh Hukum Acara Pidana Hukum Tertulis : Hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Wujudnya Tidak Tertulis : Hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat ( Hukum Adat). Contoh : Pidato Kenegaraan 16 Agustus.

g an h u R ya a la Wi kuny rla be HUKUM LOKAL Hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu, misalnya hukum adat HUKUM NASIONAL Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu HUKUM INTERNASIONAL Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, misal hukum perang, hukum publik Internasional

Waktunya 1. Hukum yg berlaku Sekarang (hukum positif Ius Constitutum) 2. Hukum yang berlaku waktu yang akan datang ( Ius Constituendum) 3. Hukum antar waktu, yaitu yg mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yg berlaku masa lalu Subjeknya 1. Hukum satu golongan ( Hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu) 2. Hukum semua golongan ( yang berlaku dari semua golongan) 3. Hukum antargolongan (yang mengatur dua orang atau lebih yg masing-masing pihak tunduk pd hukum yang berbeda)

Menurut Sumbernya Dibedakan atas: UNDANG KEBIASAAN (Cu. STOM) Kep. Hakim Traktat Pendapat Sarjana Hukum