Sistem Hukum Adat Hetty Hassanah DEFINISI HUKUM ADAT
- Slides: 8
Sistem Hukum Adat Hetty Hassanah
DEFINISI HUKUM ADAT 1. PROF. MR. C. VAN VOLLENHOVEN Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kpd peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat 2 kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
2. MR. B. TERHAAR Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum (meliputi: eksekutif; legislatif; yudikatif) yang mempunyai wibawa (Macth Authority) yang berlaku dalam masyarakat dan dipatuhi sepenuh hati.
3. Prof. Dr. Supomo, SH Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan -peraturan hidup yg ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tsb mempunyai kekuatan hukum.
UNSUR KEPATUHAN HUKUM ADAT - - Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yg sama selalu dipatuhi oleh masyarakat. Unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum
ASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UUD 1945 : Pasal 18 B (2); Pasal 24; 28 I; Pasal 32. 2. UU No. 14 th. 1970 : Pasal 23 (1) UU No. 4 tahun 2004 Pasal 27 (1) jo. UU No. 4 tahun 2004 Pasal 25 (1) & 28 (1). Jo UU 48/2009
CORAK/SIFAT KHUSUS HUKUM ADAT - - - Komunal/kebersamaan: artinya manusia merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat (kebiasaan tolong menolong, dsb. ). Religio-magis: mempercayai dan menghormati Kekuatan luar biasa yang ada di luar manusia (upacara 2 adat). Konkrit : pemikiran penataan serba nyata, satunya perkataan dengan perbuatan. Visual : perhubungan hukum hanya terjadi dgn adanya ikatan yang dpt dilihat tanda yang terlihat
HUKUM ADAT SEBAGAI SUATU SISTEM HUKUM Hk. Adat sbg suatu sistem hukum harus memenuhi/mempunyai beberapa unsur : 1. Subyek Hukum 2. Obyek Hukum 3. Hak dan kewajiban 4. Peristiwa hukum 5. Hubungan hukum
