SISTEM EKONOMI PANCASILA Beberapa Pertanyaan Pokok Untuk Diskusi

SISTEM EKONOMI PANCASILA Beberapa Pertanyaan Pokok Untuk Diskusi*) Jerry Marmen, Ph. D Sek. Jend IRPA (Indonesian Risk Professional Association) Anggota Dewan Sertifikasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *) Disampaikan dalam Acara Workshop Penyusunan Buku Putih Strategi Nasional Sistem Ekonomi Pancasila, Jakarta 18 -21 Juli 2018

BBACKGROUND: Historical Inertia Secara struktural-historis ternyata masih terdapat persoalan inertia di dalam struktur perekonomian Indonesia dilihat dari pelakunya. Secara signifikan trikotomi pelaku ternyata masih ada sampai dengan saat ini. • Belanda • Timur Asing • Pribumi (Inlander) • Raja Besar • Raja Kecil • Rakyat Jelata • State Owned (BUMN) • Swasta (Nasional & Asing) • KUMKM Raja Besar Belanda BMN Trikotomi Raja Kecil Timur Sing Pribumi Swasta Raja UMKM

BACKGROUND: Myrdal Hypothesis (Circular Causation Cumulative)? ? Dengan menggunakan data empiris yang tersedia perlu diuji secara panel data (longitudinal maupun cross-section) apakah hipotesis Gurnar Myrdal (tentang circular cumulative causation) terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal distribusi penguasaan lahan dan capital. Nexus antara distribusi kekuasaan (politik) dan distribusi kekayaan (terutama lahan dan capital) perlu dikaji secara mendalam.

BACKGROUND: Mismatch dalam Trilogi Pembangunan Stabilitas Pertumbuhani Pemerataan Pertumbuhan Stabilitas Pertumbuhan Pemerataan Stabilitas MISMATCH Suboptimal Stability Suboptimal Growth Suboptimal Equity JADI, UNDERLYING PROBLEM YG UTAMA BUKAN SEKEDAR KETIMPANGAN & KETIDAKADILAN (SUBOPTIMAL EQUITY), TETAPI JUGA SUBOPTIMAL GROWTH DAN SUBOPTIMAL STABILITY.

CONTOH MISMATCH DALAM EQUITY (SUBOPTIMAL EQUITY) MISSING LINK DALAM 8 JALUR PEMERATAAN ORDE BARU: Revisiting 8 JALUR PEMERATAAN MISSING LINK DALAM HAL REDISTRIBUSI LAHAN DAN REDISTRIBUSI KEKAYAAN MODAL Formulasi Model 8 Jalur Pemerataan ala Orde Baru

IDEALISM: Balanced Trilogy in SEP SECARA IDEAL PERLU SEP PERLU MENJAGA KESIMBANGAN SIMULTAN TRILOGI ANTARA PERTUMBUHAN, PEMERATAAN & KEADILAN, DAN STABILITAS. Pertumbuhan Fokus berlebihan pada pemerataan dapat menimbulkan Risk of Suboptimal Efficiency dan Disincentive bagi mereka yang Productif Pemerataan & Keadilan Fokus berlebihan pada pertumbuhan dapat menimbulkan Risk of Immiserizing Growth (Pertumbuhan yang Menyengsarakan) TRILOGI Stabilitas Fokus berlebihan pada Stabilitas dapat menimbulkan Risk of Suboptimal Efficiency dan Disincentive bagi mereka yang Productif

DIMENSI DAN ELEMEN UTAMA SISTEM EKONOMI PANCASILA (SEP) Sekurang-kurangnya terdapat dua aspek pokok di dalam pembahasan elemen utama sistem ekonomi Pancasila, yakni: 1) Aspek Reflektif, dan 2) Aspek Implementatif R E F L E K S I Asumsi Dasar Ideologi Dasar PRAXIS PARAMETER: Law, Regulasi, Policy/Strategi & Roadmap SISTEM PRODUKSI - Population/Human Natural Resources Capital Knowledge & Teknologi Organisasi PARAMETER: Growth, Efisiensi & Equity SISTEM DISTRIBUSI - Pasar & Mekanisme Harga Mobilisasi/Transportasi Objek distribusi (Kekayaan & Kesempatan) Organisasi PARAMETER: Resilience, Competitiveness, Sustainability, Governance, Risk & Compliance SISTEM KONSUMSI - Population: People Jenis Kebutuhan (Primer, Sekunder, Tersier) Income/Daya Beli Kebutuhan, Selera & Perilaku Konsumsi Organisasi I M P L E M E N T A S I

PERTANYAAN POKOK: Asumsi Dasar SEP Terkait Asumsi Dasar, pertanyaan pokok yang dapat disampaikan adalah “apa” dan “bagaimana” ASUMSI DASAR tentang Moralitas Manusia Indonesia yang menjadi referensi dalam merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila? Secara lebih rinci pertanyaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain misalnya: • Apa motivasi dan moral dasar yang menggerakkan manusia (Indonesia) dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi): Kepentingan Individualnya (self interest), kepentingan sosial (social interest), kepentingan lain? • Apakah makna rasionalitas dan irasionalitas/non rasionalitas dalam konteks perilaku manusia (Indonesia); Dengan kesepakatan tertentu tentang makna rasionalitas, apakah dalam sistem ekonomi Pancasila yang ingin dirumuskan dikembangkan akan digunakan suatu asumsi rasionalitas perilaku manusia yang disepakati. • Bagaimana perumusan konseptual pemahaman kita terkait keselarasan (alignment) antara asumsi dasar tentang moralitas manusia Indonesia dikaitkan dengan nilai dasar yang terkandung masing-masing sila Pancasila.

BALANCED APPROACH DALAM ASUMSI DASAR MORALITAS INDIVIDUAL Fokus pada aspek individu dapat menimbulkan Individualism Risk ASUMSI DASAR MORALITAS MANUSIA PANCASILA Fokus hanya pada aspek sosial dapat menimbulkan Communism Risk SOSIAL/ KOMUNITAS Fokus hanya pada aspek religiusitas RELIGIUSITAS dapat (KEBERTUHANAN) menimbulkan Fundamentalism Risk

PERTANYAAN POKOK: Ideologi Dasar SEP Terkait Ideologi Dasar, kita memang sudah sepakat bahwa sistem ideologi yang dijadikan acuan dasar (landasan) dalam mengembangkan sistem ekonomi Pancasila adalah ideologi Pancasila itu sendiri. Dalam perspektif ini, pertanyaan pokoknya adalah: • Sejauh mana universalitas Pancasila sebagai suatu sistem ideologi? Apakah Pancasila lebih sarat dengan dimensi partikularitas? Bilamana Pancasila memiliki dimensi universalitas yang tinggi maka proses generalisasi pemikiran akan lebih terbuka dalam mengembangkan pemikiran tentang SEP. Namun bilamana Pancasila dipandang lebih sarat dengan dimensi partikularitas maka pengembangan ssistem ekonomi Pancasila akan semakin unik; • Apakah Pancasila dapat dipandang sebagai sistem ideologi terbuka? Atau lebih dipahami sebagai suatu sistem ideologi yang relatif tertutup ? Kedua pandangan ini dapat memunculkan implikasi yang bervariasi dalam upaya perumusan dan pengembangan SEP. • Bagaimana keselarasan (alignment) antara Asumsi Dasar Moralitas Manusia dengan Nilai masing-masing sila Pancasila; • Bagaimana keselaranan (alignment) antara nilai masing-masing sila Pancasila dengan elemen pokok SEP; • Apakah proses perumusan SEP adalah proses yang bersifat teknis derivatif dari Pancasila sebagai suatu sisten ideologi ke dalam perumusan detil SEP berikut elemen-elemennya. Atau dalam hal ini Pancasila dapat diibaratkan sebagai suatu “roh” yang mengarahkan (memberikan guiding principles bagi) suatu sistem ekonomi generik yang dijalankan bangsa Indonesia, sehingga sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan sistem ekonomi tersebut kemudian didefinisikan sebagai SEP.

POSITIONING PANCASILA DARI EMPAT ASPEKTRUM IDEOLOGI Universal ? Terbuka Sistem Ideologi Pancasila & Sistem Ekonomi Pancasila Perlu memiliki Positioning yang Jelas dan Tegas Komunisme Global Karakteristik Sistem Perbandingan Ortodoks Kapitalisme Partikular Tertutup Lokal

CONTOH BEBERAPA PANDANGAN RINGKAS SISTEM EKONOMI PANCASILA DIKAITKAN MASING-MASING SILA PANCASILA

METODOLOGI DERIVASI DAN (ATAU) PENTERJEMAHAN SISTEM IDEOLOGI PANCASILA KE DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA (SEP) 1) PENDEKATAN PENTERJEMAHAN SECARA TOTALITAS (MENYELURUH) TANPA HARUS MELIHAT RELEVANSINYA SETIAP SILA SATU PER SATU 2) PENDEKATAN DERIVASI SILA PER SILA (MASING-MASING SILA DIDERIVASI DAN/AATAU DITERJEMAHKAN SATU PER SATU KE DALAM ELEMEN POKOK SEP) KOMBINNASI PENDEKATAN 1 & PENDEKATAN 2. 3) KOMBINASI PENDEKATAN TOTALITAS (MENYELURUH) DAN PENDEKATAN DETIL PENTERJEMAHAN BERDASARKAN SILA PER SILA DARI MASING SILA PANCASILA 4) PENDEKATAN FOKUS HANYA PADA SILA KE LIMA, YAKNI KEADILAN SOSIAL BAGI SELUURUH RAKYAT INDONESIA. SILA INI DIDERIVASI SECARA TAJAM DAN RINCI KE DALAM ELEMEN-ELEMEN POKOK SEP. RELEVANSI PENTERJEMAHAN TERHADAP SILA-SILA LAINNYA (SILA KE-1 SD SILA KE 4) TETAP DIPERHATIKAN, NAMUN FOKUS DERIVASI TETAP PADA SILA KE 5.

ROADMAP IMPLEMENTASI SEP Suatu implementasi sistem ekonomi pada umumnya memiliki conceptual roadmap dengan tahapan-tahapan yang berlangsung cukup lama dalam jangka panjang. Sebagai contoh Karl Marx (sebagai representasi pemikiran sistem ekonomi komunisme) dan W. W. Rostow (sebagai represntasi pemikiran sistem ekonomi kapitalisme) memiliki ilustrasi tahapan stage of develpment sebagai berikut: Stage of Socioeconomic Development (Karl Marx) Stage of Economic Growth (Rostow) Bagaimana dengan Road. Map (Stage of Development) SEP?

ROADMAP IMPLEMENTASI SEP ? Dalam Pemerintahan Orde Baru kita mengenal konsep pentahapan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam GBHN dan REPELITA dengan TINGGAL LANDAS sebagai satu tahapan pokok. Saat ini (di era pasca Orde Baru atau era Reformasi) kita memiliki RJPP dan RJPM. Bagaimana dengan Road. Map atau Stage of Development SEP? Apakah roadmapnya sama dengan yang dimaksudkan dalam RPJP dan RPJMN ? ATAU PERLU SUATU PERUMUSAN YANG LEBIH SEDERHANA, JELAS DAN TEGAS.

MODEL PERUBAHAN DALAM IMPLEMENTASI SEP: Revolusi Vs. Evolusi Model Perubahan sosioeconopolitik yang bagaimana yang perlu dianut dalam strateggi implementasi SEP? Apakah jalur perubahan cepat (revolusi) atau jalur perubahan lambat (evolusi)? Atau ada jalur kombinasi dinamis di antara keduanya? Revolusi? Evolusi? PROGRESIF EVOLUSIONER

MODEL PERUBAHAN DALAM IMPLEMENTASI SEP: Strukturalis Vs. Mentalitas Kita mulai perubahan dalam rangka mengimplementasikan SEP mulai dari orangnya atau manusianya terlebih dahulu atau mulai dari strukturnya terlebih? Atau dapatkah dilakukan pendekatan perubahan secara simultan? Baik mentalitas manusia maupun struktur dirubah secara simultan? Bila pendekatan simulta ini yang dipilih maka resultante dari keduanya merupakan jalur perubahan yang dilakukan dalam mewujudkan SEP. Perubahan Mentalitas RESULTANTE PERUBAHAN Perubahan Struktur

MODEL KELEMBAGAAN (ORGANISASI) DALAM SEP ISU SENTRAL ADALAH MASALAH KEKUASAAN (DAN KEDAULATAN CRATEIN ATAU CRATOS). SIAPA YANG MENGUASAI DAN MEMILIKI KEKUASAAN DAN KEDAULATAN EKONOMI? APAKAH KEKUASAAN DAN KEDAULATAN BERPUSAT SECARA INHEREN DAN MUTLAK PADA ORANG PER ORANG (SEBAGAI ANGGOTA PELAKU SEP) TANPA MEMBEDAKAN FAKTOR APAPUN ? ATAU KEKUASAAN TERLETAK PADA ORANG NAMUN MERUPAKAN FUNGSI DARI FAKTOR/ASPEK TERTENTU (PENGUASAAN KEKAYAAN, ASSET, MODAL, SHAMA, DLSB)? DALAM KONTEKS INI, MODEL ORGANISASI EKONOMI UTAMA YANG TERSEDIA ANTARA LAIN PERSEOROAN DAN KOPERASI. MANA YANG PALING COCOK? PARA PENDIRI NEGARA JELAS MENYATAKAN KOPERASI SEBAGAI BENTUK UNIT USAHA YANG PALING COCOK. PERLU DILAKUKAN PENGUJIAN EMPIRIS DAN HISTORIS DARI SISI EKONOMI KELEMBAGAAN.

TANTANGAN SEP DALAM KONTEKS GLOBALISASI: Konsep Berdikari SALAH SATU ISU HANGAT DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL ADALAH MASALAH KLASIK PROTEKSIONISME VERSUS FREE MARKET. PENGGUNAAN “TARIF” DAN “NON TARIF” BARRIER SEBAGAI ALAT PERANG DAGANG TETAP MENJADI ISU UTAMA. DALAM KONTEKS DINAMIKA TERSEBUT BAGAIMANA SEP MENEMPATKAN DIRI SECARA TEPAT DALAM KONTEK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEPENTINGAN NASIONAL SECARA LESTARI (SUSTAINABLE NATIONAL INTEREST). SALAH SATU PERTANYAAN YANG PATUT DIMUNCULKAN ADALAH TEMA POLITIK AUTARKY DALAM PENERAPAN SEP. POLITIK AUTARKY DAPAT BERSIFAT SEPENUHNYA (FULL AUTARKY) MAUPUN AUTARKY TERBATAS (LIMITED AUTARKY) SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI YANG BERKEMBANG SECARA DINAMIS. DALAM KONTEKS AUTARKY INI KONSEP “BERDIKARI” PERLU DITINJAU DAN DIKAJI ULANG SECARA KRITIS DAN MENDALAM. DENGAN DEMIKIAN EKONOMI BERDIKARI (ATAU SAAT INI LEBIH POPULER DAPAT DISEBUT “KEMANDIRIAN”) PERLU DIKAJI SECARA KRITIS DAN MENDALAM.