SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT POKOK BAHASAN Materi SAPP

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

POKOK BAHASAN Materi: SAPP 1. Kerangka Umum SAPP 2. Hubungan SAI dengan SA BUN 3. Proses Bisnis SAI 4. Mekanisme Rekonsiliasi dan Pelaporan 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah 6. Tanggung jawab pelaporan 7. Sanksi PPAKP 2015 2

PENDAHULUAN 3

DASAR HUKUM • Penjelasan UU No 1 Tahun 2004: • “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. “

PENGERTIAN SAPP • Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP ) • adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain • untuk mewujudkan fungsi akuntansi • sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat

SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari 7 jenis utama Laporan Keuangan. LRA LPSAL Neraca SAPP dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) LO LAK LPE Ca. LK

TUJUAN SAPP 1 Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya 2 Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas 3 Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan 4 Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

KARAKTERISTIK SAPP • Basis Akuntansi • Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. • Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas • Sistem Pembukuan Berpasangan • Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan tunggal) • Desentralisasi Pelaksanaan Anggaran • Pembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjang • Bagan Akun Standar • Kodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban • Standar Akuntansi Pemerintahan • Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi keuangan

RUANG LINGKUP SAPP wajib diselengarakan oleh: 1. Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN 3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP: 1. Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD 2. BUMN 3. BUMD

KERANGKA UMUM SAPP

KERANGKA UMUM SAPP SAI (Kementerian/Lembaga) SA-BUN (Kementerian Keuangan)

KERANGKA UMUM SAPP. . . (LANJUTAN) Si. AP Sistem Akt. Pusat SAUP Sistem Akt. Utang Pemerintah SIKUBAH SAIP SA-BUN SAPPP SATD Sistem Akt. Hibah Sistem Akt. Investasi Pemerintah Sistem Akt. Penerusan Pinjaman Pemerintah Sistem Akt. Transfer ke Daerah dan Dana Desa SABS Sistem Akt. Belanja Subsidi SABL Sistem Akt. Belanja Lain-Lain SATK Sistem Akt. Transaksi Khusus SAPBL Sistem Akt. & Pelaporan Badan Lainnya

KERANGKA UMUM SAPP………… (LANJUTAN) SAI Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas

HUBUNGAN SAI DENGAN SA-BUN

SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA) Transaksi BMN Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Akrual Unit Akt & Pelap Barang Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal LK K/L LK BUN Transaksi BLU Transaksi Lainnya Unit Akt & Pelap Keuangan SAI BPK SAPP LKPP SA-BUN Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN Anggaran Transaksi Non Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Akrual Transaksi Lainnya SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN) Transaksi Khusus

PROSES BISNIS SIST. AKUNTANSI INSTANSI

SAI Formulir Dokumen Sumber LRA Jurnal LO LPE Buku Besar Buku Pembantu Neraca Laporan Ca. LK

GAMBARAN PROSES AKUNTANSI PADA ENTITAS AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Dokumen Sumber Transaksi Process Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Output - LRA LO LPE Neraca Ca. LK -Relevan -Andal -Dpt dibandingkan -Dpt dipahami SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil 18

PROSES BISNIS UNIT AKUNTANSI • Verifikasi dan validasi elemen –elemen dokumen sumber • Perekaman • Verifikasi hasil perekaman dengan dokumen sumber UAKPA • Posting • Rekonsiliasi • Pengiriman data dan laporan keuangan • Penerimaan laporan keuangan • Verifikasi data dan laporan keuangan • Rekonsiliasi • Analisa hardcopy dan softcopy • Penggabungan data dan Laporan Keuangan • Pengiriman data dan laporan keuangan Dalam hal sudah penerapan single database, penyampaian ADK tidak perlu serta rekonsiliasi dapat hanya di UAKPA saja. UAPPAW UAPPAES 1 UAPA

MEKANISME REKONSILIASI & PELAPORAN

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN BMN DALAM SAI UAPA UAPB UAPPA-E 1 UAPPB-E 1 UAPPA-W (DK/TP) UAPPB-W (DK/TP) UAKPA (DK/TP) UAKPB (DK/TP)

HUBUNGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI BARANG TINGKAT SATKER 22

MEKANISME PELAPORAN SAI DJKN opsional UAPB UAPA UAPPB-E 1 UAPPA-E 1 DJPBN opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W BLU KPKNL UAKPB UAKPA KPPN 23

REKONSILIASI DATA Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama TUJUAN KELUARAN Meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan Berita Acara Rekonsiliasi

MACAM PELAKSANAAN REKONSILIASI • Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang • Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker • Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa BUN • Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang • Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang Dalam sudah single database, Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan hanya di tingkat KPPN saja. Namun jika diperlukan, dilakukan secara berjenjang

JENIS DAN PERIODE PELAPORAN • Jenis Pelaporan 1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputer 2. Laporan Keuangan Lengkap (Selalu disertai dengan Arsip Data Komputer/ADK) • Periode Pelaporan 1. 2. 3. 4. Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusun lengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, Ca. LK dan Laporan Pendukungnya

PERIODE PELAPORAN…. (LANJT. ) Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN REVIEW Meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tujuan Review Meyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundangan dan SAP Meyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP 29

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN SAI SABUN APIP - KL APIP – Ditunjuk Menkeu LK-KL LK-BUN Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan • Semesteran Pernyataan • Tahunan Telah Direviu APIP= Aparat Pengawasan Intern Pemerintah SAPP BPKP LKPP Pernyataan Telah Direviu

ISI PRINSIP PERNYATAAN TELAH DIREVIU 1 Pernyataan telah mereviu laporan keuangan sesuai dengan standar reviu dan informasi tanggung jawab penyajian LK 2 Pernyataan tentang tujuan dilaksanakan reviu dan ruang lingkup hasil reviu 3 Pernyataan hasil reviu bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan 4 dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan terkait pelaksanaan reviu LK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ISI PRINSIP PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 1 Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab 2 Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai 3 pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP 4 dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAPPA-W

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAPA (K/L)

SANKSI

ANCAMAN SANKSI ADMINISTRATIF Laporan Keuangan • UAKPA/B SUKSES Rekonsiliasi • UAKPA/B-Dekonsentrasi • • UAKPA/B-Tugas Pembantuan • UAKPA/B- Urusan Bersama • UAPPA/B-W Dekonsentrasi • UAPPA/B-W Tugas Pembantuan • UAPPA/B-W Urusan Bersama • Tidak Melakukan Rekonsiliasi Tidak Menyampaik an Lap Keuangan Sanksi

SANKSI ADMINISTRATIF Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPPN yang telah diajukan oleh UAKPA/Satker. Dikecualikan: 1. SPM-LS Belanja Pegawai, 2. SPM-Langsung kepada pihak ketiga, dan 3. SPM Pengembalian Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan, laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi Pengenaan Sanksi kepada UAPPA-W/B, mempertimbangkan pelaksanaan single database dalam proses rekonsiliasi