SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SANKRI DISAJIKAN

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS 1

SANRI SANKRI Membahas tentang Ad. Negara Indonesia Sebagai SISTEM SUS + DUK Mengenai SPPN Koordinasi + hub. kerja 2

+ WWSN PESERTA TTG SANKRI MANFAAT BERMANFAAT DLM LAKTUPOKSI PESERTA 3

TPU Paham SANKRI yang berlaku (UUD 1945/Amand) TPK Peserta Memahami + Mampu Menjelaskan 1. ADNEG Suatu sistem 2. SUS+DUK LEMBAGA 3. SPPN 4. Pentingnya koordinasi 4

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM PENGERTIAN SISTEM : Kamus Webster: Suatu kesatuan (unity) yang komplek dibentuk oleh bagian yang berbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama KBBI : Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas 5

ADMINISTRASI L. D. WHITE : Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar. DIMOCK AND DIMOCK Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok. SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari : 1. Manusia - 2 orang/lebih 2. Tujuan 3. Tugas 4. Kerja sama 5. Sarana Saling mempengaruhi 6

ADMINISTRASI NEGARA PFIFFNER AND PRESTHUS : Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan kebijakan negara ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi 7

UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA 1. MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan 2. TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara - Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat 3. TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang 4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst. ) 5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan, dst. 8

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Dalam Arti Luas 1. Pengertian Dalam Arti Sempit Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN) n. Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) n. Keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (executive power) dengan asas-asas pokok SPPN Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan: Aparatur negara dan seluruh rakyat n Pemerintah dan segenap aparatur pemerintah. Dana dan daya yang tersedia secara nasional. n Demi tercapainya tujuan. n Demi terlaksananya tugas nasional/negara 9

Kesisteman SPN dan SPPN No Sub Sistem 1. Manusia 2. Tujuan SPN n. Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. SPPN n. Pejabat Lembaga Pemerintah/Eksekutif n. Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia n. Memajukan kesejahteraan umum n. Cerdaskan kehidupan bangsa n. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3. Tugas 4. Kerjasama (antar) Penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya Penyelenggaraan keseluruhan kekuasaan pemerintahan n. Aparatur secara horisontal/vertikal n. Komponen dalam masyarakat n. Komponen aparatur negara dengan masyarakat n. Sektor Pem. /Negara dengan masyarakat 5 Sarana Semua dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat) 10

PENYELENG GARA NEGARA PEJABAT NEGARA - YG MELAKSANAKAN FUNGSI L, E, Y - YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG, SESUAI PPuu XI/MPR/1998 ASAS UMUM PENY. NEGARA BB / KKN DASAR HUKUM UU 28/1999 UU 32 / 2004 7 ASAS KEPAS TIAN HUKUM TERTIB PENY. NEGARA KEPEN TINGAN UMUM KETER PROPORSI PROFESI BUKAAN ONALITAS E E AKUNTA BILITAS 11

Fungsi Aparatur Negara a. Fungsi Aparatur Negara, adalah: • Melayani. • Mengayomi, dan • Memberdayakan. Masyarakat b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh: • Aparatur Pemerintah. • Aparatur Kenegaraan. 12

Landasan Administrasi Negara Indonesia No Landasan Keterangan 1. Idiil-Pancasila n n 2. Konstitusional-UUD 45 n n n 3. Operasional n n 4. Kebijakan Lain 1. Tertulis 2. Tidak tertulis Sebagai Dasar Negara Sumber Hukum Dasar Negara (Tap MPR No. III/MPR/2000) Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002. Landasan Konstitusional bagi SANKRI Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia UU 25/2004 SISRENBANGNAS Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) ADAM, ADEM, MESRA 1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat. 2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato kenegaraan, program Kab. 13

Faktor-Faktor Lingkungan LANDASAN SANKRI ASTA GATRA ( 8 UJUD) • Geografi TRIGATRA (ALAMIAH) • Demografi • Kekayaan Alam (SDA) Saling Mempengaruhi • Idiologi • Politik PANCA GATRA (SOSIAL) • Ekonomi • Sosbud • Hankam 14

PEMBUKAAN SEBELUM AMD. BATANG TUBUH 16 BAB 37 PASAL 49 AYAT 2 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN PENJELASAN UUD 1945 PEMBUKAAN SESUDAH AMD. 21 BAB BATANG TUBUH 73 PASAL 170 AYAT 3 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN 15

Pasal 3 MPR Menetapkan UUD+GBHN UUD 45 (Pra) Dasar Perubahan UUD 1945 Minimal 2/3 harus hadir Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir Pasal 37 Berlangsung Psl 3 UUD 45 (Pasca). I. Disahkan 19 Okt. 1999 II. Disahkan 18 Ags. 2000 III. Disahkan 10 Nov. 2001 IV. Disahkan 10 Agst. 2002 MPR mengubah + menetapkan UUD 1. USRUBPAS Diajukan minimal 1/3 anggota MPR Psl 37 2. Secara tertulis 3. Minimal dihadiri 2/3 ang. MPR 4. Putusan 50% + 1 5. Bentuk negara (NKRI) tidak dapat diubah 16

1 3 Penyaji I HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi Hasil Perubahan Jumlah: • 21 bab • 73 pasal • 170 ayat • 3 pasal A. P. • 2 Pasal A. T. • Tanpa Penjelasan Sebelum Perubahan Dasar Pemikiran Perubahan Tujuan Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal multitafsir • Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU • Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945 Menyempurnakan aturan dasar: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Sidang MPR Kesepakatan Dasar Yuridis • Sidang Umum MPR 1999 Tgl. 14 -21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tgl. 7 -18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tgl. 1 -9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 Tgl. 1 -11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan NKRI • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Jumlah: • 16 bab • 37 pasal • 49 ayat • 4 pasal A. P • 2 ayat A. T • Penjelasan • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No. IX/MPR/1999 • TAP MPR No. IX/MPR/2000 • TAP MPR No. XI/MPR/2001 17 4 Penyaji I

2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 I PEMBUKAAN (Preambule) I Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 18 mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3 BAB BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1) I Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***) Berbentuk Republik Negara Kesatuan Negara Hukum ***) 19 I

4 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 I UUD 1945 kpu bank sentral Presiden/ Wakil Presiden Kementerian Negara dewan pertimbangan TNI/POLRI PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI KPD DPRD PEMDA KAB/KOTA KPD DPR MPR DPD MA MK KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH Umum Agama Militer TUN 20 I BPK

I Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Pasal 20 (1)* memegang kekuasaan membentuk UU PRESIDEN Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan MK MA Pasal 24 (1)*** memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 21 I 5

6 BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA DPR MPR Pasal 2 (1)**** I ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu Wewenang 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua 3 ayat (2)***/**** ]; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Presiden dalam masa jabatannya menurut politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan (3)***/****]; kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. I 22

7 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden/Wakil Presiden Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden/ Wakil Presiden I Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) Wewenang, Kewajiban, dan Hak Antara lain: “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)]; “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*]; “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*]; “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ”[Pasal 9 (1)*]; “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10); “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****]; “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***]; “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12); “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*]; “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*]; “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*]; “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*; “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****; Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 F (1)***]; Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24 A (3)***]; Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24 B (3)***]; 23 Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24 C (3)***]. I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 8 BAB Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara I langsung oleh rakyat MPR 4 memperoleh jumlah suara >50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov. yang tersebar di lebih dari 1/2 jml Prov. [Pasal 6 A (3)***] 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] Calon Presiden dan Wapres 3 Pemilu 2 diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6 A (2) ***] 4 a Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu RAKYAT dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6 A (4)****] 5 melantik [Pasal 3 (2) ***/****] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1)*] Presiden/ Wapres Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) 24 I KPU

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 9 BAB Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 3 4 Pasal 7 B (2) 2 I Pasal 7 B (1) 1 Pasal 7 B (3) Pasal 7 A Usul diterima MK 5 Pasal 7 B (4) MPR DPR 6 Pasal 7 B (5) 7 Pasal 7 B (6) 8 Pasal 7 B (7) Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan Usul tidak diterima Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat 1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 A ***); 2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7 B (1)***]; 3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7 B (2)***]; 4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7 B (3)***]; 5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7 B (4) ***]; 6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7 B (5) ***]; 7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7 B (6) ***]; 8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan 25 penjelasan [Pasal 7 B (7)***]. I

BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa 6 5 pertimbangan I grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] MA DPR Presiden 7 amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] 3 1 Mengangkat Duta dan Konsul [Pasal 13 (1)] menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] 2 Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2) *] 4 8 9 pertimbangan Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang (Pasal 15 *) 26 I 1 0

1 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN NEGARA 1 I 1 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 2 Presiden 4 dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)] dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres [Pasal 4 (2)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] 3 membentuk dewan pertimbangan #) (Pasal 16) **** #) DPA dihapus 27 I membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*]

BAB PEMERINTAHAN DAERAH I NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] 28 I 1 2

BAB PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah I Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18 B (2)**] 29 I 1 32

14 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**] I DPR Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang (Pasal 22 B**) Fungsi, Wewenang, dan Hak 8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; 9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; 10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; 11. tentang pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 F (1)***] ; 12. tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24 A (3)***] ; 13. tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24 B (3)***] ; 14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim 30 konstitusi [Pasal 24 C (3)***] ; II 1. “…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 20 (1)*] ; 2. “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” [Pasal 20 A (1)**] ; 3. “…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20 A (2)**] ; 4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7 B (1)***] ; 5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; 6. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; 7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;

BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU TIDAK 1 a memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] 2 DPD ikut membahas memberi pertimbangan RUU tertentu 4 a tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] 4 b mengesahkan [Pasal 20 (4)*] 4 4 c persetujuan bersama anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) DPR I YA 3 Presiden RUU dibahas bersama [Pasal 20 (2)*] 1 b berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] UU 31 II 1 5

BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah pengganti UU 1 3 b dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] Presiden 2 I harus dicabut [Pasal 22 (3)] TIDAK 3 DPR persetujuan 3 a YA menjadi UU peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)] 32 II 1 6

1 7 II BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22 C (1)*** dan (2)***] Anggota DPD dapat DPD diberhentikan dari jabatannya, yang syarat dan tata caranya diatur dalam undang [Pasal 22 D (4)***] Wewenang 1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22 D (1)***]; 2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22 D (2)***]; 3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22 D (2)***]; 4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]; 5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22 D (3)***]. 33 II

BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu II 4 a UU tertentu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] TIDAK 4 b 4 persetujuan bersama YA 4 c 1 dapat mengajukan [Pasal 22 D (1)***] 3 DPD mengesahkan [Pasal 20 (4)*] RUU tertentu DPR membahas bersama Presiden dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22 D (2)***] 34 II 1 8

19 BAB PEMILIHAN UMUM II PEMILU 2 ‘luber jurdil’ setiap 5 tahun [Pasal 22 E (1)***] untuk memilih [Pasal 22 E (2)***] 1 Presiden/ Wapres 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] Anggota DPR 4 Anggota DPRD Peserta dari Partai Politik [Pasal 22 E (3)***] Anggota DPD 5 Peserta dari Perseorangan [Pasal 22 E (4)***] diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6 A (2)***] 35 II diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22 E (5)***]

HAL KEUANGAN 20 BAB Penyusunan APBN II 1 mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN Presiden DPR 2 memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)***] DPD TIDAK membahas bersama [Pasal 23 (2)***] RAPBN 4 a 4 persetujuan YA 4 b Pemerintah menjalankan APBN Tahun lalu [Pasal 23 (3)***] 36 II 3

HAL KEUANGAN 21 BAB bank sentral II bank sentral Pasal 23 D **** kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi diatur dengan undang-undang 37 II susunan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 22 BAB Keanggotaan Tugas dan Wewenang BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23 E (2)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23 E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23 G (1)***] 38 II Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23 F (1)***] II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 23 BAB Pemeriksaan Keuangan Negara BPK II 2 hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23 E (2)***] 1 memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23 E (1)***] DPD DPRD 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23 E (3)***] 39 II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 24 BAB Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] 2 memberikan pertimbangan DPR 1 memilih calon Presiden Anggota BPK terpilih 3 diresmikan 40 II DPD II

KEKUASAAN KEHAKIMAN 25 BAB Mahkamah Agung Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24 A (2)***] II MA Pasal 24 A *** Umum Agama Militer TUN Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24 A (3)***] Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24 A (1)***]; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24 C (3)***]; 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*]. 41 III

KEKUASAAN KEHAKIMAN 26 BAB Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24 C (5)***] II MK Pasal 24 C *** mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24 C (3)***] Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24 C (1)***]; 2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Dasar [Pasal 24 C (2)***]. 42 III

KEKUASAAN KEHAKIMAN 27 BAB Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24 B (2)***] II KY Pasal 24 B *** Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24 B (3)***] Wewenang 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24 B (1)***]; 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24 B (1)***]. 43 III

28 BAB WILAYAH NEGARA II WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25 A) ** 44 III

29 BAB WARGA NEGARA DAN PENDUDUK warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)] WARGA NEGARA DAN PENDUDUK II Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**] Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] 45 III Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

30 BAB HAK ASASI MANUSIA tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28 H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G) ** mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28 A) ** HAK ASASI MANUSIA berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F) ** membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi (Pasal 28 B) ** mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28 C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D) ** kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28 E) ** 46 III berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28 J) ** III

31 BAB AGAMA III AGAMA Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] 47 III

32 BAB PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**] Pertahanan dan Keamanan Negara Tugas TNI (AD, AL, AU) POLRI III Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**] sebagai alat negara yang menjaga bertugas keamanan dan mempertahankan, ketertiban melindungi, dan masyarakat bertugas melindungi, memelihara keutuhan mengayomi, melayani dan kedaulatan masyarakat, serta negara menegakkan hukum [Pasal 30 (3)**] [Pasal 30 (4)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**] 48 IV

33 BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****] negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****] negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****] 49 IV

34 BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)] disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****] III Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****] Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****] 50 IV

35 BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN III ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36 A) ** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36 B) ** 51 IV

36 BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR MPR berwenang mengubah dan menetapkan [Pasal 3 (1)***] Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****] III Pasal-pasal Perubahan UUD Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****] Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****] Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****] 52 IV

37 ATURAN PERALIHAN III ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****) 53 IV

38 ATURAN TAMBAHAN III ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****) 54 IV

Fungsi-Fungsi Negara 1. Fungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan serta penetapan UUD Pelaksana: MPR (Ps. 1, 3 dan 37) 2. Fungsi Eksekutif Negara Fungsi Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksana: Presiden (Pasal 4) 3. Fungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang-Undang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20 A, 21 dan 22) 4. Fungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24, 24 A, B, dan C) 5. Fungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaan tanggung jawab keuangan Pelaksana: BPK (Psl 23 E) 55

Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita Nasional. Cita-Cita Nasional Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur TUJUAN NASIONAL • Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia • Majukan kesejahteraan umum • Cerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia Fungsi-fungsi negara MPR PRESIDEN DPR Konsitutif -Eksekutif -Legislatif n. Legislatif DPD n. Legislatif BPK MA -Auditif n. Yudi katif MK n. Yudi katif Semangat: • Melayani masyarakat • Mengayomi masyarakat • Memberdayakan masyarakat 56

Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan Definisi : Suatu mekanisme lima tahunan untuk pengambilan keputusan bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara. Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan selama masa 5 tahun Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu. Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara lain: a. Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan DPD. b. MPR mengadakan sidang tahunan c. Mengajukan RUU yang diperlukan untuk melaksanakan UUD 1945 57

58

ASAS – ASAS POKOK SPN ( 7 KUNCI ) 1 IND. ADALAH NEG. HUKUM (PS 1 AYAT 3) 2 SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2) TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISME 3 KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT (PS 1 AYAT 2) PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG (PS 6 A AYAT 1) 4 PRES = PEMEGANG KEK. PEM. NEG (PS 4 AYAT 1) 5 PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT) 6 MENTERI NEG = PEMBANTU PRES (PS 17 / 1+2) 7 KEK. KEP. NEG. TIDAK TERBATAS (PS 7/7 A) 59

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah KUAT 1. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C) 2. 3. 4. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7 A, B) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A) Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri dengan persetujuan DPR (Tap MPR No. VII/MPR/2000) 5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI dengan persetujuan DPR. (UU 23/1999) 6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR 7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR. 60

Aparatur Pemerintahan • Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur. • Tugas Pokok - melaksanakan: 1. Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan, kesehatan, dst. 2. Tugas pembangunan: Melalui program/proyek pembangunan. • Terdiri atas: 1. Aparatur Pemerintah Pusat. 2. Aparatur Pemerintah Daerah 3. Aparatur Perekonomian Negara 61

1. TK PUSAT LMBG PN Aparat Perekonomian 2. TK DAERAH 1. DEP 2. MENKO 3. MENEG 4. LPND 5. SEK BAN PRES 6. JAGUNG 7. PERW. DI LN 8. TNI 9. POLRI 10. BADAN/EKSTRA STRUK+BADAN INDEPENDEN UU 22/99 UU 32 / 2004 62

Aparatur Perekonomian Negara Perusahaan Negara (PN) * BUMN (UU. 9/1969)* Perusahaan Daerah (PD) Bentuk a. Perumda (Pelayanan Umum) b. Perseropada (Orientasi Bisnis) a. Perjan (PP. 6/2000) b. Perum (PP. 13/1998) c. Persero (PP. 12/1998) * BUMN (UU. 5/1992)* Inmendagri 5/1990 63

1. DEPARTEMEN 1. UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING 2. FUNGSI : a. PELANCARAN LAKBIN b. BIN + KORD LAK TUGAS c. LITBANG d. LAK WASNAL 3. KW : a. TAP JAK DUKUNG BANG SCR MAKSUD b. SUN REN NAS c. TAP JAK SIM NAS d. KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu 4. SUSUNAN ORG : a. MENTERI b. SESJEN, DIRJEN, KA BADAN c. STAF AHLI d. PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT 64

2. MENKO 1. TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG PEMERINTAHAN 2. TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA) 3. FUNGSI : a. KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT DALAM : • LAKTUGAS, CAM MAS • KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN REN+PROG+KEG b. PENGENDALIAN c. SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN PRES 4. KW : a. TAP JAK SECARA MAKRO b. SUN REN , AKRO + KLS 4. MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU) DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU) 65

3. MEN NEG 1. MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK DITANGANI DEPARTEMEN 2. CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN, BUMN, KOMINFO 3. FUNGSI : a. PERUMUSAN JAK b. KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV, PROG+KEG c. PEMBERDAYAAN 4. FUNGSI : a. TAP JAK MENDUKUNG BANG MAKRO b. TAP NESKAPE (SPM) c. SUN REN NAS (MAKRO) d. SIM NAS 5. DIBANTU : • SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU) • DEPUTI (UNSUR PELAKSANA) • STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU) 66

4. L P N D 1. LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU 2. BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES 3. 23 LPND LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS, BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI, LIN, LEMHANAS 4. STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP DIKORDINASIKAN / BINTEK, a. PPN BAPPENAS, BPS b. PAN LAN, BKN, BPKP, ANRI c. RISTEK LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL 5. STRUKTUR : a. KEPALA / WAKIL b. SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF) c. DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN) d. UNIT PENGAWASAN 67

5. SET PEMBANTU PRES SET NEG SEKAB BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESNEG BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESKAB 68

6. JAGUNG 1. KEJAKSAAN : Ø LEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN Ø DIPIMPIN JAGUNG BGTJWB KPD PRES 2. TERDIRI OUSAT/ PROP/ KAB-KOT KAJAGUNG, KAJATI, KAJARI 3. DALAM DATUN KEJAKSAAN DPT BERTINDAK DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA NEG/PEM 4. DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM LAINNYA 5. DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA 69

7. PERWAKILAN RI DI LN = AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU PADA ORG INTERNASIONAL PERWK DIPLOMATIK TERDIRI PERWK KONSULER CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH WILAYAH NEG PENERIMA DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES MELALUI MENLU TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARA PENERIMA, UTK MELINDUNGI KEPENTINGAN WNRI CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD DUBES LB/BP TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD 70

AD/ AL/ AU DIBAWAH PRESIDEN DIPIMPIN PANGLIMA (DIANGKAT/DIBERHENTIKAN PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR) 1. 8. TNI 2. SUSDUK PENYELENGG. NEGARA 3. 1. 2. 3. 4. PERAN + TUGAS 1. 2. 3. ALAT NEG/PERTAHANAN NKRI TUGAS : TEGAKKAN KEDAULATAN, KEUTUHAN WILAYAH, MELINDUNGI SBI + STDI PENY. WAMIL, CIVIC MISSION DAN BANTUAN KPD POLRI (TUGAS KEAMANAN), PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB JAKPOLNEG DSR JAK+LAK GAS TNI) SIKAP NETRAL DLM POLITIK JUNJUNG DEMOKRASI + HAM DAPAT DUDUK JABATAN SIPIL (BILA TELAH PENSIUN/MUNDUR) PERADILAN MILITER MELANGGAR HUKUM HKM MILITER TUNDUK PERADILAN UMUM HKM PIDANA UMUM 71

1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN 2. GAK HKM PERAN + TUGAS 3. PENGAYOMAN/LAYANAN 4. DARURAT BANTU TNI 5. KEJAHATAN INT 6. PERDAMAIAN DUNIA 9. POLRI UU 2 / 2002 SUSDUK 1. DIBAWAH PRES 2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES DG PERSETUJUAN DPR 72

10 MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS TERTENTU TIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND B A D A N EXTRA STRUK TURAL DEWAN INDEPEN DEN BADAN TIM KOMITE KOMISI a. DEWAN EKONOMI NAS b. DEWAN PEMULIHAN USAHA NAS c. DEWAN PERTIMBANGAN OTDA a. BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIAN b. BADAN PELAKSANAN APEC c. BAPERJANAS a. TIM BAKOLAK INPRES – 6 b. TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM a. KONI a. KOMNAS HAM , KOMISI OMBUDSMAN NAS b. KOMISI PEMILU c. KPK 73

APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA PN = BUMN BADAN USAHA MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN (SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN) MAKSUD BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGEL TERDIRI PERSERO DAN PERUM UNSUR a. b. MAKSUD PENDIRIAN MODAL e. PENGURUSAN PENGAWASAN ORGANISASI f. PENDIRIAN g. PEMERIKSAAN c. d. PERSERO MENGEJAR KEUNTUNGAN TERBAGI DLM SAHAM (51% NEGARA) DIREKSI KOMISARIS RUPS, DIREKSI, KOMISARIS DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRES AUDITOR EKST YG DITETAPKAN RUPS/BPK PERUM KEMANFAATAN UMUM TIDAK TERBAGI SAHAM, SEMUA MILIK PEMERINTAH DIREKSI DEWAN PENGAWAS MENTERI, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRES AUDITOR EKST YG DITETAPKAN MENTERI/BPK 74

PD = BUMD BADAN USAHA MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN TERDIRI : PERSERODA MAKSUD MEMUPUK KEUNTUNGAN, PELAYANAN + PEMBINAAN ORG HARUS E + E, BERORIENTASI : BISNIS PERUMDA PUBLIC SERVICE DISAMPING CARI UNTUNG PAD ( E+E, PRINSIP EKONOMI PERUSAHAAN, PELAYANAN MASY) 75

UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL ) 7 MEI 1999 UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL ) 15 OKT 2004 PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI DGN PERKEMBANGAN ØKEADAAN ØKETATANEGARAAN ØTUNTUTAN LENG. OTDA 76

DASAR PERUBAHAN 1 AMANDEMEN UUD 45 2 TAP MPR : IV/MPR/2000 REKOM. JAK DLM LENG OTDA TAP MPR : VI/MPR/2002 REKOM. ATAS LAPLAK TUS MPR (OLEH LTN) TUS MPR : 5/MPR/2003 PENUGASAN KPD MPR UTK SAMPAIKAN SARAN 3 UU 12/2003 PEMILU DPR, DPD, DPRD UU 22/2003 SUSDUK MPR, DPD, DPRD UU 23/2003 PEMILIHAN PRES + WAPRES 4 UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA UU 1/2004 PER BDHR NEG. UU 15/2004 RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA 77

PRES RI YG MEMEGANG PP PD PEMERINTAHAN DAERAH KEK PEM RI GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAH SBG UNSUR PENYELENGGARA PEM. DAERAH. (PENY, up OLEH PD+DPRD MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI ( PASAL 1 ) 78

HWK OD DO DO UNTUK TUR+RUS SENDIRI UP + KEPENTINGAN MASY SET 4 SESUAI DGN PPuu KES. MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG BER. W TUR+RUS KEP MASY SET 4 MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK ASP MASY DALAM SISTEM NKRI. ( PASAL 1 ) 79

PENYERAHAN DES DEKON TP W PEMERINTAHAN OLEH P KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRI PELIMPAHAN W PEMERINTAHAN OLEH P KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT PENUGASAN : DARI P KEPADA D DAN ATAU d, DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN ATAU d, DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d, UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. ( PASAL 1 ) 80

PEMan DA ØLENGG UP YG MENJADI KW NYA PEMBG UP ØMENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UP BDSK ASAS OT + TP URUSAN PP ØPLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS, AGM ØDISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU MELIMPAHKAN SBG UP KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA DAN/ATAU PEM DESA ( PASAL 10 ) 81

PLN ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNI DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN, JAK DAG PERJANJIAN DSB HAN MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG. DLM KEADAAN BHY, BANGSISHANRAJATA JAK WAMIL, DSB KAM MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS, MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATAN MENGGANGGU KAMRA YUS MENDIRIKAN LEMB. DIL, JAKSA/HKM, LEMBG PEMASYARAKATAN MONFIS AGM MAKRO EKON, CETAK UANG JAK MONETER TAP HARI LIBUR, PENGAKUAN KEBERADAAN SUATU AGAMA ( PASAL 1 O ) 82

SEPENUHNYA MENJADI P KW URUSAN PEMERIN TAHAN TERJAMINNYA KELANGSUNGAN HIDUP NKRI (PLN, HAN, KAM, MONFIS, YUST, AGM) 1. PERLIND. HAK KONST URUSAN MENDASAR 2. PERLIND. KEP NAS URUSAN BERKAITAN TTG 3. PEMENUHAN WAJIB H + PELAYANAN KOMITMEN NAS DASAR WN YG BHB DG PERJ. INTERNASIONAL URUSAN PILIHAN URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI UTK MENINGKATKAN KESRA, SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POT UNGGULAN DAERAH 83

PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K) SALING TERKAIT TERGANTUNG, SINERGIS PENYE LENG. UP WAJIB BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR ( DIKDAS, KESH, KEB HIDUP MIN SAR LING DAS ) BERPEDOMAN SPM DILAKS. SCR BERTAHAP, DITETAPKAN PP PILIHAN TERKAIT DG POT / UNGG + KHAS DAERAH TERDIRI UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSAN YG DIDEKON ( PASAL 11+12 ) 84

URUSAN WAJIB KEWENANGAN KAB/KOT PROPINSI a) RENDAL BANG b) REN, FAT, WAS TATA RUANG c) LENG. TIB UM + TRAM MASY. d) PENYEDIAAN S/PRAS UMUM e) PENANGANAN BID KESEHATAN f) PENYELENGG. DIK DAN ALOKASI SDM POT g) PENANGGULANGAN MAS. SOS LINTAS KAB/KOT h) PENANGANAN BID. NAKER LINTAS KAB/KOT i) FAS, BANG KOP, UK/M TMSK LINTAS KAB/KOT j) DAL LH k) PELAYANAN PERTANAHAN TMSK LINTAS KAB/KOT l) PELAYANAN KEPDDK + CAT SIPIL m) PELAYANAN ADUM PEMERINTAHAN n) PELAYANAN ADM PENANAMAN MODAL TMSK LINTAS KAB/KOT o) PENY. PEL. DASAR LAIN YG BELUM DPT DILAK OLEH KAB (M) p) URUSAN WAJIB LAINNYA ( PASAL 13 ) 85 DIAMANATKAN PPuu

WILAYAH KERJA GUB, SELAKU WAKIL PP WILAYAH ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PROP = WILAYAH ADM KARENA GUB (KDH) KARENA JABATANNYA = WAKIL PP (KEPALA WILAYAH) ORG/LEMB PADA PEMDA YG BGTJWB KPD + MEMBANTU PEMDA TERDIRI : SETDA, DINDA, LEMTEDA 86

NAD 18/2001 UU KHUSUS 1. PEMBERIAN KESEMPATAN LEBIH LUAS UTK TURRUS (SDA+SDM+SE) 2. MENUMBUH KEMBANGKAN PRAKARSA, KREATIFITAS, DEMOKRASI 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MENGFUNGSIKAN SCR OPTIMAL DPRD-NAD 4. MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT 87

PAPUA UU KHUSUS 21/2001 1. PENGATURAN KW ANTARA PP DAN PD DG KEKHUSUSAN 2. PENGAKUAN + PENGHORMATAN HAK – HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA + PEMBERDAYAAN SECARA STRATEGIS 3. MEWUJUDKAN PENY. PEMERINTAHAN YG BERCIRI : a. PARTISIPASI DALAM P 3 PEM, DAN LAKBANG MELALUI KEIKUTSERTAAN : TOGA, TOMAS, TODAT + KAUM PEREMP b. LAKBANG SESUAI KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK ASLI c. TRANSP + AKUNTABEL 4. PEMBAGIAN W, T, TGJWB YG TEGAS+JELAS ANTARA L, E, Y DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI REPRESENTASI KULTURAL PENDUDUK ASLI 88

PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN REPETA P C 1 O RPJM APBN 2 A 3 4 REN MISI TERWUJUD NYA LEMB NEG/DEP/LPND PEMDA SUN RENSTRA SUN PROPEDA VISI BANGNAS TERWUJUDNYA MASY. IND YG DADEM, DILDA, MAJUS DLM NKRI YANG DIDUKUNG MANUSIA INDONESIA YANG : A B (ITIT) C D E S M K (HL) ADAM, ADEM, MESRA 89

ARTI PENETAPAN PEKERJAAN, POK TUGAS PEMBAGIAN PEKERJAAN HUB. KERJA O PRINSIP PP 8/2003 HARUS MEMPER HATI KAN 1) PEMBG. HABIS TUGAS 2) PERUMUSAN TUPOKSI 3) FUNGSIONALISASI 4) KIS 5) KONTINUITAS 6) LINI+STAF 7) KESEDERHANAAN 8) FLEXIBILITAS 9) PENDELEGASIAN WEWENANG 10)POK YG HOMOGEN 11)JENJANG DAL 12)AKORDION 1) 2) 3) 4) 5) KW YG DIMILIKI PEMDA KARAKTERISTIK/ POT. DAERAH KEMAMPUAN KEU TERSEDIANYA SD. AP PENGEMB. POLA KERJASAMA ANTAR 90 DAERAH/PIHAK III

A ARTI : UNTUK MENCAPAI T/S PERLU : 1. PENDEKATAN FUNGSIONAL 2. KEG. APEM PERLU DIPADUKAN, SERASI SELARAS (KOORDINASI) KOORD. TK DAERAH 7 KOORD. PP THD PEMDA 8 6 KOORD. DAN HUBUNGAN KERJA VERTIKAL HIRARKIS KOORDINASI APEM PUSAT DI LN KOOR DINASI 5 PEDOMAN 3 SAR + MEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. JENIS KOORD F Horisontal HORISONTAL FUNGSIONAL 2 4 LAK KOR DLM SPPN a. SIDANG KABINET b. RAPAT DILINGK. MENKO c. KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT 1 JAK REN PROS+TTKERJA RAPAT/BRIFING SKB TIM/PANITIA DEWANB F Diagonal F Teritorial a. b. c. d. e. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK SIAPA YG BGTJWB INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG KEJELASAN W + TUG + TGJ INST PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORG f. KOM+KONS BALIK g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT 91

1 WAS = FUNGSI MANAJEMEN PENGERTIAN : HAKEKAT = MENCEGAH SEDINI MUNGKIN P (PANG, ROS, WENG) H (HAMBATAN) K (SALAH, GAGAL) 2 HASILNYA INPUT PIMP. DLM PK PENCAPAIAN T+S SERTA LAKGAS ORG HENTIKAN PANG, ROS, WENG CEGAH TERULANG CARI CARA > BAIK PENGA WASAN 3 INPRES 15/83 4 LINGKUP WAS : 5 PRINSIP : a. b. c. d. e. f. g. a. b. c. d. e. f. T: DUKUNG LANCARNYA PEM + BANG S: a. b. c. d. LAK. PEM. TERTIB BANG SESUAI PROGRAM HASIL BANG DAPAT DINILAI CEGAH PANG, ROS, WENG, COR KEG. UMUM PEMERINTAH JAK YG DIBUAT AP. TK BAWAH LAK REN BANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEG BUMN + BUMD KEG. APEM (KELEMB, KEPEG, KUKAPLAK) OBJEKTIF PREVENTIF EFISIEN PENG. BUKAN TUJUAN PENG. BERPEDOMAN JAK BERLAKU TEMUKAN KESALAHAN (APA, SEBAB, SIFAT) TINJUT 92

LANGKAH 1. TAP TOLOK UKUR BAHAN PEMBANDING 2. TAP METODA, WAKTU + FREKUENSI LAKUKAN PENGUKURAN HASIL KERJA 3. KUR LAK + PEMBANDING 4. TINJUT BANG SISTEM 1. SESUAIKAN SIFAT/ KEBUTUHAN KEG SISBANGWAS DG OBJEK YANG DIAWASI 2. HASILKAN UMPAN BALIK 3. LAPORKAN PENYIMPANGAN 4. E+E (MUDAH, CEPAT, TEPAT) 5. EKONOMIS 6. FLEXIBILITAS 7. KESESUAIAN DG SUSUNAN ORG 8. MUDAH DIPAHAMI 9. TINDAKAN KOREKTIF 10. KEMBANGKAN SELF CONTROL 11. KEMBANGKAN WAS SECARA PRIBADI 93 12. PERHATIKAN FAKTOR MANUSIA LANGKAH + PENGEMB.

BERBAGAI PENGAWASAN TERHADAP SUATU INSTANSI PEMERINTAH DLM ARTI LUAS 5 EKSEKUTIF 5 1 4 5 INSTANSI 2 3 A 3 B 7 6 1 2 3 A 3 B WASKAT WASNAL INTERN INSTAN 4 ITJEN BAWASDA PROP/KABKOT WASNAL EKSTERN INSTANSI/INTERN PEMERINTAH 5 WASTEKNAL INTERN PEMERINTAH WAS EKSTERN PEMERINTAH 3 A. BPKP 6 WASMAS 3 B. IRJENBANG 7 KPK MENPAN LAN BKN DLL WASLEG WAS BEPEKA WASYUD 94

1. LINGKUP = KEG YG BERSIFAT DALRUS OLEH A KPD B SCR PRE + REP, AGAR TUGAS BAWAHAN E + E 2. 3. 4. 5. KEG. PEM. UMUM LAKBANG PENGELOLAAN KEK + KEU BUMN + BUMD LEMB, KUKAPLAKPEG 1. 2. PRINSIP 3. 4. 5. 6. WASKAT INPRES 1/89 1. SARANA TUJUAN TERCIPTANYA KONDISI MENDUKUNG LANCARNYA LAK TUGAS UMUM + BANG 2. 3. 4. 5. 6. 7. BG. INTEGRAL MANAJ. BG. INTEGRAL PRO. PEND. APNEG BG. INTEGRAL SISWAKUBANG KEG. TERUS MENERUS PENG. INTERN POKOK PEMB. SISTEM YG RAHBIM BWHN SO JAKLAK REN. KERJA PROS KERJA CAT & LAP PEMB. PERSONIL PENDUKUNG KELANCARAN LAKGAS S A S 1. 2. 3. 4. 5. DISIPLIN SEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN W COR + ROS PERIZINAN URUS KEPEG 95

WASNAL = WAS YG DILAKUKAN OLEH APARAT YG TUGASNYA LAKWAS = SIFAT INTERN APARAT INTERNAL INSTANSI EXTERNAL INSTANSI APA WASKAT TIDAK CUKUP ? 1) 2) 3) WASKAT BERSIFAT UMUM – KURANG MENDALAM PIMP. YG MELAKUKAN WASKAT KURANG MENGUASAI TEKAD AP. WASNAL OBJEKTIF -ITJEN -INSP (LPND) -BAWASDA -SPI INTER PEM EXTERN PEM BPKP BPK 96

WASTEK NAL = PENGAWASAN SBG KEPADA KONSEKUENSI PELAKSANAAN FUNGSIONALISASI, MERUPAKAN FUNGSI OPERASIONAL INS. APARA MASY + TUR APARA = AGAR DITAATI OLEH SAJA TUR MASY + AP. - MENPAN - BKN - DEPDIKNAS - POLRI - LAN - DITJEN ANG. - BAPPENAS - BPN -DINAS TATA KOTA 97

WASLEG (WASPOL) PUSAT WAS DPR KPD PEMERINTAH ( 20 AYAT 1 ) DAERAH DILAKUKAN DPRD - HAK MEMINTA KET. KPD PRESIDEN - HAK MENGADAKAN LIDIK - HAK MENGADAKAN PERUBAHAN UU - HAK MENYATAKAN PENDAPAT - HAK MENGAJUKAN RUU 98

WAS DILAKUKAN MASYARAKAT MENGAPA PERLU ? WASMAS KONTROL SOSIAL 1) 2) 3) 4) PNS = ABDI MASY, SELAIN ABDI/ AP. NEG PARTISIPASI MASY. BB KKN KETERBATASAN WASNAL + WASKAT KRITERIA P E M A N F A A T A N v. OBJEKTIF (TIDAK FITNAH) v. ADANYA PERBAIKAN v. FAKTA + BUKTI JELAS v. BERITAHUKAN BENTUK PLGGRN/PYMPGN v. JELASKAN PATOKAN YG DILANGGAR v. SARAN v. JELAS INDENTITAS PELAKSANAAN TIDAK LANGSUNG (B) CITRA PRESTASI IP DENGAN CARA : 1) CEPAT TANGGAPI, BILA TIDAK : 2) TINDAK LANJUT 3) SEDIAKAN T 4 MENGADU 4) UCAPKAN TRIM’S LANGSUNG (A) 1) 2) 3) 4) 5) 1) DPR (WASLEG) 2) ORG. PROFESI (SEMINAR) 3) LSM TATAP MUKA – DIALOG TERTULIS TERBUKA/MEDIA MASA GUGATAN – PRATUN UNJUK RASA 99

WASYUD MK MA 1. MENGUJI uu TERHADAP UUD 1) MENGUJI SECARA MATANG PPuu DIBAWAH uu 2) NYATAKAN TIDAK SAH, BILA ADA TUR DIBAWAH uu BILA BERTENTANGAN DG TUR YG LEBIH TINGGI NEGARA HUKUM 1. 2. CEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG WUJUDKAN KEPASTIAN + TERTIB HUKUM 100

KOORD. TK DAERAH 7 KOORD. PP THD PEMDA 8 6 KOORD. DAN HUBUNGAN KERJA VERTIKAL HIRARKIS KOORDINASI APEM PUSAT DI LN KOOR DINASI 5 PEDOMAN 3 SAR + MEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JENIS KOORD F Horisontal HORISONTAL FUNGSIONAL 2 4 LAK KOR DLM SPPN a. SIDANG KABINET b. RAPAT DILINGK. MENKO c. KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT 1 JAK REN PROS+TTKERJA RAPAT/BRIFING SKB TIM/PANITIA DEWANB SAMSAT F Diagonal F Teritorial a. b. c. d. e. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK SIAPA YG BGTJWB INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG KEJELASAN W + TUG + TGJ INST PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORG f. KOM+KONS BALIK g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT 101

@Copyright 2006 102