SINERGI PERENCANAAN PENGANGGARAN PUSATDAERAH 1 MATERI PAPARAN 1

SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH 1

MATERI PAPARAN 1. Kerangka Umum Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 2. Keterkaitan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran 2

1 KERANGKA UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 3

URUSAN PEMERINTAHAN (PASAL 9 UU NO. 23 TH 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH) ABSOLUT KONKUREN • Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat • Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. PEMERINTAHAN UMUM • Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. OTONOMI DAERAH 4

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH ( PASAL 11 UU 23/2014) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi. 5

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 24) MENDAGRI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN & LEMBAGA (K/L) PEMETAAN URUSAN WAJIB NON DASAR DAN URUSAN PILIHAN DIKOORDINASIKAN MENDAGRI DENGAN MEN PPN HASIL PEMETAAN Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTAR K/L DAN DAERAH SINKRONISASI & HARMONISASI Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi PROVINSI • • (Pasal 258 & Pasal 259) 6

KETERKAITAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI RPJPD RPJMD RKPD RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA Menggunakan pendekatan: • teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. 7

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENDUKUNG NAWACITA 9 Agenda Prioritas NAWACITA JOKOWI-JK Sesuai kewenangan RPJMN RPMD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RPMD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENSTRA K/L RENSTRA-PD PROV FORUM-PD PROV RENSTRA-PD K/K FORUM-PD K/K RKPD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RKPD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENJA-K/L RENJA-PD PROV FORUM-PD PROV RENJA-PD K/K FORUM-PD K/K APBN APBD PROV EVALUASI MDN EVALUASI GUB Laporan APBD K/K 8

ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Kab (1) Target Kec A (0, 2) Target Kec B (0, 7) Target Prov (2) Target Kab (0, 5) Target Kec C (0, 1) Target Prov (5) Target Kota (1, 5) Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupaten/kota Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan 9

FUNGSI DOK. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 265 & PASAL 266 UU NO. 23 TH 2014 ) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. RKPD • sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, maka kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang 10 undangan selama 3 (tiga) bulan.

DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PASAL 267 S. D PASAL 273 UU NO. 23 TH 2014 ) Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan 11

2 KETERKAITAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJPD Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Renstra-PD RPJMD Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II IV V Sasaran, program dan kegiatan PD I II IV V Renja-PD RKPD Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 . . 12 Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 . . 12 13

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) RPJPD 1. pendahuluan; RPJMD 1. pendahuluan; 2. gambaran umum kondisi daerah; 3. gambaran keuangan daerah 3. Permasalahan dan isu-isu srategis daerah; 4. visi dan misi daerah; 5. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; 6. penutup. RENSTRA-PD 2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 3. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah; 5. visi, misi, tujuan dan sasaran; 6. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; 4. Tujuan dan sasaran; 7. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 5. Strategi dan Arah Kebijakan; 8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; 9. Penutup 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RKPD 1. pendahuluan; 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 8. Penutup RENJA-PD 2. Gambaran umum kondisi daerah; 1. pendahuluan; 3. kerangka ekonomi daerah keuangan daerah; 2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu; 4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan 3. Tujuan dan Sasaran PD 5. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah. 4. Rencana kerja dan pendanaan PD 6. Rencana kerja dan pendanaan daerah 14

Sumber daya pembangunan ARSITEKTUR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Hasil Dampak (impact) (outcame) Keluaran (output) Mencapai sasaran pembangunan daerah • Kesejahteraan Masyarakat; • Layanan umum; • Daya saing daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Arsitektur kinerja menggambarkan KELENGKAPAN, KETERKAITAN, & KEPADUAN kinerja pembangunan di berbagai tingkatan dan antarorganisasi serta antarwaktu, menuju sasaran pembangunan yang dicita-citakan bersama seluruh stakeholders 15

PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) PROGRAM DENGAN BASIS PADA OUTCOME Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Dampak (Impact) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan output mekanisme mengkonversi input menjadi output Masukan (Input) Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output “Apa yang digunakan dalam bekerja” 16

KEGIATAN PROGRAM SASARAN ARSITEKTUR KINERJA DOKUMEN PPD RPJPD Dampak (Impact) 1 2 3 4 RPJMD RENSTRA-PD RKPD Dampak (Impact) 1 1 Dampak (Impact) tahunan 2 3 4 5 Hasil (Outcome) 2 3 4 5 RENJA-PD Dampak (Impact) tahunan Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Capaian outcome RPJMD merupakan kumpulan dari seluruh outcome Renstra-PD Capaian outcome/output RKPD merupakan kumpulan dari seluruh outcome/output Renja-PD 17

HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA PD Visi/Misi Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pem. Daerah Program Prioritas RPJMD Tujuan & Sasaran Program Prioritas Kegiatan Prioritas Renstra-PD 18

ARSITEKTUR KINERJA RPJMD & RENSTRA-PD Visi & Misi Tujuan & Sasaran Program Pemb. Daerah Strategi & Arah Kebijakan Impact _______ 12345 _ RPJMD Outcome Visi & Misi Tujuan & Sasaran Renstra -PD Strategi & Kebijakan Program & Kegiatan Prioritas Impact _______ 1 2 3 4 5 _ Outcome Output Logic Model Theory 19

RPJMD KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD sesuai SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Kegiatan prioritas, output, & pagu VERIFIKASI RENSTRA-PD Tidak sesuai VERIFIKASI Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Program prioritas, outcome, & pagu Penyusunan Rancangan Renstra PD PERDA RPJMD Tdk sesuai Rancangan Akhir Renstra-PD sesuai Penetapan Renstra-PD 20

3 SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 21

DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERENCANAAN UU No. 25/2004 UU No. 23/2014 PENGANGGARAN UU No. 17/2003 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 1/2004 UU No. 23/2014 PP No. 58/2005 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 Permendagri No. 21/2011 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU 22

DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD DASAR HUKUM PERNYATAAN Psl 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Psl 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Psl 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 ttg SPPN RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Psl 265 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Psl 310 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Psl 311 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 Rancangan Perda tentang APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Psl 314 ayat (3) dan Psl 315 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD serta KUA dan PPAS; dan RPJMD. 23

RPJPD Renstra -PD RPJMD Renja -PD RKPD KUA INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH PPA Disepakati KDH & DPRD RKA-PD Rancangan APBD DPA-PD APBD PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha) • DIEVALUASI MDN & GUB • PEDOMAN EVALUASI DITETAPKAN MDN • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra-PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra-PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD. 24

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Program RPJMD yang dijabarkan kedalam APBD tetapi tidak dijabarkan kedalam RKPD RPJMD Program RPJMD yang tidak dijabarkan kedalam RKPD dan APBD Program RPJMD yang konsisten dijabarkan kedalam RKPD Program yang konsisten dijabarkan dari RPJMD, RKPD, hingga APBD RKPD Program RKPD yang tidak berdasarkan RPJMD dan tidak direalisasikan ke dalam APBD Program RKPD yang tidak berdasarkan RPJMD tetapi konsisten dijalankan dalam APBD Program dalam APBD yang tidak berdasarkan perencanaan, baik RPJMD maupun RKPD 25

PENINGKATKAN KUALITAS APBD SERTA MENJAMIN KONSISTENSI DAN KETERPADUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN Peningkatkan kualitas APBD serta menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) dan Renja-PD serta reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-PD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan reviu harus mampu menjamin proses perencanaan penganggaran patuh terhadap kaidah -kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality assurance. Untuk optimalnya pelaksanaan fungsi APIP provinsi/kabupaten/kota tersebut serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menerbitkan: “PEDOMAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH” 26

KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 23 THN 2014 INKONSISTENSI RPJMD-RKPD-PPAS-APBD PROVINSI THN 2014 30. 00% 25. 69% 23. 11% 24. 38% 23. 00% 22. 08% 23. 00% 20. 00% 15. 00% 10. 00% 5. 00% 0. 00% RPJMD-RKPD RPJMD-PPAS PROGRAM RPJMD-APBD RKPD-APBD • Tempatkan perencanaan sebagai fungsi utama manajemen pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance. • Tingkatkan konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPD untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi & program pembangunan daerah sesuai dengan janji dan harapan masyarakat. • Susun program & kegiatan ke-dlm KUA-PPAS 2016 berdasarkan RKPD Thn 2016 sebagai landasan penyusunan APBD TA 2016. • Tingkatkan pengendalian perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan anggaran, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah & rencana PD setiap triwulan. PAGU RJMD – RKPD RPJMD - PPAS RPJMD - APBD RKPD - APBD Selisih Program Pagu - 725 (12, 96%) 54, 03 T (35, 75%) - 171 (3, 06%) 77. 33 T (51, 16%) 56 (1, 00%) 79. 04 T (52, 30%) 781 (13, 96%) 25. 01 T (16, 54%) 27

CONTOH: PROGRAM DAN PAGU RPJMD-RKPD-APBD TAHUN 2013 Program RPJMD-RKPD-APBD RPJMD 500 433 450 400 315 350 300 44 RPJMD 250 RKPD 200 138 150 APBD 100 50 0 7 83 Jumlah Program 4 Pagu RPJMD-RKPD-APBD Rp 2, 500, 000 Rp 2, 066, 483 175 Rp 2, 000 168 60 Rp 1, 500, 000 Rp 1, 124, 291 Rp 1, 000 Rp 317, 917 Rp 500, 000 APBD RKPD Rp Jumlah Pagu Program RPJMD RKPD APBD 28

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 29