SINERGI BPS DAN INSTITUSI STATISTIK SEKTORAL DALAM MENDUKUNG
SINERGI BPS DAN INSTITUSI STATISTIK SEKTORAL DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Disampaikan oleh : Ir. ENDANG SULASTRI, MT Gresik, 4 Desember 2019
DASAR HUKUM ØUndang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ØUndang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. ØPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
FUNGSI STATISTIK Statistik memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional.
PENYELENGGARA KEGIATAN STATISTIK BPS Statistik Dasar INSTITUSI PEMERINTAH MASYARAKAT/ SWASTA Statistik Sektoral Statistik Khusus Sumber Informasi dan Data Statistik
Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Contoh: Data jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis kelamin hasil Sensus Penduduk 2010 Statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Contoh: Panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan Statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Contoh: Data mengenai tingkat pengetahuan dan sikap pelajar tentang penyalahgunaan narkoba di sekolah X
MEMBANGUN STATISTIK SEKTORAL Ødiperlukan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyedia/sumber data statistik sektoral Ødiperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi
PERANAN STATISTIK SEKTORAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang Memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan Menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan Memudahkan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan
Contoh Data Sektoral: 1. Penduduk usia sekolah, jumlah guru 2. Data suhu, kelembaban udara, curah hujan 3. Penduduk usia kerja, penduduk menurut pendidikan, Jumlah Perusahaan/Industri Contoh Penggunaan Data Sektoral: 1. Berapa jumlah sekolah yang dibutuhkan, berapa jumlah tenaga pendidik ang diperlukan 2. Menentukan pola tanam 3. Menentukan peluang kerja dan kebutuhan karyawan
SATU DATA INDONESIA SDI BPS Sinkronisasi Data OPD
SATU DATA INDONESIA “ Kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data Induk “ -Perpres SDI-
SATU DATA INSTAN SI VERTIKA LA BPS OPD A KOMINF O OPD B INSTAN SI VERTIKA LB BAPPED A GOOD GOVERNANCE
SENSUS PENDUDUK 2020 Terima kasih
- Slides: 13