SILABUS MATA KULIAH PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN PKn DOSEN PENGAMPU

SILABUS MATA KULIAH PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN (PKn) DOSEN PENGAMPU : ANANG BUDI UTOMO, S. Pd, SMn, M. Pd. DESKRIPSI MATA KULIAH : Setelah mengikuti Mata Kuliah ini, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran bela Negara; tumbuh dan meningkat kecintaan kepada Tanah Air : yakni kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara / bangsa; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; serta mampu berpikir secara komprehensif integral dalam menghadapi masalah-masalah nasional.

POKOK BAHASAN : 1. Pengertian dan Tujuan PKn. ; 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara & HAM 3. Demokrasi di Indonesia; 4. Wawasan Nusantara; 5. Ketahanan Nasional; 6. Politik dan Strategi Nasional; 7. Politik Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional; 8. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa : - Memahami pentingnya berpartisipasi dalam kelestarian NKRI 17 -8 -1945; menjaga - Mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; - Turut mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN : 1. Ahadin, H. M. Ridhwan Indra, Hak Asasi dalam UUD 1945, Jakarta; CV H. Massagung; 2. Lemhanas, 1991, Kewiraan untuk Mahasiswa, Jakarta; Ditjen Dikti Depdikbud & PT Gramedia; 3. Lemhanas, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Diktat SUSCADOSWAR, XLIV, Lemhanas; 4. Subagyo, dkk. , 2009, Unnespres, Semarang. Pendidikan Kewarganegaraan,

BAB I PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI 1. Pengertian dan Tujuan PKn Pendidikan mengarah 2 aspek : a. Memberi bekal penget & pengalaman akademis; ket profesional; ketajaman & kedalaman intelektual; kepatuhan pada nilai-nilai / kaidah ilmu ( it is matter of having ); b. Membentuk kepribadian / jati diri, menjadi sarjana / ilmuwan yang selalu comited kepada kepentingan bangsa ( it is matter being).

VISI PKn : . . . Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. MISI PKn : . . . Membantu mahasiswa selaku WN agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Melalui PKn diharapkan mahasiswa : 1. Mampu : memahami, menganalisis & menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan & konsisten dengan cita-cita & Tujuan nasional seperti yang digambarkan dalam Pembukaan UUD 1945; 2. Dapat menghayati & hakikat konsepsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara RI yg patriotik & cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya;

3. Mahasiswa menjadi manusia WNI terlebih dahulu, sebelum menguasai dan memiliki iptek & seni yang dipelajarinya. Didambakan bahwa WNI unggul dalam menguasai ipteks, namun tidak kehilangan jati dirinya & apalagi tercabut dari akar budaya bangsa & keimanannya.

2. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM Pandangan bgs Indonesia ttg Bela Negara tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 : (1)Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. . (2)pemerintah melindungi segenap bangsa. . (3)menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. . Menganut prinsip : setiap WN berhak & wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkannya, meliputi segenap rakyat Indonesia & seluruh wilayah Indonesia. Bgs Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bgs Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan menganut politik bebas aktif.

Hankamneg keluar bersifat Defensif Aktif : tidak agresif & tidak ekspansif & sejauh kepentingan nasional tidak terancam, tidak akan mulai menyerang. Hankamneg ke dalam bersifat preventif aktif : sedini mungkin mengambil langkah & tindakan guna mencegah & mengatasi setiap kemungkinan timbulnya ancaman dalam bentuk apa pun. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela & mempertahankan kemerdekaan bersifat : kerakyatan, kesemestaan, & kewilayahan. - Melibatkan seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional & prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan.

Sejarah perjuangan bgs Indonesia membuktikan : tumpuan perlawanan dalam menghadapi ATGH adalah : RAKYAT. Rakyat Indonesia TNI / Polri : Pejuang : Prajurit Pejuang Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 -8 -1945 : Rakyat tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa. Dimulai perang mempertahankan kemerdekaan dengan Jepang maupun terhadap Sekutu / Belanda.

Pertempuran di daerah, bukti keikutsertaan rakyat : -Pertempuran di Surabaya : Hari Pahlawan -Pertempuran di Ambarawa : Monumen Palagan Ambarawa -Pertempuran di Semarang : Pert 5 hr di Semarang -Pertempuran di sekitar : Jakarta – Karawang – Bekasi -Pertempuran di Medan : Medan Area -Pertempuran di Palembang : Pertempuran 5 hr 5 mlm -Pertempuran di Bali : Perang Puputan -Pertempuran di Makasar : Perang Ujung Pandang Bukan karena paksaan, melainkan : kesukarelaan, merasa ikut memiliki, dan sbg konsekuensinya harus ikut bertanggung jawab.

Pada awalnya belum diatur, lama kelamaan pengaturan dan pengorganisasian lembaga perlawanan rakyat dilaksanakan secara bertahap. Adapun kekuatan pokok dalam melawan penjajah : BKR TRI TNI

Dari uraian di atas, dpt ditarik kesimpulan : bahwa mahasiswa & pelajar dalam masa revolusi fisik, ikut aktif dlm perjuangan bersenjata utk mempertahankan kemerdekaan. Tradisi ini perlu dipertahankan sesuai dgn eranya. Dlm rgk perjuangan non fisik sesuai dgn bid profesi masing -2, maka saran kegiatan yg tepat bagi setiap WNI pd umumnya & mhsw pd khususnya adalah melalui PKn. Hal ini telah diatur dlm Kep. Mendiknas RI No. 232/U/2000, ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, ditetapkan Pengelompokan mata kuliah pd program sarjana dan Diploma di mana PKn termasuk dlm kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)

Pkn berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dr peserta didik dgn perilaku yang : a. Beriman dan bertaqwa kpd Tuhan Yang Maha Esa & menghayati nilai-2 falsafah bgs; b. Berbudi luhur, disiplin dlm bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak & kewajiban sebagai warga negara; d. Bersikap profesional yg dijiwai oleh kesadaran bela negara; e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

BAB 2 HAK ASASI MANUSIA (HAM) 1. Pengertian HAM Dlm Tap MPR No. XVII/1998 : Hak dasar yg melekat pd dr manusia : scr kodrati, universal, dan abadi, sbg anugrah Tuhan YME. Hak-2 itu meliputi hak utk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Hak-hak itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.

Dalam UU No. 39/1999 : HAM : seperangkat hak yang melekat pd hakikat dan keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Pengakuan atas Martabat dan Hak-hak yang Sama sebagai Manusia Hidup di Dunia Sejarah mutakhir HAM dimulai ketika PD II usai, di mana HAM diinjak-injak, kemudian timbul keinginan utk merumuskan HAM itu dlm suatu naskah internasional.

HAM berkembang melalui tahapan-2 dlm bbrp naskah : a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215) Suatu Dokumen yg mencatat bbrp hak yg diberikan oleh Raja John (Inggris) kpd bbrp bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. b. Bill of Right (Undang-Undang Hak, 1689) Suatu UU yg diterima oleh Parlemen Inggris setelah berhasil dlm tahun sebelumnya mengadakan perlawanan thdp Raja James II dlm suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688)

c. Declaration des Droits de I’homme et du Citoyan (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, 1789) Suatu naskah yg dicetuskan pd permulaan Revolusi Perancis, sbg perlawanan thdp kesewenangan dr rezim lama. d. Bill of Roghts (Undang-Undang Hak) Suatu naskah yg disusun oleh rakyat Amerika thn 1789, dan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 tsb dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam, dan bersifat politik saja.

Pada abad ke-20, hak-hak politik dianggap kurang sempurna, dan dibuat lebih luas ruang lingkupnya, yg dirumuskan Presiden AS, RD Roosevelt pd permulaan PD II, yg dikenal dgn istilah The Four Freedoms (empat kebebasan) yaitu : a. Kebebasan untuk Berbicara dan Menyatakan Pendapat (Freedom of Speech); b. Kebebasan Beragama (Freedom of Religion); c. Kebebasan dari Ketakutan (Freedom from Fear); d. Kebebasan dari Kemelaratan (Freedom from want).

Sejalan dgn pemikiran itu, Komisi Hak-Hak Asasi yg didirikan pada 1946 oleh PBB telah menatapkan : -Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948. -Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights) serta Perjanjian ttg Hak-Hak Sipil dan Politik (Convenant on Civil and Political Rights) pada 1966. -Declaration on the Rights of People to Peace (1984); -Declaration on the Rights to Developpment (1986).

Apabila dikaji hak-hak yg tercantum dlm Universal Declaration of Human Rights (UDHCR), terdapat 3 kelompok hak : a. Yang menyangkut hak-hak Politik dan Yuridis; b. Yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan c. Yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ciri khas UDHCR adalah pembabakan konsepsi dasar HAM dlm 3 tahap : a. Generasi I : HAM dlm bidang politik; b. Generasi II : HAM dlm bidang sosekbud; c. Generasi III : HAM yg dikenal dgn sebutan The rights to development.

3. Penghargaan dan Penghormatan atas Hak-hak Manusia dgn Perlindungan Hukum di Indonesia. - Indonesia sdh memasukkan bbrp HAM dlm UUD, baik dlm UUD 1945, maupun UUD berikutnya, terutama pasal 27 – 34. - Akan tetapi yg dimuat dan dirumuskan terlalu singkat. - Para tokoh-tokoh masyarakat terdapat perbedaan : * Soekarno : “Jikalau betul-2 hendak mendasarkan negara kita kepada faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme”

• M. Hatta : “ Walaupun yg dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi maih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan. ” Dalam perkembangannya, sesuai tuntutan masyarakat global maka masalah HAM di Indonesia diatur dalam : a. Kepres No. 50 tahun 1993 ttg Komnas; b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 ttg HAM; c. UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM; d. Perubahan keempat UUD 1945/2002.

BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA A. Pengertian Bangsa dan Negara 1. Bangsa - Ernest Renan, Guru Besar Universitas Sorbone : * Suatu kesatuan solidaritas, yg terdiri dari orang-2 yg saling merasa setia kawan satu sama lain. * Suatu jiwa, suatu asa spiritual. * Suatu kesatuan solidaritas yg besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yg telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-2 ybs bersedia di buat masa depan.

• Melalui suatu kenyataan yg jelas : yaitu kesepakatan, keinginan yg dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. • Tidak bergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. -Ben Enderson : • Komunitas politik yang dibayangkan (anggotanya tdk saling kenal) dalam wilayah yang jelas batasnya (batas wil yg jelas) dan berdaulat (kekuasaan atas seluruh wiayahnya). • Terlepas adanya kesenjangan para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

- Otto Bauer : • Satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. - Bung Hatta : • Ditentukan keinsyafan, sebagai persekutuan yg tersusun menjadi satu, yaitu terbit krn percaya atas persamaan nasin dan tujuan. • Keinsayafan bertambah besar, krn sama seperuntungan, malang sama diderita, mujur sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendekanya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yg tertanam dalam hati dan otak.

- SIMPULAN : - Jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya -Bangsa bukanlah kenyataan yg bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

2. NEGARA. . . alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. . . di samping itu juga menertibkan gejala-2 kekuasaan yang timbul oleh karena adanya hubungan-2 tsb di masyarakat. Manusia dlm kehidupannya pada dasarnya memp sifat kerjasama yg baik, saling membantu dalam berbagai kesukaran yg mereka hadapi, juga mempunyai sifat persaingan yg penuh pertentangan di antara mereka.

Negara dapat memaksakan kekuasaannya scr sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-2 dari kehidupan bersama. SIMPULAN : Negara mempunyai tugas penting : - Mengendalikan dan mengatur gejala-2 kekuasaan yg timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. - Mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas-2 individu / perseorangan dan golongan agar dpt dicapai tujuan-2 masyarakat seluruhnya seperti apa yg dicita-citakan.

Terbentuknya negara harus memenuhi bbrp unsur pokok sbg syarat, yaitu : rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. a. Rakyat. . . atau penduduk : suatu kelompok manusia yg merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. . sekumpulan manusia yg dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu.

- Rakyat lebih dahulu adanya dari pada negara, dan negara didirikan dgn tujuan menyelenggarakan kepentingan rakyat. - Jumlah manusia yang diperlukan utk syarat beridirinya suatu negara tdk ada standar ukurannya. - Jumlah rakyat yg besar dgn kualitas yg memadai akan lebih menguntungkan bagi kehidupan negara itu, terutama ditinjau dari sudut kepentingan produksi dan pertahanan.

b. Wilayah - Apabila penduduk merupakan isi atau subyek di suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. - Sekelompok manusia dgn pemerintahan yg stabil, baru dapat disebut negara apabila kelompok tersebut menetap pada suatu wilayah tertentu. - Bangsa nomaden, tdk mungkin mendirikan negara. - Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekitarnya dan udara di atasnya.

c. Pemerintah. . . Pemerintah yang memiliki kekusaan tertinggi, yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. . Suatu pemerintahan yang stabil dan kuat merupakan syarat utama bagi terlaksananya berbagai tugas yang harus ditanggung oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

B. Proses Berbangsa dan Bernegara Bangsa Indonesia yg mendiami nusantara, menyadari bahwa scr kodrati memiliki kemajemukan dan kebhinekaan dlm hal suku, budaya, agama, dan kepercayaan thdp Tuhan Yang Maha Esa. Dari tinjauan sejarah semenjak zaman Kedatuan Sriwijaya abad ke-7 dan kerajaan Majapahit abad ke-8, tlh ada upaya menyatukan nusantara. Hal ini disebabkan kekurangmampuan dan tdk adanya konsep kebangsaan dlm arti luas dan modern, shg mudah dipecah belah oleh penjajah.

Semangat kebangsaan berkembang melalui : syarat utama bagi terlaksananya berbagai tugas yang harus ditanggung oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara.