SIKLUS AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 1 Pencatatan transaksi

SIKLUS AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 1. Pencatatan transaksi ke jurnal Penerimaan Kas; 2. Pencatatan transaksi ke Jurnal Pengeluaran kas; 3. Posting ke Rekening buku besar ; 4. Penyusunan Neraca Saldo; 5. Pembuatan Jurnal penyesuaian; 6. Penyusunan Work Sheet (Neraca lajur); 7. Punyusunlah Laporan Perhitungan Anggaran; 8. Punyusunan Neraca daerah ; 9. Penyusunan Laporan Arus Kas; 10. Pembuatan jurnal penutup ; 11. Penyusunan Neraca saldo setelah penutup dan; 12. Pembuatan jurnal pembalik.

STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office Transaction HOBO). PEMDA (Entitas Pelaporan) bertindak sebagai Kantor Pusat SKPD (Entitas Akuntansi) bertindak sebagai Kantor Cabang Untuk mencatat transaksi antara Pemda dengan SKPD perlu adanya kontrol pencatatan melalui Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu Rekening Kontrol (RK)

SKPD “A” SKPD “C” REKENING R/K PEMDA (PPKD) REKENING R/K SKPD “A” SKPD “B” REKENING R/K PEMDA REKENING R/K SKPD “B” REKENING R/K SKPD “C” SKPD “D” REKENING R/K PEMDA

1. Ditingkat SKPD ada “RK-Pemda” merupakan rekening Ekuitas Dana (Modal) yang diterima dari Pemda melalui mekanisme transfer a. Rekening “RK-Pemda” bertambah (Kredit) , jika SKPD menerima transfer aset dari Pemda (seperti menerima SP 2 D, Aset tetap dll) b. Rekening “RK-Pemda” berkurang (Debit) , jika SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda) 2. Ditingkat Pemda ada “RK-SKPD” merupakan rekening aset Pemda yang ditransfer kepada SKPD a. Rekening “RK-SKPD” bertambah (Debit) , jika Pemda mentransfer aset ke SKPD (seperti mencairkan SP 2 D, kirim Aset tetap dll) b. Rekening “RK- SKPD” berkurang (Kredit) , jika Pemda menerima transfer aset dari SKPD (seperti penyetoran uang dari SKPD) 3. Untuk keperluan penyusunan laporan Pertanggungjawaban pemda, rekening “RK-SKPD” dieliminasi dengan rekening “RK-Pemda”

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 1. Pendapatan diakui dalam periode berjalan 2. Pengakuan pendapatan berdasarkan asas bruto dan tidak boleh dikompensasi dg pengeluaran 3. Pengukuran pendapatan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima kasda 4. Pada akhir tahun perlu ada penyesuaian atas pendapatan yang telah menjadi hak sampai akhir periode akuntansi AKUNTANSI PENDAPATAN: a. Transksi Pendapatan ditingkat SKPD dicatat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sedangkan ditingkat Pemda dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang) yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tak terduga; c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan

AKUNTANSI PENDAPATAN – YANG DIKONSOLIDASI (DIGABUNG) DENGAN MENGGUNAKAN REKENING “RK “ REKENING KONTROL AKUNTANSI PADA – SKPD - DISPENDA AKUNTANSI PADA – PEMDA 1. KETIKA BENDAHARA PENERIMAAN SKPD MENERIMA PENDAPATAN (PAJAK, RETRIBUSI DLL), MISAL RP. 40. 000 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK, RETRIBUSI DEBIT 40 JT - KREDIT - 40 JT TIDAK MENCATAT 2. PADA SAAT BENDAHARA PENERIMAAN SKPD SETOR UANG KE KAS UMUM DAERAH RP. 40. 000 R/K PEMDA KAS DI BENDAHA PENERIMAAN DEBIT 40 JT - KREDIT 40 JT KAS DI KAS DAERAH R/K SKPD – DISPENDA, ? DEBIT 40 JT - KREDIT 40 JT 3. PADA SAAT BENDAHARA UMUM DAERAH TERIMA UANG DARI DANA ALOKASI UMUM 600 JT TIDAK MENCATAT KAS DI KAS DAERAH PENDAPATAN D A U DEBIT 40 JT - KREDIT DEBIT 2 JT - KREDIT 40 JT 4. TERJADI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENDAPATAN PADA SKPD, MISAL RP. 2. 000 PENDAPATAN R/K PEMDA DEBIT 2 JT - KREDIT - 2 JT R/K SKPD – DISPENDA, ? KAS DI KAS DAERAH Untuk pendapatan dari penjualan aset tetap, perlu jurnal korolari 2 JT

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL 1. Belanja diakui dalam periode berjalan 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan 3. Pada akhir tahun perlu penyesuaian atas jumlah belanja non modal yg sudah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas BELANJA MODAL 1. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan

AKUNTANSI BELANJA PADA SKPD 1. Kewenangan SKPD dalam Transaksi Belanja meliputi : a. Belanja tidak langsung, yaitu Belanja Pegawai b. Belanja Langsung yaitu, 1). Belanja Pegawai, 2). Belanja Barang dan Jasa dan 3). Belanja Modal 2. Transaksi belanja dicatat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) 3. Transaksi belanja dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga 4. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang “Belanja” 5. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dicatat sebagai “Pendapatan lain-lain”

……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada SKPD 6. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar asas Bruto, 7. Untuk “Belanja Modal”, pencatatannya dilakukan secara Corolary, yaitu dicatat dengan 2 jurnal : a. Satu jurnal untuk mencatat “Belanja” b. Satu jurnal untuk mencatat “Aset” yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. 8. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu: a. Pembayaran dengan SP 2 d UP/GU/TU b. Pembayaran dengan SP 2 D LS 9. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan harus diakui sebagai utang.

DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RPJMD/ RKPD KUA PPAS RAPBD RKA-SKPD EVALUASI PERDA APBD PENJABARAN APBD DPASKPD ANGGARAN KAS

DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LS SPM-LS D SP 2 SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-UP SPM-GU SPM-TU D SP 2 SPD DILAMPIRI DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA S. D JENIS BELANJA SPJ

AKUNTANSI BELANJA– YANG DIKONSOLIDASI (DIGABUNG) DENGAN MENGGUNAKAN REKENING “RK “ REKENING KONTROL AKUNTANSI PADA– SKPD - DISPENDA AKUNTANSI PADA PEMDA 1. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD MENERIMA SP 2 D UP/GU/TU MISAL RP. 10. 000 BENDAHAR. UMUM DAERAH DEBIT KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 10 JT R/K PEMDA - KREDIT - 10 JT DEBIT 10 JT - KREDIT DEBIT 1 JT - KREDIT R/K SKPD – DISPENDA, ? KAS DI KAS DAERAH DEBIT 2 JT - KAS DI KAS DAERAH R/K SKPD - DISPENDA DEBIT 500 RB - KREDIT 500 RB R/K SKPD – DISPENDA, ? KAS DI KAS DAERAH 10 JT 2. PD SAAT PPK-SKPD MENERIMA SPJ DARI BENDAHARTA PENGELUARAN RP. 9. 000 DEBIT BELANJA 9 JT KAS DI BENDAHA PENGELUARAN - KREDIT - 9 JT TIDAK ADA JURNAL 3. JIKA PADA AHIR TAHUN ANGGARAN ADA SISA KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN, MISAL 1 JT DEBIT R/K PEMDA 1 JT KAS DI BENDAHA PENGELUARAN - KREDIT 1 JT KAS DI KAS DAERAH R/K SKPD - DISPENDA 1 JT 4. TERJADI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BELANJA PADA SKPD, MISAL RP. 500. 000 DEBIT KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 500 RB BELANJA - KREDIT - DEBIT R/K PEMDA 500 RB KAS DI BENDAHA PENGELUARAN - KREDIT 500 RB 2 JT