SESI I SISTEM SERTIFIKASI BNSP SISTEM SERTIFIKASI MUTU

SESI I SISTEM SERTIFIKASI BNSP SISTEM SERTIFIKASI

MUTU PELAYANAN INDUSTRI KAN ISO. . . . MUTU PRODUCT SNI PERSON BNSP 23/2006

3 PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI KKNI SKKNI LDP DIKLAT PROFESI (CBT) SERTIFIKASI KOMPETENSI (CBA) BNSP/LSP

Sistem Pelatihan Kerja Nasional

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU. 20/2004, UU. 12/2012, PERPRES. 8/2012, PP. 23/2004) Std. Itl. & Khs 04 LULUSAN UU 20 00 /2 Sarana/Prasarana Tenaga Pendidik Biaya Manajemen 4 PENDIDIKAN VOKASI BAN-PT AKRIDITASI 0 /2 PROGRAM KBK 3. 2 2 S E L E K S I PP 01 /2 DUDI CALON PESERTA DIDIK BNSP LSP 8 R. PP KKNI SKKNI T U K SERTIFIKASI NAKER PENGLAMAN NAKER KOMPETEN

KETERKAITAN SISTEM SERTIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI (PBNSP 210) BNSP LSP Pedoman Pembelajaran SDM KOMPETENSI TUK ASESOR MUK SISTEM ASESMEN SISTEM PELATIHAN MENTORING Strategi Pembelajaran

Acuan Normatif q Regulasi teknis: § UU No. 13/2003 tentang KETENAGAKERJAAN § UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS § UU No. 12/2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI § PP 23/2004 tentang BNSP § PP 31/2006 tentang SISLATKERNAS § PERPRES 8/2012 tentang KKNI § PERMENAKERTRANS 05/2012 tentang SKKNI diperbaharui dengan PERMENAKER No. 03 Thun 2016 q Standar: § Unit Kompetensi Asesmen § Pedoman-pedoman BNSP terkait. SRN - IMT 2015

PP NO. 23 TAHUN 2004 tentang BNSP (atas amanat UU no 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN) q Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 BNSP merupakan lembaga yang INDEPENDEN dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN q Bab 2 Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Guna terlaksananya tugas tersebut BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP. q Bab 7 Ketentuan Lain-lain, Pasal 18 Pelaksanaan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA yang telah dilakukkan oleh LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersangkutan.

PP NO. 10 TAHUN 2018 tentang BNSP (atas amanat UU no 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN) q Bab II Pasal 2 Ayat 2 BNSP merupakan lembaga yang INDEPENDEN dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN q Bab II Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Fungsi BNSP : a) Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja b) Pelaksanaan dan pengembangan sisitem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi c) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional d) Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional e) Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional dibidang sertifikasi profesi, dan f) Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi

LANJUTAN BNSP q Pasal 4 : BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. q BAB VII, Pasal 23 : Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang dan / atau telah diakui lembaga internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

PRINSIP DASAR : Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Indonesia TERUKUR OBYEKTIF TERTELUSURI Mengacu pada SKKNI, STANDAR INTERNASIONAL, STANDAR KHUSUS Tidak terjadi konflik kepentingan Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali KEBERTERIMAAN (ACCEPTABLE) Dapat diterima semua stakeholders ACCOUNTABLE Tanggung jawab dan tanggung gugat

KETELUSURAN SISTEM SERTIFIKASI BNSP Koordinasi (INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY) PP, ISO 17011, BNSP Guidelines Fasilitasi Licensing Accreditation Instansi Teknis, KADIN, BKSP dll Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 BNSP Guidelines 201 & 202 LSP (PROFESSIONAL CERTIFICATION BODY) ISO 17024, BNSP Guidelines Verification Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Specific Standard BNSP Guidelines TUK BNSP Guidelines, QMS Certification Asesor Kompetensi SKKNI BNSP Guidelines ASESI SKKNI/International Standard/ Harmonised Standard SRN - IMT 2015

KLASIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) L i s e n s i LSP-P 3 LSP-P 2 S e r t i f i k a s i Profesi: • Memenuhi bukti kompetensi & terpelihara • Memenuhi permintaan klien • Memenuhi regulasi Profesi di perusahaan & Jejaring • Memenuhi permintaan asesmen dari klien LSP-P 1 ind LSP-P 1 Pend K o m p e t e n s i Profesi di perusahaan tempat kerja : • Memastikan & memelihara kompetensi tenaga kerjanya Peserta didik , Alumni dan Profesi • Memastikan & memelihara kompetensi peserta didikmya

PENERAPAN SERTIFIKASI Pemberlakuan: q Wajib (Compulsary): Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan sefety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar dimasyarakat. q Disarankan (advisory): Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM, atau transisi menuju wajib. q Sukarela (Voluntary)

SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI

PENGERTIAN DASAR SERTIFIKASI Sertifikasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas produk, proses, keterangan, kepemilikian barang, atau orang

SERTIFIKASI dan SERTIFIKAT • SERTIFIKASI kepemilikan, misalnya untuk mendapatkan bukti pengakuan kepemilikan atas sebidang tanah. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT TANAH tersebut. • SERTIFIKASI produk, misalnya untuk mendapatkan pengakuan HALAL atas produk makanan tertentu. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT HALAL atas produk makanan tersebut.

Lanjutan …. Sertifikasi dan Sertifikat • SERTIFIKASI keterangan , misalnya untuk mendapatkan pengakuan atas tanggal kelahiran. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT (Akte) KELAHIRAN. • Selain dari itu, sertifikasi keterangan bisa juga untuk mendapatkan pengakuan atas adopsi anak. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT Adopsi Anak.

Lanjutan …. Sertifikasi dan Sertifikat • SERTIFIKASI untuk orang diberikan karena yang bersangkutan mempunyai KOMPETENSI atas suatu tugas/pekerjaan/jabatan. • Proses ini dikenal juga dengan SERTIFIKASI KOMPETENSI • Bila yang bersangkutan telah mendapatkan pengakuan atas kompetensinya, maka ia akan mendapatkan SERTIFIKAT KOMPETENSI

SERTIFIKASI KOMPETENSI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup : o pendaftaran, o asesmen, o keputusan sertifikasi, o survailen, o sertifikasi ulang, dan o penggunaan sertifikat.

APA ITU KOMPETEN SI SRN - IMT 2015

Apa itu kompetensi Knowledge, Skills and Attitudes yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya SRN - IMT 2015

KOMPETENSI TASK MANAGEMENT SKILLS TASK SKILLS SKILL WORK PLACE ATTITUDE KNOWLED GE JOB ROLE / ENVIRONMENT SKILLS TRANSFER SKILLS CONTINGENCY MANAGEMENT SKILLS SRN - IMT 2015

DIMENSI KOMPETENSI TASK SKILL (TS) Melaksanakan tugas individu TASK MANAGEMENT SKILL (TMS) Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan CONTINGENCY MANAGEMENT SKILL Kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin JOB ROLE/ ENVIRONMENT Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja (CMS) SKILL (JRES) TRANSFER SKILL (TRS) Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru SRN - IMT 2015

KEMAMPUAN MENGELOLA SEJUMLAH TUGAS MANAGEMEN TASK SKILL DIMENSI SDM Kompeten Kemampuan memenuhi tuntutan lingkungan (Akurasi) ENVIRONMENT TASK SKILL KEMAMPUAN MENGATASI MASALAH CONTIGENCY MANAGEMEN (efisiensi, SKILL dan tingkat kesulitan) Kemampuan melaksanakan tugas (keterampilan Dasar) TASK SKILL

SDM KOMPETEN S SDM KOMPETEN A K A = ATTITUDE S = SKILL K = KNOWLEDGE E R A E = EXPERIENCE R = RESPONSIBILITY A = ACCOUNTABILITY STANDAR KOMPETENSI PENERAPAN EFEKTIF DI TEMPAT KERJA STANDAR KINERJA Aspek Pencapaian hasil kerja ( pertanggungjawab ) Hasil Dapat dipertagungjawabkan

THE SIX RINGS OF COMPETENCY BASED PERFORMANCE A K S E R A A S K E R A’s A S K = ATTITUDE = SKILLS = KNOWLEDGE E R A = EXPERIENCE = RESPONSIBILITY = ACCOUNTABILITY

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPETENSI ? Kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai Kinerja yang Efektif dalam melaksanakan Pekerjaan A K S A K E S Suatu Unit Standar Kompetensi terdiri dari Spesifikasi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan serta Penerapan yang Efektif dari Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan tersebut terhadap Standar – standar yang dipersyaratkan di Tempat Kerja (workplace)

APA ITU STANDAR KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI dari PERSPEKTIF BAHASA Standar Ukuran yang disepakati Didiskripsikan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketarampilan dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan Kompetensi

Apa yang dimaksud Standar Kompetensi Kerja Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerapan Standar Kompetensi di Indonesia Mengacu pada : 1. SKKNI 2. STANDAR INTERNASIONAL 3. STANDAR KHUSUS SRN - IMT 2015

KETELUSURAN STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI DENGAN SISTEM INDUSTRI Aktifitas Pekerjaan/fungsi dasar Instruksi Kerja pada Rincian Langkah – langkah Dapat berupa proses manajemen atau proses produksi Produk / Jasa Unit – unit kompetensi Elemen Kompetensi Industri yang Terukur dan dapat diobservasi Kontekstual di tempat kerja Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel SRN - IMT 2015 Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan ketrampilan penting untuk asesmen Panduan Penilaian

FORMAT SKKNI KODEUNIT : JUDUL UNIT : DESKRIPSI UNIT : ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 1. 1 1. 2 2. 1 2. 2 BATASAN VARIABEL (Konteks variabel, Peralatan dan perlengkapan, Peraturan yang diperlukan, Norma dan Standar) PANDUAN PENILAIAN (Konteks penilaian, Persyaratan kompetensi, Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, Sikap kerja yang diperlukan, Aspek kritis

SKEMA SERTIFIKASI & STANDAR KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI DIKEMAS / DIPAKETKAN SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI DARI PERSPEKTIF BAHASA SKEMA POLA/BENTUK/CARA Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup : q q q pendaftaran, asesmen, keputusan sertifikasi, survailen, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat SERTIFIKASI PEMAHAMAN SKKNI- BT-SK-001 44

SKEMA SERTIFIKASI Ø Skema Sertifikasi adalah: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Ø Standar Kompetensi dalam pengembangan Skema sertifikasi harus diverifikasi: SKKNI, Standar khusus, Standar Internasional. Ø Dikembangkan oleh Komite Skema. o Skema KKNI dan Okupasi Nasional: oleh Komite Skema Otoritas Kompeten. o Skema Sertifikasi Klaster, unit dan profisiensi: oleh Komite Skema LSP. SRN - IMT 2015

Jenis-jenis Skema Sertifkasi Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster) SRN - IMT 2015

Skema sertifikasi KKNI dan kesetaraan dgn Dik. Lat dan jenjang tempat kerja JENJANG PENDIDIKAN FORMAL NI KKNI S 3 Subspesialis S 2 Spesialis 8 Profesi 7 S 1 5 AHLI TEKNISI/ANALIS 4 D II DI PROGRAM AKADEMIK 9 6 D IV D III Sekolah Menengah Umum JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN Sekolah Menegah Kejuruan KEJURUAN, VOKASI, PROFESI 3 2 1 OPERATOR

TUGAS 1 1. AKSES SKEMA SERTIFIKASI SESUAI PROFESI / BIDANG DI LSP MASING 2. AKSES STANDAR KOMPETENSI / UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG ADA DALAM SKEMA SERTIFIKASI 3. PRINTOUT SKEMA SERTIFIKASI DAN STANDAR KOMPETENSI TERSEBUT

TERIMAKASIH

SESI II ASESMEN KOMPETENSI ? ?

SERTIFIKASI KOMPETENSI Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup (Istilah Klausal 3. 6): - pendaftaran, TUGAS - Penilaian/asesmen, ASESOR - keputusan sertifikasi, - pemeliharaan sertifikasi, - sertifikasi ulang, dan - penggunaan sertifikat

PROSES SERTIFIKASI ( PBNSP 201) Sesuai dengan Pedoman BNSP Klausal 9 1. Pendaftaran, 2. asesmen TUGAS 3. Proses Uji Kompetensi ASESOR 4. Keputusan Sertifikasi, 5. Survailen (Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi ) 6. Sertifikasi ulang 7. Penggunaan sertifikat. 8. Banding atas keputusan Sertifikasi 9. Keluhan ISO : 17024 tahun 2012 Pedoman BNSP 201, Klausal 9

PENGERTIAN ASESMEN Asesmen adalah sebuah proses yang sistematis untuk, • MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI, • kemudian MEMBANDINGKAN BUKTI dengan STANDAR KOMPETENSI/ ACUAN PEMBANDING • MEMBUAT KEPUTUSAN apakah seseorang telah mencapai kompetensi.

Asesmen dilakukan oleh ASESOR KOMPETENSI membandingkan EVIDENCE (Bukti) EVIDENCES, e. g. : • 3 rd party workplace report • Review portfolios evidences • Observation • Interviews, etc MEASURABLE CRITERIA, e. g. : ASSESSOR • Competency Standards • SOP • Work Instructions

ASPEK KUNCI ASESMEN : 1. ADANYA BUKTI BERKUALITAS untuk membuat Keputusan asesmen 2. BAGAIMANAN Cara Mengumpulkan BUKTI

BUKTI /EVIDENCE Bukti adalah suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka membuktikan pencapaian kompetensi asesi sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit standar kompetensi.

BUKTI BERKUALITAS Bukti kompetensi yang dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan asesmen KOMPETEN, yaitu bilamana BUKTI memenuhi : – Aspek / Aturan Pengumpulan Bukti (VATM) – Dimensi Kompetensi (TS, TMS, CMS, JRES, TRS)

ATURAN PENGUMPULAN BUKTI Dalam rangka menjamin kualitas bukti-bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan asesmen, maka alat bukti tersebut harus memenuhi 4 prinsip aturan pengumpulan bukti, yaitu : 1. Sahih (valid), apabila bukti : • memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja • merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan • memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel • mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi 2. Asli/Otentik (Authentic), apabila bukti : • asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud • dapat diakui/diverifikasi 3. Terkini/ Terbaru (Current), apabila bukti : • mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi • memenuhi standar keterkinian 4. Memadai/ Cukup (Sufficient), apabila bukti : • mendemonstrasikan kompetensi setiap saat • mendemonstrasikan kompetensi secara berulang • tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi

DIMENSI KOMPETENSI TASK SKILL (TS) Melaksanakan tugas individu TASK MANAGEMENT SKILL (TMS) Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan CONTINGENCY MANAGEMENT SKILL Kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin JOB ROLE/ ENVIRONMENT Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja (CMS) SKILL (JRES) TRANSFER SKILL (TRS) Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru SRN - IMT 2015

BAGAIMANA BUKTI DIKUMPULKAN ?

BUKTI DIKUMPULKAN PESERTA BUKTI BERKUALITA S BUKTI DIKUMPULKAN ASESOR J E N I S B U K T I M E T O D A

BUKTI DIKUMPULKAN • Adalah bukti kompetensi diperoleh/dikumpulkan oleh peserta dari laporan pihak ketiga. • Contohnya : BUKTI DIKUMPULKAN PESERTA – Pengalaman kerja – Sertifikat pelatihan – Sertifikat/surat keterangan pengalaman kerja • Bukti diluar yang tercantum pada dokumen skema sertifikasi Klausul 6 Persyaratan Peserta. JENIS BUKTI : BUKTI TIDAK LANGSUNG (TL)

PELAKSANAAN ASESMEN BUKTI DIKUMPULKAN ASESOR JENIS BUKTI : METODA : LANGSUNG (L) DAN TAMBAHAN (T) AKTIFITAS KERJA DAN TANYA JAWAB

KESIMPULAN , ADA 3 JENIS BUKTI • BUKTI TIDAK LANGSUNG ( TL) • BUKTI LANGSUNG (L) • BUKTI TAMBAHAN (T)

Jenis Bukti Langsung ( TL ) • BUKTI TIDAK LANGSUNG Bukti kompetensi asesi diperoleh/dikumpulkan dari laporan pihak ketiga. • Contohnya : Mengkaji laporan pihak ketiga dari sejumlah sumber

Jenis Bukti Langsung ( L ) • BUKTI LANGSUNG Bukti yang diperoleh /dikumpulkan dari hasil pengamatan/observasi langsung selama asesi melakukan aktifitas kerja baik pada saat sedang bekerja di tempat kerja yang sebenarnya ataupun yang disimulasikan. Contoh : Pengamatan pada saat Asesi bekerja di tempat kerjanya. Pengamatan pada saat asesi mendemontrasikan, mempraktekan, mensimulasikan. Pengamatan terhadap hasil kerja yang sedang dilakukannya.

BUKTI LANGSUNG (LANJUTAN) Simulasi, Bermain Peran, Demonstrasi Praktek, Project Work Simulasi pesawat jatuh Project Work

Jenis Bukti Tambahan ( T ) • BUKTI TAMBAHAN – Bukti yang diperoleh/dikumpulkan sebagai bukti pendukung dari kinerja yang telah ditunjukkan oleh asesi. – Contohnya : – Hasil tanya jawab yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan kompetensi yang digali dari : • Kriteria unjuk kerjanya • Kompetensi terkait dari pengalaman asesi baik pengalaman pendidikan/pelatihan, pengalaman kerja dan pengalaman hidup

KEBIJAKAN SISTEM EVALUASI KOMPETENSI 201 (9. ) Berkas permohonan SKEMA Verifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi (9. 1) SKKNI FR. APL-01 Diterima sebagai peserta sertifikasi ASESMEN FR. APL-02 Konsultasi Pra Asesmen porto folio (9. 2) Rencana & Perangkat Asesmen (TL-T) Asesmen uji kompetensi (9. 3) VAT Pelaksanaan Asesmen Rencana & Perangkat Asesmen (L-T) FR. MMA Pelaksanaan Asesmen FR. MAK VATM KOMPETEN FR. MPA

PRINSIP-PRINSIP ASESMEN 1. VALID Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai. 2. RELIABLE Asesmen dianggap dapat dipercaya bila hasil-hasilnya dinterpretasikan secara konsisten dari konteks ke konteks dan dari orang ke orang. 3. FLEXIBLE Asesmen dianggap fleksibel bila dapat memenuhi kebutuhan serangkaian konteks. Suatu asesmen dianggap tidak fleksibel jika hal itu menolak hasil belajar sebelumnya atau gagal memberi kesempatan seorang peserta kesempatan kedua atau ketiga untuk diases. Suatu asesmen dianggap adil bila tidak merugikan peserta 4. FAIR tertentu, terbuka, bebas dari penyimpangan, mendukung peserta.

TERIMA KASIH