SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011 BUKU 1

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011 BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Profesi Pendidik 1

DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Direktorat Profesi Pendidik 2

TUJUAN • Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dapat dipertanggungjawabkan. • Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya. Direktorat Profesi Pendidik 3

SASARAN • • Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru; Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; Pengawas Sekolah; Kepala Sekolah; Guru; dan Masyarakat. Direktorat Profesi Pendidik 4

POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 5 Direktorat Profesi Pendidik

Pola Penilaian Portofolio (PF) Diperuntukkan bagi guru: • Memiliki prestasi, • Memiliki kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola PF, • Tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL). Direktorat Profesi Pendidik 6

Komponen Penilaian Portofolio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan 10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Direktorat Profesi Pendidik 7

Kesiapan Mengikuti Pola PF 1. ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio; 2. telah melakukan penilaian terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya; dan 3. memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes awal (yang direncanakan secara online). Direktorat Profesi Pendidik 8

Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) Diperuntukkan bagi guru memiliki: • kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; • golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. Direktorat Profesi Pendidik 9

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Diperuntukkan bagi guru: 1. memilih langsung mengikuti PLPG 2. tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan 3. tidak lulus penilaian portofolio, Direktorat Profesi Pendidik 10

Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru • Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel • Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru • Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan • Dilaksanakan secara terencana dan sistematis • Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah Direktorat Profesi Pendidik 11

SASARAN • Kuota 300. 000 – Kuota PF sejumlah 2. 940 orang. – Kuota PLPG sejumlah 297. 060 orang • Kuota sudah termasuk guru sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Direktorat Profesi Pendidik 12

Pembagian Kuota • Menggunakan data guru pada SIM NUPTK • Dasar perhitungan adalah jumlah guru yang memenuhi persyaratan (tidak termasuk guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik) • Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) • Data guru yang digunakan untuk menetapkan kuota provinsi adalah data guru pada SIM NUPTK posisi bulan September 2010 Direktorat Profesi Pendidik 13

Kuota Kabupaten/Kota • Kuota kabupaten/kota dihitung dan disepakati bersama antara LPMP, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. • Menggunakan Data guru hasil sinkronisasi data SIM NUPTK posisi terakhir. • Penghitungan kuota berdasarkan jumlah guru yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik pada kabupaten/kota tersebut. • Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi: – Kuota PF untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas. – Kuota PLPG untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas. Direktorat Profesi Pendidik 14

Kuota Kabupaten/Kota (lanjutan) • Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada individu sekolah, tetapi kepada jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK. • Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang memenuhi persyaratan. • Kuota guru bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah. • Kuota dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing kabupaten/ kota yang dikoordinasikan oleh LPMP. • Perpindahan kuota kabupaten/kota TIDAK DAPAT dilakukan lagi apabila masa penetapan peserta sertifikasi guru telah selesai yaitu setelah tanggal 15 April 2011. Direktorat Profesi Pendidik 15

Persyaratan Peserta Persyaratan Umum • Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan agama. • Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: – bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau – bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru. Direktorat Profesi Pendidik 16

Persyaratan Peserta (lanjutan) • Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. • Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun. • Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Direktorat Profesi Pendidik 17

Persyaratan Peserta (lanjutan) Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG • Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. • Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit • Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: – pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU – mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat). Direktorat Profesi Pendidik 18

Persyaratan Peserta (lanjutan) Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG • Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. • Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit • Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: – pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU – mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat). Direktorat Profesi Pendidik 19

Persyaratan Peserta (lanjutan) • Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL) – memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S 3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan memiliki golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. – Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. Direktorat Profesi Pendidik 20

PENETAPAN PESERTA Direktorat Profesi Pendidik

Ketentuan Umum 1. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. 2. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi. 3. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta. 4. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK Online 5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan sebagai peserta. Direktorat Profesi Pendidik 22

Ketentuan Umum (lanjutan) 6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. 7. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas. 8. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara terbuka 9. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat dilihat melalui NUPTK online. 10. Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai dengan tanggal 15 April 2011, setelah itu TIDAK ADA penggantian peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan pendaftaran peserta ditutup. Direktorat Profesi Pendidik 23

Guru yang Langsung Masuk Kuota 1. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memiliki sertifikat pendidik. 2. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan. 3. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional dan belum pernah mengikuti sertifikasi guru. 4. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung. 5. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru. Catatan: Seluruh guru tersebut harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu Direktorat Profesi Pendidik 24

Urutan Prioritas Penetapan Peserta Guru lainnya yang tidak langsung masuk kuota ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 1. masa kerja sebagai guru, 2. usia, 3. pangkat dan golongan, 4. beban kerja, 5. tugas tambahan, dan 6. prestasi kerja. Sistem NUPTK online telah melakukan perangkingan sesuai urutan di atas. Direktorat Profesi Pendidik 25

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 Direktorat Profesi Pendidik 26

Instansi Terkait • • • Ditjen PMPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Guru. Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah: – sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan kepada guru; – kebenaran data peserta dalam Format A 1; dan – ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru. Direktorat Profesi Pendidik 27

Kegiatan yang Sangat Menentukan • Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah: – sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan kepada guru – kebenaran data peserta dalam Format A 1 – ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru. Direktorat Profesi Pendidik 28

Prinsip Penetapan Peserta Prinsip: • Transparan • Berkeadilan sesuai urutan prioritas Ditjen PMPTK telah mengembangkan aplikasi pendaftaran secara online dan terintegrasi melalui NUPTK online. Fasilitas yang telah dibuat: • Perangkingan calon peserta • Update data peserta • Penetapan peserta Direktorat Profesi Pendidik 29

Tahap Persiapan 1. Penetapan kuota provinsi • Kuota provinsi sudah ditetapkan oleh Ditjen PMPTK 2. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru tingkat LPMP dan Dinas Pendidikan • memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi • PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG Direktorat Profesi Pendidik 30

Tahap Persiapan (lanjutan) 3. Sosialisasi Sertifikasi Guru • Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK • Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan LPMP 4. Input Data Kuota Kabupaten/Kota Hasil kesepakatan kuota di-input dalam data base NUPTK 5. Perubahan (Update) Data Guru pada NUPTK Tanggal akhir update data guru adalah 28 Februari 2011. Direktorat Profesi Pendidik 31

Tahap Penetapan Calon Peserta 1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota dengan agenda: – mereview kembali Buku Pedoman Penetapan Peserta, – latihan dan simulasi mulai dari penetapan calon peserta sampai dengan penetapan peserta final melalui NUPTK online, – membahas beberapa kendala dan permasalahan dalam penetapan calon peserta – menyepakati jadwal penyelesaian penetapan peserta. 2. Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A 0 – Penetapan peserta melalui NUPTK online – Pencetakan Format A 0 untuk guru (Format A 0. 1) dan untuk pengawas (Format A 0. 2) Direktorat Profesi Pendidik 32

Tahap Penetapan Calon Peserta (lanjutan) 3. Verifikasi Data pada Format A 0 oleh Guru – Data peserta harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik. – Data yang dikoreksi adalah • • nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. – dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi. 3. Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal 15 April 2010. Direktorat Profesi Pendidik 33

Tahap Penetapan Calon Peserta (lanjutan) 4. Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru – Penetapan Bidang Studi • Guru harus konsisten dengan pilihan bidang studi karena guru harus mengajarkan bidang studi yang disertifikasi selama bertugas sebagai guru – Penetapan Pola Sertifikasi Guru • Penetapan pola harus sesuai dengan tingkat kesiapan dokumen yang dimiliki guru. • Pilihan pola sertifikasi guru dituliskan dalam Format A 0. Direktorat Profesi Pendidik 34

Tahap Penetapan Calon Peserta (lanjutan) 5. Guru Menyerahan Format A 0 ke Dinas Pendidikan – Perubahan data tersebut harus disertakan data pendukungnya, misalnya untuk perubahan: • data kualifikasi guru harus melampirkan ijasah sarjana, • data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK kepangkatan/golongan ruang terakhir, • data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala sekolah, • mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK penugasan dan jadwal mengajar dari kepala sekolah. Direktorat Profesi Pendidik 35

Tahap Penetapan Calon Peserta (lanjutan) 6. Perbaikan Data Calon Peserta oleh Kabupaten/Kota – Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011. – Batas akhir perubahan data ini secara otomatis akan menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK Online. 7. Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta – koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan data peserta. – Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh masing-masing LPMP sesuai keperluan. Direktorat Profesi Pendidik 36

Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta 1. Verifikasi Data Peserta – Agenda yang dibahas pada koordinasi verifikasi adalah sebagai berikut. • Menetapkan peserta pola PSPL dan PF dengan jumlah sesuai dengan kuota portofolio. • Menetapkan peserta pola PLPG sesuai kuota PLPG. • Pengalihan kuota antar kabupaten/kota jika ada kabupaten/ kota yang tidak dapat memenuhi kuota, khususnya kuota PF. • Menginformasikan tahapan selanjutnya dan menyepakati jadwal pelaksanaan sertifikasi guru mulai dari pengiriman dokumen sampai dengan PLPG. • LPMP membantu menampilkan semua data peserta yang akan ditetapkan dari data NUPTK online. Direktorat Profesi Pendidik 37

Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta (lanjutan) 2. Penetapan Nomor Peserta – digit mempunyai. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru. – Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing arti dengan rumusan kode digit. 3. Penerbitan SK dan Pencetakan Format B 1 – SK penetapan peserta dan Format B 1 ke LPMP dan LPTK. Direktorat Profesi Pendidik 38

Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta (lanjutan) 4. Pencetakan Format A 1 – Format A 1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK online. Kemudian Format A 1 ditandatangani oleh dinas pendidikan diberikan kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi guru. – Satu lembar Format A 1 disimpan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru. – Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A 1 dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang mengikuti PLPG, Format A 1 digunakan sebagai tanda peserta PLPG. 5. Pengiriman Data Peserta ke Web KSG – Pengiriman data dilakukan secara otomatis melalui online dari data NUPTK online ke website KSG pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 00. 00 WIB. Direktorat Profesi Pendidik 39

Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 40 Direktorat Profesi Pendidik

Pengolahan Data Peserta melalui NUPTK Online dan Website KSG Proses Pengolahan Data Peserta Sertifikasi Guru pada Data NUPTK Online dan Website KSG INPUT Update data guru termasuk pilihan bidang studi dan pola sertifikasi guru Input data kuota kab/kota oleh LPMP Tetapkan calon peserta sertifikasi Verifikasi peserta oleh dinas, LPMP, dan LPTK dan tetapkan peserta INPUT Registrasi online untuk peserta pola PF Tes online peserta PF di ICT center Penilaian PF dan verifikasi dokumen PSPL OUTPUT Data guru yang memenuhi syarat Cetak bukti peserta sementara (Format A 0) Cetak Format A 1 dan Format B 1 Data peserta sertifikasi final OUTPUT nomor kode khusus (password) Hasil tes awal peserta PF Hasil sertifikasi guru Pelaksanaan PLPG Direktorat Profesi Pendidik 41

Format A 0. 1 42

Format A 1. 1 43

Format A 0. 2 44

Format A 1. 2 45

Unit Pelayanan Masyarakat • Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru. • Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru. 46 • Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru. Direktorat Profesi Pendidik

Alamat Website Informasi ttg Penetapan Peserta dan SK: www. sertifikasiguru. org www. nuptk. info 47 Informai ttg Pelaksanaan Sertifikasi: www. ksg. or. id www. ketenagaan. dikti. go. id/ksg Direktorat Profesi Pendidik

KUOTA PROVINSI 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROVINSI DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur N. Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur KUOTA PORTOFOLIO KUOTA PLPG 120 399 339 64 451 84 235 85 63 48 98 93 64 40 53 57 12. 026 40. 322 34. 292 6. 456 45. 487 8. 378 23. 665 8. 589 6. 468 4. 880 9. 834 9. 358 6. 540 4. 086 5. 365 5. 803 TOTAL KUOTA 12. 146 40. 721 34. 631 6. 520 45. 938 8. 462 23. 900 8. 674 6. 531 4. 928 9. 932 9. 451 6. 604 4. 126 5. 418 5. 860 Direktorat Profesi Pendidik 48

KUOTA PROVINSI 2011 NO PROVINSI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat JUMLAH KUOTA PORTOFOLIO 33 27 121 37 23 72 59 59 23 31 13 81 11 13 18 10 16 2. 940 KUOTA TOTAL KUOTA PLPG 3. 381 3. 414 2. 717 2. 744 12. 173 12. 294 3. 771 3. 808 2. 282 2. 305 7. 065 7. 137 6. 053 6. 112 5. 935 5. 994 2. 341 2. 364 3. 293 3. 324 1. 276 1. 289 8. 314 8. 395 1. 183 1. 194 1. 329 1. 342 1. 766 1. 784 1. 014 1. 024 1. 618 1. 634 297. 060 300. 000 Direktorat Profesi Pendidik 49

TERIMA KASIH Direktorat Profesi Pendidik 50