SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERBANKAN SYARIAH Page 1

SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH PERBANKAN SYARIAH Page 1

Bank Sebagai Lembaga Intermediary MASYARAKAT Penghimpunan SURPLUS SPENDING UNIT (SSU) Dana Bagi Hasil Penyaluran BANK (Lembaga Intermediary) Dana DEFISIT SPENDING UNIT (DSU) Bagi Hasil Page 2

LANDASAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UU No. 7 Tahun 1992 UU No. 10 Tahun 1998 Dual banking System UU No. 23 Tahun 2003 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah • Page 3

UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 DUAL BANKING SYSTEM Page 4

Sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 sistem perbankan Indonesia mulai menggunakan “dual banking system” yaitu: - Bank Konvensional - Bank Syariah Ps 6 Huruf m UU NO. 7 Tahun 1992: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yg ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah” Page 5

Dual Banking System lebih ditegaskan lagi dengan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10 Tahun 1998 • Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. • Pasal 1 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1998: BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Page 6

Negara yang memakai dual banking system, antara lain : • • • Malaysia Indonesia Brunei Darusalam Saudi Arabia Bahrain Singapura menyatakan diri sebagai pusat keuangan Islam, dengan tujuan mendapatkan dana-dana dari Timur Tengah Bank-bank konvensional yang membuka pelayanan syariah, antara lain : Citibank, HSBC, UBS, Amex, ANZ, BNP-Paribas, Chase Manhattan, Dow Jones Islamic Index dan FTSE Index Di Indonesia terdapat 3 BU Syariah, 20 BU dengan UUS, 105 BPRS, dan 531 kantor layanan syariah Page 7

TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA BUS BANK SYARIAH BUK - UUS KC BA - UUS BPRS Page 8

KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS • Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah • SE BI No. 7/5/DPb. S tanggal 8 Februari 2005 • SE BI No. 8/9/DPb. S tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPb. S • Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2002 tanggal 10 November 2003 dan SE Ekstern No. 6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Page 9

KETENTUAN UMUM BUS • Badan Hukum – Perseroan Terbatas; – Koperasi; atau – Perusahaan Daerah • Modal Disetor pendirian BUS sekurangnya sebesar Rp 1 Trilyun • Kepemilikan : WNI dan atau badan hukum Indonesia; atau WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan Page 10

STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS KANTOR PUSAT BUS KC Syariah LN KC Syariah KCP Syariah KLN Unit Pelayanan Syariah Keg. Kas Di luar Kantor KK Syariah KPw Kantor di bawah kantor cabang - ATM, Payment Point dll Page 11

STRUKTUR ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH Bank Syariah Seutuhnya KOMISARIS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIREKSI PENGAWAS INTERN DIVISI Page 12

Unit Usaha Syariah KOMISARIS DIREKSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PENGAWAS INTERN DIVISI KONVENSIONAL UNIT USAHA SYARIAH Page 13

BANK PERKREDITAN SYARIAH (BPRS) • Badan Hukum BPRS – Perseroan Terbatas; – Koperasi; – Perusahaan Daerah; – Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah • Modal disetor minimum sebesar : § Rp. 2 milyar untuk Jabodetabek § Rp. 1 milyar untuk ibukota provinsi § Rp. 500 juta untuk Kabupaten/Kota lain di luar Jabodetabek dan ibukota provinsi Page 14

KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH Page 15

STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS KANTOR PUSAT BPRS Dalam provinsi yg sama KC Syariah KK Syariah - ATM, Payment Point dll Keg. Kas Di luar Kantor Dalam kabupaten/kota yg sama atau berbatasan (provinsi dapat berbeda) Page 16

Aktivitas Bank Syariah • PENGHIMPUNAN DANA – Simpanan Masyarakat • wadiah • mudharabah – Prinsip lainnya sesuai syariah • PENYALURAN DANA – Investasi dan pembiayaan • musyarakah • mudharabah – Jual beli • murabahah • salam • istishna – Sewa-menyewa • ijarah muntahiyyah bittamlik – prinsip lainnya sesuai syariah Page 17

JENIS-JENIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH 1. Wadi’ah (Titipan) Titipan dana oleh bank pada nasabah, atau oleh nasabah pada bank Contoh : Giro, SWBI, Antar Bank 2. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) Kerjasama antara bank dan nasabah, pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua mengelola Contoh : Tabungan, Deposito Berjangka, Pooling Fund 3. Murabahah (Cost-Plus-Sale Contract) Nasabah pesan komoditi, bank membelinya, kemudian menjual kepada nasabah dengan mark-up Contoh : Pembiayaan jual beli rumah Page 18

4. Musyarakah (Equity Partnership) Kerjasama mengelola proyek bisnis, keuntungan dibagi antara pihak Contoh : Joint Financing atas suatu proyek 5. Ijarah (Financial Lease) Pemindahan hak pakai dengan membayar sewa untuk kemudian dimiliki Contoh : Pembiayaan leasing KPR dan Mobil 6. Wakalah (Deputyship) Bank menerima mandat dari nasabah untuk melaksanakan suatu kegiatan Contoh : Kegiatan Remittance Page 19

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional PARAMETER Landasan hukum BANK SYARI’AH BANK KONVENSIONAL UU Perbankan Prinsip dasar operasi UU Perbankan Syari’ah, dan Landasan Syariah Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee Kemitraan, Investor-investor, investor-pengusaha Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan Anti riba dan anti maysir Prioritas pelayanan 1. Return Hubungan dengan nasabah Fungsi dan kegiatan Bank Orientasi Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Bagi hasil, jual beli, sewa Kepentingan publik Bunga, komisi/fee Debitur-kreditur Intermediasi, jasa keuangan Tidak anti riba dan maysir Bebas nilai materialis) 2. Bunga Kepentingan pribadi (prinsip Page 20

PARAMETER BANK SYARI’AH BANK KONVENSIONAL Hubungan nasabah Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko Kepastian pengembalian pokok dan bunga Aspek legalitas Menggunakan akad Tidak menggunakan akad Lembaga penyelesaian sengketa Pengadilan, Badan syari’ah nasional Risiko Investasi 1. Monitoring pembiayaan/Kredit Struktur Organisasi Pengawas Criteria pembiayaan arbitrase Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi negative spread Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah Dewan komisaris, Dewan Pengwas Syariah, Dewan Syariah Nasional Bankable, Halal Pengadilan, Badan Arbitrase 1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi negative spread Terbatas pada administrasi Dewan komisaris Bankable, Halal atau haram Page 21

Perbedaan lain meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. a) Akad dan Aspek Legalitas • Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut: • Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul. • Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Page 22

b) Lembaga Penyelesaian Sengketa • Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat tidak menyelesaikannya di peradilan, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. (Badan Arbitrase Nasional : Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia) Page 23

c) Struktur Organisasi • Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Page 24

d) Pembiayaan Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut: • Apakah objek pembiayaan halal atau haram? • Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? • Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? • Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? • Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal? Page 25

e) Lingkungan kerja dan Corporate Culture Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Antara lain dalam hal : - etika (amanah dan shiddiq) - cara berpakaian dan tingkah laku, akhlakul karimah dalam menghadapi nasabah maupun rekan kerjanya - skilfull dan professional, mampu mengerjakan tugas team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi - reward and punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Page 26

Bank Syariah Giro & Tabungan Bonus Trade Financing Jual-Beli Titipan Pool Dana Investor Margin/Mark-Up Fee Based Investasi Entrepreneur Investasi Deposito Bagi Hasil Investment Financing Bagi Hasil Bank Islam

Bank Konvensional Giro & Tabungan Bunga Pool Dana Kreditor Kredit Bunga Deposito Bank Konvensional Debitor

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 1990 Lokakary a MUI 1992 1998 Diperbolehkannya Pengenalan Dual bank beroperasi banking system secara dual system Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah 1999 Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah • UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional • Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI pd bulan Agustus 1990 2001 Keluarnya Reg. Operasional & BPS lahir Kelembagaan BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah Pengembangan PUAS & SWBI UU no. 23/1999: BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah Page 29