SENGKETA PAJAK X PENGURANGAN PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

SENGKETA PAJAK X

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak berwenang Karena jabatan atau atas permohonan WP Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar Syarat: 1. Tidak diajukan keberatan 2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak 3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 2 KALI Membatalkan hasil pemeriksaan Pajak atau skp yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian SPHP 2. Pembahasan akhir dengan WP HANYA DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 1 KALI PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN SYARAT : £ SECARA TERTULIS DLM BHS. INDONESIA £ PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT £ ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN £ WP TELAH MELUNASI PAJAK YANG TERUTANG £ SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH wp - MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG - SECARA TERTULIS - 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN

Keberatan Diajukan atas suatu Surat ketetapan pajak (SKP) Pot/Put Pajak oleh Pihak ke 3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)*) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Kecuali atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13 A UU KUP (PP 80/2007) *) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Persyaratan Pengajuan Keberatan 1. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak; 2. Tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani oleh WP atau Kuasa; 3. Mengemukakan: – jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau dipungut; atau – Jumlah rugi menurut Wajib Pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan; 4. Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim (vs tgl surat) skp atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali force mayeur; 5. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (vs pengajuan keberatan tidak menunda penagihan pajak) 6. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) skp, 1 (satu) pemotongan, atau 1 (satu) pemungutan.

Hak WP dalam Pengajuan Keberatan 1. Atas permintaan, WP diberikan keterangan secara tertulis halhal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. 2. Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh s. d. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan bukan utang pajak. 3. Bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 50% dari jml pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar, termasuk jika Keputusan Keberatan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. 4. Bila ajukan banding, denda 50% tidak dikenakan.

CONTOH KEBERATAN Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan Setuju Hasil Pemeriksaan Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = = = Rp 100. 000, 00 Rp 100. 000, 00 Contoh 2: SKPKB hasil pemeriksaan Setuju Hasil Pemeriksaan = = Rp 100. 000, 00 Rp 30. 000, 00 Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30. 000, 00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi Pajak Kurang Dibayar (80. 000 - 30. 000) Sanksi Denda (50% X Rp 50. 000) Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = = Rp Rp 80. 000, 00 50. 000, 00 25. 000, 00 75. 000, 00

Penyelesaian Keberatan • Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima DJP harus beri keputusan. • Bila jangka waktu tersebut lewat, keberatan dianggap dikabulkan. • WP dapat beri alasan atau penjelasan tambahan sebelum SK Keberatan diterbitkan. • Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jml pajak yang masih harus dibayar. • Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam keberatan kecuali data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh dari pihak ketiga. • Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima SPUH oleh Wajib Pajak. tidak dapat ajukan Pasal 36 UU KUP

Hak & Kewajiban WP dalam Pengajuan Permohonan Banding 1. Pengajuan banding menunda jatuh tempo pelunasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding. 2. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa. 3. Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi. 4. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

Permohonan Banding Diajukan: 1. hanya kepada badan peradilan pajak. 2. terhadap SK Keberatan. 3. secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. (dengan alasan yang jelas) 4. 3 bulan sejak SK Keberatan diterima. 5. dilampiri salinan SK Keberatan.

CONTOH BANDING Contoh: SKPKB hasil pemeriksaan Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30. 000, 00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi Pajak Kurang Dibayar (80. 000 - 30. 000) = Rp 100. 000, 00 = = Rp 80. 000, 00 Rp 50. 000, 00 Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps. 27 (5 a))) Putusan Banding, SKPKB menjadi Pajak Kurang Dibayar (65. 000 - 30. 000) Sanksi Denda (100% X Rp 35. 000) Harus Dilunasi = = Rp Rp 65. 000, 00 35. 000, 00 70. 000, 00

Peninjauan Kembali • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. • Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung. • Permohonan PK: - hanya dapat diajukan 1 kali. - tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. - Dapat dicabut sebelum diputus tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan PK Hanya dapat diajukan berdasarkan alasan: a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c; d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Permohonan PK Diajukan: • Paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. (untuk huruf a di atas) • Paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (untuk huruf b di atas) • Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. (untuk huruf d dan huruf e di atas)

Putusan PK • 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara biasa. • 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara cepat.