SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA Oleh Riswan Munthe

SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA Oleh : Riswan Munthe

Lembaga Negara Lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 1945 inilah yang disebut dengan kewenangan konstitusional. Kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945

SKLN Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara SKLN, yaitu: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8/PMK/2006). Oleh karena itu untuk dapat memenuhi syarat subjectum litis-nya.

Struktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 l Sebelum : PRESIDEN /WAPRES MPR BPK DPR DPA MAHKAMAH AGUNG Sesudah : MPR PRESIDEN /WAPRES DPR BPK DPA MAHKAMAH AGUNG 4

Berdasarkan keputusan No 002/SKLN-IV/2006 terdapat tiga persyaratan dalam SKLN; 1. Pemohon maupun termohon harus merupakan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 2. pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstisuional yang dipersengketakan; dan 3. Harus ada kewenangan konstitusional yang disengketakan oleh pemohon dan termohon, dimana kewenangan konstitusional pemohon diambil alih dan terganggu oleh tindakan termohon.

Pemohon : lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan /atau dirugikan oleh lembaga negara lain. Lembaga Negara yg berwenang kewenangan nya diberikan oleh UUD (subjectum litis) yg pempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yg di persengketakan.

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dapat terjadi karena beberapa hal: Adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga negaradengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar; Ø Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Ø Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya Ø