Selamat Datang Peserta Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Selamat Datang Peserta Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo, 26 Oktober 2015 Presented by : Bidang Pengawan Data dan Kesejahteraan BKD Kab Kulon Progo

Dasar Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Keputusan KPK No. KEP. 07/KPK/02/2005 Tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN Undang-Undang Instruksi Presiden No. 30 Tahun 2002 No. 5 Tahun 2004 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tentang PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI SE Men. PAN SE/03/M. PAN/01/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) SE Men. PAN SE/05/M. PAN/04/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kewajiban PN Terkait LHKPN Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun Mengumumkan harta kekayaannya

Ruang Lingkup PN Penyelenggara Negara (PN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 3. Menteri 4. Gubernur 5. Hakim 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan PN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jabatan Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kab. Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 mewajibkan jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN : 1. Bupati 2. Wakil Bupati 3. Struktural Eselon II terdiri dari : Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dians, Kepala Badan, dan Direktur RSUD Wates

Lanjutan. . . 4. Struktural Eselon III terdiri dari : Kepala Kantor, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satuan Pol PP, Camat, dan Wakil Direktur RSUD Wates 5. Struktural Eselon IV terdiri dari : Kepala UPTD dan Lurah 6. Direktur Badan Usaha Milik Daerah 7. Auditor di Inspektorat Daerah 8. Pejabat tertentu atas permintaan KPK

Jenis Formulir LHKPN Model • PN yang pertama kali melaporkan kekayaannya KPK-A Model KPK-B • PN yg telah menduduki jabatannya selama 2 tahun • PN yg mengalami mutasi atau promosi jabatan • PN yg mengakhiri jabatan atau pensiun • PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN

Tata Cara Pelaporan LHKPN Keputusan KPK No. KEP. 07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3 Model-A Belum Mengisi Dilaporkan : sebelum, selama, setelah memangku jabatan. Paling lambat 2 bulan setelah resmi menduduki jabatan Model-B Pernah Mengisi LHKPN

Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat Menggunakan Model-B 2 tahun setelah PN menduduki jabatan/ sewaktu-2 atas permintaan KPK melaporkan memeriksa KPK memeriksa Kekayaan PN ybs sbg pelaksanaan pasal 5 angka 2 UU No. 28 Th. 1999

Paling lambat 2 bulan setelah serah terima jabatan Model-B Diisi oleh Pelaporan dilaksanakan oleh PN ybs/ ahli warisnya apabila PN ybs meninggal dunia PN yg mengalami Tata Cara Pelaporan LHKPN Mutasi Jabatan Promosi Jabatan Mengakhiri Jabatan/Pensiun

LHKPN dilaporkan Dilampiri FC akta/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan Surat Pernyataan & Surat Kuasa ditandatangani PN ybs di atas meterai Rangkap 2 Tata Cara Pelaporan LHKPN 1 berkas asli utk disampaikan KPK 1 berkas utk arsip PN ybs

Pengumuman LHKPN Keputusan KPK No. KEP. 07/IKPK/02/2005 pasal 5 Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi Pengumuman kekayaan dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara RI/ Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN ybs dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK

Pengumuman LHKPN Media lain yang ditetapkan oleh KPK Web site KPK dengan format khusus Papan pengumuman pada kantor KPK Papan pengumuman pada instansi dimana PN ybs bekerja Koran Harian Nasional /lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili

Alur Proses LHKPN Menyerahkan Fc bukti penerimaan dari CS KPK/pengiriman Via Pos ke BKD Kab. Kulon Progo

Alur Proses LHKPN 1. 2. 3. PN menyampaikan LHKPN kpd KPK baik secara langsung maupun lewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akan memberikan bukti tanda terima (TT) terkait penyerahan LHKPN kepada PN yang datang secara langsung, atau mengirimkan TT tsb lewat pos; PN menyerahkan/menyampaikan FC bukti tanda terima/FC bukti pengiriman via pos ke pada BKD Kab. Kulon Progo KPK melakukan pengecekan thd LHKPN yg diterima. Apabila formulir tidak tepat pengisiannya/dokumen belum lengkap, maka KPK akan menyurati PN untuk mengoreksi isian formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Untuk melengkapi dokumen dan memberikan koreksi pengisian, PN dpt menyampaikannya secara langsung ke CS/ lewat pos

Alur Proses LHKPN 3. Dokumen yg sudah lengkap akan diproses dan akan diumumkan pd Tambahan Berita Negara (TBN) dan diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK). PN wajib mengingat NHK untuk kebutuhan pelaporan berikutnya. TBN dan Poster Pengumuman akan disampaikan kpd PN melalui instansi masing-masing Penyelenggara 4. PN wajib menempelkan Poster Pengumuman tsb pada media pengumuman di kantor/instansi PN dan menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman LHKPN di instansi ke KPK

Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban terkait LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)

Data Statistik Penyampaian LHKPN (s/d. 3 September 2015) Jumlah No Jenis PN Wajib LHKPN 1 Eksekutif 2 BUMD Jumlah Yang telah Melaporkan Kekayaan Jumlah Yang Belum Melaporkan Kekayaan Jumlah % Formulir A 137 51 37, 23% 45 32, 85% 31 22, 63% 76 55, 47% 7 0 0, 00% 6 85, 71% 1 14, 29% 7 100% % Formulir B % Jumlah %

Laman LHKPN v Informasi terkait LHKPN dapat diperoleh di Laman KPK dengan alamat : www. kpk. go. di pada menu LHKPN

Sekian Terima Kasih