SELAMAT DATANG PESERTA Nama Mata Kuliah Kode Mata

  • Slides: 21
Download presentation
SELAMAT DATANG PESERTA Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Sifat Jumlah tatap Muka

SELAMAT DATANG PESERTA Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Sifat Jumlah tatap Muka Dosen Pengampu : Hukum Pengadaan Tanah : HKG 4013 : 02 ( 100 )’ tatap muka : Wajib Konsentrasi : 12 min 16 maksimal : Imam Koeswahyono Iwan Permadi Siti Hamidah M K Prasyarat : Hk Agraria, Perdata, HAN PIH, PHI

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) Metode yg diaplikasikan: Competence Based Jabaran: ceramah, responsi, kuis, ,

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) Metode yg diaplikasikan: Competence Based Jabaran: ceramah, responsi, kuis, , paper, test Pokok Bahasan 1: 2: 3: 4: Konsepsi dasar & Dasar pengaturan Pencabutan HAT Pembebasan HAT PTUP 2 versi Kep Pres & Perpres Ujian Tengah Semester Pokok Pokok Bahasan 5: TGT & Penataan Ruang Bahasan 6: Land Consolidation Bahasan 7: Land Banking Bahasan 8: Perijinan Pemb Kawasan Bahasan 9: Kawasan Perumahan & Pemukiman Bahasan 10: Kawasan Industri Bahasan 11: Kawasan Lainnya Ujian Akhir Semester

BAHAN PUSTAKA TERPILIH: n n n n Abdurrachman. , 2004. , Pencabutan, Pembebasan HAT

BAHAN PUSTAKA TERPILIH: n n n n Abdurrachman. , 2004. , Pencabutan, Pembebasan HAT dan PTUP, Alumni, Bandung AP Parlindungan. , 2004. , Komentar Atas UU Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung Boedi Harsono. , 2003. , Hukum Agraria Sejarah Pembentukan UUPA, Isi & Pelaksanaan, Cetakan VII, Jilid I, Djambatan, Jakarta Imam Koeswahyono, 1998. , Tata Ruang & Tata Guna Tanah, Diktat, FH-Unibraw Maria Sriwulani Sumardjono. , 2005. , Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi, Edisi Rev, Buku Kompas, Jakarta Oloan Sitorus & Dayat Limbong, . 2004. , Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, MKTI, Yogyakarta Oloan Sitorus, Dkk. , 1995. , Pelepasan/ Penyerahan HAT Sebagai Cara Pengadaan Tanah, CV Dasamedia Utama, Jakarta Soetomo. , 1986. , Politik & Administrasi Agraria, Usaha Nasional, Surabaya

Pokok Bahasan 1 PTUP: disajikan sbg kelanjutan Hk Agr (d/h 1) shg dinamai Hk

Pokok Bahasan 1 PTUP: disajikan sbg kelanjutan Hk Agr (d/h 1) shg dinamai Hk Agr (d/h 2) n Latar Belakang: Filosofi hub manusia tanah Pergeseran Paradigma tnh aset komoditi kepent state + investor ♣ Arti Penting: Bnyk konflik, degradasi, alih fungsi, HAM ♣ Lingkup Pengkajian: hukum, pol, sos, budaya, dsb ♥ 6 Asas PTUP: Harsono B, dlm Sitorus ( 1995 & 2004) n a. Penguasaan & penggunaan tnh oleh & untuk hrs ada landasan hak b. Semua HAT lsg/ tdk lsg bersumber pd Hak Bangsa c. Cara PT yg sdh dilekati HAT seorang hrs dg “ Kata Sepakat” d. Jika memaksa jk musyw tdk dpt untuk kept umum pres, dpt scr paksa melakukan “Pencabutan HAT”

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. 6 Asas PTUP: Harsono B, dlm Sitorus ( 1995 &

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. 6 Asas PTUP: Harsono B, dlm Sitorus ( 1995 & 2004) e. Baik dgn musyw / Penc HAT kpd pihak yg menyerahkan tnh wajib diberi imbalan yg layak: uang, tnh/fasilitas, dll f. Rakyat yg diminta menyerahkan tnh untuk kept proyk pemb berhak untuk memperoleh pengayoman dr pejabat ☺Arti/ Makna PTUP Psl 1 Kep Pres 55/93: “ setiap kegiatan untuk mendapatkan tnh dgn cara memberikan ganti kerugian kpd yg berhak atas tanah” Lahir krn keterbatasan persediaan tnh Psl 1 angka 3 Per Pres 36/ 2005: “setiap kegiatan untuk mendapatkan tnh dg cara memberikan ganti rugi kpd yg melepaskan/ menyerahkan tnh, bang, tnmn & yg berkaitan/ pencabutan HAT” ♠ 2 (dua) cara/ Sistem (I Soegiarto dlm Sitorus dkk 2004): 1. Untuk kepentingan pemerintah/ negara 2. Untuk keperluan swasta

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. Pelepasan / penyerahan HAT adalah: “kegiatan melepaskan hub hk antara

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. Pelepasan / penyerahan HAT adalah: “kegiatan melepaskan hub hk antara pem HAT dg tnh yg dikuasainya dg memberikan ganti rugi atas dasar musyw” (Psl 1 angka 6 Per Pres 36/ 2005) Kepentingan Umum: pergeseran tdk jelas kept seluruh lap masy dilakukan, di miliki pem, non profit kept sebg bsr lapisan masyarakat Salindeho (1988): kept bgs & ngr & kept brsma rkyt dg memperhatikan aspek: sos, pol, psik, Hankamnas ats dsr asas pemb nas dg mengindahkan tanas & wanas” Soemardjono (1990) 4 mcm kept: bngs & ngr, masy luas, kpet bersama & pemb

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. n n n 5 Prinsip Mendasari PTUP (General) OP Agar-

Pokok Bahasan 1 Lanjutan……. n n n 5 Prinsip Mendasari PTUP (General) OP Agar- wala 1993 & HC Black 1990 dlm Sitorus 2004: 1) “Salus Populi est Suprema Lex” “Necessitas Publica Major Est Quam Privata” kept umum > kept personal Princepts Et Respublica ex Justa Cauisa Possunt Rem Meam Auferre”/ the Prince and commonwealth for a just cause can take away my property The Law Imposeth it on every subject that he prefers the Urgent service of his Princeand Country, before the Safety of his life” ( hk mewajibkan seseorang untuk mendahulukan kept ngr daripada keselamatan pribadinya) Right to land is a part of human rights (UNO Charter)

Pokok Bahasan 2: Pencabutan HAT n Definisi: ”Melepaskan hub hk scr paksa antara subyk

Pokok Bahasan 2: Pencabutan HAT n Definisi: ”Melepaskan hub hk scr paksa antara subyk & obyk dgn memberikan ganti-rugi” n Latar Belakang: Upaya hk lainnya tdk berhasil, kebth yg mendesak, didsrkan pd Kep Pres n Dasar Hukum: Psl 6, 18, 27, 34, 40, 43 UUPA, UU 20/1961 n Karakteristik: Optimum Remedium, Urgensi kebth tanah n 2 (Dua) Mekanisme Pencabutan HAT: a. Biasa b. Mendesak © Ganti Rugi tanah, bangunan tanaman

Pokok Bahasan 2: Pencabutan HAT Lanjutan……… n Upaya Hukum: Banding ke Peng Tinggi (Psl

Pokok Bahasan 2: Pencabutan HAT Lanjutan……… n Upaya Hukum: Banding ke Peng Tinggi (Psl 8 yo PP No. 39/ 1973, tdk menunda tindk penc thd TN maks 1 bln (Psl 9) ♣ Analisis Hukum: transparansi tinggi, pengg asas “Diskresi sangat terbatas” ♠ Perlind Hukum : krg berbobot (tdk ada keseimbangan kekuatan/ tdk ada pengws DPR/D ♥ Delegasi Perund: sangat terbatas (Psl 4, 8) Kesimpulan: 1. Upaya paksa 2. Optimum Remedium 3. Melalui Kep Pres

Pokok Bahasan 3: Pembebasan HAT A. Pengertian: Psl 1 Ay (1) “melepaskan hub hk

Pokok Bahasan 3: Pembebasan HAT A. Pengertian: Psl 1 Ay (1) “melepaskan hub hk antara pem HAT dgn cara memberikan Ganti Rugi” ☻B. Filosofi: Neo Kapitalisme C. Dasar : Per. Men. Da. Gri No. 15/1975 D. Tujuan: 1. Memenuhi kebth tnh untk pem & swasta 2. Memberikan gnti rugi scr tertib & seragam E. Obyek : 1. tnh hak, 2. komunal/ Ulayat F. Subyek: 1. Pem Pus, 2. Prop, 3. Kab/ Kota (Psl 2 -10) 4. Swasta (Psl 11) G. Syarat: 1. Ket status tnh, 2. GS, 3. Maksud & tujuan, pengg tnh, 4. Bukti tlh musyw ttg GR H. Jenis Kepanitiaan: 1. Prop (dg SK Gub), 2. Kab/Kota (dgn SK Bup/Walkot I. Tugas Panitia: 1. invts oby, 2. melakukan negosiasi, 3. menaksir Ganti Rugi, 4. Membuat BAP pencb HAT, 5. Menyaksikan pemby GR (Psl 3) n

Pokok Bahasan 3: Pembebasan HAT Lanjutan……. . n n J. Upaya Hk: banding ke

Pokok Bahasan 3: Pembebasan HAT Lanjutan……. . n n J. Upaya Hk: banding ke Gub mengukuhkan/lain K. Kewajiban: GR langsung, tunai, menyed penampungan (Psl 13) L. Honor Panitia: 0, 25% dari taks GR maks 1, 5 % (Psl 12) M. Analisis HAN: Enumeratif mutlak, cacat hk, inkonsistensi dgn UUPA, transp tdk ada

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pelepasan / penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah 2. Jika tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksana pemb bagi kepentingan umum, maka siapa saja yang melakukan pembelian tanah lebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari bupati/ walikota/ gubernur sesuai kewenangannya;

3. Musyawarah mengenai penyelesaian tanah harus dilakukan dlm waktu 90 hr sejak undangan musyawarah

3. Musyawarah mengenai penyelesaian tanah harus dilakukan dlm waktu 90 hr sejak undangan musyawarah diterima; jika tidak tercapai keepakatan dan terjadi sengketa, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi serta menitipkan uang ganti rugi ke PN setempat; 4. Bentuk ganti rugi tanah bagi pemb untuk kepentingan umum, selain uang, tanah pengganti/ pemukiman kembali, bisa berupa kompensasi berupa penyertaan modal (saham) yg sesuai UU; 5. Penggantian atas bidang tanah ulayat diberikan dalam bentuk pemb fasum/ bntklain yg bermnfaat; berlaku 03 Mei 2005 Sumber “Kompas” 7 Mei 2005 hal. 1 dan 11

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Per Pres No. 36 Th 2005 1. Jalan umum,

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Per Pres No. 36 Th 2005 1. Jalan umum, jalan tol, kereta api (di atas, di ruang atas atau di ruang bawah tanah) saluran air minum/ bersih/ pembuangan air/ sanitasi 2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi & bangunan pengairan lainnya. 3. Rumah sakit umum dan puskesmas 4. Pelabuhan, bandara, stasiun ka dan terminal

5. Peribadatan 6. Pendidikan atau sekolah 7. Pasar umum 8. Fasilitas pemakaman umum 9.

5. Peribadatan 6. Pendidikan atau sekolah 7. Pasar umum 8. Fasilitas pemakaman umum 9. Fasilitas keselamatan umum 10. Pos dan telekomunikasi 11. Sarana olah raga 12. Stasiun penyiaran radio, tv & sarana pendukung 13. Kantor Pem, Pem. Da, perwk negara asing, PBB dan lembaga internasional di bawah PBB 14. Fasilitas TNI &POLRI sesuai tupoksinya 15. Lembaga pemasyarakatan & rumah tahanan

16. Rumah susun sederhana 17. Tempat pembuangan sampah 18. Cagar alam & cagar budaya

16. Rumah susun sederhana 17. Tempat pembuangan sampah 18. Cagar alam & cagar budaya 19. Pertamanan 20. Panti sosial 21. Pembangkit transmisi, distribusi tenaga listrik Sumber: Jawa Pos 8 Mei 2005 hal. 14

Tujuan Per Pres No. 36 Th. 2005 1. Peningkatan pemb untuk kept umum memerlukan

Tujuan Per Pres No. 36 Th. 2005 1. Peningkatan pemb untuk kept umum memerlukan tnh, maka pengd tnh dilakukan cepat, transparan dg memperhatikan prinsip penghormatan HAT yang sah; 2. Kep Pres No. 55 Th. 1993 sdh tdk sesuai sbg landasan hk dm rangka PTU;

Prinsip: Penghormatan HAT yang sah Memberikan kelangsungan hidup yg lebih baik subyek HAT dari

Prinsip: Penghormatan HAT yang sah Memberikan kelangsungan hidup yg lebih baik subyek HAT dari tingkat sosek sblm terkena PTUP (Pasal 3) Musyawarah proses saling memberi, mendengar, menerima pendapat untuk sepakat Ganti rugi: penggantian kerugian fisik &/ non-fisik sbg akibat PTU kpd subyek HAT

GANTI RUGI: (Bagian Tiga Pasal 12, 13, 14, 15, 16) 1. Diberikan untuk: a.

GANTI RUGI: (Bagian Tiga Pasal 12, 13, 14, 15, 16) 1. Diberikan untuk: a. HAT, b. bangunan, c. tanaman; d. benda lain yg berhub dg tanah 2. Dasar perhit : a. tnh : NJOP/nilai nyata memp NJOP th berjalan b. NJB mnrt taksasi pejbt bangda c. NJTan mrt taksasi pejbt tanda 3. Cara : Disrhkn lsg kpd suby HAT/nadzir jika tdk ditemukan dikonsinyasi

Upaya Hukum: 1. Mengajukan keberatan ke: bupati/walikota/gub/Mendagri mnrt kewg dgn alasan 2 2. Bupati/walikota/gub/Mendagri

Upaya Hukum: 1. Mengajukan keberatan ke: bupati/walikota/gub/Mendagri mnrt kewg dgn alasan 2 2. Bupati/walikota/gub/Mendagri mengpykn penyl ttg bentuk & bsr gnti rugi, mdgr pndpt sby HAT & pant PTU dgn SK bersifat mengubah/mengukuhkan pts pant PTU 3. Usul dismpaikn pejbt tsb kpd Ka BPN ditrskan ke pres untuk dilakukan penc HATmnrt UU No. 20 Th 1961 jika lokasi tdk dpt dipindahkan (Pasal 18) 4. Tnh garapan tanpa ijin diselesaikan menrt UU No. 51/ PRP/1960 5. Pengd tnh skala kecil < 1 Ha dilakukan lsg melalui: jual-beli/tukar-menukar/ cara lain yg disepakati

SIMPULAN: 1. Sifat : a. Enumeratif mutlak b. Transparansi nihil c. Delegasi per-UU-an terbats

SIMPULAN: 1. Sifat : a. Enumeratif mutlak b. Transparansi nihil c. Delegasi per-UU-an terbats d. Diskresi besar 2. Fungsi : Regeling (mengacu UU No. 10 Th 2004) yo UU No. 32 Th 2004 3. Politik Hk: konservatif/ortodok/ otoriter pro investor/ faham neo-kapitalistik