SEKSI KELEMBAGAAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH AKREDITASI MADRASAH KERJASAMA
SEKSI KELEMBAGAAN • • IJIN PENDIRIAN MADRASAH AKREDITASI MADRASAH KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN EMIS
SK DIRJEN PENDIS NO: 1385 TAHUN 2014 Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan. Masyarakat Oleh: Drs. Akhmad Sururi, MPd
PERSYARATAN 1. PERSYRATAN ADMINISTRATIF Foto copy sah akte organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan(oleh : Kemenhum) Foto copy sah SK pengurus organisasi Foto copy sah AD/ART lembaga penyelenggara Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga tersebut untuk jangka paling sedikit satu tahun berikutnya (bermaterai 6000) 2. PERSYARATAN TEKNIS • Dokumen Kurikulum • Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) • Daftar Calon Guru dan ijazah terakhir • Fotocopy sah SK pengangkatan calon Kepala madrasah • Daftar calon TU dan ijazah terakhir • Daftar sarpras yg dimiliki • Gambar/foto sarpras yg dimiliki • Fotocopy sah sertifikat tanah anas nama organisasi berbadan hukum (dari Dinas Pertanahan) 3. PERSYARATAN KELAYAKAN • Dokumen study kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikn formal.
PROSEDUR Lembaga penyelenggara mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan persyaratan Proposal disampaikan ke kanwil melalui kemenag kab/ko Kankemenag menugaskan kepala seksi pendma untuk membentuk Tim Verifikasi 3 orang Tim verifikasi kab/ko memverifikasi dokumen proposal pendirian
Prosedur 2 Bila hasil verifikasi dokumen memenuhi syarat yang telah ditetapkan, tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan. Bila hasil verifikasi dokumen belum memenuhi persyaratan kemenag memberitahukan HASIL kepada penyelenggara/lembaga Dan Apabila hasil verifikasi lapangan memenuhi persyaratan, kemenag memberi REKOMENDASI. Sebaliknya bila verifikasi lapangan belum memenuhi persyaratan kemenag memberitahu kepada lembaga
PROSEDUR Kabid melaporkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin kepada kakanwil Apabila kelengkapan persyaratan pendirian terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin madrasah, kakanwil atas nama menteri Agama menetapkan keputusan pemberian izin operasional pendirian madrasah dan piagam Pendirian Madrasah. sebaliknya apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah BELUM terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan penetapan izin pendirian madrasah, kakanwil melalui kabid pendma memberitahukan hasilnya kepada lembaga Kabid menyampaikan asli putusan Menteri Agama tsb dan asli Piagam Pendirian Madrasah kepada lembaga dengan menyampaikan fotocopy salinan putusan kepada kankemenag
PROSEDUR Berdasar rekomendasi kemenag kab/ko, kakanwil menugaskan kabid Pendma mengadakan RAPAT pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah yang melibatkan Tim verifikasi lapangan dan para kepala seksi dilingkungan kanwil Kabid dapat melakukan verifikasi ulang untuk menentukan kelayakan Pendirian Madrasah apabila DIPERLUKAN
JADWAL PROSES LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN NO KEGIATAN WAKTU 1 JANUARI - APRIL 2 PENGAJUAN PROPOSAL VERIFIKASI DOKUMEN 3 VERIFIKASI LAPANGAN 4 RAPAT PERTIMBANGAN 5 PENETAPAN 6 PENERIMAAN PESERTA DIDIK PALING LAMBAT 30 HARI KERJA SEJAK PENGAJUAN PROPOSAL PALING LAMBAT 30 HARI KERJA SEJAK VERIFIKASI DOKUMEN PALING LAMBAT 60 HARI KERJA SEJAK VERIFIKASI LAPANAGAN PALING LAMBAT 15 HARI KERJA SEJAK RAPAT PERTIMBANGAN BULAN JULI PENANGGUNG JAWAB ORGANISASI EMOHON KANKEMENAG KANWIL MADRASAH
SEKSI KELEMBAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR No. 1 Nama Kegiatan Kontrak Prestasi Vol 2 MAN Satuan Anggaran Keterangan MAK 200. 0 400. 00 Anggaran ini berikan ke Madrasal 00 0 Aliyah Negeri dengan memasukanya ke DIPA MAN ybs. 52 2 3 Pemagangan Bagi Siswa 210 Siswa MA Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA 1 paket 2. 500. 0 525. 000. 00 Bantuan ini diberikan kepada 00 0 siswa MAN dan diprioritaskan pada siswa MAN yang meyelenggarakan program Keterampilan. 200. 000. 00 Anggaran swakelola ini dapat 00 0 digunakan untuk workshop peningkatan mutu kelembagaan dan sosialisasi regulasi RA/BA. 57 52
SEKSI KELEMBAGAAN 4 Akreditasi Madrasah 400 madrasah 15. 000 6. 000 5 Pemberdayaan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah JUMLAH 1 paket Bantuan sosial ini diberikan kepada MI, MTs, MA yang belum diakreditasi atau masa berlaku akreditasinya sudah habis. Untuk Propinsi yang masih memerlukan anggaran visitasi akreditasi karena masih banyak madrasah yang belum diakreditasi, anggaran ini dapat displit untuk kebutuhan tersebut dengan catatan output kegiatannya tidak berubah 57 52 100. 000 Anggaran swakelola ini digunakan untuk kegiatan UKS/M seperti kordinasi TP UKS Propinsi/Kabupaten, mempersiapkan madrasah yang 52 diikutsertakan dalam lomba sekolah dan madrasah sehat (LSMS). 7. 225. 000
- Slides: 11