Sejarah munculnya istilah Pengantar Ilmu Hukum Sejarah ilmu

Sejarah munculnya istilah Pengantar Ilmu Hukum Sejarah ilmu hukum • Ilmu Hukum mempelajari hukum positif (Jus Constitutum), yaitu Hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan negara tertentu" dan merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang berdiri sendiri. • Ilmu Hukum berkembang dan berurat akar pada suatu masyarakat sesuai dengan perkembangan dan taraf budaya masyarakat yang bersangkutan. • Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Dalam pelaksanannya HA harus dilakukan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, terlebih di Indonesia, hak asasi berfungsi social. • Manusia sebagai makhluk sosial ( zoon politicoon ) tidak bisa berbuat sekehendaknya, karena terikat oleh norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. • Konsekwensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setup manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan atau norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, susila, adat maupun norma hukum.

� � � � Jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan: Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikap dan melaksanakan aturan yang ada dan berkembang dalam norma tersebut. Masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri Ada sebagian kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan alasan tersebut, maka diciptakanlah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan. Satjipto Rahardjo ( 1993 13 ) menyatakan, bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari sate mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara lain. Konsekwensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Pengembangan dan penyempurnaan hukum terjadi di negara lain yang telah mempelajari dan mengkajinya secara mendalarn. � KUH Romawi diciptakan pada masa " Caesar Yustinianus" yaitu Intitutiones Yutinanae, yang disebut "Corpus Juris Civilis" Tujuan kodifikasi hukum ini adalah agar terciptanya kepastian hukum di Romawi (Rechtszekerheid). � Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu : � ◦ Secara teoritis ( theoritische Receptie ), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya. ◦ Secara praktis ( praktiche Receptie ) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari dalam negaranya. ◦ Secara Ilmiah ( Wetenschappetyk Receptie ), Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen. ◦ Secara Tata Hukum ( Positiefrechttelyke Receptie ), di mana setelah Perguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing,

� Suatu aturan hukum adalah suatu aturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu dilanggar. Sanksi itu berarti bahwa jika aturan tidak dijalankan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga bila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, peerjanjian jual beli dan lain sebagainya, maka akan berbicara Hukum Perdata. � Perancis melakukan kodifikasi pada tahun 1804, yaitu pada zaman Napoleon Bonaparte dan terkenal dengan nama " Kode Napoleon" � Belanda memberlakukan hukum yang ada di Perancis pada tahun 1811 (pada waktu itu Belanda ada di bawah penjajahan Perancis), dan selepas dari Perancis pada tahun 1838 Belanda melakukan kodifikasi. Karena Belanda menjajah Indonesia, maka sejak tahun 1848 Hukum Belanda berlaku di Indonesia.

DEFINISI HUKUM �TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN DEFINISI TENTANG APAKAH YANG DISEBUT HUKUM, sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan knyataan ( Van apeldorn ) �MASIH JUGA PARA SARJAN A HUKUM MENCARI SUATU DEFINISI TENTANG HUKUM ( IMMANUEL KANT ) �JIKALAU KITA MENANYAKAN APAKAH YANG DINAMAKAN HUKUM, MAKA KITA AKAN MENJUMPAI TIDAK ADANYA PERSESUAIAN PENDAPAT ( SUDIMAN Kartohadiprodjo )

definisi �Hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sbagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu ( Leon Duguit ) �Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya ( Meyers )

definisi �Hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan ( Immanuel Kant ) �Prof. Claude pernah mengumpulkan 17 buah definisi hukum yang masing definisi menonjolkan segi tertentu dari hukum

Alasan sulit mendifinisikan hukum: � Hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakul keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi, sbagaimana dikatakann Lemaire : Banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu, tidak memungkinkan prumusan hukum dalam bbrapa definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu. � Aprldorn menyatakan, barangsiapa hendah mngenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barangsiapa ingin mengenal hukum, iapun harus melihatnya pula. � Kesulitannya, kalau gunung itu sesuatu yang nyata, maka hukum adalah sesuatu yang abstrak, kecuali bilamana kita melanggarnya kita akan berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim, terlebih jika kita telah berada di penjara.

Definisi sebagai pegangan �S. M. Amin dalam bukunya “ Bertamasya ke alam hukum”Kumpulan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi itun disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara �Simorangkir dalam bukunya “ Pelajaran Hukum Indonesia” Hukum itu ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertntu.

Definisi sebagai pegangan �Tirtaatmidjaja dalam bukunyab “Pokok pokok Hukum Perniagaan” Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mengganti kerugian – jika melanggar aturan itu – akan membahayakan diri sndiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemrdekannya, didnda dan sebagainya. �Bagaimana kesimpulan saudara ?

Unsur unsur Hukum �Peraturan mengenai tingkah lakum manusia dalam pergaulan masyarakat �Praturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib �Peraturan itu bersifat memaksa �Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersbut tegas

Ciri ciri Hukum �Adanya perintah dan/ atau larangan �Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang

Jenis jenis Hukum (Pasal 10 KUHP) Hukuman Pokok, yang terdiri dari : 1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara a. Seumur Hidup b. Sementara ( setingginya 20 th, sekurangnya 1 tahun) 3. Hukuman kurungan, sekurang nya satu hari dan setingginya 1 th. 4. Hukuman denda ( sebagai pengganti kurungan ). � Hukuman Tambahan, yang terdiri dari : � 1. Pencabutan hak tertentu � 2. Perampasan (penyitaan) barang tertentu � 3. Pengumuman keputusan hakim �

Sifat Hukum �Mengatur �Memaksa

Tujuan Hukum dan Tujuan Hukuman �Tujuan hukum