SEJARAH DESENTRALISASI DI INDONESIA Sejarah Pemerintahan Daerah di

  • Slides: 13
Download presentation
 • SEJARAH DESENTRALISASI DI INDONESIA § Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah

• SEJARAH DESENTRALISASI DI INDONESIA § Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari satu abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. § Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya sampai sekarang ini sesuai dengan berlakunya Undang -Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.

§ Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda berdasarkan aturan umum

§ Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui Undang-Undang. § Konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah. § Untuk memahami perjalanan kelembagaan pemerintahan daerah, maka dapat dibuatkan priodesasisebagai berikut:

1. Periode I Pra kemerdekaan (masa HB & Jepang) 2. Periode II (1945 -1948)

1. Periode I Pra kemerdekaan (masa HB & Jepang) 2. Periode II (1945 -1948) 3. Periode III ( 1948 – 1957) 4. Periode IV (1957 – 1965) 5. Periode V (1965 – 1974) 6. Periode VI (1974 – 1999) 7. Periode VII (1999 – 2004) 8. Periode VIII (mulai 2004)

 • 1. Periode Pra kemerdekaan : a) Masa Hindia Belanda § Menurut Regeering

• 1. Periode Pra kemerdekaan : a) Masa Hindia Belanda § Menurut Regeering Reglement (RR) 1854, Nederlandse Indie diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Nederland secara sentralistis. Daerah Nederlandse Indie dibagi dalam dua kategori besar yaitu daerah Indirect Gebied dan Direct Gebied. § Daerah Indirect Gebied adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh raja/sultan dari kerajaan/kesultanan lokal dengan Residen/Gubernur sebagai wakil Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Belanda.

§ Dengan perjanjian tersebut kerajaan/kesultanan memiliki status "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

§ Dengan perjanjian tersebut kerajaan/kesultanan memiliki status "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan Belanda. § Daerah-daerah tersebut diperintah sendiri oleh penguasa pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri. § Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat Asisten Residen, atau Gubernur sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. § Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu daerah yang dikenal dengan nomenklatur Zelfbesturende Lanschappen (Daerah Swapraja [ berpemerintahan sendiri ] atau otonom).

§ Daerah Direct Gebeid adalah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hirarkis. Pemerintahannya

§ Daerah Direct Gebeid adalah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hirarkis. Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut "pemerintahan pangreh praja". Pemerintahan ini pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura dengan Luar Jawa dan Madura. § Di daerah Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda kurung), adalah : § Provinsi (Gubernur), § Karesidenan (Residen), § Kabupaten (Asisten Residen dan Bupati lokal [regent] ) , § Kawedanan (Wedana), § Kecamatan (Asisten Wedana), § Desa (Lurah/Kepala Desa).

§ Di daerah Luar Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya

§ Di daerah Luar Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda kurung), adalah : § Provinsi (Gubernur), § Karesidenan (Residen), § Afdeling (Asisten Residen), § Onder Afdeling (Controleur), § District/Kawedanan (Demang), § Onderdistrict/Kecamatan (Asisten Demang), § Desa/Marga/Kuria/Nagari/nama lain (Kepala Desa/nama lain).

§ Gubernur sampai Asisten Residen untuk Jawa dan Controleur untuk luar Jawa adalah berkebangsaan

§ Gubernur sampai Asisten Residen untuk Jawa dan Controleur untuk luar Jawa adalah berkebangsaan Belanda dan disebut Eurpese Bestuurambtenaren. § Sedangkan Bupati sampai Lurah/Kepala Desa untuk Jawa dan Demang sampai kepala desa/nama lain untuk luar Jawa berkebangsaan pribumi dan disebut Inlandse Bestuurambtenaren.

§ Dengan adanya Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329) prinsip otonomi mulai diperkenalkan.

§ Dengan adanya Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329) prinsip otonomi mulai diperkenalkan. § Di beberapa daerah mulai dibentuk Locale Raad (semacam DPRD). § Perkembangan selanjutnya muncul Wet Op de Bestuurshervormings 1922 (Stbl 1922 No. 216). § Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi terdapat College van Gedeputeerden yang dipimpin oleh Gubernur. § Di tingkat Kabupaten terdapat College van Gecomitteerden yang dipimpin oleh Bupati (Regent). § Sedang di kotapraja terdapat College van Burgermeester en Wethouders yang dipimpin oleh Walikota).

 • b) Masa Pendudukan Militer Jepang • Pada masa pendudukan militer Jepang, To

• b) Masa Pendudukan Militer Jepang • Pada masa pendudukan militer Jepang, To Indo dikuasai oleh tiga divisi besar tentara pendudukan yang berbeda. • Wilayah Jawa dikuasai oleh Divisi XVI Angkatan Darat (Gunseikanbu Jawa) yang berpusat di Jakarta. • Wilayah Sumatera dikuasai oleh Divisi XXV Angkatan Darat (Gunseikanbu Sumatera) yang berpusat di Bukittinggi. • Sedangkan wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dikuasai oleh Angkatan Laut (Minseibu/Kaigun) yang berpusat di Makassar.

§ Khususnya Jawa, pemerintahan tertinggi berada di tangan Saikoo Sikikan (Gunsereikan). Nomenkaltur daerah diganti

§ Khususnya Jawa, pemerintahan tertinggi berada di tangan Saikoo Sikikan (Gunsereikan). Nomenkaltur daerah diganti menurut bahasa Jepang. § Beberapa tingkatan daerah dihapuskan. Begitu pula dengan Locale Raad-nya dibekukan/dibubarkan. Pada masa pendudukan Jepang tingkatan daerahnya menjadi: § Syuu (karesidenan) dipimpin oleh Syuutyookan, § Si (kota)/Ken (kabupaten) dipimpin oleh Sityoo/Kentyoo, § Gun (distrik) dipimpin oleh Guntyoo, § Son (kecamatan) dipimpin oleh Sontyoo, dan § Ku (desa) dipimpin oleh Kutyoo.

§ Daerah dengan kedudukan Zelfbesturende Lanschappen diganti nomenklaturnya menjadi Kooti. Daerah ini masih diperkenankan

§ Daerah dengan kedudukan Zelfbesturende Lanschappen diganti nomenklaturnya menjadi Kooti. Daerah ini masih diperkenankan memiliki pemerintahan sendiri, namun dengan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintahan militer dengan menempatkan pejabat Kooti-Zimukyoku-tyookan. § Pada akhir masa pendudukan, Jepang kembali menghidupkan Locale Raad dengan nomenklatur Syuu Sangi-kai bagi Syuu dan Tokubetsu Si Sangi-kai bagi Si.

p u k h i u s c a k a r a a

p u k h i u s c a k a r a a t m n i r e e t m , e n S a • i k e s