Satuan Pendidikan Kerjasama SPK PAUD DRAF Direktorat Jenderal

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) PAUD DRAF Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 1

PERMENDIKBUD NOMOR 31 Tahun 2014 LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (LPI) LEMBAGA PENDIDIKAN ASING (LPA) 105 SPK Wajib izin operasional dan mengikuti standar nasional pendidikan q Berbadan Hukum q Memiliki izin menteri q LPI akreditasi A dan LPK terakreditasi/ diakui dinegaranya q Struktur tenaga kerja WNI dan WNA q Kurikulum nasional + kurikulum SPK q Akreditasi BAN PNF setelah SPK

3 2 1 SADAR LINGKUNGAN MELAKSANAKAN MEMILIKI IZIN KURIKULUM NASIONAL OPERASIONAL 5 HAL PENTING BAGI SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA 4 BEBAS DARI KEKERASAN DAN HAL NEGATIF LAINNYA 5 AKREDITAS SEBAGAI SP

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM 1 MEMILIKI IZIN OPERASIONAL § § § PEMERINTAH DAERAH OTONOM (UU NO 23 TAHUN 2014) TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 PP NOMOR 17 TAHUN 2010 PP NOMOR 66 TAHUN 2010 PERMENDIKBUD NOMOR 31 TAHUN 2014 PERDIRJEN PAUDNI NOMOR 148/B. 1. 3/DU/2014

v PENDIDIKAN ADALAH PROSES v ANAK PAUD ADALAH ASET DUNIA, BANGSA DAN NEGARA, v MASYARAKAT, KELUARGA v KURKULUM SEBAGAI PERANGKAT PEMBENTUK KARAKTER ANAK v MENGAJARKAN KURIKULUM INDONESIA + KURIKULUM SPK v MENGENALKAN BUDAYA DAN BAHASA INDONESIA v PESERTA DIDIK WNI WAJIB DIAJARKAN PENDIDIKAN AGAMA, PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN, BAHASA INDONESIA. 2 MELAKSANAKAN KURIKULUM NASIONAL

3 SADAR LINGKUNGAN v SPK SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA DAN BERADA DI INDONESIA v WAJIB IKUT ORGANISASI PAUD DI INDONESIA v SPK RAMAH LINGKUNGAN MASYARAKAT v BERKONTRIBUSI BAGI PAUD SEKITAR v MENGHARGAI KERAGAMAN BUDAYA INDO v MENGHARGAI HUKUM INDONESIA v DEKAT DENGAN MASYARAKAT v SEKITAR v TIDAK MELAKUKAN PROPAGANDA YG MERESAHKAN MASYARAKAT

v SEKOLAH ADALAH TAMAN (RAMAH, AMAN, NYAMAN, dan MENYENANGKAN v ANAK BUTUH: GIZI, PENGASUHAN, PERLINDUNGAN, dan EDUKASI v PENDIDIK HARUS KOMPETEN (PERSONAL, SOSIAL DAN PROFESIONAL) v SPK HARUS BEBAS ; KEKERASAN, PENGARUH NEGATIF (PORNO, NARKOBA, PELECEHAN, PERKELAHIAN, DLL) v BEBAS NARKOBA, ZAT ADITIF, TIDAK TERLIBAT POLITIK, PROPAGANDA AGAMA, PENGUMPULAN DANA DAN CLANDESTEIN 4 BEBAS DARI KEKERASAN DAN HAL NEGATIF LAINNYA

5 AKREDITASI SEBAGAI SPK v PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SETELAH MENJADI SPK v DILAKUKAN OLEH BAN PNF v STANDAR YG DIPAKAI (8 SNP + SPK) v WAJIB MEMENUHI AKREDITASI A

REVISI PERMENDIKBUD 31 TAHUN 2014 TENTANGKERJASAMA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONEDIA

ARAH PENGATURAN RAPERMEN SPK 01 Mengatur kerja sama penyelenggaraan (SPK) dan tidak mengatur kerjasama pengelolaan oleh SPI. 06 01 02 Mengatur bentuk kerjasama penyelenggaraan: alih status 03 Mengatur penetapan daftar LPA yang dapat menjadi mitra kerja sama pendirian SPK oleh Menteri. 04 ketentuan tata cara perizinan SPK disesuaikan dengan materi PP dan Permendikbud OSS. 05 Mengatur kewajiban LPA dalam penjaminan mutu dan akreditasi. Mengatur lebih detail pelaporan pelaksanaan SPK. 07 Mengatur kerja dengan satuan lain. 08 Mengatur ulang penutupan SPK. 09 Diatur ketentuan tentang pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. 10 Mengatur ulang peralihan. sama SPK pendidikan ketentuan 10

TERIMA KASIH