Rumah Sakit Internasional Rumah Sakit Indonesia kelas dunia

Rumah Sakit Internasional (Rumah Sakit Indonesia kelas dunia) Rimawati Faculty of Law – Gadjah Mada University

Materi : 1. Pengantar Umum mengenai RS �Dasar Hukum �Definisi Rumah Sakit �Tugas dan Fungsi Rumah Sakit �Klasifikasi Rumah Sakit �Persyaratan Pendirian dan Perijinan Rumah Sakit 2. Rumah Sakit Internasional 3. Lembaga Akreditasi RS Internasional 2

Pengantar Umum 3

PENGANTAR Rumah sakit merupakan orang dalam bentuk badan hukum yang akan melakukan hubungan hukum baik dengan orang pribadi maupun badan hukum. 　 Badan hukum penyelenggara rumah sakit dapat berupa badan hukum publik bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan badan hukum privat. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum dalam bidang keperdataan yang tunduk kepada perjanjian yang disepakati antara pemberi pelayanan jasa kesehatan dengan penerima jasa kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan menjaga ketertiban masyarakat, maka pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat atau warga Negara berwenang mengatur keberadaan lembaga penyelenggara jasa pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

PENGANTAR Hidup manusia akan selalu berhadapan dengan perjanjian atau kontrak Rumah sakit sebagai “orang” dalam bentuk badan hukum akan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ-organ yang menjalankan tugas rumah sakit dan tanggung jawab tersebut juga ditanggung oleh yang mengendalikan dan menjalankan fungsi dan tugas badan hukum tersebut (badan hukum baik badan hukum kenegaraan maupun badan hukum pribadi (Pasal 1653 KUH Perdata) ) Perjanjian menjadikan para pihak yang membuat perjanjian atau yang menyetujui suatu klausula perjanjian terikat dengan aturan-aturan yang disepakati bersama (Hukum)

Dasar Hukum Penyelenggaraan RS di Indonesia Undang Permenkes UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP No. 38 Tahun 2007 ttg Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Prov, Kab/Kota (Bid. Kesehatan) Permenkes No. 512 Tahun 2007 tentang Ijin Praktik dokter UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Permenkes No. 659 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia UU No 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran 6 Peraturan Pemerintah Permenkes No. 147 tahun 2010 ttg Perizinan Rumah Sakit Permenkes No. 340 Tahun 2010 ttg Klasifikasi Rumah Sakit

Definisi Rumah Sakit �Pasal 1 angka 1, UU No. 44 Tahun 2009 ttg RS Ø Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. �Pasal 1 angka 3 UU No. 44 Tahun 2009 ttg RS �menyebutkan bahwa : Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 7

Tugas dan Fungsi RS Tugas Fungsi Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 5 UU No. 44 tahun 2009 �Pasal 4 �Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 8 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Klasifikasi RS Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS mengatur mengenaai : PENETAPAN KELAS RS (1) Setiap rumah sakit wajib mendapatkan penetapan kelas dari Menteri (2) Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya. 9 RS Umum • RS Umum Kelas A • RS Umum Kelas B • RS Umum Kelas C • RS Umum Kelas D (Psl 4 Permenkes 340/2010) RS Khusus (Psl 24 Permenkes 340/2010) • RS Khusus Kelas A • RS Khusus Kelas B • RS Khusus Kelas C

Klasifikasi RS 10 RS Umum RS Khusus Pasal 5 Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan: a. Pelayanan; b. Sumber Daya Manusia; c. Peralatan; d. Sarana dan Prasarana; dan e. Administrasi dan Manajemen. Pasal 25 ayat (1) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan: a. Pelayanan; b. Sumber Daya Manusia; c. Peralatan; d. Sarana dan Prasarana; dan e. Administrasi dan Manajemen.

Persyaratan Pendirian RS (Pasal 7 Permenkes No. 147 tahun 2010) (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, 11 bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Perijinan RS (Pasal 2 Permenkes No. 147 tahun 2010) (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit. (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap. 12

Perijinan RS (Pasal 3 Permenkes No. 147 tahun 2010) 13 (1) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit. (2) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (5) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah

KRITERIA RUMAH SAKIT INTERNASIONAL Materi: Definisi, Aturan/Dasar Hukum, Kriteria, dan Standar Rumah Sakit Internasional 14

Definisi Rumah Sakit Internasional Pasal 1 angka 2 Peraturan. Menteri Kesehatan RI Nomor 659/MENKES/PER/VIII/2009 Ø Rumah Sakit Kelas Dunia adalah rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan, standar dan kriteria serta telah disertifikasi oleh Badan Akreditasi RS bertaraf internasional yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Konsekwensi Hukum Pasal 1 angka 2: Ø Rumah Sakit yang belum memiliki akreditasi diharapkan menghapuskan istilah “INTERNASIONAL” dari nama rumah sakitnya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010. 15

Aturan Hukum ttg RS Internasional �Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia yang disahkan tanggal 14 Agustus 2009 tentang RS Kelas Dunia �Diatur mengenai penggunaan istilah INTERNASIONAL sehingga tidak sembarang rumah sakit menggunakan istilah tersebut (demi mengejar keuntungan dan prestise tanpa melihat kualitas dari rumah sakit yang bersangkutan). 16

Das Sollen vs Das Sein (ada 8 RS yang menggunakan nama “Internasional” harus segera mengganti nama RSnya) 5 (lima) RS Internasional yang sudah berganti nama 17 3 (tiga) RS yang masih belum ganti nama internasionalnya 1. RS Surabaya Internasional 1. RS Royal Progress berganti nama menjadi RS Premier Surabaya 2. RS Bintaro Internasional berganti nama menjadi RS Premier Bintaro 3. RS Mitra Internasional Jatinegara berganti nama menjadi RS Premier Jatinegara 4. RS Omni Internasional berganti nama menjadi RS Omni 5. RS Jogja Intrenasional Internasional di Sunter, Jakarta 2. RS MH. Thamrin Internasional di Salemba, Jakarta 3. RS Santosa Bandung Internasional.

Syarat RS Internasional (Pasal 3 Permenkes No. 659/2009) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 18 RS telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; Izin operasional masih berlaku; Surat penetapan kelas rumah sakit; Terakreditasi pelayanan lengkap dari Badan Akreditasi rumah sakit di Indonesia yang ditetapkan Menteri Kesehatan; Menjadi anggota asosiasi perumahsakitan (PERSI); Tidak sedang alam keadaan pailit dan/atau tergugat masalah hukum Terakreditasi dan tersertifikasi oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit yang bertaraf internasional yang diakui oleh Menteri Kesehatan.

Tata Laksana Pengajuan RS Indonesia Kelas Dunia (Pasal 10 Permenkes No. 659/2009) PERMOHONAN AKREDITASI RS INTERNASIONAL (Pemilik RS dan/atau Pimpinan RS) MELAMPIRKAN: 19 1 a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dlm Ps 3 ay (2 a – 2 f Permenkes No. 659/2009) b. Rekomendasi dari Dinkes Provinsi setempat c. Rekomendasi Asosiasi Perumahsakitan MENTERI KESEHATAN RI Cq DIRJEN YANMED 2 5 Menerbitkan REKOMENDASI Kpd RS untuk di. AKREDITASI oleh Badan Akreditasi RS bertaraf Int’l 4 REKOMENDASI Hasil Verifikasi dan/atau Pembinaan (Tim Pembina) 3 6 Penetapan sbg RS Internasiona l setelah lulus akreditasi dan sertifikasi

Tindakan Administratif (Pasal 14 Permenkes No. 659 / 2009) 1 20 Pemberian Teguran Secara Tertulis 2 Pencabutan Ijin Operasional / Penyelengga raan RS

Standar dan Kriteria RS Indonesia Kelas Dunia 21

22

Standar RS Internasional (Lamp Permenkes No. 659/2009 ttg Standar dan Kriteria RS Indonesia Kelas Dunia) 1 2 Legalit as RS 4 Visi, Misi, Tujuan dan Nilai -nilai RS Progra m RS 7 23 3 5 Sar. Pras RS Adm dan Manajem en RS Penilai an Kinerja RS 8 6 Progra m Monev RS SDM RS 9 Quality Improv ement Progra m

LEMBAGA AKREDITASI RS INTERNASIONAL 24

Rumah Sakit Internasional Atau Rumah Sakit Nasional 25 ? LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT

Apa yang dimaksud “AKREDITASI RS”? �Akreditasi rumah sakit �suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah dilakukan. Tujuan dari akreditasi rumah sakit ini adalah agar kualitas diintegrasikan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan rumah sakit (Depkes RI). 26

Akreditasi RS Internasional �Akreditasi Internasional RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan oleh Badan Akreditasi RS bertaraf internasional. �Badan Akreditasi RS bertaraf Internasional merupakan badan akreditasi RS yang bersifat independen dan bertaraf internasional telah diakui oleh pemerintah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap RS. 27

Siapa yang berhak melakukan Akreditasi RS Internasional? �Badan yang melakukan pemeriksaan akreditasi untuk rumah sakit bertaraf internasional adalah Joint Commision International. 28 1) Eka Hospital Serpong-Tangerang, Indonesia Program: Hospital First Accredited: 11 December 2010 2) RS Premier Bintaro - PT Affinity Health Indonesia Tangerang, Indonesia Program: Hospital First Accredited: 15 January 2011 3) Siloam Hospital Lippo Karawaci, Indonesia Program: Hospital First Accredited: 19 September 2007 Re-accredited: 04 September 2010 4) Santosa Hospital Bandung, West Java, Indonesia Program: Hospital First Accredited: 13 November

Tantangan Dan Peluang TANTANGAN � Saat ini belum ada Lembaga akreditasi internasional Indonesia � RS di Indonesia yang berstandar internasional, saat ini menggunakan akreditasi dari luar negeri, pembentukan lembaga ini di Indonesia, saat ini baru tahap awal. � Tidak mudah untuk menjadikan suatu RS berstandar internasional � Sebab dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Biaya mahal untuk menjadikan RS berstandar internasional butuh dana sekitar Rp 3 hingga 5 milyar, tergantung pula dari besarnya RS. � Biaya yang mahal ini karena harus mengubah 29 RS. � Pemerintah juga akan memberikan subsidi PELUANG �Aturan Hukum �? ?

Terima Kasih 30