RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 Badan Perencanaan Penelitian

RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dengan berakhirnya RPJMD 2011 -2016, maka penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2005 -2025 untuk tahapan ketiga RPJPD yaitu 2015 -2020, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional tahun 2018.

Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sisrenbangnas UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa PP No. 8 Tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara No. 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab. Banjarnegara Tahun 2005– 2025; • Perda Kab. Banjarnegara No. 15 Tahun 2010 ttg Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • •

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

CAPAIAN KINERJA Indeks Pembangunan Manusia (2015) No 1 2 3 Kabupaten/ Provinsi Banjarnegara Banyumas Purbalingga Wonosobo Kebumen Pekalongan Batang Jawa Tengah Nasional Angka Harapan Hidup (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 73, 59 73, 12 72, 81 71, 20 72, 77 74, 35 74, 42 73, 96 70, 78 11, 39 12, 57 11, 78 11, 43 12, 49 12 11, 09 12, 38 12, 55 6, 17 7, 31 6, 85 6, 11 7, 04 6, 55 6, 41 7, 03 7, 84 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang /Tahun) 7. 930 10. 104 8. 937 9. 736 8. 008 9. 208 8. 244 9. 930 10 149. 67 IPM 64, 73 69, 89 67, 03 65. 70 66, 87 67, 40 65, 46 69, 49 69, 55

CAPAIAN KINERJA DAN PERMASALAHAN � Masih tingginya angka penduduk miskin 24. 00 22. 00 20. 00 18. 00 16. 00 14. 00 12. 00 10. 00 8. 00 6. 00 20. 38 16. 21 18. 87 18. 71 14. 98 18. 37 17. 77 14. 44 13. 58 12. 36 11. 66 11. 47 10. 96 11. 22 2011 2012 2013 2014 2015 Kabupaten Banjarnegara Nasional Jawa Tengah � Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS No Indikator 1 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Satuan % Target Capaian 2015 2016 48 49 45 45 Status Capaian

CAPAIAN KINERJA DAN PERMASALAHAN � Masih tingginya angka pengangguran � Masih rendahnya investasi di Banjarnegara N Indikator o 1 Tingkat pengangguran terbuka Jumlah nilai Investasi 2 berskala nasional Satu an % Target Capaian 2015 2016 2, 02 1, 75 4, 06 5, 05 (Rp 343. 607, 360. 787, 670. 161, 261. 396, 000, 48 85 35 44 000) Status Capaian

CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN • Masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik N o Indikator 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 2 3 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Satuan % Target Capaian 2015 2016 65, 95 68, 2 55, 57 58, 83 50 50 50, 42 48, 54 14. 814 15. 154 % m 13. 766 14. 507 Status Capaian

CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN • Belum optimalnya sarana prasarana dasar seperti penyediaan rumah layak huni, air bersih dan sanitasi No Indikator 1 2 3 Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna air bersih Rasio rumah layak huni (%) Satuan % % % Target Capaian 2015 2016 48 49 45 45 80 85 78, 40 81, 51 44 51 77, 49 Status Capaian

CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN • Belum optimalnya Angka Melanjutkan Sekolah pada jenjang SMP ke SMA • Masih rendahnya APM N o 1 2 3 4 5 Indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Satuan Target 2015 2016 Capaian 2015 2016 % 95, 97 93, 63 92, 10 % 73, 06 76, 63 77, 27 % 99, 08 99, 62 93, 27 84, 66 % 90, 09 92, 93 63, 96 64, 10 48, 22 48, 99 39, 89 40, 30 % Status Capaian

CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN • Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Satuan Target Capaian No Indikator 1 Angka kematian bayi Per 1000 Kelahiran Hidup 9, 0 8, 5 13, 32 13, 16 2 Angka Kematian Ibu Per 100. 000 Kelahiran Hidup 60 60 107, 6 120, 8 2015 2016 Status Capaian

CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN • Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian • Belum optimalnya usaha pengolahan hasil pertanian No Indikator Satuan Target Capaian 2015 2016 1 Produktivitas kw/ ha padi 62, 12 62, 47 61, 19 52, 36 2 Produktivitas kw/ ha Jagung 47, 5 48, 20 51, 25 41, 41 3 Produktivitas kw/ ha Kedelai 12, 20 7, 81 11, 84 Status Capaian

ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu Strategis Prioritas Pembangunan Masih rendahnya kualitas infrastruktur, terutama jalan (2015, Kondisi baik 58, 83% atau Penguatan Infrastruktur 542, 4 km, dari target 68, 2% atau 628 km) Masih belum meratanya pembangunan Masih rendahnya cakupan pemenuhan hak dasar penduduk miskin Penanggulangan Kemiskinan Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja Masih rendahnya penanganan PMKS Masih tingginya ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat Peraturan RTRW yang belum sesuai dengan kebutuhan investasi Masih belum optimalnya infrastruktur penunjang destinasi wisata Masih rendahnya motivasi dan partisipasi anak usia sekolah Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Pemantapan Reformasi Birokrasi Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta pemantapan ketahanan pangan Pendidikan Kesehatan

EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

PDRB KABUPATEN BANJARNEGARA TH 2015 NO A B LAPANGAN USAHA Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, E Limbah dan Daur Ulang Konstruksi F Perdagangan Besar dan Eceran; G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan I Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M, N Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, O Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T, U Jasa Lainnya Produk Domestik Regional Bruto C D KATEGORI SEKTOR HB (Dalam Jutaan Rupiah) HK (Dalam Jutaan Rupiah) Primer 5. 277. 602, 61 32, 99 3. 760. 992, 41 Primer 1. 016. 613, 99 Sekunder 2. 252. 214, 04 3. 485, 30 Sekunder 6. 519, 23 0, 04 5. 982, 50 0, 05 Sekunder 1. 046. 209, 68 6, 54 826. 214, 38 6, 74 Tersier 2. 296. 077, 98 14, 35 1. 988. 600, 53 16, 22 Tersier 587. 036, 99 3, 67 525. 115, 65 4, 28 Tersier 289. 751, 49 1, 81 244. 228, 88 1, 99 Tersier 386, 31 442. 556, 99 244. 125, 39 58. 532, 28 2, 42 2, 77 1, 53 0, 37 414. 921, 46 342. 543, 42 216. 422, 44 47. 264, 41 3, 38 2, 79 1, 76 0, 39 Tersier 593. 023, 93 3, 71 456. 128, 65 3, 72 Tersier 966. 723, 02 198. 491, 67 330. 543, 19 15. 995. 894, 09 6, 04 675. 462, 44 1, 24 150. 404, 50 2, 07 281. 482, 47 100 12. 262. 427, 81 5, 51 1, 23 2, 30 100 6, 36 30, 67 703. 894, 76 5, 74 14, 08 1. 619. 236, 57 0, 02 3. 532, 34 13, 20 0, 03

§ Laju Pertumbuhan Ekonomi Banjarnegara 5, 48% (Prov 5, 4%, Nas 4, 79%) § Pertanian-Perdagangan besar dan eceran serta Reparasi mobil dan sepeda motor-industri merupakan 3 sektor dengan kontribusi terbesar. • Berkembangnya sektor sekunder dalam hal ini industri pengolahan membawa harapan baru akan kekuatan fundamental ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Dengan tumbuhnya sektor ini diharapkan output dari sektor primer akan semakin banyak diserap oleh industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk sektor primer. Selain itu industri pengolahan yang bersifat tradable (bersifat padat karya) diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

INFLASI • Laju inflasi tahun 2016 sebesar 2, 87% (Prov 2, 36% , Nas 3, 02%) • Laju inflasi tahun 2016 dan 2015 memiliki pola yang hampir sama, terutama pada kenaikan bulan Maret, Juni, Juli dan November. • Pola tersebut menunjukan bahwa kenaikan dan penurunan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu musim, kebijakan pemerintah, dan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran suatu barang

§ Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global; § Kemungkinan penerapan kebijakan administered price terutama harga energi (BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, dan LPG) dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh daerah. Secara historis, laju inflasi di daerah memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap adanya perubahan administered prices. Kondisi ini memerlukan respons koordinasi yang lebih baik di daerah untuk meminimalkan dampak lanjutan dari kemungkinan diterapkannya kebijakan ini, terutama terkait dengan pengendalian tarif angkutan dan jasa kemasyarakatan lainnya; § Masih kurang kuatnya daya saing daerah. Mengatasi hal ini, upaya untuk mendorong kenaikan daya saing daerah perlu ditempuh bersama-sama oleh para penentu kebijakan di daerah, terutama dalam hal peningkatan kapasitas infrastruktur dan penciptaan iklim investasi;

§ Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi; § Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan antara lain perbaikan dibidang regulasi, pelayanan dan penyederhanaan birokrasi; § Masih kurang optimalnya koordinasi pembangunan antarsektor, sehingga pelaksanaan pembangunan masih kurang selaras dan serasi.

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN • Optimalisasi pendapatan dari sub sektor pajak bumi bangunan, pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. • Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara lain: – Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan daerah yang sah; – Menyempurnakan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah; – Meningkatkan kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi; – Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; dan – Memperkuat peran BUMD dalam rangka peningkatan PAD.

PROYEKSI PENDAPATAN No URAIAN A PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH A Pendapatan Pajak Daerah B Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang C Dipisahkan D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2 DANA PERIMBANGAN A Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak B Dana Alokasi Umum C Dana Alokasi Khusus 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH A Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan B Pemerintah Daerah Lainnya C Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau D Pemerintah Daerah Lainnya E Dana Desa 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI 1. 881. 785. 248. 900 1. 987. 053. 559. 000 2. 022. 782. 046. 355 194. 124. 474. 100 171. 919. 606. 000 184. 813. 576. 450 39. 217. 500. 000 42. 287. 500. 000 49. 899. 250. 000 28. 167. 341. 100 29. 802. 039. 000 30. 547. 089. 975 27. 359. 570. 000 10. 017. 080. 000 99. 379. 963. 000 89. 812. 987. 000 94. 979. 884. 998 1. 339. 434. 190. 800 1. 436. 125. 746. 200 1. 450. 924. 086. 005 33. 349. 947. 000 36. 420. 493. 000 976. 642. 965. 000 1. 029. 693. 497. 000 1. 035. 241. 542. 900 370. 011. 756. 200 379. 262. 050. 105 348. 226. 584. 000 379. 771. 964. 000 387. 044. 383. 900 2. 337. 225. 000 80. 580. 056. 000 71. 579. 526. 000 5. 000 53. 721. 498. 000 29. 546. 823. 900 92. 425. 000 40. 000 50. 000 167. 884. 303. 000 214. 470. 940. 000 235. 918. 034. 000

ARAH KEBIJAKAN BELANJA Kebijakan pengalokasian belanja langsung • Mempertimbangkan kegiatan-kegiatan rutin SKPD sebagai belanja operasional • Kegiatan-kegiatan yang mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. • Memenuhi kegiatan-kegiatan yang memiliki peran strategis didalam mendukung capaian program yang menjadi visi misi Bupati Banjarnegara yang telah diselaraskan dengan program Nasional Nawacita maupun 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi program unggulan

PROYEKSI BELANJA No URAIAN B BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI 2. 252. 497. 097. 900 2. 109. 926. 425. 000 2. 015. 282. 046. 355 1. 304. 256. 400. 850 1. 360. 181. 005. 000 1. 423. 450. 557. 988 957. 370. 494. 850 979. 737. 440. 000 1. 038. 521. 686. 400 B Belanja Bunga - - - C Belanja Subsidi - - - D Belanja Hibah 50. 330. 629. 000 31. 275. 563. 000 20. 000 E Belanja Bantuan Sosial 17. 009. 000 19. 456. 000 10. 000 5. 101. 124. 000 5. 205. 375. 000 6. 844. 633. 998 270. 883. 386. 000 318. 444. 860. 000 343. 084. 237. 590 2. 500. 000 5. 000 BELANJA LANGSUNG 948. 240. 697. 050 749. 745. 420. 000 591. 831. 488. 368 Belanja Pegawai, Belanja A Barang dan Jasa, Belanja 948. 240. 697. 050 749. 745. 420. 000 591. 831. 488. 368 A Belanja Pegawai F Belanja Bagi Hasil G Belanja Bantuan Keuangan H Belanja Tidak Terduga 2 2016

PROYEKSI PEMBIAYAAN No URAIAN C PEMBIAYAAN DAERAH NETTO 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN A Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2016 APBDP 2017 APBD 2018 PROYEKSI 370. 711. 849. 000 122. 872. 866. 000 (7. 500. 000) 394. 324. 349. 000 135. 499. 471. 000 - B Pencairan Dana Cadangan - - - C Penerimaan Pinjaman Daerah - - - D Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - E Penerimaan Piutang Daerah - - - F Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah - - - 23. 612. 500. 000 12. 626. 605. 000 7. 500. 000 - - - 23. 612. 500. 000 12. 626. 605. 000 7. 500. 000 C Pembayaran Pokok Utang - - - D Pemberian Pinjaman Daerah - - - 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN A Pembentukan Dana Cadangan B Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tema RKP 2018 “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” Prioritas Nasional I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a. l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua 10. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 28. Kepastian Hukum 29. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi

Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah 2018 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari” Prioritas Provinsi • Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. • Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. • Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. • Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. • Pemanfaatan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. • Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Tema RKPD Kabupaten Banjarnegara 2018 “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Yang Sejahtera dan Berdikari” 6 (enam) Prioritas RKPD 2018: • Penguatan infrastruktur, dengan fokus pada: – Peningkatan kualitas jalan, – Peningkatan kualitas jembatan, – Peningkatan kualitas jaringan irigasi, dan – Peningkatan sarana prasarana dasar. • Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada: – Penguatan Program Keluarga Harapan, – Penyediaan rumah layak huni, – Penguatan program penciptaan lapangan kerja, dan – Perluasan akses usaha kecil menengah dan koperasi. • Pemantapan Reformasi Birokrasi, dengan fokus pada: – Peningkatan tata kelola birokrasi, dan – Penguatan progam pencegahan korupsi. • • • Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta pemantapan ketahanan pangan, dengan fokus pada: – Perbaikan iklim investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, – Revisi RTRW yang dapat menjawab permasalahan yang berkembang, – Penguatan kelompok sadar wisata, – Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta pendukungnya, – Peningkatan produksi pangan, – Penguatan program penganekaragaman pangan, dan – Peningkatan pemanfaatan pekarangan. Pendidikan, dengan fokus pada: – Perluasan cakupan infrastruktur pendidikan terutama pada jenjang sekolah menengah pertama, – Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan – Menekan angka putus sekolah. Kesehatan, dengan fokus pada: – Peningkatan kesehatan ibu dan anak, – Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, – Perluasan cakupan Program Pusat Pembinaan Terpadu, dan – Penguatan promosi kesehatan.

Sasaran Pembangunan Tahun 2018 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN Pertumbuhan Ekonomi 5, 94% 5, 9 – 6, 2% 4, 75 – 5, 25% Tingkat Kemiskinan 12, 10% 10, 40 – 9, 93% 17, 5 - 18% 4, 9% 4, 13% 4 ± 1% Laju Inflasi - 4, 5 ± 1% 4 ± 1% PDRB Per Kapita - Rp. 27, 13 juta Rp. 19 s. d. 21 juta *) Nilai Tukar Petani - 103, 27 102 s. d. 105 Tingkat Pengangguran Terbuka *) 2015 PDRB per Kapita Rp. 17, 74 juta

TAHAPAN YANG TELAH DILAKUKAN • Musrenbang Kecamatan – Jumlah Usulan = 1. 159 Titik – Besaran dana dari seluruh usulan = Rp. 583. 330. 084. 000, - • Forum OPD – Usulan diakomodir = 541 Titik • Usulan Renja OPD = Rp. 952. 608. 534. 200, (APBD, APBD Provinsi, APBN) • Ketersediaan dana Belanja Langsung = Rp. 591. 831. 488. 368, (dengan asumsi perencanaan SILPA Rp. 0, -)

TERI MA