RISTEK UNTUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA KAWASAN PERBATASAN
RISTEK UNTUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA & KAWASAN PERBATASAN (PBWNKP) Tumpak H Simanjuntak ASDEP BATAS NEGARA WILAYAH DARAT BNPP Disampaikan Pada: Workshop Dewan Riset Nasional Jakarta, 9 Desember 2014.
BIODATA 1. Nama : 2. Tempat/Tgl Lahir : 3. Pendidikan 4. Pangkat/Gol 5. Riwayat Jabatan : : Tumpak Haposan Simanjuntak (081219900162). Balige, 9 Nopember 1962. - SD Fransiskus Xaverius Padangsidimpuan Tahun 1976 - SMP Kesuma Indah Padangsidimpuan Tahun 1978. - SMA St. Thomas, Medan, Tahun 1982 - Fisip Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 1987 - Pasacasarjana Development Administration, The Australian National University, Canberra, Tahun 1996. - Program Doktor FISIP UNPAD, Tahun 2005 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) § Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri § Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri § Kasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri § Kasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri § Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Kemdagri § Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). § Asisten Deputi Pengelolaan Batas Neg Wilayah Darat.
OUTLINE PAPARAN Ø Permasalahan Umum PBWNKP: o Batas Neg Bermasalah; o Infrastruktur Dasar; o Per. UUan & Poplitik Pembangunan. Ø Aspek PBWNKP: border & frontier dari sisi kewenangan antar level Pemerintahan; Ø Dasar Hukum; Ø Arah Kebijakan Penyelesaian Masalah: o Penetapan Desain Pengelolaan; o Pengembangan Kebij Asimetris; o Akselerasi Implementasi Agenda Prioritas; Ø Pola & Potensi Pendayagunaan Ristek dlm Implementasi Agenda Prioritas PBWNKP o Penetapan & Penegasan Bts Wil Negara; o Penegakan Hukum & Keamanan; o Pelayanan Sosial Dasar; o Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi; o Penguatan Kelembagaan. Ø RKTL: Asdep Batas Negara Wialayah Darat
PERMASALAHAN UMUM BATAS WILAYAH NEG & KAWASAN PERBATASAN(PBWNKP) Ø Masih terdapat garis batas negara yang belum disepakati (OBP) pd batas RI – Malaysia, Unresolved & Unsurveyed Segments pd batas RI – RDTL, serta perapatan pilar pd batas RI – PNG); Ø Penyelesaian permasalahan garis batas negara dengan negara tetangga masih lambat; Ø Tindak lanjut hasil kesepakatan perundingan batas kurang optimal (inkonsistensi pd timeline); Ø Infrastruktur sosial dasar minim (termasuk, IT based infrastrcture), berdampak pd: pendayagunaan potensi besar kwsn perbatasan tdk optimal, keterisolasian KP, ketergantungan sebagian kebutuhan masy pd negara tetangga (kasus Lumbis Ogong, Nunukan, Kaltara dsb); Ø Ketidakharmonisan berbagai peraturan per. UUan sektoral (mis: tata ruang, kehutanan, perubungan dsb); Ø Penerapan kebijakan simetris dlm PBWNKP: kewilayahan, kewenangan, program, dan anggaran PBWNKP. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
ASPEK UTAMA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEG & KAWASAN PERBATASAN (PBWNKP) ASPEK BTS (border) KEWENANGAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat): - Penetapan & Penegasan Bts Wilneg; - Penegakan Hukum & Kam (Bid CIQS) - Bidang lainnya (berdasarkan prinsip eksternalitas, efektifitas & efisiensi) ASPEK KWSAN (frontier) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) brdsrkan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi (PEMB. KWSAN PRBATASAN) (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: inf pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Contoh: inf kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan PILIHAN/OPTIONAL DIDUKUNG OLH PENDAYAGUNAAN RISTEK Asdep Batas Negara Wialayah Darat
DASAR HUKUM 1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. UU No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3. UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional 2005 -2025); 4. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 6. UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 7. UU No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2010 -2014); 8. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 10. Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar; 11. Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
ARAH KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAH PBWNKP Asdep Batas Negara Wialayah Darat
PENETAPAN DESAIN PENGELOLAAN GRAND DESIGN RENC. INDUK RENC. AKSI LOKPRI Asdep Batas Negara Wialayah Darat PERATURAN BNPP (2010 – 2025) PERATURAN BNPP (5 Tahunan) PERATURAN BNPP (RKP Tahunan) Ditetapkan dgn Kriteria
Penjelasan Desain Pengelolaan NO 1. KEBIJ KETERANGAN Desain Besar (Grand Ø Komplemen RPJP 2010 – 2025, memuat: Arah Design) PBWNKP Kebijakan, &Strategi); Ø Amanat pasal 14 & 15 UU 43/2008: pembentukan & tugas pokok BNPP; Ø Substansi Arah Kebij (7 RE): Reorientasi Arah Kebij (from inward looking to Outward Looking), Reposisi Peran Strategis KP (dr halaman belakang menjadi beranda dpn), Rekonsolidasi Daya Dukung (tata ulang & optimalisasi daya dukung utk percepatan penyelesaian batas wilayah negara & pemb KP), Reformulasi Basis Pemikiran & Pengaturan Pengelolaan KP (kembangkan POAC terpadu), Restrukturisasi Kewenangan (dari Ad Hoc ke permanen), Revitalisasi Jaringan Kerjasama (internasional & nasional), Reformasi Tata Laksana (penerapan prinsip Good Governance). Asdep Batas Negara Wialayah Darat
Penjelasan Desain Pengelolaan (lanjutan) NO 2. KEBIJ Rencana Induk KETERANGAN Ø Amanat Pasal 5 (1) & (2) Perpres 12 Thn 2010 Ttg BNPP; Ø Komplemen RPJM; Ø Ditetapkan 5 tahunan, memuat: agenda & lokasi prioritas (lokpri), kriteria lokpri, dan Kelembagaan Pengelolaan; Ø Agenda Prioritas: penetepan & penegasan batas neg, penegakan hukum & keamanan, pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan; Ø Kriteria Penetapan Lokpri: (1) Kecamatan yang berbatasan langsung dgn Neg tetangga di wilayah darat/tlh ada aktivitas lintas bts; (2) kec yg difungsikan sbg PKSN); (3) Kec lokasi PPKT & PPKT; (4) Kec yang sdh ada exit-entry point berdasarkan BCA; (5) Pertimbangan khusus. Secara keseluruhan terdapat 187 Lokpri di 38 WKP, dan 12 CWA Asdep Batas Negara Wialayah Darat
Penjelasan Desain Pengelolaan (lanjutan. . . ) NO 3. KEBIJ Rencana Aksi Asdep Batas Negara Wialayah Darat KETERANGAN Ø Amanat Pasal 5 (1) & (2) Perpres 12 Thn 2010; Ø Komplemen RKP; Ø Ditetapkan Setiap Tahun Sbg Penjabaran Rencana Induk; Ø Substansi pokok: program prioritas & lokus (area and focus based), kegiatan dan institusi pengelola, mekanisme koordinasi, mekanisme monev (terpadu), dan mekanisme pengawasan;
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ASIMETRIS NO 1. CTH KEBIJ ARAH KEBIJ & SUBSTANSI POKOK UU 23 thn 2014 ttg Ø Penegasan Lokus KP: Pemerintahan Daerah Ayat (1) Kawasan perbatasan negara adalah (Bab XVI pasal 361 & Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan 362 ttg Kawasan langsung dengan negara lain; Perbatasan Negara: Ø Penegasan Wewenang & Tgjwb Mutlak Pem dlm PBWNKP: Ayat (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai wilayah negara; Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Ø Ayat (7). . . Asdep Batas Negara Wialayah Darat
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ASIMETRIS NO CTH KEBIJ ARAH KEBIJ & SUBSTANSI POKOK UU 23 thn 2014 ttg Ø Penegasan Kewajiban & Wewenangan Pem dlm Pemerintahan Daerah pembangunan & penataan kelembagaan daerah: (Bab XVI pasal 361 & Ayat (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan 362 ttg Kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan Perbatasan Negara: kawasan perbatasan d; negara tetangga; Ø Pasal 362: (1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. 2. Ranperpres Tata Ruang KP Asdep Batas Negara Wialayah Darat Menyusun tata ruang KP utk optimalisasi peran strategis KP
AKSELERASI AGENDA PRIORITAS NO ASPEK ARAH KEBIJAKAN 1. Batas Wilneg (Penegasan Batas) Ø Akselerasi Penyelesaian Segmen Batas Wilneg Bermasalah; Ø Optimalisasi implementasi kesepakatan bilateral dlm penegasan batas wilneg; Ø Penataan Kelembagaan & Kapasitas Diplomasi; 2. Penegakan Hukum & Keamanan di KP Ø Pengembangan PLBN Terpadu (Integrated CIQS) sesuai standard internasional; Ø Optimalisasi Penegakan Hukum; Ø Pengembangan Prinsip Mutualisme Dlm Kerangka Kerjasama Regional (MEA, BIMP-EAGA dsb); 3. Pelayanan Sosial Dasar Ø Membuka keterisolasian KP; Ø Mengembangkan program berbasis kebutuhan lokal dgn menyelaraskan dgn program nasional di KP; Ø Mengembangkan infrastruktur sosial ekonomi: pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masy; Ø Meningkatkan IPM KP. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
AKSELERASI AGENDA PRIORITAS (lanjutan. . . ) NO ASPEK ARAH KEBIJAKAN 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi KP Ø Pengembangan Program Berbasis Potensi Lokal; Ø Pengembangan Potensi Prioritas Dengan Dampak Ekonomis Luas Berbasis Keberlanjutan & Partisipasi Masyarakat; Ø Penataan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Lokal. 5. Penguatan Kelembagaan Ø Pengembangan Konsep, Metoda & Instrumen KISS Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Monev PBWNKP Berbasis Gugus Tugas Pengelolaan KP; Ø Penataan Organisasi Pengelola KP di Pusat dan Daerah; Ø Pengembangan Pola Pikir Berbasis Peran Strategis KSN Dalam PBWNKP. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
POLA & POTENSI PEMANFAATAN RISTEK DLM IMPLEMENTASI AGENDA PRIORITAS PBWNKP
KONDISI EXISTING PENGGUNAAN IPTEK NO AGENDA PRIORITAS INSTRUMEN 1. GNSS (Global Navigation Satellite Survey) untuk Tim Teknis Penegasan Batas RI- Malaysia; 2. Unmanned Aerial Vehicle (UAV); 3. Citra Satelit Resolusi Tinggi; Cat: pelaku utama BIG dan Dittopad TNI (anggota BNPP). 1. Penegasan Batas WIneg 2. Penegakan Hukum & Ø Pendekatan CIQS di PLBN; Keamanan di KP Ø Patroli Pamtas; 3. Pelayanan Sosial Dasar Ø Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Manual (forum pusat & forum pusat – daerah); Ø Mapping Rencana Kebutuhan Infrastruktur Berdasarkan Konsep Kebij Tata Ruang KP; 4. Pertumbuhan Ekonomi Kwsn Belum ada informasi spesifik ttg Iptek yg digunakan. 5. Penguatan Kelembagaan Masih sebatas koordinasi. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
POTENSI PEMANFAATAN RISTEK DALAM PBWNKP NO AGENDA PRIORITAS INSTRUMEN 1. Penegasan Batas WIneg Ø GPS Pilar Batas: utk memastikan posisi pilar batas negara sesuai dengan titik koordinatnya. Kelemahan: kemungkinan high cost & efektifitas tergantung medannya; 2. Penegakan Hukum & Keamanan di KP Ø Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi; Ø Drone & Pemanfaatan Iptek Lainnya; 3. Pelayanan Sosial Dasar Ø Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (utk identifikasi potensi SDA (darat & luat); Ø Pemanfaatan Iptek Lainnya; 4. Pertumbuhan Ekonomi Kwsn Ø Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (utk identifikasi potensi SDA (darat & laut); Ø Pemanfaatan Iptek Lainnya; 5. Penguatan Kelembagaan Ø Pengembangan Kapasitas Aparatur Daerah Dlm Pemanfaatan GPS & Peta Kawasan; Ø Pengembangan Kerja Sama Pendayagunaan Ristek & Iptek Dlm PBWNKP Asdep Batas Negara Wialayah Darat
CTH: INFO PILAR BATAS RI - MALAYSIA HASIL PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS NO TAHUN SASARAN JARAK JML PILAR 1 1975 -2001 SEKTOR BARAT 1624 Km 15. 542 2 1975 -1995 SEKTOR TIMUR 395 Km 4. 769 P. SEBATIK HASIL PENGUKURAN INGGRIS-BELANDA TH. 1914 : 18 PILAR DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH PILAR BATAS : 1. PERTEMUAN TEKNIK KE-26 (IMT-26) 2. PERTEMUAN TEKNIK KE-33 (MIT-33) Sumber: Dittopad TNI Asdep Batas Negara Wialayah Darat
CTH PILAR BATAS (RI – MALAYSIA) YG PERLU PENGAWASAN Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D v Panjang Batas RI – MALAYSIA : 2. 004 km dan jumlah patok / pilar batas : 19. 328 buah TYPE & JUMLAH PILAR YG MEMERLUKAN TEKNOLOGI PENGAWASANbuah
RINCIAN TYPE & JUMLAH PILAR BTS RI - MALAYSIA TELAH MENANAM PILAR BATAS SEBANYAK 20. 329 BUAH. TUGU BATASTERDIRI DARI 4 TYPE: q TYPE A : 7 BUAH, JARAK ANTAR TUGU BATAS 300 KM TYPE B q TYPE B : 46 BUAH, JARAK ANTAR TUGU BATAS 50 KM q TYPE C : 542 BUAH JARAK ANTAR TUGU BATAS 5 KM TYPE A TYPE C Asdep Batas Negara Wialayah Darat TYPE D q TYPE D : 19. 716 BUAH JARAK ANTAR TUGU BATAS 25 – 100 M ATAU 200 M q TUGU SEBATIK : 18 BUAH
RENCANA TINDAK LANJUT Ø Mengembangkan kerjasama Multi Pelaku dlm pemanfaatan Ristek; Ø Melakukan Mapping/Identifikasi Rencana Kebutuhan Ristek Kontekstual Dalam PBWNKP (tata ruang, perencanaan, monev); Ø Menerapkan TTG Sesuai Potensi Kawasan Perbatasan. Asdep Batas Negara Wialayah Darat
SEKIAN & TERIMA KASIH Keep Fighting For The Better Border Region
- Slides: 23