RISIKO PELAPORAN KEUANGAN Bagi Akuntan Publik dan Manajemen
RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi III Fasilitator: Marisi P. Purba, S. E. , Ak, M. H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi di Bandung)
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Kode Etik Profesi AP: 140. 1 Prinsip-prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan, b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Kode Etik Profesi AP: 140. 7 Di bawah ini merupakan situasi-situasi yang mungkin mengharuskan praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat: a. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja………….
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX GENERALIS Pasal 170 KUHAP: 1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. ” Pasal 322 KUHP: 1. Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 600, 2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu. ”
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 68 UU PM: Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut : a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 35 UU KUP: 1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan, atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disidik, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. 2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasikan, untuk keperluan pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak, kewajiban merahasikan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasikan ditiadakan atas perintah dari tertulis dari Menteri Keuangan”
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 41 A UU KUP: Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-Undang ini wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta).
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Bukti hukum: 1. Direct evidence 2. Circummtantial evidence, 3. Substitute evidence, 4. Testimonial evidence, 5. Real evidence, 6. Demonstrative evidence, 7. Documentary evidence Direct evidence, Seseorang dengan mata kepala sendiri melihat seorang rampok menembak kasir hingga tewas dengan senjata api. Circumtantial evidence, Seseorang mendengar bunyi tembakan, kemudian berlari ke arah tembakan tersebut dan menemukan seorang kasir telah tewas dan seorang rampok memegang senjata. Didasarkan pada pengetahuan atau observasi Didasarkan pada kesimpulan semata
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Substitute evidence, Bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi secara langsung atau tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum Testimonial evidence, Terdiri dari 3, yaitu factual testimony, opinion testimony dan expert opinion. Real evidence Objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Demonstrative evidence Bukti yang digunakan menjelaskan fakta-fakta di depan penyidik, misalnya rekonstruksi. Documentary evidence Bukti yang meliputi tulisan tangan, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Agreed Upon Procedure (SA Seksi 622) Laporan khusus (SA Seksi 623) Akuntan Publik Laporan konsultasi Alat bukti petunjuk Testimonial evidence Documentary evidence
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat 1 KUHAP: (1) Alat bukti yang sah ialah: a. b. c. d. e. Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa Urutan berdasarkan tingkat kekuatan bukti
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik bukan penyidik atau penyelidik! Akuntan Publik Pasal 1 KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 KUHAP: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik bukan penyidik atau penyelidik! Pasal 1 KUHAP: Akuntan Publik Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik adalah ahli. “Deskundige” Orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Akuntan Publik “Experienced, trained by experience or practice, skilled, skillful”. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi ahli adalah netral dan tidak memihak.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik adalah ahli Pasal 1 KUHAP: Akuntan Publik Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Pasal 1 KUHAP: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam penyidikan Pasal 7 ayat 1 KUHAP: Penyidik • Menerima pengaduan, • Melakukan tindakan pertama • Melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, • Mengambil sidik jari, • Memanggil saksi (termasuk akuntan sebagai ahli), • Menghentikan penyidikan, • Dan lain-lain yang merupakan wewenangnya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam penyidikan Pasal 120 ayat 1 KUHAP: Penyidik Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal 120 ayat 2 KUHAP: Ah. Ii tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 180 ayat 1 KUHAP: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 184 ayat 1 KUHAP: Hakim (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 185 ayat 1 KUHAP: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 2 KUHAP: Hakim Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bagaimana dengan penunjukan 2 AP oleh pihak-pihak yang bertikai?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 187 ayat 1 KUHAP: Hakim Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: ……… c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 188 ayat 1 KUHAP: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat 2 KUHAP: Hakim Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari; a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 188 ayat 3 KUHAP: Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hakim Pasal 229 ayat 1 KUHAP: Saksi atau ahli yang te. Iah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Documentary evidence, 1. Keaslian dokumen, 2. Isi dokumen, 3. Apakah dokumen dilaksanakan sesuai dengan isinya. Kasus Sisminbakun: Romli Atmasasmita didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Access Fee antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM dengan Dirjen AHU Depkeh & HAM tertanggal 25 Juli 2001. Romli menolak bukti berupa foto copy surat perjanjian tersebut dengan alasan tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, tidak ada saksi yang mendukung bukti tersebut dan berkali-kali diminta, namun dokumen asli tidak pernah diserahkan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Norma = Kesepakatan Norma Akuntansi = Kesepakatan Terkait Kaidah Yang Diguna kan Dalam Penyusunan dan Penyajian L/K Kesepakatan Siapa
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan: 1. 2. 3. 4. 5. UUD 1945 UU/Peraturan Pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Di luar ini tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Bola Masuk Gawang = Goal!!! Kesepakatan masyarakat dunia dan dianggap sebagai suatu aturan yang diterima umum (Generally Accepted Rules) SAK = kaidah yang berlaku umum
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Due process? SAK = Generally Accepted Principles? Diterima oleh siapa? Masyarakat yang mana? Element van Dwang? Legitimasi Lembaga yang Mengeluarkan?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Due process? Good Legislation? D S A K Discussion paper? Exposure draft? Public hearing? Round table meeting? Pengesahan?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Element van Dwang? Enforcement? D S A K Pasal 69 ayat 3 UU PT Pasal 69 ayat 1 UU PM
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Legitimasi Lembaga yang Mengeluarkan? Legitimate? D S A K Penjelasan Pasal 69 ayat 3 UU PT? ? (Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah) Penjelasan Pasal 69 ayat 1 UU PM? ? (IAI dan BAPEPAM-LK)
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Komponen PABU: Tingkat 3 Landasan Operasional atau Landasan Praktik Tingkat 2 Tingkat 1 Praktik Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat Buletin Teknis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Landasan Konseptual Sumber: SA Seksi 411 Peraturan Pemerintah untuk Industri Buku Teks/Ajar, Artikel dan Pendapat Ahli Pedoman atau Praktik Akuntansi Industri Simpulan Riset Akuntansi Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Lex superiori derogat legi inferiori √ Lex posteriori derogat legi priori √ Lex spesialis derogat legi generalis √ Undang-Undang Tidak Belaku Surut X Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat X Asas Welvaarstaat X
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM No. Norma Akuntansi Norma Hukum 1. Fokus pelaporan transaksi bisnis Fokus setiap permasalan hukum adalah entitas bisnis, yang belum badan hukum yang dapat berupa warga tentu berupa badan hukum yang negara Indonesia, warga negara asing berdiri sendiri, tetapi dapat juga ataupun badan usaha tetap. merupakan divisi bisnis yang tidak berbadan hukum. 2. Dalam norma pencatatan akuntansi, dilakukan setiap Dalam norma hukum, semua transaksi dengan dipandang dari sisi terjadi tidaknya memperhatikan asas substance over suatu form. peristiwa hukum yang menyangkut transaksi yang memiliki nilai ekonomi.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM No. Norma Akuntansi Norma Hukum 3. Dalam norma akuntansi, suatu entitas Dalam norma hukum, suatu perusahaan bisnis diasumsikan memiliki basis dianggap going concern atau berakhir apabila syarat memiliki berakhirnya badan hukum perusahaan kemampuan menjaga kelangsungan tersebut telah terpenuhi. hidupnya. Suatu perusahaan yang tidak lagi memiliki aktivitas operasional dan keuangan dianggap sudah tidak lagi memiliki keberadaan. 4. Sebagian besar aturan-aturan yang Dalam norma hukum tidak dikenal asas ada di dalam SAK diberlakukan retroaktif atau asas pemberlakuan surut secara retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan. untuk menghasilkan informasi yang memiliki daya banding pada laporan keuangan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM No. Norma Akuntansi 5. Norma akuntansi menggunakan basis Norma hukum bersifat absolut, tidak materialitas. Norma Hukum Suatu transaksi mengenal batasan materialitas seperti dilaporkan pada laporan keuangan yang ada di dalam norma akuntansi. sepanjang memenuhi batasan materialitas tergantung besarnya aset perusahaan. Salah saji Rp 1 juta dapat diabaikan apabila aktiva perusahaan berjumlah Rp 1 triliun.
Questions?
- Slides: 37