RISIKO AKTIVA RIIL INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL Resista

  • Slides: 17
Download presentation
RISIKO AKTIVA RIIL INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 1

RISIKO AKTIVA RIIL INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 1

Pengantar Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 2

Pengantar Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 2

Rencana Kerja Kebijakan nasional � Rencana Kerja pemerintah pada intinya adalah memuat arah kebijaksanaan

Rencana Kerja Kebijakan nasional � Rencana Kerja pemerintah pada intinya adalah memuat arah kebijaksanaan nasional satu tahun yang merupakan komitmen/ janji pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan, mengacu pada tiga agenda pembangunan Kepastian pelaksanaan pembangunan Berkesinambungan Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 3

�Tiga agenda pembangunan, yaitu: ◦ Menciptakan Indonesia yang aman damai ◦ Menciptakan Indonesia yang

�Tiga agenda pembangunan, yaitu: ◦ Menciptakan Indonesia yang aman damai ◦ Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis ◦ Meningkatkan kesejahteraan rakyat Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 4

Skala Prioritas Pembangunan � Urutan skala prioritas pembangunan ◦ ◦ ◦ Penanggulangan kemiskinan Peningkatan

Skala Prioritas Pembangunan � Urutan skala prioritas pembangunan ◦ ◦ ◦ Penanggulangan kemiskinan Peningkatan ksesempatan kerja, investasi dan impor Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik ◦ Mitigasi dan penanggulangan bencana ◦ Percepatan pembangunan infrastruktur ◦ Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 5

APBN Pemerintah (Menkeu) menyusun RAPBN DPR mengesahka n UU APBN Resista Vikaliana, S. Si.

APBN Pemerintah (Menkeu) menyusun RAPBN DPR mengesahka n UU APBN Resista Vikaliana, S. Si. MM Pelaksanaan APBN oleh seluruh tingkatan pemerintaha n 5/17/2013 6

Manajemen Risiko pada Organisasi Pemerintahan RISIKO FISKAL RISIKO INFRASTRUKTUR Resista Vikaliana, S. Si. MM

Manajemen Risiko pada Organisasi Pemerintahan RISIKO FISKAL RISIKO INFRASTRUKTUR Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 7

�Tiga agenda pembangunan, yaitu: ◦ Menciptakan Indonesia yang aman damai ◦ Menciptakan Indonesia yang

�Tiga agenda pembangunan, yaitu: ◦ Menciptakan Indonesia yang aman damai ◦ Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis ◦ Meningkatkan kesejahteraan rakyat RENCANA � RISIKO TIDAK PERNAH JADI KENYATAAN � Tercapai tapi terlambat dari jadual � Kualitas di bawah standar � Biaya boros � Gagal sama sekali RISIKO Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 8

INPUT PROCESS (interaksi dan sistem terbuka) OUTPUT (tujuan) � Dalam mencapai tujuan “masyarakat adil

INPUT PROCESS (interaksi dan sistem terbuka) OUTPUT (tujuan) � Dalam mencapai tujuan “masyarakat adil makmur yang berkelimpahan material dan spiritual” � RI wajib melaksanakan manajemen risiko � Minimal bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 9

Risiko Fiskal �Angka pada APBN setiap tahun adalah rencana (target) yang ingin direalisasi risiko

Risiko Fiskal �Angka pada APBN setiap tahun adalah rencana (target) yang ingin direalisasi risiko realisasi item pendapatan dan belanja yang direncanakan menyimpang dari yang diharapkan Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 10

� Untuk minimalkan risiko fiskal, setiap organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab: ◦ Menghasilkan dana

� Untuk minimalkan risiko fiskal, setiap organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab: ◦ Menghasilkan dana (penerimaan pajak, maupun non pajak) perlu menerapkan manajemen risiko ◦ Belanja negara (rutin dan pembangunan), pemerintah pusat maupun daerah ◦ Asumsi-asumsi yang digunakan dalah penyusunan APBN juga dihadapkan risiko asumsi makro harus bijak Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 11

� Kasus 1: � Dirjen Pajak RI bertanggung jawab menerima Rp 50, 5 triliun.

� Kasus 1: � Dirjen Pajak RI bertanggung jawab menerima Rp 50, 5 triliun. � Untuk memastikan target penerimaan itu tercapai, organisasi harus melaksanakan manajemen risiko penerimaan pemerintah dalam negeri melalui pajak Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 12

� Kasus 2 � Untuk mencapai tujuan utama pembangunan, pemerintah harus mendanai infrastruktur. �

� Kasus 2 � Untuk mencapai tujuan utama pembangunan, pemerintah harus mendanai infrastruktur. � Proyek infrastruktur harus dikelola manajemen risikonya supaya selesai tepat waktu, hasil sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 13

Risiko Infrastruktur � Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur � Isinya

Risiko Infrastruktur � Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur � Isinya menyangkut transaksi proyek pembangunan infrastruktur � Isu kebijakan, rencana tindak, keluaran, waktu penyelesaian dan penanggung jawab � Contoh matriks Paket Kebijakan Infrastruktur 2006 (Depkeu mengelola risiko pembangunan proyek infrastruktur 2006) Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 14

Pengadaan Infrastruktur � Opsi dan tujuan � Strategi � Kriteria keputusan � Prosedur pengambilan

Pengadaan Infrastruktur � Opsi dan tujuan � Strategi � Kriteria keputusan � Prosedur pengambilan keputusan � Pemantauan terhadap utang proyek � External advice Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 15

Sumber � Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi, Hinsa Siahaan, PT Elex Media Komputindo,

Sumber � Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi, Hinsa Siahaan, PT Elex Media Komputindo, 2009 Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 16

Diskusi kasus � Pada artikel yang pertama www. djkn. depkeu. go. id buat kesimpulan

Diskusi kasus � Pada artikel yang pertama www. djkn. depkeu. go. id buat kesimpulan tentang artikel tersebut dalam perspektif manajemen risiko � Pada artikel kedua (Republika, 17 Mei 2013), kaitkan rencana pemotongan anggaran oleh pemerintahan dengan penerapan manajemen risiko di birokrasi! Resista Vikaliana, S. Si. MM 5/17/2013 17