REVIU DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

REVIU DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PELABUHAN LAUT BITUNG Oleh : dr. Benget Saragih, M. Epid Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kementerian Kesehatan RI Reviu Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Laut Bitung, 28 Mei 2019 1

PENGERTIAN PERENCANAAN KONTINJENSI DIDEFINISIKAN SEBAGAI : “Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi” Prinsip-Prinsip Perencanaan Kontinjensi : 1. Proses penyusunan bersama 2. Merupakan rencana penanggulangan KKM/bencana non alam untuk jenis ancaman tunggal (single hazard) atau collateral/ikutan. 3. Rencana kontinjensi didasarkan pada skenario. 4. Skenario dan tujuan yang disetujui bersama 5. Dilakukan secara terbuka (tidak ada yg ditutupi) 6. Menetapkan peran dan tugas setiap sektor 7. Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama. 8. Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat dengan mengaktivasi rencana kontinjensi dengan penyesuaian data-data riil lapangan.

PROSES PENYUSUNAN RENKON Penilaian Bahaya Penentuan Kejadian Kaji Ulang Pengembangan Skenario Simulasi/ Gladi Penetapan Kebijakan dan Strategi Perkiraan Kebutuhan Kesenjangan Ketersediaan Sumber Daya RTL Formalisasi KEDARURATAN KESMAS Aktivasi Diagram alur penyusunan rencana kontinjensi

1. Penilaian Bahaya • Identifikasi berbagai jenis KKM • Pembobotan potensi masalah Tabel Penilaian Bahaya No Jenis ancaman KKM P R 1 Virus H 5 N 1 2 Virus Ebola 3 Meningitis 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… P : Probabilitas/kemungkinan terjadinya KKM. R : Dampak (risiko kematian/kesakitan/kerugian ekonomi, dll) yang mungkin terjadi. Keterangan: Skala Probabilitas: 5 : Pasti (hampir dipastikan terjadi 80 – 99, 99 %) 4 : kemungkinan besar terjadi ( 60 – 79, 9 % ). 3 : kemungkinan terjadi (40 – 59, 9%) 2 : kemungkinan kecil untuk terjadi (20 – 39, 9 %). 1 : kemungkinannya sangat kecil terjadi (dibawah 20 %). Skala Risiko: 5 : Sangat parah (attack rate sangat tinggi, tingkat kematian sangat tinggi, potensi Isolasi terhadap negara tinggi, dll) 4 : Parah (attack rate tinggi, tingkat kematian tinggi, potensi isolasi wilayah tinggi, dll) 3 : Sedang (. . . . ) 2 : Ringan (. . . . ) 1 : Sangat ringan (. . . . ) Setalah langkah tersebut, hasil penilaian dapat dituangkan dalam Matrik Skala Bahaya untuk mengidentifikasi ancaman KKM yang beresiko tinggi

MATRIKS SKALA BAHAYA

2. Penentuan Kejadian KKM • Jika tdpt 2 (dua) atau lebih potensi ancaman/bahaya KKM yang menempati kolom ”warna merah” (paling urgen/dominan atau berisiko tinggi) yaitu yang berada di 6 (enam) kotak sebelah atas-kanan, maka penentuan/penilaian potensi resiko KKM Kesepakatan bersama • Bilamana potensi ancaman salah satu atau lebih jenis KKM sudah nyata langsung ditetapkan, tanpa perlu menggunakan langkah penilaian bahaya

3. Pengembangan Skenario • Merancang skenario yang mengasumsikan terjadinya kasus KKM di wilayah Indonesia, dengan menguraikan masuknya potensi masalah KKM di Indonesia, jumlah kasus, “population at risk”, upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan, dll. • Terdiri dari berbagai skenario (bila belum pernah ada kasus KKM tersebut di Indonesia, bila ditemukan kasus import, atau terdapat kausus indigenous), termasuk skenario simulasi.

4. Penetapan Kebijakan dan Strategi • Kebijakan : Memberikan arahan/pedoman bagi sektor atau unit kerja terkait untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan penanggulangan, sekaligus memberikan platform yang dibutuhkan bagi perencanaan kontinjensi Contoh Kebijakan antara lain : – Memperkuat upaya pencegahan dan penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia melalui peringatan dini dan respon cepat – Penetapan tugas dan tanggung jawab penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat • Strategi : Bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan, dilaksanakan oleh masing-masing sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugasnya. Contoh strategi antara lain : – Penguatan kapasitas peringatan dini dan respon cepat – Membentuk dan mengaktifasi Posko

5. Perencanaan Sektoral Uraian Kegiatan Sektor No Pelaku/ Instansi Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keteran gan Pengelompokan kegiatan sektor dapat diatur : a. Manajemen dan koordinasi, terdiri dari berbagai sub kegiatan b. Kegiatan pencegahan, terdiri dari berbagai sub kegiatan c. Kegiatan penanggulangan, terdari berbagai sub kegiatan d. Kegiatan pemulihan, terdiri dari berbagai sub kegiatan Tabel perhitungan kebutuhan sumberdaya sektor. . . Dinas/KKP. . No Jenis kebutuhan Standar Jlh Population Jlh kebutuhan at risk Ketersediaan Kurang Harga Kebutuhan biaya Jumlah

6. Sinkronisasi dalam Renkon • Hasil dituangkan dan perlu disepakati bersama dalam satu naskah utama yaitu naskah Rencana Kontijensi menghadapi situasi KKM • Kegiatan sinkronisasi sebaiknya dilakukan melalui rapat koordinasi atau pertemuan bersama oleh unit kerja/sektor yang terkait. Materi bahasan dalam rapat koordinasi antara lain berupa: – Informasi kesiapan masing-masing unit kerja/sektor untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat – Informasi kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan sumberdaya – Kesiapan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan – Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan komitmen untuk melaksanakan rencana kontijensi • Langkah selanjutnya menyusun seluruhnya menjadi dokumen rencana kontinjensi

Sistematika Rencana Kontinjensi I. III. IV. V. PENDAHULUAN a. Situasi KKM b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup d. Pengertian-pengertian GAMBARAN UMUM a. Bahaya/ancaman KKM b. Kerentanan c. Kapasitas d. Skenario atau asumsi dan pertimbangan KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KERJA/LEMBAGA KEGIATAN UTAMA PENANGGULANGAN, antara lain memuat: a. Manajemen dan koordinasi b. Tim Respon Cepat c. Public Awareness and Community Engagement d. Pencegahan dan penanggulangan e. Manajemen kasus dan pengamanan kematian f. Surveilans Epidemiologi g. Dll VI. RENCANA OPERASI (termasuk mekanisme penggerakan) VII. SUMBERDAYA VIII. PENUTUP Daftar kontak unit kerja/lembaga

7. Formalisasi • Rencana kontijensi yang telah disusun bersama perlu disahkan atau ditandatangani oleh: – Administrator Bandara/Syahbandar Pelabuhan Laut sebagai bagian dari bentuk kesiapsiagaan wilayah bandara atau pelabuhan untuk menghadapi situasi kedaruratan, atau oleh – Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bagian dari bentuk kesiapsiagaan wilayah provinsi/kabupaten/kota untuk menghadapi kemungkinan kejadian kedaruratan atau bencana Siap untuk dilaksanakan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah dilengkapi dengan informasi yang dilaksanakan bilamana situasi kedaruratan benar-benar terjadi.

Uji Renkon • Tujuan – Untuk mengevaluasi efektivitas dari suatu rencana kontinjensi • Mekanisme komunikasi dan koordinasi • Kesiapan SDM • Ketersediaan sarana prasarana • Jenis uji – Table top exercise – Drill – Simulasi/Gladi

GLADI/SIMULASI • Dalam rangka menguji ketepatan rencana kontijensi yang telah disusun, perlu dilakukan dalam bentuk gladi atau simulasi; – Gladi tabel top exercise (TTX)/posko/satuan kerja • Biasanya dilakukan oleh para pimpinan/ perwakilan unit kerja • Diperlukan untuk memperbaiki koordinasi oleh sektor/unit kerja – Gladi lapang • biasanya dilakukan oleh semua tingkatan (pimpinan dan petugas teknis) dari setiap unit kerja/sektor • untuk menguji kemampuan koordinasi dan teknis pelaksanaan penanggulangan di lapangan

2. Pemutakhiran Data – Kegiatan dalam rangka rencana tindak lanjut disusun dalam tatanan matrik yang memuat pentahapan dan pelaku unit kerja/sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan – Inventarisasi dan pemeliharaan terhadap sumberdaya, sarana dan prasarana (ketersediaan dan kesiapan untuk penggerakan) yang dilakukan secara berkala – Pertemuan koordinasi berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-asumsi dampak kedaruratan kesehatan masyarakat serta proyeksi kebutuhan sumberdaya – Menyusun SOP teknis untuk panduan teknis operasional yang akan digunakan dalam pelaksanaan penanggulangan bilamana rencana kontijensi yang telah disusun diaktivasi untuk penanggulangan kedaruratan – Memantau potensi kejadian melalui sistem kewaspadaan dini yang biasanya dikoordinasikan melalui Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops), baik di Kementerian Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan maupun di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

3. Peralihan Situasi Pada situasi tidak terjadi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat : • Apabila waktu kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang diperkirakan telah terlampaui (misalnya WHO sudah menyatakan tidak ada potensi ancaman kedaruratan) pelaksanaan rencana kontinjensi dapat diberlakukan atau diperpanjang untuk periode/kurun waktu tertentu berikutnya • Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi kedaruratan rencana kontijensi dapat di deaktivasi (dinyatakan tidak berlaku) dengan pertimbangan bahwa potensi kedaruratan kesehatan masyarakat tidak lagi menjadi ancaman. Rencana kontijensi yang telah di deaktivasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (aktivasi) bilamana diperlukan.

REVIU RENCANA KONTINJENSI : u. Sejauh mana pemahaman masing-masing pihak (LP/LS) terkait Rencana Kontijensi yang ada? u. Sejauh mana kesiapan masing-masing Institusi ? • Ketersediaan Sumber Daya ( SDM, Sarana Logistik, Pembiayaan, dll) • Mekanisme Operasional? Prasarana, u. Update Data & Informasi Living Document HASIL REVIU DITINDAK LANJUTI

Terima Kasih 18