REVISI II PETA INDIKATIF ALOKASI KAWASAN HUTAN UNTUK

REVISI II PETA INDIKATIF ALOKASI KAWASAN HUTAN UNTUK PENYEDIAAN SUMBER TORA DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN HOTEL SALAK THE HERITAGE Bogor, 6 S/D 8 JUNI 2018

KAWASAN HUTAN INDONESIA HPK 10, 62% 12, 81 juta Ha HP 24, 24% 29, 25 juta Ha HPT 22, 21% 26, 79 juta Ha HL 24, 60 % 29, 68 juta Ha KSA/KPA 22, 74% 27, 43 juta Ha 0 20 Million Hectares Kawasan Hutan: 63% dari luas wilayah daratan Total Kawasan Hutan seluas 120, 65 juta ha (daratan) 40 2

KAWASAN HUTAN DAN PENUTUPAN LAHAN 27, 43 juta Ha 29, 68 juta Ha 29, 25 juta Ha 26, 79 juta Ha 12, 81 juta Ha 3

PERSENTASE LUAS KAWASAN HUTAN TERHADAP DARATAN Total Indonesia 4

NAWACITA RPJMN 20152019 • • Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4, 1 juta ha) Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12, 7 juta ha. REFORMA AGRARIA PERHUTANAN SOSIAL TORA 01 1 A LEGALISASI ASET (4, 5 Juta Ha) 1 B Sertifikasi Tanah Rakyat (PRONA/PTSL) (3, 9 Juta Ha) Tanah Transmigrasi Belum Bersertipikat (0, 6 Juta Ha) 02 2 A REDISTRIBUSI ASET (4, 5 Juta Ha) 2 B Ex-HGU dan Tanah Terlantar (0, 4 Juta Ha) Pelepasan Kawasan Hutan (4. 1 Juta Ha) 03 LEGALITAS AKSES Pemberian Akses Pengusahaan Hutan dalam periode tertentu (12. 7 Juta Ha) 5

Tujuan TORA dari Kawasan Hutan 1. Memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan 4, 1 juta ha 2. Menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan

ARAHAN LOKASI TORA 4, 8 juta ha (SK Men. LHK No. 180 tahun 2017) NO KRITERIA LUAS (Ha) 1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 2 Hutan Produksi yang dapat Di. Konversi (HPK) tidak produktif 3 Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru 4 Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip 514. 909 5 Permukiman, fasos dan fasum 439. 116 6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat 379. 227 7 Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat JUMLAH (*) merupakan 20 % dari luas yang tergambar pada Peta 437. 937 (*) 2. 169. 960 65. 363 847. 038 4. 853. 549

DASAR REVISI II TORA (SK MENLHK NOMOR 3154/2018) AMAR KEENAM KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK. 180/Men. LHK/Setjen/Kum. 1/4/2017 Huruf a Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali. Huruf b Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Huruf c Penetapan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a. n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PERTIMBANGAN REVISI II TORA (SK MENLHK NOMOR 3154/2018)) Penyusunan Revisi II Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA memperhatikan: a. Penyesuaian peta terhadap 1. Kawasan Hutan 2. Hasil tata batas kawasan hutan 3. Peta RBI b. Hasil penafsiran citra resolusi tinggi c. Usulan para Pihak d. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI e. Perkembangan kegiatan dalam kawasan hutan

HASIL PENELAAHAN REVISI II TORA (SK MENLHK NOMOR 3154/2018) a. Tidak dimasukkan dalam peta indikatif, dengan mempertimbangkan: 1. Perkembangan penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan a) Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebelum terbitnya SK. 180/Men. LHK/Setjen/KUM. 1/4/2017. b) Permohonan penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2012 yang diubah dengan PP Nomor 104 Tahun 2015 (Keterlanjuran). c) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip perubahan peruntukan kawasan hutan.

HASIL PENELAAHAN REVISI II TORA (SK MENLHK NOMOR 3154/2018) 2. Perkembangan penyelesaian perizinan penggunaan kawasan hutan a) Izin pinjam pakai kawasan hutan b) Izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan c) Lahan kompensasi 3. Izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kriteria 2 dan 3. 4. Penunjukan / penetapan KHDTK. 5. Areal rehabilitasi DAS. 6. Hasil penafsiran citra resolusi tinggi a) Berhutan produktif b) Terindikasi korporasi (perkebunan, pertambangan, dll) 7. Rekomendasi BPK RI untuk areal yang tidak sesuai kriteria TORA.

HASIL PENELAAHAN REVISI II TORA (SK MENLHK NOMOR 3154/2018) b. Dimasukkan dalam peta indikatif, apabila: 1. Pelepasan kawasan hutan (untuk kriteria alokasi 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan) 2. Usulan para pihak yang sesuai dengan kriteria TORA. 3. Hasil penafsiran citra resolusi tinggi a) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif b) Permukiman, fasum dan fasos c) Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat d) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat

PERUBAHAN LUAS PETA INDIKATIF TORA No Kriteria 1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 2 Hutan Produksi yang dapat Di. Konversi (HPK) tidak produktif SK. 180 SK. 6979 (Revisi 1) SK. 3154 (Revisi 2) 437. 937 719. 636 417. 485 2. 169. 960 1. 587. 421 1. 834. 539 65. 363 71. 027 67. 028 514. 909 516. 533 502. 382 439. 116 588. 786 642. 835 366. 504 5 Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Permukiman, fasos dan fasum 6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat 379. 227 358. 928 7 Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat 847. 038 1. 015. 467 1. 118. 965 4. 853. 550 4. 857. 798 4. 949. 737 3 4 Jumlah 13

REALISASI TORA s. d. Mei 2018 NO KRITERIA LUAS SK 3154 (Ha) (Revisi 2) 1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk 417. 485 (*) Perkebunan 2 Hutan Produksi yang dapat Di. Konversi (HPK) berhutan tidak produktif 3 Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru 366. 504 4 Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasum yang sudah mendapat persetujuan prinsip 502. 382 5 Permukiman, fasos dan fasum 642. 835 6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat 7 Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat JUMLAH 1. 834. 539 1. 118. 965 LUAS REALISASI (Ha) s. d. 2016 s. d. Juli 2017 s. d. Feb 2018 s. d. Mei 2018 341. 731 375. 123 387. 994 422. 667 50. 708 100. 048 264. 578, 31 324. 292 290. 579 **) 707. 390 750. 123 778. 620 977. 824, 31 41. 367 67. 028 4. 949. 737 (*) merupakan 20 % dari luas yang tergambar pada Peta **) pada kriteria 5, 6 dan 7 terdapat revisi realisasi berdasarkan hasil audit BPK RI di Provinsi Riau dan hasil tata batas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum selesai. 14

RENCANA AKSI KEGIATAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK TORA No 2018 Kegiatan Jan A. Kegiatan Inver 1 Persiapan Pelaksanaan Inver 2 3 a. Sosialisasi di Kabupaten b. Penyiapan pengelola administrasi dan regu pelaksana Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan a. Persetujuan Hasil Inver dan perintah tata batas b. Pelaksanaan Penataan Batas c. Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan B. Kegiatan Non Inver 1 Sosialisasi 2 Penelitian Terpadu 3 Pencadangan 4 Tata batas dan penetapan batas 5 Permohonan pelepasan 6 Penerbitan keputusan pelepasan Feb Mar April Mei Juni 2019 Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des

TERIMA KASIH T O R A

Pola Penyelesaian Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Pasal 7 s/d Pasal 13) sebelu m Penunj ukan. Ka wasan Hutan Perubahan Batas* Kawasan Hutan Provinsi ≤ 30% Hutan Konservasi Hutan Lindung Pemukiman, Fasum Fasos Hutan Produksi Pemukiman, Fasum/sos Hutan Lindung Pemukiman, Fasum/sos Lahan Garapan Hutan Produksi *Perubahan Batas: Pengeluaran Bidang Tanah dalam Kawasan Hutan ** Harus berada dalam sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan Pemukiman, Fasum/sos Lahan Garapan Resettlement TMKH Perhut Sosial HHBK Kriteria Permukiman Lahan Garapan Hutan Konservasi Kawasan Hutan Provinsi > 30% Kriteria HL Kriteria Non HL Lahan Garapan PPTKH Setelah Penunj ukan. Ka wasan Hutan Resettlement Kriteria Permukiman : HL Kriteria Permukiman : Non HL > 20 tahun < 20 tahun Kriteria Permukiman > 20 tahun < 20 tahun TMKH Resettlement Perhutanan Sosial Resettlement Perubahan Batas** Perhutanan Sosial 17

Mekanisme Penyediaan Tora Bersumber dari HPK Tidak Produktif TIM PAKAR KLHK PETA INDIKATIF TORA HPK TIDAK PRODUKTIF HUTAN PRODUKSI TETAP ATR/ BPN KLHK PENYUSUNAN PERMEN NSPK TIMD U TIDAK SESUAI TAPIS AN KRITE RIA SESUAI SK PENCADANG AN TORA DARI HPK TIDAK PRODUKTIF[ TATA BATAS PENCADANG AN TORA DARI HPK TIDAK PRODUKTIF SK PENETAPAN PENCADANGAN TORA DARI HPK TIDAK PRODUKTIF Tidak PEMDA (PROV/KAB/KOTA) PERMOHONAN PELEPASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LOKASI TERMOHON Verifik asi MASYARAKAT Ya Persyaratan Program dan Rencana Teknis Permohonan TIM PAKAR APL PENERBITAN SERTIFIKAT