REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBAPPENAS AGENDA PELAKSANAAN

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011

OUTLINE 1. AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 2. PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP 3. ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III) 4. KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI 5. PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI 6. ISU STRATEGIS PER PROVINSI: • • KUALITAS PERTUMBUHAN DAN APBD SEKTOR UNGGULAN 7. CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: NTT 8. HARAPAN DALAM DISKUSI 2

I AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 3

PENDAHULUAN 1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 ditujukan untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada; 2. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia didorong melalui 3 Klaster Program Pro-Rakyat dengan Klaster Ke-4 dan 6 Program Baru. Selain itu, juga memasukkan new iniciatives, direktif presiden serta rencana pengembangan koridor ekonomi untuk meningkatkan keterkaitan domestik. 3. Rencana Kerja Pemerintah 2012 akan disusun melalui format pelaksanaan musrenbang yang baru dengan memperhatikan isu strategis daerah serta harapan akan peran aktif Gubernur (Pemerintah Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4

FORMAT BUKU I, II, dan III RKP 2012 Buku II BAB I PENDAHULUAN q KONDISI UMUM BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL q PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN q STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN LAMPIRAN Matriks Kegiatan Prioritas Nasional *) Khusus untuk bab 1, pada bagian pengarusutamaan mencantumkan matriks implementasi pengarustamaan dalam program dan kegiatan K/L. Sedangkan bagian lintas bidang mengikuti format sebagaimana bab lainnya. Buku III BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010 -2014 Untuk Bab II – VIII dalam Buku III RKP, terdiri atas : 1. Kondisi untuk masing Wilayah saat ini 2. Arah kebijakan pengembangan wilayah pulau 3. Tujuan dan sasaran 4. Strategi pengembangan wilayah pulau 5. Matriks program dan kegiatan wilayah pulau

PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKP 2012 27 Des 2010 – 1 Jan 2011 Telaah Buku I, II III RPJMN 2012 -2014 dalam tahun 2012 1 10 Mar Temu Konsultasi Triwulanan i 2011 Pra Rakernis/ Ratek K/L Raker Bappenas Tema RKP 2012 Penyusunan Ranc Awal RKP 2012 Sidkab dan Finalisasi Ranc RKP 2012 Forum Konsultasi Publik 15 Mar 2 -28 Feb Penyusunan Awal UPPD 1 -23 Januari 30 Mar-11 Apr 13 -15 Apr Penyusunan Ranc Final UP-PD 2012 Persandingan UPPD – Renja K/L 5 Penyusunan Ranc Final Renja K/L 2012 30 Mar-11 Apr Pra Musrenbangnas 18 -26 Apr 6 Musrenbang Nasional RKP 2012 27 -28 Apr 7 Pasca Musrenbang Nasional 3 Mei Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L 16 -25 Mar 2 4 3 30 Mar-11 Apr Musrenbang Provinsi Ratek/Rakernis K/L 30 Mar-11 Apr Sidkab Rancangan Akhir RKP 2012 5 Mei Penetapan RKP 2012 6 Mei Rakorbangpus RKP 2012 28 Mar Trilateral Meeting 30 Mar-11 Apr

II PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP 7

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 • PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PENTING MENCERMINKAN KINERJA NASIONAL • LOKASI DAN DAMPAK LANGSUNG PEMBANGUNAN ADALAH DI DAERAH • MAKA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH AKAN BERDAMPAK PULA PADA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL • PERLU IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL 8

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS PULAU RPJMN 2010 -2014 BUKU III) Proses Awal KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012 APA SEBABNYA? BAGAIMANA MENGATASINYA? BERAPA, SIAPA, DI MANA? Teridentifikasi permasalahan Teridentifikasi Intervensi Teridentifikasi kegiatan, penanggungjawab, lokasi 9

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 PROVINSI A PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 PRIORITAS 4 ISU STRATEGIS PER PULAU RPJMN 2010 – 2014 BUKU III PRIORITAS 5 ISU STRATEGIS 2 PRIORITAS 6 PRIORITAS 7 PRIORITAS 8 PRIORITAS 9 ISU STRATEGIS 3 ISU STRATEGIS 4 PRIORITAS 10 PRIORITAS 11 PROGRAM DAN KEGIATAN ISU STRATEGIS 1 RKP 2012 3 PRIORITAS LAINNYA 10

RKP 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL DAN DAERAH) RKPD 2012 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TEPAT SASARAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH 11

III ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III) 12

Isu Strategis Umum Semua Pulau: Buku III RPJMN 2010 -2014 1. 2. 3. 4. 5. Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kemiskinan Wilayah. Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Permasalahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Wilayah Otonomi Khusus. Kualitas dan Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Intra Regional Connectivity. Degradasi Lingkungan Hidup termasuk keragaman hayati dan Mitigasi Bencana

1. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal 2. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah 3. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil ISU STRATEGIS WILAYAH: BUKU III RPJMN 2010 -2014 1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 2. Kesenjangan intrawilayah Kalimantan 3. Pembangunan kawasan perbatasan 1. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali 2. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa. Bali 3. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional 4. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian 5. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional 6. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan 1. Interkonektivitas domestik intrawilayah. 2. Kapasitas energi listrik. 3. Revitalisasi modal sosial. 4. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terpencil. 1. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa. 1. Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana 2. Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS 3. Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal 4. Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan 1. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. 2. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. 3. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

IV KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI 15

KUALITAS PERTUMBUHAN: Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan II I 1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Bisa disebabkan karena penggerak pertumbuhan bukan dari sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. III IV 16

KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran II I IV 1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Job 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job 1. Bisa disebabkan karena banyak suplai tenaga kerja dari luar. 2. Bisa disebabkan sektor utama penggerak utama pertumbuhan bukan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 3. Bisa disebabkan sektor penggerak pertumbuhan kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. 17

KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM II I 1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Bisa disebabkan karena sektor penggerak pertumbuhan mendorong konsumsi dan bukan investasi sosial dasar III IV 18

KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan II I 1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor Mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada rakyat miskin. III IV 19

KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran II I 1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran pada program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran (meningkatkan lapangan kerja formal). III IV 20

KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Peningkatan IPM II I 1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Human Dev 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Human Dev Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada pelayanan sosial dasar. III IV 21

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2010 40 36. 8 35 25 20. 98 20 15 NASIONAL 13, 33 10 5 3. 48 0 DKI Jakarta Bali Babel Banten Kepri Jambi Riau Sumbar Jawa Barat Sumut Jawa Timur Sumsel Jawa Tengah Dl Yogyakarta Bengkulu Lampung NAD Kalsel Kalteng Kaltim Kalbar Sulut Malut Sulsel Sulbar Sultra Sulteng NTB NTT Gorontalo Maluku Papua Barat Papua Wilayah Papua dan Prov. Maluku memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 30 % • Sebagian besar provinsi di KTI memiliki tingkat kemiskinan di atas rata -rata nasional KAWASAN BARAT INDONESIA KAWASAN TIMUR INDONESIA

IPM Menurut Provinsi, Tahun 2008 IPM Antarprovinsi Tahun 2008 80 77. 03 75. 16 IPM • Sebagian besar provinsi di KTI memiliki IPM di bawah IPM nasional 75 70 IPM Nasional 71, 7 69. 70 64. 00 65 60 Banten Lampung Jawa Timur NAD Bali Jawa Barat Jawa Tengah Jambi Sumsel Bengkulu Babel Sumbar Sumut Kepri Dl Yogyakarta Riau DKI Jakarta Papua NTB NTT Papua Barat Kalbar Malut Sulbar Kalsel Sultra Gorontalo Sulteng Sulsel Maluku Kalteng Kaltim Sulut IPM terendah berada di Provinsi Papua dan NTB KAWASAN BARAT INDONESIA KAWASAN TIMUR INDONESIA

Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi, Tahun 2008 77 UHH terendah berada di Provinsi NTB dan Kalimantan Selatan. 73. 11 72 67 UHH NASIONAL 69, 0 64. 60 61. 50 62 57 Banten Jawa Barat NAD Kep, Banbel Jambi Sumbar Lampung Jawa Timur Sumsel Bengkulu Kepri Bali Riau Jawa Tengah DKI Jakarta DI Yogyakarta NTB Kalsel Maluku Utara Sulteng Gorontalo Kalbar NTT Maluku Sultra Sulbar Papua Barat Papua Sulsel Kaltim Kalteng Sulut • Sebagian besar Umur Harapan Hidup provinsi -provinsi di KTI masih berada di bawah UHH nasional. UHH Provinsi Tahun 2008 UHH Nasional Tahun 2008 72. 01 KAWASAN BARAT INDONESIA KAWASAN TIMUR INDONESIA

Indeks Pendidikan Menurut Provinsi, Tahun 2008 Indeks Pendidikan Prov. • Sebagian besar Indeks Pendidikan provinsi di KTI masih berada di bawah Indeks Pendidikan nasional. 95 Indeks Pendidikan Nas. 89. 8 90 85. 8 85 80 75 73. 7 70 64. 8 65 60 Keterangan: Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) +1/3 (indeks RLS); (Standar UNDP, NHDR) Jawa Timur Jawa Tengah Bali Lampung DIY Kep, Banbel Jawa Barat Jambi Bengkulu Sumsel Banten Sumbar NAD Sumsel Kepri Riau DKI Jakarta Papua NTB NTT Sulbar Sulsel Kalbar Sultra Papua Barat Gorontalo Kalsel Sulteng Maluku Utara Kalteng Kaltim Maluku Sulut Indeks Pendidikan terendah berada di Provinsi Papua dan NTB KAWASAN BARAT INDONESIA KAWASAN TIMUR INDONESIA

Indeks Daya Beli Menurut Provinsi, Tahun 2008 Indeks Daya Beli Prov. 70 Wilayah Papua Barat dan Maluku Utara memiliki tingkat daya beli terendah Indeks Daya Beli Nas. 65 IDB. Nas. 62, 0 60 55 50 NAD Lampung Sumsel Banten Bengkulu DKI Jakarta Bali Jawa Barat Jambi Sumsel Sumbar Jawa Tengah Kep, Banbel Jawa Timur Kepri Riau DI Yogyakarta Papua Barat Maluku Utara Papua NTT Maluku Sultra Gorontalo Sulteng Kalbar Sulut Kalteng Sulsel Kalsel NTB Kaltim • Sebagian besar Indeks Daya Beli provinsi di KTI berada di bawah rata-rata nasional KAWASAN BARAT INDONESIA KAWASAN TIMUR INDONESIA

PDRB PERKAPITA (ADHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 120 • Wilayah KTI secara umum memiliki PDRB perkapita yang rendah 80 Thousands Wilayah Kalimantan Timur memiliki PDRB Perkapita Migas Tertinggi 100 PDRB Perkapita Dengan Migas PDRB Perkapita Tanpa Migas 60 40 20 0 Bengkulu Jawa Tengah Lampung Dl Yogyakarta Jambi Sumsel NAD Banten Jawa Barat Bali Sumbar Sumut Jawa Timur Babel Riau Kepri DKI Jakarta Malut Maluku NTT Gorontalo Sulbar NTB Sultra Sulsel Sulteng Kalbar Papua Barat Sulut Kalsel Kalteng Papua Kaltim PDRB perkapita Wilayah Maluku, Prov NTT, dan Gorontalo terendah di KTI, maupun Nasional KBI KTI

• Sebagian besar persentase daerah tertinggal berada di provinsi-provinsi di wilayah KTI. • Persentase tertinggi terdapat di Sulawesi Barat (100%), NTT (95%), Papua (93%) 60 20 10 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua PERSENTASE DAERAH TERTINGGAL DI SETIAP PROVINSI 100 95 80 70 70 % 50 30 29 18 29 14 8 KAWASAN BARAT INDONESIA 100 91 25 13 15 21 20 93 90 71 75 52 47 73 78 KASAWAN TIMUR INDONESIA 73 60 50 42 40 17 7

V PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI 29

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan Q 1 • Mengapa pertumbuhan tidak berkualitas? Q 2 • Apakah karena sektor yang dikembangkan selama ini kurang bermanfaat bagi rakyat? (tidak pro-poor, pro-job, pro-growth, prosocial investment) analisis sektor unggulan Q 3 • Sektor apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan? analisis sektor unggulan Q 3 • Sarana – Prasarana apa saja yang harus disiapkan agar sektor pertumbuhan tersebut dapat optimal? (transportasi, energi, dst)? analisis keterkaitan wilayah 30

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Belanja Daerah Q 1 • Mengapa pertumbuhan APBD tidak berkualitas? Q 2 • Apakah selama ini belanja di daerah tidak secara langsung bermanfaat bagi rakyat? Analisis keuangan daerah Q 3 • Apakah selama ini alokasi belanja di daerah kurang tepat sasaran? (salah lokasi) analisis keuangan daerah Q 3 • Apakah ada permasalahan birokrasi dan pelayanan publik yang tidak memadai? Analisis kinerja birokrasi 31

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Pencapaian Target RPJMN 2010 – 2014 (Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM) Q 1 • Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan perekonomian lainnya seperti inflasi? Analisis inflasi di daerah Q 3 • Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan konflik, rawan bencana, dst) Q 3 • Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan permasalahan? Q 4 • Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst) • Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas pertumbuhan dan belanja pemerintah). 32

VI ISU STRATEGIS PROVINSI : KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS APBD (DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN IPM) 33

ISU STRATEGIS PROVINSI: NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO. PROVIN SI 1 NTB Pertumbuhan Rendah, Pro. Poor Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job 2 NTT Pertumbuhan Rendah, Pro. Poor 3 Maluku 4 5 TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGUR AN TERHADAP IPM KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINA N TERHADAP PENGANGGUR AN TERHADAP IPM Pertumbuhan Rendah, Pro. Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro -Poor Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Rendah , Pro. Human Dev Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Pro. Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro -Poor Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Rendah , Pro. Human Dev Pertumbuhan Rendah, Pro. Poor Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Pro -Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Tinggi , Kurang Pro -Human Dev Malut Pertumbuhan Rendah, Pro. Poor Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Pro -Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Tinggi , Kurang Pro -Human Dev 34 Papua Pertumbuhan Pendapatan Pendapata

ISU STRATEGIS PROVINSI: SULAWESI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO. PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGUR AN KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP IPM TERHADAP KEMISKIN AN TERHADAP PENGANGGUR AN TERHADAP IPM 7 Sulut Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Pendapata n Daerah Tinggi , Kurang Pro -Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Tinggi , Kurang Pro -Human Dev 8 Sulteng Pertumbuhan Tinggi , Pro. Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi , Pro. Human Dev Pendapata n Daerah Tinggi , Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapata n Daerah Tinggi , Pro. Human Dev 9 Sulsel Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job Pertumbuhan Tinggi , Pro. Human Dev Pendapata n Daerah Rendah, Kurang Pro -Poor Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job Pendapata n Daerah Rendah , Pro. Human Dev 10 Sultra Pertumbuhan Tinggi , Pro. Poor Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Pendapata n Daerah Tinggi , Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job Pendapata n Daerah Tinggi , Kurang Pro -Human Dev 35 Gorontalo

ISU STRATEGIS PROVINSI : SEKTOR UNGGULAN* * Sektor Utama Menurut Nilai Tambah : Sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (2008) Sektor Basis : Sektor spesialisasi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient lebih besar dari satu (pada sektor tradable) Sektor Pendorong Pertumbuhan : Sektor dengan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB provinsi (rata-rata 2004 -2008) Sektor Utama Menurut Penyerapan Tenaga Kerja : Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (rata-rata 2005 -2009) 36

WILAYAH NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Nusa Tenggara Barat Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Pertambangan Bukan Migas, Penggalian, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Pengangkutan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Nusa Tenggara Timur Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum, Perdagangan Peternakan, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan Pemerintahan Umum, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Jasa-jasa, Industri Maluku Perdagangan, Perikanan, Pemerintahan Umum Perikanan, Perkebunan, Kehutanan Perdagangan, Pengangkutan, Pemerintahan Umum Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Maluku Utara Perdagangan, Perkebunan, Industri Bukan Migas Perkebunan, Perikanan, Kehutanan Perdagangan, Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Papua Barat Industri Migas, Pertambangan Migas, Perdagangan Kehutanan, Perikanan, Industri Migas Konstruksi, Pemerintahan Umum, Perdagangan Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Papua Pertambangan Bukan Migas, Konstruksi, Tanaman Bahan Makanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Perikanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Air Bersih Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran

WILAYAH SULAWESI PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Sulawesi Utara Konstruksi, Perdagangan, Pemerintahan Umum Penggalian, Perikanan, Perkebunan Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Tengah Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perkebunan, Kehutanan, Perikanan Perkebunan, Perdagangan, Pemerintahan Umum Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Selatan Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan, Industri Bukan Migas Perikanan, Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Perkebunan, Pemerintahan Umum Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Tenggara Perdagangan, Pemerintahan Umum, Perikanan, Peternakan, Perkebunan Perdagangan, Perikanan, Industri Bukan Migas Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Gorontalo Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perikanan, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Pengangkutan Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Sulawesi Barat Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum Perkebunan, Perikanan, Tanaman Bahan Makanan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa

VII CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: Nusa Tenggara Timur 39

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN NTT II I Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA MANGGARAI BARAT Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor SUMBA BARAT KUPANG MANGGARAI Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor NGADA III IV Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor ROTE NDAO KOTA KUPANG 40

ANALISIS KUALITAS KEUANGAN DAERAH NTT II I Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro. Human Dev TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR FLORES TIMUR ROTE NDAO Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev SUMBA BARAT KUPANG NGADA Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev MANGGARAI III IV Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN LEMBATA SIKKA ENDE MANGGARAI BARAT KOTA KUPANG 41

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Trend Positif 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2005 -2008 cenderung fluktuatif, Namun memiliki trend potensi ekonomi yang tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3, 5 – 5, 2 persen. 2. Namun, potensi ini masih berada dibawah kisaran target pertumbuhan ekonomi Prov. Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMN 20102014. 3. Perlu pengembangan sektor pengerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 20102014 42

Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menunjukkan Kinerja Yang Cukup Baik 1. Perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2005 -2009 cenderung menurun. 2. Berdasarkan data Maret 2010, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada posisi 23, 03 persen. 3. Tren penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data 2005 -2009) masih berada di atas kisaran target kemiskinan dalam RPJMN 2010 -2014. 4. Untuk itu, perlu dilakukan Kebijakan yang pro poor, khususnya di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 43

Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Berada Diatas Kisaran Target RPJMN 2010 -2014 1. Perkembangan tingkat pengangguran selama periode 2005 -2010 cenderung menurun. 2. Berdasarkan data Februari 2010, tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara berada di level 3, 49 persen meningkat dari tahun sebelumnya. 3. Tren penurunan pengangguran sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data 2006 -2009) berada di bawah kisaran target pengangguran dalam RPJMN 2010 -2014. 4. Namun demikian, tetap perlu dilakukan kebijakan yang pro job, khususnya di Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. 44

ISU STRATEGIS 1: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS • • • Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan tren perbaikan kualitas pertumbuhan. Namun laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama 20042009 4, 8%, sementara nasional 5, 5%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode 2004 -2008 PDRB, Kemiskinan, dan Pengangguran (Indeks, 2004=100) 130 120 110 100 Indeks • 90 80 70 60 50 2004 2005 2006 PDRB/kapita Pengangguran 2007 2008 2009 Kemiskinan 45

ISU STRATEGIS 2: KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA • • • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk tertinggal secara nasional, khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Tingkat pengangguran jauh lebih rendah dari tingkat nasional, namun tingkat kemiskinan jauh di atas tingkat nasional. Demikian juga pangsa pekerja informal. Hal ini menunjukkan rendahnya kesempatan pekerjaan yang berkualitas. 69, 4% angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) tidak memiliki ijasah SMP. NTT NASIONAL RANKING DARI 33 PROVINSI Usia Harapan Hidup (th) 67 69 25 Angka Melek Huruf (%) 87. 66 92. 19 27 Rata-Rata Lama Sekolah (th) 6. 55 7. 52 32 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp Ribu) 599. 93 628. 33 30 IPM 66. 15 71. 17 31 KOMPONEN IPM PENGANGGURAN TERBUKA 2009 (%) PEKERJA INFORMAL 2009 (%) KEMISKINAN 2009 (%) NTT 2. 8 83. 3 23. 3 NASIONAL 8. 1 62. 1 14. 2 46

ISU STRATEGIS 3: KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PERINGKAT KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KELEMBAGAAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA RANKING PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KESELURUHAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA Kupang 3 dari 59 kota Lembata 16 dari 169 kab Ende 114 dari 169 kab Ende 41 dari 169 kab Lembata 126 dari 169 kab Manggarai 55 dari 169 kab Timor Tengah Sel. 133 dari 169 kab Timor Tengah Selatan 59 dari 169 kab Sika 150 dari 169 kab Sumba Barat 87 dari 169 kab Ngada 151 dari 169 kab Ngada 90 dari 169 kab Timor Tengah Utara 152 dari 169 kab Timur Tengah Utara 93 dari 169 kab Manggarai 157 dari 169 kab Sika 109 dari 169 kab Sumba Barat 168 dari 169 kab • • Kupang RANKING 45 dari 59 kota Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Kerjasama antardaerah dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan distribusi barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan yang memicu ekonomi biaya tinggi. 47

ISU STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH • Sektor unggulan masih sektor primer • Peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. • Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil. SEKTOR (tradable) SKOR LQ 2005 2006 2007 2008 Tanaman Bahan Makanan 3. 04 3. 20 3. 00 3. 21 Tanaman Perkebunan 1. 32 1. 25 1. 24 1. 28 Peternakan 5. 86 5. 65 5. 90 5. 93 Kehutanan 0. 23 0. 25 0. 23 Perikanan 2. 07 2. 12 2. 31 2. 22 Pertambangan Minyak & Gas Bumi 0. 00 Pertamabangan Bukan Migas 0. 00 Penggalian 2. 07 1. 67 1. 84 1. 80 Industri Migas 0. 00 Industri Bukan Migas 0. 08

ISU STRATEGIS 5: RENDAHNYA INTERKONEKTIVITAS DOMESTIK INTRA & ANTARPULAU Termasuk salah satu dari delapan provinsi kepulauan, terdiri dari 1192 pulau (711 belum bernama) Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB hanya 0, 8%, ASDP (penyeberangan) hanya 0, 1%. Sangat bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor. • • • KONDISI JALAN NASIONAL di NTT (Des 2008) PANJANG (Km) PRASARANA TRANSPORTASI (Podes 2005) PANJANG (%) TINGKAT KETERSEDIAAN (Persen) Darat Baik 568. 0 94. 5 44. 6 Air Sedang 465. 7 0. 8 36. 6 Darat dan air Rusak 239. 3 Total 4. 8 18. 8 1, 273. 0 Dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun 100. 0 JALAN NEGARA JALAN PROVINSI 81. 9 JALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) 2003 19. 6 26. 7 11. 1 19. 9 62. 4 45. 2 2004 9. 4 81. 1 9. 4 62. 4 45. 2 2005 9. 4 24. 7 81. 1 75. 0 79. 9 13. 2 2006 9. 4 24. 7 81. 1 75. 0 62. 4 45. 2 TAHUN Sumber: Statistik Perhubungan

KONDISI PRASARANA JALAN NTT JALAN NEGARA JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) 2003 19. 6 26. 7 11. 1 19. 9 62. 4 45. 2 2004 9. 4 81. 1 9. 4 62. 4 45. 2 2005 9. 4 24. 7 81. 1 75. 0 79. 9 13. 2 2006 9. 4 24. 7 81. 1 75. 0 62. 4 45. 2 TAHUN Sumber: Statistik Perhubungan

ISU STRATEGIS 6: PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 51

• Kawasan perbatasan di NTT yang diprioritaskan dalam RPJMN 20102014 meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao. • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diprioritaskan adalah Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu).

ISU STRATEGIS 7: DEGRADASI LINGKUNGAN HIDUP • Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. • Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis akan meningkatkan daya tahan lingkungan. • Perlu pengembangan ekonomi perdesaan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan alternatif pertanian dan penggalian tradisional. NTT LUAS (Km 2) Lahan kritis 4. 390. 370 Total wilayah 4. 613. 787 Persentase lahan kritis 95% Tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Pulau 52, 7%* Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, 2006/2007 Badan Pertanahan Nasional 2007 53

HARAPAN DALAM DISKUSI: 1 2 3 • ANALISA MASING-MASING PROVINSI TERKAIT ISU STRATEGIS KHUSUSNYA TERKAIT KINERJA PEMBANGUNAN: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KEUANGAN DAERAH • FOKUS ISU STRATEGIS DIPAPARKAN DALAM KONTEKS PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN: KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN IPM • PROVINSI DAPAT MENGEMUKAKAN ISU STRATEGIS YANG DI LUAR FOKUS DI ATAS JIKA MERUPAKAN ISU SPESIFIK WILAYAH (PERBATASAN, KEPULAUAN, BENCANA, KONFLIK, KETAHANAN PANGAN, DST) 54

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 55