Repositioning Lembaga Surta Hidrografi Repositioning Lembaga Surta Hidrografi
Repositioning Lembaga Surta Hidrografi
Repositioning Lembaga Surta Hidrografi 1. PENDAHULUAN 2. Without hydrography: 3. Hydrography MEMBANTU : 4. inadequate hydrography means: 5. what is the cost of: 6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA 7. What’s is in a name? 8. Perlu TAMBAHAN nama “Angkatan Laut” ? Resiko 9. Standar utama dari IHO 10. Pelaksanaan TUPOKSI 11. Dinas Hidro-Oseanografi
Repositioning Lembaga Surta Hidrografi 12. Mariners’ Obligations 13. National/Governmental Obligations 14. SOLAS Chapter 5 regulations 9 and 4 15. SOLAS V/9, SOLAS V/4 16. Other. National/Governmental Obligations 17. UNCLOS 1982 18. Meeting Governmental Obligations 19. Kemajuan IPTEK i 20. Hidrografi di negara Sahabat 21. Semboyan Dishidros Angkatan Laut 22. KESIMPULAN
1. PENDAHULUAN Definisi Hydrography Hidrografi adalah cabang ilmu terapan yang berkaitan dengan pengukuran deskripsi dari fitur fisik samudera, laut, pesisir, danau dan sungai, serta prediksi perubahan dari waktu ke waktu, dengan tujuan utama keselamatan navigasi dan mendukung semua kegiatan laut lainnya, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan dan pertahanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan.
1. PENDAHULUAN n n Hidrografi memberikan latar belakang mendasar untuk hampir segala sesuatu yang terjadi di, pada atau di bawah laut
2. Without hydrography: n n n n �no ship sails safely �no port is built �no coastal infrastructure is developed �no marine environmental plan is implemented �no coast or island is defended �no marine rescue is attempted �no inundation model is developed �no maritime boundary is delimited or enforced
2. Tanpa hidrografi: n n n n tidak ada kapal berlayar dengan aman tidak ada pelabuhan dibangun tidak ada pembangunan infrastruktur tidak ada pesisir dikembangkan tidak ada rencana lingkungan laut diimplementasikan tidak ada pantai atau pulau dipertahankan Tidak ada penyelamatan kecelakaan di laut tidak ada model kenaikan pasut dikembangkan
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak ada kapal berlayar
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak ada pembangunan pelabuhan
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak ada infrastruktur lepas pantai dikembangkan
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak ada rencana lingkungan diimplementasikan
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak ada pantai dipertahankan, tidak ada pulau yang dilindungi
2. … without hydrography - - Tidak ada penyelamatan kecelakaan di laut
2. … Tanpa hidrografi- - Tidak dapat menentukan batas wilayah maritim
3. Hydrography MEMBANTU : Keselamatan navigasi n Perlindungan lingkungan laut n Pembangunan infrastruktur nasional n Pengelolaan wilayah pesisir /Coastal zone management n Eksplorasi kelautan n Eksploitasi sumber daya - mineral, perikanan n Batas maritim (UNCLOS, yang lain) n Pertahanan dan keamanan maritim n Manajemen bencana n
4. hidrografi yang tidak memadai berarti: • risiko kecelakaan laut meningkat pencemaran lingkungan n Korban nyawa n • Perjalanan kapal kurang dipercaya di pelabuhan dan rute • perdagangan internasional terbatas • peluang ekonomi hilang • dampak lingkungan • kewajiban potensial dan litigasi
5. Apakah resiko dari • • • belum berkembangnya pelabuhan? Menggunakan rute pelayaran yang berbahaya dan kompleks? kurangnya data perencanaan fundamental bagi pengembangan pantai dan laut? tidak tepat model perencanaan bencana di laut? ruang laut terbatas untuk kapal patroli?
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Pemetaan laut pertama kali oleh kapal perang Belanda pada 1705 Depo Peta pertama berdiri pada 1823 Biro Hidrografi didirikan untuk pelayanan umum pada 1864 Pembentukan Dinas Geografi Angkatan Laut pada 1850 Jawatan Pelayaran membantu Dinas Geografi AL melakukan pemetaan laut pada 1918
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Berdasarkan PP No. 23 tahun 1951, terdapat dua instansi hidrografi di Indonesia, yaitu di bawah Jawatan Pelayaran di bawah Angkatan Laut (Djahidral). Pedjabatan Hydrografie di bawah Kemenhub RIS bertugas untuk menyelenggarakan pembuatan dan perbaikan peta laut, buku-buku dan penerbitan informasi hidrografi lainnya khusus di wilayah teritorial Indonesia serta mengerjakan pemetaan yang bersifat ilmu pengetahuan dan komersial.
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Sedangkan Djawatan Hydrografie Angkatan Laut di bawah Kemenhan bertugas untuk melaksanakan pembuatan peta laut dan buku-buku publikasi hidrografi yang berada di luar perairan teritorial Indonesia serta pembuatan peta dan buku-buku yang berkaitan dengan pertahanan dan militer. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 164 Tahun 1960 (Keppres RI No. 164/1960) yang menggabungkan dua Lembaga Pemetaan Laut ke dalam satu wadah di bawah ALRI, yaitu Djawatan Hidrografi ALRI (Djahidral).
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Tahun 1965 – 1971. Direktorat Hidrografi Angkatan Laut (Dithidral). Berdasarkan Skep Men/Pangal Nomor 5401. 46 tanggal 20 Desember 1965 tentang perubahan nama dari Djahidral menjadi Direktorat Hidrografi ALRI (Dithidral). Tahun 1971 – 1976. Dinas Hidrografi Angkatan Laut (Dishidral). Berdasarkan Skep Menhankam/Pangab No. Kep/A/39/VII/ 1971, tanggal 23 Juli 1971 (Pasal 40) dilakukan penataan dan perubahan nama organisasi dari Dithidral menjadi Dishidral.
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Tahun 1976 – 1984. Jawatan Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Janhidros). Berdasarkan Skep Menhankam/Pangab No. Kep/11/IV/1976 (Pasal 23) tentang perubahan nama dari Dishidral menjadi Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) Tahun 1984 – 2006. Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Dishidros). Berdasarkan Skep Kasal No. Kep/23/XI/1984 dilaksanakan perubahan nama dari Janhidros menjadi Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) hingga tahun 2006.
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Tahun 2006 – 2008. Jawatan Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Janhidros). Berdasarkan Skep Kasal No. Kep/7/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, terjadi perubahan nama kembali dari Dishidros menjadi Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros).
6. RIWAYAT HIDROGRAFI INDONESIA Tahun 2008 – Sekarang. Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Dishidros). Berdasarkan Surat Panglima TNI kepada Kasal nomor: B/297008/13/13/SRU tanggal 13 September 2006 tentang Validasi TNI AL dan ditindaklanjuti dengan Perkasal No. Perkasal/ 42/ VII/ 2008 tanggal 2 Juli 2008, dilaksanakan perubahan nama dari Janhidros kembali menjadi Dishidros sampai dengan sekarang.
7. What’s is in a name? Periode 1950– 1965. Djawatan Hydrografi Angkatan Laut (Djahidral). 1965 -1971. Direktorat Hidrografi ALRI (Dithidral). 1971 -1976. Dinas Hidrografi ALRI (Dishidral). 1976 -1984. Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) 1984 -2006. Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) 2006 – 2008. Jawatan Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Janhidros). Tahun 2008 – Sekarang. Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Dishidros).
7. What’s is in a name? Pensiun 1 Oktober 2000 TUPOKSI tidak pernah berubah setelah pengggabungan Perubahan nama menyesuaikan dengan istilah ORGAPROS TNIAL 1976 -1984 Dinamakan Jawatan karena Janminpersal, Janmatal merupakan satker dengan 2 bintang. Pelaksanaan tupoksi agar lebih mudah. Penambahan nama Oseanografi karena dalam hidrografi belum ada oseanografi, bahkan spesialis oceanografi ditinggalkan. Tanpa Nama Angkatan Laut karena tugasnya melayani Nasional bahkan internasional tetapi Mabesal tidak happy seolah-olah bukan milik TNIAL Ada “BANTUAN” dana dari Lembaga Nasional non TNI/Dephan yang memerlukan pelayanan khusus karena dari TNI tidak cukup. Lembaga Nasional non TNI/Dephan menginginkan sebagian Tupoksi
7. What’s is in a name? Personil: s/d 1990 Hanya 2 Kadishidros yang surveyor Hidrografi namun demikian Kadishidros yang bukan surveyor pejabat keduanya selalu surveyor. Setelah 2000 ? ? ? Surveyor B cukup karena bisa mendidik sendiri. Surveyor A jadi gubernur Brevet A dan B cukup
7. What’s is in a name? Next ? ? ? Melihat fungsi: Hidrografi untuk
8. Perlu TAMBAHAN nama “Angkatan Laut” ? Resiko Tugas nasional atau internasional Dibawah TNIAL
9. Standar utama dari IHO n n n Standar Survei Hidrografi (IHO Publikasi S-44) Standar Pendidikan dan Pelatihan (IHO Publikasi M-5) IHO PUBLICATION C-13 Manual on Hydrography Last update: août 19, 2012 M_13 Standar Terminologi (IHO Publikasi S-32) Standar Publikasi Nautical (IHO Publikasi M 12) Standar untuk kertas grafik (IHO Publikasi M 4)
10. Pelaksanaan TUPOKSI n n n the measurement and description of the physical features of oceans, seas, coastal areas, lakes and rivers, as well as with the prediction of their change over time, for the primary purpose of safety of navigation and in support of all other marine activities, including economic development, security and defence, scientific research, and environmental protection.
10. Pelaksanaan TUPOKSI n n pengukuran deskripsi dari fitur fisik samudera, laut, pesisir, danau dan sungai, serta dengan perubahan dari waktu ke waktu, untuk tujuan utama keselamatan navigasi dan mendukung semua kegiatan laut lainnya, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan dan pertahanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan.
10. Pelaksanaan TUPOKSI n n n pengukuran deskripsi dari fitur fisik samudera, laut, pesisir, danau dan sungai, serta dengan prediksi perubahan dari waktu ke waktu, untuk Memetakan dan memperbaiki peta minimum 5 % sd 10 % setiap tahun dengan standard IHO Apakah Dananya cukup ? Siapa yang Membeayai? Standar IHO tercapai?
10. Pelaksanaan TUPOKSI Lembaga Non TNI ingin melaksanakan fungsi Hidrografi. n Bagaimana pembagiannya? n Monopoli ? n Kwalitas ? n
10. Pelaksanaan TUPOKSI n n n tujuan utama keselamatan navigasi dan mendukung semua kegiatan laut lainnya, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan dan pertahanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Perang amphibi dan Perang KS/AKS. Riset dll
10. Pelaksanaan TUPOKSI n n n Penilaian saat ini dengan standard Internasional/IHO, TNIAL, NASIONAL/SNI Berapa 10 20 30 40 ? ? ? ? Kalau dibawah 56 ya nggak lulus; kalau 100 kira-kira belum. Mesti Ada kekurangan >>>>>> Adakan perbaikan Tentukan sasaran
11. Dinas Hidro-Oseanografi n Menjalankan fungsi hidrografi • Hydrographic Services – • International AND National Obligations
12. Kewajiban Mariners ‘ Konvensi tentang Keselamatan Jiwa di Laut (the Safety of Life at Sea = SOLAS) Chapter V SOLAS V/19 – Carriage requirements for Nav equipment • • . . . membawa peta laut dan publikasi nautis • . . . . [Mengikuti] spesifikasi dan pedoman IHO . . . Yang dikeluarkan secara resmi oleh atau atas wewenang dari Pemerintah, Kantor Dinas Hidrografi resmi atau lembaga pemerintah lain yang relevan SOLAS V/27 – Nautical charts and nautical
13. Kewajiban Nasional / Lembaga SOLAS V/9 – provision of hydrographic services • Pemerintah yang menanda-tangani, berupaya mengatur untuk mengumpulkan dan menyusun data hidrografi, dan untuk mempublikasikan, menyebarkan dan memperbarui semua informasi nautisyang diperlukan untuk navigasi dengan aman; • Mendapatkan keseragaman dalam pemetaan laut dan publikasi nautis dan untuk memperhitungkan bila memungkinkan resolusi internasional yang relevan dan rekomendasi, yang diadopsi oleh IHO; dan
13. Kewajiban Nasional / Lembaga SOLAS V/4 – navigational warnings § . . . Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa, ketika berita intelejen dari setiap bahaya yang diterima dari apa pun sumbernya yang dapat dipercaya, maka harus segera dibawa ke lembaga yang bersangkutan dikomunikasikan kepada lembaga/ Pemerintah lain yang berkepentingan
14. SOLAS Chapter 5 regulations 9 and 4 • Ini berarti setiap Negara harus memastikan bahwa: • survei hidrografi dilaksanakan • Peta laut yang teliti/tepat dan publikasi bahari lainnya tersedia dan up to date • Informasi Keselamatan Maritim = Maritime Safety Information (MSI) diundangkan
15. SOLAS V/9, SOLAS V/4 (Penyediaan layanan hidrografi dan publikasi peringatan navigasi). . . Kewajiban Internasional berdasarkan Perjanjian internasional. . . Berlaku untuk SEMUA Pemerintah yang menandatangani/menyetujui
16. Kewajiban Lembaga/ Lainnya • UN Resolution A. 53/32 - The Year of the Oceans. . . Mengundang Negara-negara untuk bekerja sama dalam melaksanakan survei hidrografi dan dalam memberikan pelayanan bahari untuk tujuan menjamin keamanan navigasi serta untuk menjamin keseragaman dalam pemetaan dan publikasi nautis dan untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka sehingga informasi hidrografi dan bahari
17. UNCLOS 1982 Peta Laut yang diperlukan untuk mendukung: q Membangun garis pangkal/baselines q Penentuan Batas Laut teritorial, ZEE, Continental Shelf, dll q Mengidentifikasi skema pemisahan lalu lintas laut q Mengidentifikasi jalur transit laut dan rute lintas damai q Penempatan kabel laut dan pipa bawah air q Melakukan pengeboran di dasar laut q Melaksanakan Penelitian Ilmiah Kelautan
18. Penyelesaian Kewajiban Pemerintah SOLAS V/9 dan V/4 dapat dipenuhi: • • langsung melalui pemerintah melalui kerjasama bilateral dengan negara lain • menggunakan penyedia dukungan komersial n secara keseluruhan atau sebagian Keseluruhan tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa layanan hidrografi disediakan tetap dengan Pemerintah yang bersangkutan
19. Kemajuan IPTEK Padis Meteorologi turun tingkat ke Kabag sekitar 1975 dengan Unclos 1982 patroli 200 mil di Sam. In dan Sam Pas Padis Astronomi dan Geodesi dihapus sekitar 1978. IPTEK GNSS dan MULTIBEAM ES berkembang pesat.
19. Kemajuan IPTEK Dibutuhkan: Personalia: Personil Surveyor standard International A, bukan Brevet A Dishidros dalam jumlah cukup berjenjang s/d survey recorder bahkan pelayan. Alumni Oseanografi UHT = Hidrografi plus, bukan oseanografi Penambahan pendidikan untuk personil sejalan dengan tugas di TNI/Dishidros. Mungkin perlu dikurangi, SE, S. Sos dll. Yang sesuai dengan tugas pokok Dishiros ada Hadiah/merit Personil bisa ke APU (Ahli peneliti Utama) Personil bisa ke Profesor.
19. Kemajuan IPTEK Fungsi Tehnis/ Organisasi: Penentuan Posisi dengan GNSS (dulu GPS) dimonitor oleh pejabat setingkat Kepala Biro. (Karo GNSS) Ditentukan pejabat yang mengendalikan Geomatika bukan Geodesi. (Karo Geomatika) Ditentukan pejabat yang dapat menguasai dan mengendalikan serta mengolah data Multi Beam Echosounder. Apakah maksud Metode Pengolahan Dengan ADMIRALTY? Kesiapan menerima 2 kapal BHO? Beaya operasi
20. Hidrografi di negara Sahabat USA dibawah US NAVY dan Dep. Commerce UK, Australia, New Zelandia, atau eks persemakmuran di Angkatan Laut Jepang di Maritim Safety Agency
21. Semboyan Dishidros Angkatan Laut “ JALA CITRA PRAJA YODHA ” JALA = LAUT, CITRA = GAMBARAN, PRAJA = UMUM, YODHA = MILITER Artinya SURVEY DAN PEMETAAN HIDRO-OSEANOGRAFI DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA LAUT UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN MILITER “ DHAIRYA KOVIDA YATNA “ DHAIRYA = TEKUN, KOVIDA = TERAMPIL, YATNA = TELITI Artinya PELAKSANAAN SURVEI DAN PEMETAAN HIDRO-OSEANOGRAFI, PENGOLAHAN DATA, PEMETAAN DAN PRODUKSI SERTA DISTRIBUSI PETA LAUT DILAKSANAKAN DENGAN TEKUN, TERAMPIL DAN TELITI
21. Semboyan Dishidros Angkatan Laut Semboyan atau VISI MISI
22. KESIMPULAN Nama dan bentuk Organisasi Sesuaikan dengan tujuan Visi misi sesuai IHO maupun LINGKUNGAN Organisasi: di TNIAL dengan RAPB cukup untuk pembaharuan peta 5 s/d 10 % sekarang berapa ? ? ? Pengendali bidang geomatika, GNSS dan multi beam ES perlu ditingkatkan Pengendali meteo perlu dievaluasi Pengendali Astronomi sudah kedaluwarsa Tugas TNIAL Perang KS/AKS dan Perang Amphibi. Pasut Admiralty Personil sesuai standard kwalitas dan kwantitas terutama surveyor A bukan Brevet A. STTAL akreditasi A ? Personil dapat menjadi Profesor atau APU
Diskusi dan Pertanyaan Xie Thank you very much Muchas Gracias Terima Kasih banyak Atas Perhatian! Matur Sekelangkong – Mauliate Godang –Sukhron Katrir Dank U wel – Matur Nuwun – Arigato Gozaimazu Kamsya Hamida – Kaphun Kap Спосыбо Большое За Ваше Вимание
- Slides: 54