Rencana Terpadu Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kualitas Air

  • Slides: 21
Download presentation
Rencana Terpadu Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Citarum Kementeri Perencanaan

Rencana Terpadu Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Citarum Kementeri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bandung, 27 Maret 2018

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM RENCANA PENGELOLAAN TERPADU WS CITARUM o o o BAPPENAS berkerja

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM RENCANA PENGELOLAAN TERPADU WS CITARUM o o o BAPPENAS berkerja sama dengan Pemerintah Daerah, Swasta dan Kelompok masyarakat menyusun Rencana Penanganan Wilayah Sungai Citarum sejak tahun 2010. Roadmap Citarum merupakan rangkaian Rencana Strategis yang mengintegrasikan program Pemerintah Pusat dan Daerah, Swasta serta pihak lainnya. Pemutakhiran Roadmap Citarum dilaksanakan tahun 2013, dengan menggunakan prinsip 3 A (Atlas, Agenda, dan Aturan Main). ATLAS Referensi perencanaan dan sebagai baseline monitoring dan evaluasi antara stakeholder; AGENDA kerangka perencanaan terpadu dan strategis, integrasi dari roadmap dan rencana eksisting lainya dan rencana pendanaan multi-sumber; o ATURAN-MAIN prosedur untuk partisipasi stakeholder dalam perencanaan, investasi dan pelaksanaan AGENDA, serta koordinasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan. 2

Pembagian Paket Wilayah Berdasarkan Roadmap Citarum (Kementerian PPN/Bappenas, 2013) REPUBLIK INDONESIA Tengah Hulu Kode

Pembagian Paket Wilayah Berdasarkan Roadmap Citarum (Kementerian PPN/Bappenas, 2013) REPUBLIK INDONESIA Tengah Hulu Kode Paket Sub-DAS U 1 Cirasea M 1 Cimeta U 2 Citarik M 2 Cisokan U 3 Cikeruh M 3 Cikundul U 4 Cikapundung M 4 Cikao U 5 Cihaur M 5 DTA Jatiluhur U 6 Ciminyak M 6 Cibeet U 7 Ciwidey M 7 Tengah Keseluruhan U 8 Cisangkuy U 9 Hulu Keseluruhan Umum Kode G 1 Paket Nama Sub-DAS U = Upstream M = Midstream D = Downstream Hilir Kode Paket Sub-WS D 1 Muara Gembong D 2 Sedari D 3 Cilamaya D 4 Ciasem D 5 Cipunegara D 6 Cibodas D 7 Hilir Keseluruhan 3

REPUBLIK INDONESIA Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

REPUBLIK INDONESIA Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Substansi Utama Peraturan Presiden a. Pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan pihak lain dalam Pengelolaan Sungai Citarum. b. Penetapan struktur pelaksana kegiatan dan operasi Penataan Sungai Citarum. TIM DAS CITARUM (Pasal 4 Perpres 15 Tahun 2018) Pengarah (Menteri dan Pimpinan Lembaga) Sekretariat Satuan Tugas (Komandan: Gub. Jawa Barat) c. Perbaikan Regulasi dalam rangka Upaya Penegakan Hukum dalam Penataan Sungai Citarum. Sekretariat Wk. Komandan Bidang Penataan Ekosistem d. Penetapan kebijakan pendukung rencana penanganan masalah sosial dan rencana alih profesi masyarakat di Sungai Citarum. (Pangdam III Siliwangi & Pangdam Jaya) Wk. Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum e. Pelibatan peran aktif komunitas melalui pemberdayan masyarakat dalam penataan Sungai Citarum. Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas melakukan penyusunan rencana dan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum secara terkoordinasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, serta melakukan reviu atas pelaksanaan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum. (Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Kapolda Metro Jakarta) Tim Ahli Komando Sektor 4

PRIORITAS KEGIATAN JANGKA PENDEK REPUBLIK INDONESIA Kesepakatan Rapat Menteri PPN/Ka. Bappenas dengan Pangdam III/Siliwangi

PRIORITAS KEGIATAN JANGKA PENDEK REPUBLIK INDONESIA Kesepakatan Rapat Menteri PPN/Ka. Bappenas dengan Pangdam III/Siliwangi (21 Maret 2018): Kegiatan Prioritas 2018 -2019 : 1. Sistem Pemantauan Kualitas Air Citarum 2. Penanganan limbah cair dan sanitasi 3. Modernisasi Pengelolaan Sampah 4. Revitalisasi Kawasan Hulu melalui penanaman pohon dan alih profesi 5. Penyediaan Air Bersih dan Pengendalian Debit Sungai 5

KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Prioritas Nasional Program Prioritas 1 Kegiatan

KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Prioritas Nasional Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN & REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SAWAH DAN TAMBAK REVITALISASI DANAU, SUNGAI, PANTAI 2 4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan Pemeliharaan dan pemulihan Sumber Air dan Ekosistem Proyek Prioritas Nasional (PPN) PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR 3 Peningkatan Kualitas, kuantitas dan Aksesibilitas SD Air Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Pemenuhan Kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air WADUK, EMBUNG, AIR BAKU BANJIR, LAHAR/SEDIMEN, PANTAI, LUMPUR SIDOARJO PENGUATAN REGULASI, KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA AIR DAN DAS 1

PENGELOLAAN WS CITARUM DALAM DRAFT RKP 2019 REPUBLIK INDONESIA Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas

PENGELOLAAN WS CITARUM DALAM DRAFT RKP 2019 REPUBLIK INDONESIA Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Proyek Prioritas (Pro. P) 4 Penguatan Kelembagaan Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan LH 4 PENINGKATAN DAYA DUKUNG SUMBER DAYA ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN • Penanganan Perencanaan DAS Citarum diajukan sebagai salah satu Proyek Prioritas dalam KP 3 Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA dan LH, sebagai bagian dari PN 4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan. 2 Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup • • Kemen. ESDM KLHK KKP Pemda • Kegiatan K/L yang ditetapkan pada KP atau PN lain yang mendukung pencapaian tujuan Perpres tentang Citarum perlu dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. • Mekanisme Pendanaan Lintas K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, KPBU, CSR, Partisipasi Masyakat. 3 Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Diperlukan koordinasi dan kesepakatan lebih lanjut mengenai pencantuman nomenklatur mengenai Citarum tersebut dengan rencana penetapan Perpres Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan Roadmap WS Citarum secara menyeluruh. Restorasi dan pemulihan lahan gambut Restorasi lahan bekas tambang Penanganan Perencanaan DAS Citarumsampah spesifik Pengelolaan Konservasi dan restorasi pesisir dan laut 7

REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN 20 SEGMEN KERJA PENANGANAN DAS CITARUM (Berdasarkan Rencana Pangdam III Siliwangi)

REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN 20 SEGMEN KERJA PENANGANAN DAS CITARUM (Berdasarkan Rencana Pangdam III Siliwangi) Integrasi Pembagian Segmen Sektor Kerja Sungai Citarum (Rencana Pangdam III Siliwangi) dalam Pembagian Paket Roadmap Citarum SEKTOR 20 SEKTOR 194 SEKTOR 18 SEKTOR 17 DOMINASI PERMASALAHAN LIMBAH SEKTOR 16 SEKTOR 15 1 SEKTOR 14 2 SEKTOR 11 3 SEKTOR 10 SEKTOR 93 4 SEKTOR 8 SEKTOR 6 SEKTOR 5 SEKTOR 20 – SEKTOR 12, terdiri atas: SUB DAS MUARA GEMBONG • SEKTOR 10 – SEKTOR 11, terdiri atas: SUB DAS CIKAO DTA JATILUHUR, SEKTOR 13 SEKTOR 7 • Limbah Pertanian dan Peternakan • SEKTOR 2 4 SEKTOR 13 • Limbah Industri dan Perkotaan SUB DAS CIBEET, • Akumulasi Limbah di Kawasan Hulu SEKTOR 7 – SEKTOR 9, terdiri atas: • Limbah Kegiatan KJA 3 Waduk SUB DAS CIMETA SUB DAS CIKUNDUL, SUB DAS CISOKAN, • • Limbah Industri dan Perkotaan SEKTOR 5 – SEKTOR 6, terdiri atas: SUB DAS CIMINYAK, SUB DAS CIHAUR • SEKTOR 3 – SEKTOR 4, terdiri atas: SUB DAS CIWIDEY SEKTOR 2 SUB DAS CISANGKUY SUB DAS CIKAPUNDUNG 1 SEKTOR 1 SUB DAS CIKERUH • SEKTOR 1 – SEKTOR 2, terdiri atas : SUB DAS CIRASEA SUB DAS CITARIK 8

REPUBLIK INDONESIA STATUS KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM PETA TITIK PANTAI KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM

REPUBLIK INDONESIA STATUS KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM PETA TITIK PANTAI KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM 13 TITIK PANTAU HULU-HILIR STATUS MUTU AIR SUNGAI CITARUM TERCEMAR BERAT HASIL SCORE CARD PEMANTAUAN IME CITARUM BAPPENAS 2015 9

REPUBLIK INDONESIA KETERBATASAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH EKSISTING DAS CITARUM SISTEM TERPUSAT BOJONGSOANG Dibangun pada

REPUBLIK INDONESIA KETERBATASAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH EKSISTING DAS CITARUM SISTEM TERPUSAT BOJONGSOANG Dibangun pada tahun 1992, Luas areal instalasi tersebut adalah 85 hektar, saat ini sistem terpusat hanya melayani lebih kurang 20% dari penduduk Kota Bandung. CLUSTER INDUSTRI KAWASAN HULU SISTEM SETEMPAT (ON SITE) Masyarakat di WS Citarum masih menerapkan sistem pengolahan air limbah setempat. 26 % rumah tangga di WS Citarum masih menggunakan sungai/danau sebagai tempat pembuangan akhir tinja. IPAL BOJONGSOANG Lapasitasnya hanya 400. 000 jiwa, atau hanya melayani lebih kurang 15% dari penduduk Kota Bandung saat ini, IPAL ini melayani sekitar 46 kelurahan yang tersebar tiga wilayah yaitu Bandung Tengah, Bandung Selatan dan Bandung Timur. IPAL CISIRUNG Berada di lahan seluas 1, 2 Ha, di Kec Dayeuhkolot, berkapasitas rata -rata 175 l/s (15. 120 m 3/hari) menggunakan sistem pengolahan Fisika-Kimia dan Biologi. Nasional Geographic's Indonesia 10

REPUBLIK INDONESIA PERSOALAN SAMPAH DAS CITARUM PERKIRAAN SAMPAH YANG TIDAK DIKELOLA DI DAS CITARUM

REPUBLIK INDONESIA PERSOALAN SAMPAH DAS CITARUM PERKIRAAN SAMPAH YANG TIDAK DIKELOLA DI DAS CITARUM WADUK SAGULING hasil penelitian Bappenas-Greeneration Indonesia KOMPOSISI SAMPAH DAS CITARUM HULU YANG TERJARING DI INLET WADUK SAGULING 4. 7% 1. 8% 2. 2% 2. 7% 2. 8% 2. 9% 3. 1% 784 TON/tahun 78. 1% Plastik Kresek Aqua gelas kotor Emberan Aqua gelas Monti HD Tutup PK Mainan Lain-lain Komposisi Sampah Bernilai Jual Sumber: hasil penelitian Bappenas-Greeneration Indonesia-Koperasi Bangkit Bersama 11

REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG TPPAS LEUWIGAJAH • • Lokasi Lahan TPK

REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG TPPAS LEUWIGAJAH • • Lokasi Lahan TPK Leuwigajah : Kota Cimahi Luas Total Lahan : 25. 1 Ha Total Daya Tampung : 3. 700 m 3/hari Sejak TPA Leuwigajah longsor tahun 2005, pembuangan sampah dialihkan ke TPA Sarimukti. Penyebab longsornya TPA Leuwigajah, diantaranya karena proses pembuangan berupa Open Dumping, sarana yang tidak memadai, kondisi alam yang tidak mendukung, dan terjadinya banjir. TPPAS SARIMUKTI • • • Lokasi Lahan TPK Sarimukti : Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat; Luas Total Lahan : 25, 2 Ha Terdiri dari 21, 5 Ha Tanah Perhutani dan 4 Ha Tanah Pemkot Bandung dan Cimahi Total Daya Tampung : 1. 962. 637 m 3 Luas Efektif Landfill : 60 % dari total luas Luas Untuk Fasilitas Sarana Dan Prasarana : 40 % dari total luas TPPAS LEGOK NANGKA • • • Lokasi Lahan TPK Legoknangka : Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung Luas Total Lahan : 65 Ha Total Daya Tampung : - m 3 Nilai investasi TPPAS Legok Nangka : sekitar Rp 2, 6 triliun Status 2017 : Tahap pembangunan Rencana beroperasi : 2019 12

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH DAS CITARUM PENGEMBANGAN

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH DAS CITARUM PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH STRATEGI: • • PENGEMBANGAN DAN PROMOSI INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI PENGALIHAN PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI, KOMERSIAL, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KE ARAH YANG RAMAH LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PERBAIKAN KUALITAS SUNGAI PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR PENGEMBANGAN DAN PROMOSI INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI INVENTARISASI INDUSTRI YANG POTENSIAL MENCEMARI SUNGAI SOSIALISASAI PROGRAM SUPERKASIH KHUSUS UNTUK PENANGANAN PENCEMARAN DARI INDUSTRI PEMBANGUNAN IPAL BARU UNTUK INDUSTRI GABUNGAN 13

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PROGRAM TERPADU PENGELOLAAN LIMBAH DAS CITARUM A. PENGEMBANGAN SISTEM AIR

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PROGRAM TERPADU PENGELOLAAN LIMBAH DAS CITARUM A. PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH TERPUSAT (OFF-SITE) UNTUK DAERAH PERKOTAAN Sistem air Limbah terpusat dan sanitasi untuk mencegah pencemaran air Pembangunan IPAL (Sentral) Pembangunan IPAL (Semi Sentral) B. CAKUPAN PENUH DARI SISTEM SANITASI SETEMPAT (ON-SITE) Sistem air Limbah terpusat dan sanitasi untuk mencegah pencemaran air Pengembangan IPAL Bojongsoang (520. 000 m 3/hari) , Pembangunan IPAL Kota Cimahi • Pembangunan IPAL Semi Sentral: Kawasan Stadiun Si Jalak Harupat (150 m 3/hari), Kota Baru Tegalluar (2. 600 m 3/hari), Majalaya (16. 300 m 3/hari), Regional Rancaekek (12. 500 m 3/hari), Margahayu (15. 000 m 3/hari), Cileunyi (7. 200 m 3/hari), Hegarmana (2. 000 m 3/hari), Selacau (4. 000 m 3/hari), Cimerang (3. 000 m 3/hari), Cianjur, Purwakarta, Cikampek. • Pembangunan pipa induk jaringan air limbah (conventional sewer) • Pembangunan sambungan domestik baru. Pembangunan Fasilitas MCK/IPAL Komunal Pembangunan IPLT, Penyiapan regulasi untuk pelayanan lumpur tinja, Penyiapan database septik tank terintegrasi, Pengadaan Truk Tinja Peningkatan kapasitas dan operasional Istalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan IPLT, Penyiapan regulasi untuk pelayanan lumpur tinja, Penyiapan database septik tank terintegrasi, Pengadaan Truk Tinja Kerjasama Partisipasi Masyarakat/CSO untuk Perbaikan Sanitasi Lingkungan (STBM, Sani. Mas, Pamsimas, Sabermas) Dukungan bagi prakarsa masyarakat dan LSM dalam perbaikan air minum dan sanitasi masyarakat pedesaan dan semi perkotaan (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 14

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PROGRAM TERPADU PENGELOLAAN SAMPAH DAS CITARUM PENGELOLAAN SAMPAH YANG OPTIMAL

REPUBLIK INDONESIA ROADMAP CITARUM: PROGRAM TERPADU PENGELOLAAN SAMPAH DAS CITARUM PENGELOLAAN SAMPAH YANG OPTIMAL UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN AIR Partisipasi masyarakat untuk daur ulang sampah Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan perdesaan secara terpadu dan melalui sistem 3 R secara berkelanjutan • • PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PADA PENGUMPULAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH Peningkatan Kapasitas Pengolahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan Standar Minimal Sanitary Landfill • • Penyiapan Kapasitas Pengumpulan Sampah yang Mencukupi di Daerah • • • Studi Kelayakan Penyiapan Sistem Incinerator Penyiapan TPA Terpadu Metropolitan Bandung (Legoknangka) Penyiapan TPA Terpadu Bogor – Depok (Nambo) Pembangunan TPAS (Sanitary landfill) Bojongmangu Pembangunan TPAS (Sanitary landfill) APBD Prov. ; Leuwisisir Pembangunan TPAS (Sanitary landfill) Pamanukan Menyediakan tempat pengumpulan sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadappembuangan sampah Pengadaan alat kebersihan untuk fasilitas umum 15

REPUBLIK INDONESIA TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH & SAMPAH DAS CITARUM PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH

REPUBLIK INDONESIA TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH & SAMPAH DAS CITARUM PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH PERKOTAAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI 1. Kesadaran Masyarakat akan budaya hidup bersih dan sehat 1. Penegakan hukum yang masih belum mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran. 2. Perlunya kesepakatan dan sistem kerja sama regional pengelolaan sampah antar pemerintah daerah 2. Masih lemahnya pemantauan secara kontinyu terhadap pembuangan limbah ke sungai yang harus sesuai dengan parameter aman yang telah ditetapkan. 3. Opsi pengurangan volume (waste reduction) dengan insinerator maupun pemanfaatan energi tidak dianjurkan atau harus dikaji ulang karena kontinuitas sampah yang tidak terjamin dan kesesuaian AMDAL yang menimbulkan emisi. 3. Mahalnya biaya operasional pengolahan limbah yang tidak sebanding dengan cost produksi sehingga diperlukan sebuah sistem Low-Cost Waste Water Technology sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan limbah industri. 4. Pelibatan masyarkat di lingkungan terkecil dalam pengelolaan sampah berbasis 3 R. 4. Keterbatasan dalam penyediaan lahan untuk IPAL terpadu di kawasan industri yang padat dengan kawasan pemukiman penduduk. 5. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola baik di tingkat lingkungan hingga pengelola TPA. 5. Perlunya aspek penertiban pemanfaatan ruang bantaran sungai yang saat ini banyak diokupansi oleh industri-industri. 6. Pelayanan pengangkutan di kawasan metropolitan Bandung juga harus difokuskan pada wilayah bantaran sungai untuk mencegah warga bantaran membuang sampah langsung ke sungai. 7. Pelibatan sekor produsen dalam penerapan EPR (Extended Produser Responsibility) untuk pengolahan sampah-sampah kemasan. 8. Perlunya peningkatan pelayanan persampahan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta 16

REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS DALAM PERCEPATAN PENANGANAN PENCEMARAN DAS CITARUM URAIAN PRIORITAS Sistem pemantauan dan

REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS DALAM PERCEPATAN PENANGANAN PENCEMARAN DAS CITARUM URAIAN PRIORITAS Sistem pemantauan dan penetapan target yang terukur terhadap peningkatan kondisi kualitas air Sungai Citarum dari pencemaran beban limbah industri. KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas , Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Panglima TNI, Kapolri, Pemprov Jabar, Kejati. Penetapan target dan pengendalian terhadap pengurangan limbah industi melalui penegakan hukum, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan, penataan kawasan industri yang mengakomodir perlindungan badan sungai, serta peningkatan penyadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Pemprov Jabar. Penetapan sistem penanganan sampah padat serta pengelolaan persampahan secara regional dan terintegrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Pemprov Jabar. 17

TINDAK LANJUT PERSIAPAN TEKNIS PROGRAM JANGKA PENDEK REPUBLIK INDONESIA 1. Pelaksanaan operasi pembersihan badan

TINDAK LANJUT PERSIAPAN TEKNIS PROGRAM JANGKA PENDEK REPUBLIK INDONESIA 1. Pelaksanaan operasi pembersihan badan sungai, penataan kawasan DAS, dan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. • Memerlukan dukungan anggaran dan peralatan dari K/L terkait dan Pemerintah Daerah. • Dukungan pendanaan dari APBD Pemprov Jawa Barat diperkirakan hanya mampu membiayai sampai dengan Mei 2018. 2. Penegakan hukum bagi pelaku pencemar sungai Citarum (terutama limbah industri). • Memerlukan tambahan pendanaan dan personal dari K/L terkait 18

REPUBLIK INDONESIA TINDAK LANJUT PERENCANAAN PROGRAM JANGKA PENDEK 1. Pengendalian pencemaran Sungai Citarum melalui

REPUBLIK INDONESIA TINDAK LANJUT PERENCANAAN PROGRAM JANGKA PENDEK 1. Pengendalian pencemaran Sungai Citarum melalui pengelolaan limbah dan persampahan, (termasuk sanitasi permukiman, pengelolaan TPA, dan limbah industri). Kegiatan ini antara lain memerlukan dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan alih profesi bagi masyarakat terdampak dalam penataan lahan di kawasan hulu dan keramba jaring apung di tiga waduk utama DAS Citarum. Kegiatan ini antara lain memerlukan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pelaksanaan relokasi dan penyediaan fasilitas permukiman bagi penduduk terkena dampak dalam rangka penataan sempadan sungai Citarum. Kegiatan ini antara lain memerlukan dukungan dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah terkait. 19

REPUBLIK INDONESIA Rencana Tindak Lanjut 1. Perpres 15/2018 perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan pelaksanaan

REPUBLIK INDONESIA Rencana Tindak Lanjut 1. Perpres 15/2018 perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan pelaksanaan a. l penetapan perangkat Tim DAS Citarum dan melanjutkan kegiatan teknis di lapangan. 2. Prioritas Kegiatan 2018 – 2019 antara lain: a) Penanganan limbah cair dan sanitasi; b) Modernisasi Pengelolaan Sampah; c) Instalasi Sistem Pemantauan Kualitas Air (terutama CCTV dan Alat Uji Kualitas Air); d) Penanaman pohon dan konservasi lahan; e) Relokasi Penduduk; f) Alih profesi bagi petani hulu dan nelayan KJA; g) Penyediaan Air Bersih; h) Pengendalian Debit Sungai. 3. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan Refokusing terhadap kegiatan K/L tahun 2018 dan menetapkan kegiatan prioritas DAS Citarum dalam RKP 2019, termasuk mengeluarkan daftar rekomendasi proyek prioritas yang memenuhi Readiness Criteria 4. Dukungan terhadap operasi kegiatan Tim DAS Citarum melalui pembiayaan K/L terkait dan Pemerintah Daerah, (Dekon, TP, DAK K/L ke Satgas), penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan Imbal Jasa Lingkungan, BUMN, BUMD, KPBU, CSR, Partisipasi Masyakat 5. Perlu dilaksanakan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan implementasi Perpres 15/2018, sesuai penugasan terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 20

REPUBLIK INDONESIA Selesai 21

REPUBLIK INDONESIA Selesai 21