RENCANA STRATEGIS BIDANG KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2020 2024 DITJEN

RENCANA STRATEGIS BIDANG KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2020 -2024 DITJEN PKP 2 TRANS DAN DITJEN PKTRANS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2019

KONDISI UMUM (1) No Sasaran 1. Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industry pengolahan sekunder dan perdagangan 2. Target Kinerja 20142019 144 kawaan transmigrasi Capaian Kinerja 2019 Keterangan 144 kawasan transmigrasi Tercapai 20 KPB Tercapai

KONDISI UMUM (2) 1. Sampai saat ini pemerintah telah membangun 3. 608 satuan permukiman yang berada di 619 kawasan transmigrasi. 2. Sebanyak 140 kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, yang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa. Luas lahan kawasan transmigrasi tersebut mencapai 8. 321. 105 hektar, dengan potensi jumlah SKP sebanyak 595 unit, dan diperkirakan terdapat 522 Satuan Permukiman (SP) Baru, 494 SP Tempatan dan 880 SP Pugar dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) diperkirakan mencapai 1. 462. 496 KK. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Komoditas Padi Jagung Sawit Karet Kakao Kopi Lada Luas Lahan (ha) 1. 001. 070 310. 332 1. 144. 080 429. 030 200, 214 57, 204 14. 301 Produksi (Ton/Tahun) 8. 400. 000 6. 800. 000 4. 700. 000 1. 400. 000 1. 000 44. 000 8. 600

ISU STRATEGIS • Pengembangan Kawasan Transmigrasi masih belum berbasis pengembangan wilayah dan masih sektoral dan masih banyak kawasan yang belum memenuhi syarat minimal kawasan transmigrasim yaitu 3 SKP dan setiap SKP minimal 3 SP. • Pencadangan dan pelepasan hak atas tanah, masalah sertifikasi HPL dan sertifikasi tanah serta kasus pertanahan • Pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Transmigrasi masih belum dilakukan dengan pendekatan klaster yang berbasis komoditas unggulan dan pengembangan KT belum terkait dengan kawasan-kawasan lainnya (KI, KEK, dll) • Pengembangan kelembagaan KT belum optimal • Pengembangan KT masih belum memanfaatkan sumber daya sosial budaya • Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah, swasta dan lembaga masyarakat) dalam sinergi program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi • Pengembangan KT belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk produksi, pengolahan, pembiayaan dan pemasaran.

VISI MISI PRESIDEN Visi Presiden Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Visi RPJMN 2020 -2024 Indonesia YANG Berpenghasilan Menengah - Tinggi Maju yang sejahtera, Adil dan Berkesinambungan Misi Presiden 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistim hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Agenda Pembangunan RPJMN …. . Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan …….

VISI KEMENDESA • Visi “Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing”. • Perdesaan adalah wilayah desa-desa atau kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. • Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif dan bermanfaat dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing. • Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di aras regional maupun internasional.

MISI KEMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal MISI BIDANG KETRANSMIGRASIAN Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan Membangun kolaborasi antara kawasan perdesaan dengan pusat pertumbuhan dan kawasan lainnya Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

TUJUAN KEMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Terwujudnya Desa Mandiri Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan TUJUAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN Terentaskannya daerah tertinggal Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

SASARAN STRATEGIS • Meningkatnya 13 kawasan transmigrasi yang berkembang • Meningkatnya 43 kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi mandiri • Meningkatnya 7 kawasan transmigrasi yang mandiri menjadi berdaya saing 1. Meningkatnya 10. 000 desa tertinggal menjadi desa berkembang 2. Meningkatnya 5. 000 desa berkembang menjadi desa mandiri 3. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan rata-rata per tahun sebesar 5 % 4. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

No 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (1) Arah Kebijakan Strategi Pembangunan Kawasan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran Transmigrasi penduduk, serta pengembangan masyarakatnya dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kebijakan, perencanaan, dan tatakeloka penganggaran lintas K/L/D/M. Pembangunan sarana dan prasarana dasar Pembangunan sarana dan prasarana penunjang 1. 3. Pembangunan sarpras utilitas umum untuk meningkatkan konektivitas antar SP/SKP dan kawasan Penyediaan lahan transmigrasi 2 C dan 3 L, pemyelesaiaan kasus-kasus tanah, sertifikasi HPL, sertifikasi tanah, dan pencadangan/pelepasan hak atas tanah Peningkatan kapasitas Peningkatan kompetensi calon transmigran yang disesuaikan dengan kondisi kawasan transmigrasi sumberdaya manusia Meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan transmigrasi dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna untuk mengembangkan produk unggulan yang unggul Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pengembangan usaha Fasilitasi pengelolaan klaster/BUMDESMA dan meningkatkan ketersediaan sarana ekonomi transmigrasi prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan, pembiayaan dan pemasaran. Mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata dalam bentuk klaster Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di kawasan Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) No Arah Kebijakan Strategi 4. Pengembangan Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan teknologi tepat guna pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi, pembiayaan, pengolahan dan pemasaran dan teknologi digital Integrasi data dan informasi serta penyatuan indeks perkembangan kawasan transmigrasi, SKP, SP dan KPB Pemanfaatan teknologi digital untuk region and product branding Pengembangan e-commerce di kawasan transmigrasi yang terpadu dengan wilayah perdesaan lainnya bahkan seluruh Indonesia 5. Peningkatan Menata ruang kawasan transmigrasi untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan keberlanjutan produktif dan lahan konservasi Menjamin pelaksanaan distribusi lahan distribusi hak atas tanah bagi petani, nelayan dan nelayan. pembangunan Meningkatkan akses masyarakat kawasan transmigrasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. perdesaan Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh masyarakat berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan Menguatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan 6. Peningkatan dan Memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi pemanfaatan modal Meningkatan kapasitas modal sosial budaya masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal. sosial budaya untuk Pelibatan para pelaku budaya dan masyarakat dalam memanfaatan modal sosial budaya masyarakat Meningkatkan kreativitassosial budaya untuk pembangunan kawasan transmigrasi. pembangunan Meningkatan kerekatan sosial antar transmigran dan antara transmigran dengan penduduk lokal. perdesaan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3) No Arah Kebijakan 7. Peningkatan sinergitas pembangunan transmigrasi antar K/L/D/M. Strategi Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa), dunia usaha dan mitra pembangunan melalui penyusunan Grand Design Kawasan Transmigrasi untuk pedoman bagi seluruh stakeholders Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Mengembangkan kerjasama antar kawasan transmigrasi dengan kawasan lainnya

KERANGKA REGULASI (1) No 1 Muatan Regulasi Ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi Ketentuan mengenai jenis prasarana, dan utilitas SP dan KPB dalam kawasan transmigrasi Tata cara pelaksanaan konsolidasi tanah dalam pelaksanaan transmigrasi Bentuk Regulasi PERMEN Tata cara pemberian surat keterangan pembagian tanah kepada transmigran sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah (sebelum terbit sertifikat) Mekanisme pencabutan hak atas tanah transmigran yang dipindah-tangankan secara tidak sah Tata cara penggunaan tanah transmigran yang dicabut haknya PERMEN 7 Tata cara pengurusan sertifikat bagi penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar PERMEN 8 Tata cara penilaian dan penetapan R-KT menjadi kawasan transmigrasi PERMEN 2 3 4 5 6 PERMEN Keterangan Amanat Pasal 25 UU 29/2009 Amanat Pasal 14 PP Nomor 3 Tahun 2014 Amanat Pasal 24 ayat (7) PP Nomor 3 Tahun 2014, saat ini proses harmonisasi Kementerian KUM&HAM Amanat Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2014 Amanat Pasal 31 ayat (6) PP Nomor 3 Tahun 2014 Amanat Pasal 31 ayat (7) PP Nomor 3 Tahun 2014 Amanat Pasal 32 ayat (5) menjadi satu kesatuan dengan konsolidasi tanah, dalam proses harmonisasi Kemen KUM&HAM Amanat Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2014

KERANGKA REGULASI (2) No 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Muatan Regulasi Bentuk Regulasi Keterangan Tata cara mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan PERMEN Amanat Pasal 41 ayat (4) PP Nomor 3 tahun 2014 pembangunan kawasan transmigrasi Tata cara perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi PERMEN Amanat Pasal 48 PP Nomor 3 Tahun 2014 Indikator sasaran tahapan pengembangan SP Ketetapan Menteri Amanat Pasal 51 ayat (4) PP Nomor 3 Tahun 2014 Indikator sasaran pengembangan masyarakat dan kawasan Ketetapan Menteri Amanat Pasal 62 ayat (2) PP Nomor 3 tahun 2014 transmigrasi Tata cara perencanaan pengembangan masyarakat dna kawasan PERMEN Amanat Pasal 63 PP Nomor 3 Tahun 2014 transmigrasi Kriteria Satuan Permukiman Transmigrasi layak huni, layak usaha, dan Ketetapan Menteri Amanat Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2014 layak berkembang Ketentuan mengenai jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi PERMEN Amanat Pasal 73 ayat (4) PP Nomor 3 Tahun 2014 Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi PERMEN Amanat Pasal 75 PP Nomor 3 Tahun 2014 Standar kompetensi transmigran yang diperlukan di kawasan Ketetapan Menteri Amanat Pasal 89 ayat (4) PP Nomor 3 Tahun 2014 transmigrasi (sebagai dasar pelatihan catrans) Norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan masyarakat dan PERMEN Amanat Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2014 kawasan transmigrasi Tata cara pelaksanaan jenis transmigrasi (TU, TSB, dan TSM) PERMEN Amanat Pasal 109 PP Nomor 3 Tahun 2014 Ketentuan mengenai pola usaha pokok transmigrasi PERMEN Amanat Pasal 113 PP Nomor 3 Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan Transmigrasi Ketetapan Menteri Amanat Pasal 134 ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2014

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI SEKRETARIS DITJEN DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUUDUK DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SEKRETARIS DITJEN DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUUDUK

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI SEKRETARIS DITJEN DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN

TARGET KINERJA Target kinerja untuk skenario pertama adalah: 1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi: Terwujudnya 7 (tujuh) kawasan transmigrasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) SKP dan masing-masing SKP sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) SP. 2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi: presentasi perkembangan indeks untuk kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing, Target kinerja untuk skenario kedua, untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah: presentasi perkembangan indeks untuk kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing

PERKEMBANGAN INDEKS KT No Status Kawasan 2019 Perkembangan Indeks 2020 2021 2022 2023 Keterangan 2024 1. 7 Kawasan Transmigrasi Mandiri menjadi Berdaya saing 64. 02 65. 27 67. 78 71. 53 75. 29 76. 54 2. 20 Kawasan Transmigrasi Mandiri menjadi Berdaya sain 54. 65 55. 66 56. 68 59. 72 63. 78 64. 79 3. 23 Kawasan Transmigrasi Berkembang menjadi Mandiri 4. 13 Kawasan Transmigrasi Berkembang menjadi Berkembang 45. 62 46. 75 49. 00 52. 37 55. 74 56. 86 26. 72 27. 72 28. 73 31. 23 34. 75 36. 75

Capaian Kinerja Menurut Waktu 100 90 90 80 70 60 60 50 % Capaian 40 30 30 20 10 10 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Program/Kegiatan Alokasi Pendanaan (Milyar Rupiah) Total Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 (Milyar Rupiah) Dukungan Manajemen dan Dukungan 87. 8 96. 6 106. 30 116. 90 128. 60 536. 20 Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Penataan Persebaran Penduduk 40 44 48. 40 53. 20 58. 50 244. 10 Pembangunan Permukiman 414 455. 8 501. 40 551. 60 606. 70 2, 529. 90 Transmigrasi Penyediaan Tanah Transmigrasi 13. 6 15. 0 16. 50 18. 20 20. 00 83. 30 Perencanaan Pembangunan dan 28. 9 31. 8 35. 00 38. 50 42. 30 176. 50 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembinaan Potensi Kawasan 7. 0 7. 6 8. 40 9. 30 10. 20 42. 50 Transmigrasi JUMLAH 591. 7 650. 8 716. 00 787. 70 866. 30 3, 612. 50

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI No Program/Kegiatan 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 3. Pengembangan Usaha Transmigrasi 4. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 5. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 6. Promosi Dan Kemitraan Alokasi Pendanaan (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 100. 00 Total Anggaran (milyar) 100. 00 481. 47 100. 00 499. 67 1, 425. 4 1, 438. 38 140. 55 132. 43 210. 89 177. 43 234. 32 189. 60 292. 90 165. 29 292. 90 173. 28 1, 171. 57 838. 03 20. 78 19. 75 18. 73 18. 85 18. 82 96. 93 10. 1 11. 2 12. 5 13. 2 14. 8 61. 70 779. 79 671. 08 4, 814. 27

MOHON SARAN DAN MASUKAN