RENCANA PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORUM SKPD - BIDANG PEMERINTAHAN Radyosuyoso, Kepatihan Yogyakarta, Maret 2016

DASAR PEMBENTUKAN DINAS UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Perda Istimewa DIY No. 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY Peraturan Gubernur DIY No. 69 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta TUSI: Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

TARGET KINERJA PROGRAM 2013 -2017 PROGRAM Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa INDIKATOR Peningkatan layanan unggulan Digital Government Services (DGS) SATUAN TARGET KINERJA 2013 2014 2015 2016 2017 urusan / bidang 10 11 12 13 14 per urusan Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat % 40 60 80 90 100 Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik Penguatan jaringan IT di Pemda DIY % 60 65 70 75 75

REALISASI ANGGARAN URUSAN KOMINFO 2013 – 2015 Tahu Progra No. n m 1. 2. 3. 2013 2014 2015 3 3 3 Target (Rp. ) Realisasi (Rp. ) Kegiatan APBD 14 APBD 8. 972. 691. 70 0 DAIS APBD DAIS - 8. 398. 908. 25 1 - 12 APBD 10. 401. 498. 5 6. 000. 00 10. 151. 473. 5 5. 578. 357. 50 1 DAIS 25 0 80 0 12 APBD 9. 381. 482. 42 14. 307. 428. 5 8. 953. 452. 10 14. 297. 702. 0 1 DAIS 5 00 7 38

BIDANG - URUSAN Humas Menyelenggarakan hubungan masyarakat (Pendokumentasian serta publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah) Pengembangan Layanan Teknologi Informatika Pengembangan dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi, informatika serta pos dan telekomunikasi Manajemen Informatika Pengembangan dan pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, basis data, serta penerapan dan pengembangan e-gov Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan, diseminasi, layanan informasi publik dan pemberdayaan masyarakat informasi Fasilitasi Informasi Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP).

ISU STRATEGIS Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY 2017 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI CYBER PROVINCE, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENINGKATAN INOVASI KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Pendalaman Penghayatan Demokrasi • Indeks Demokrasi Indonesia DIY, Dinamika Politik dan Keamanan, serta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Reformasi Birokrasi • Khususnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan Kebencanaan • Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Kependudukan • Konsolidasi Tertib Administrasi Kependudukan, Utilisasi Data/Dokumen Kependudukan dalam Pelayanan Publik AKUNTABILITAS KINERJA • Akuntabilitas kinerja pemerintahan meningkat • Keterbukaan Informasi Publik meningkat PELAYANAN PUBLIK ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN 2017 Sasaran Rencana Strategis/ CASCADING 2017: ü Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan TIK ü Tersedianya informasi kepada masyarakat

Rencana Strategis/Cascading Tahun 2017 TUJUA N SASARA N Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan TIK Tersedianya informasi kepada masyarakat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media PROGRA M Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Berbasis Keistimewaan GOALS: AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 1. 585. 507. 472 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 8 1. 547. 330. 370 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4 352. 412. 650 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6 3. 026. 966. 350 5. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 2 2. 676. 150. 000 6. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi 2 4. 812. 994. 350 7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi 6 903. 453. 600 8. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur *) 1 500. 196. 000 9. Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Berbasis Keistimewaan *) 1 11. 000 44 26. 405. 010. 792 JUMLAH Catatan: *) Dana Keistimewaan

HIGHLIGHT KEGIATAN YANG MENDUKUNG ISU STRATEGIS AKUNTABILI TAS KINERJA PEMERINTA H Ø Kerjasama Pengembangan e-Gov Ø Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Inf. Ø Penyebarluasan Inf. dan Dok. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ø Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ø Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ø Layanan Informasi Publik Ø Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik (peningkatan fungsi PPID) Ø Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Ø Penyebarluasan Informasi Pemda Ø Pengelolaan Kelembagaan KIP Ø Pengelolaan Kelembagaan KPID Ø Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital PELAYANA N PUBLIK

IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG MENDUKUNG ISU KEMISKINAN ü ü ü Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di tingkat Kecamatan/desa agar meningkatkan fungsi sosialnya (dan ekonomi); Diseminasi Informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pertunra) di Kecamatan kantong kemiskinan, bertujuan untuk menggairahkan potensi seni, ekonomi dan menginformasikan program/kebijakan pemerintah DIY; Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat DIY di salahsatu Kecamatan kantong kemiskinan, bertujuan untuk mengerakkan potensi ekonomi masyarakat sekitar; Pelayanan Informasi Publik Pemda, bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan secara mudah dan proporsional; Peningkatan/ Optimalisasi layanan Digital Government Services (DGS), bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat pada layanan-layanan unggulan Pemerintah.

MATUR NUWUN. . .