Rencana Kontingensi 2019 RENCANA KESIAPSIAGAAN KELUARGA Bambang Surya
Rencana Kontingensi 2019 RENCANA KESIAPSIAGAAN KELUARGA Bambang Surya Putra, M. Kom DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN DEPUTI PENCEGAHAN
ANGIN PERUBAHAN Amanat Kebijakan Ø Pemerintahan Jokowi 2: berfokus pada SDM, serta arahan tentang penguatan PB - termasuk perlunya Rencana kontingensi Ø UU 24/2007 tentang PB dan PP 21/2008 dengan hierarkhi perencanaan Ø UU 23/2014 Tentang Pemda; dan PP No. 2 / 2018 tentang SPM (termasuk PB sebagai salah satu urusan wajib bagi Pemda) Bencana beruntun pada dua tahun terakhir Renkon kurang menunjukkan dayaguna: Ø Tidak jelas kedudukannya dalam hierarkhi perencanaan PB Ø Penyusunannya rumit dan kurang praktis. Mudah disusun tetapi sulit diaktivasi ketika diperlukan Ø Kesenjangan dengan konsep dan sistem militer Ø Memang belum diwajibkan
ALUR SISTEM PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA UU Ps. 38; PP Ps. 6 Lima tahunan seperti RPJMN, ditinjau tiap 2 tahun (PP. Ps 8) • RPKB: UU Ps 45 (2) a, PP Ps. 17 (Rencana umum untuk semua ancaman • RENKON: (PP Ps. 17. 3) (Rencana tanggapan terhadap ancaman tertentu • RENOPS: Perintah pelaksanaan dari Komandan pada saat darurat (PP. Ps 8) (PP. Ps. 57)
PB adalah Pelayanan Dasar UU 23/2014 Tentang Pemda Bagi Setiap Warga Negara Terancam atau Terdampak bencana Pendidikan , Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, PU dan Penataan Ruang, Tramtibum &Linmas. URUSAN UMUM Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan URUSAN ABSOLUT Kewenangan Gubernur dan instansi vertikal URUSAN KONKUREN PELAYANAN DASAR Pelayanan yg secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal Tramtib, Linmas, SPM SUB-URUSAN BENCANA Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta strategis. WAJIB Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah PILIHAN Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PP 2/2018 PELAYANAN BUKAN DASAR ● ● Tenaga kerja Lingkungan Hidup Perhubungan DLL.
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana: WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA DAN YANG MENJADI KORBAN BENCANA. (Pasal 9 ayat (3) huruf b, c, d PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM) Jenis Pelayanan Mutu INFORMASI RAWAN BENCANA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN Kegiatan 1. Kajian Risiko Bencana; 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi per jenis bencana JUMLAH DAN KUALITAS ASET DAN JUKNIS PEMENUHAN STANDAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penyusunan RPB, RENKON Pelatihan pencegahan mitigasi Pelatihan aparatur; Warga Negara. Gladi kesiapsiagaan Dal. Ops dan sarpras kesiapsiagaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan 1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; 2. Respon cepat darurat bencana 3. Aktivasi sistem komando 4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
Tentang Rencana kontingensi q Proses perencanaan terhadap skenario dampak satu ancaman tertentu yang menunjukkan indikasi atau penanganannya menjadi prioritas q Sebagai turunan dari Rencana Penanganan Kedaruratan bencana (RPKB) q Menyusun respon yang lebih baik berdasar proyeksi situasi darurat q Dapat disusun lebih dari satu Ren. Kon pada satu waktu q Memuat kesepakatan atas sistem respons termasuk tujuan, kebijakan, strategi, mekanisme tindakan teknis, pembagian tugas, dan pengerahan sumberdaya q Mengacu pada jangka waktu dan wilayah tertentu q Apabila tidak diaktivasi sampai waktu tertentu, dan tidak diperpanjang, dapat diserap menjadi lampiran RPKB
TRIAS CONCILIA Penanganan Kedaruratan ASPEK RPKB RENKON RENOPS Kapan Keadaan normal Ada indikasi ancaman Pada saat darurat Cakupan Semua ancaman, umum Satu ancaman tertentu Ancaman yang telah menjadi bencana Pelibatan Semua pihak yang dapat terlibat Pihak yang diperkirakan terlibat Pihak yang diperlukan untuk terlibat Durasi Jangka panjang Jangka waktu tertentu Sesuai keadaan atau perintah di palangan Sifat rencana Perkiraan Terukur Persis / Terinci Muatan Kerangka normatif Kerangka kerja Perintah gerak Tataran Pemerintah umum Pihak pelaksana tanggap darurat Komandan operasi
Outline Rencana kontingensi 2019 Turunan dari RPKB 1. 1. SITUASI a. Karakteristik Ancaman b. Skenario Kejadian & Dampak Mengacu pada jangka waktu dan wilayah 2. 2. TUGAS POKOK tertentu 3. 3. PELAKSANAAN Dapat disusun lebih a. Konsep Operasi/Rencana Tindakan (Fokus pada “saat” dari satu Ren. Kon mencakup “readiness) pada satu waktu b. Fungsi c. Tugas-Tugas Apabila tidak d. Instruksi Koordinasi diaktivasi sampai waktu tertentu, dan tidak diperpanjang, 4. 4. ADMINISTRASI & LOGISTIK a. Administrasi diserap menjadi b. Logistik lampiran RPKB 5. 5. KOMANDO, KENDALI & KOMUNIKASI a. Komando b. Kendali c. Komunikasi • • 6. LAMPIRAN 2 Struktur Organisasi Susunan Tugas Jaring Komunikasi Estimasi Ketersediaan Sumberdaya Peta-Peta SOP-SOP Lembar Komitmen Berita Acara Penyusunan Renkon
Outline Rencana Penanganan Keadaan Darurat (RPKB) Suatu standar yang mengintegrasikan pengerahan aset respons Sebagai suatu sistem komando, pembagian peran dan tanggungjawab BAB I. LATAR BELAKANG RISIKO a. b. c. d. e. f. Potensi Bahaya Gambaran Kerentanan Dan Kapasitas Kajian Risiko Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana Skenario Kejadian & Asumsi Dampak Faktor - Faktor Penentu Yang Bersifat Non Bencana Secara normatif memuat doktrin, prinsip dan kebijakan serta mekanisme kerja BAB II. KEBIJAKAN & STRATEGI BAB III. PELAKSANAAN a. Identifikasi Pemangku Kepentingan b. Konsep Operasi c. Fungsi d. Tugas-Tugas e. Instruksi Koordinasi Memerlukan rencana turunan yang bersifat taktikal BAB IV. KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI BAB V. PENUTUP Terhadap semua ancaman LAMPIRAN 2 • Lampiran A. Rencana Ujicoba RPKB • Lampiran B. Lembar Berita Acara RPKB
Proses Substantif Prioritas Ancaman Idealnya sudah ditentukan di RPKB Penentuan cakupan kedaruratan: Penentuan cakupan geografis, demografis dan intensitas kedaruratan. Dihasilkan dari karakteristik ancaman dan skenario kejadian dampak bencana Pengembangan Kerangka Tanggapan Turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggpan, seperti Azas, prinsip, dan tujuan Rancangan Tanggapan Pengaturan dari “MESIN” yang akan menggerakkan dan mengendalikan jalannya operasi langkah demi langkah Kelengkapan Informasi, perangkat dan bahan mentah yang akan berfungsi sebagai materi pasokan tenaga untuk menggerakkan operasi tanggap darurat. Termasuk didalamnya penerapan pendekatan Satgas/Klaster
PERBEDAAN SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI VERSI LAMA DAN BARU No Parameter Versi Lama Versi Baru 1 Penentuan Prioritas Hazard yang perlu disusun renkon Gambaran Umum terlalu luas, cenderung copy paste konten dokumen RPJMD dan BPS Tidak ada Gambaran Umum Wilayah, cukup dijelaskan Kondisi Singkat Situasi Karakteristik Bencana 2 Relevansi Renkon dengan Rencana Operasi Tanpa Konsep Operasi Dilengkapi “Konsep Operasi” yang memudahkan implementasinya menjadi “Rencana Operasi” 3 Tatakelola Organisasi PDB Manajemen Sistem Komando PDB tidak dijelaskan secara detil “fungsi bidang dan uraian tugasnya” Manajemen Sistem Komando PDB dijelaskan secara detil “fungsi bidang dan uraian tugasnya” 4 Peta Sumberdaya “Kesenjangan” antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya dihitung secara detil Penghitungan kesenjangan sumberdaya menjadi rencana tindak lanjut penyusunan renkon 5 Tatakelola Komando, Komunikasi, Koordinasi Mekanisme pengendalian, koordinasi , komunikasi tidak dijabarkan secara detil Ditetapkan Jaring Komunikasi sebagai sarana koordinasi, dan pengendalian
DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
Alur Fasilitasi 1. Pembukaan 9. Tugas-1 10. Penjelasan BAB 2 dan BAB 3. 1 (Tugas Pokok dan Konsep OPerasi) 19. Berita Acara Penyusunan Renkon Pengantar Workshop (Penjelasan Tujuan dan Keluaran Workshop 8. Penjelasan BAB I (Asumsi Dampak) 11. Tugas 2 18. Rencana Tindak Lanjut Penyusunan dan Pasca Penyusunan 2. Academic Session 1: Kebijakan dan Mekanisme PDB Kab//Kota 7. Pleno I (Skenario Kejadian) 12. Penjelasan Bab 3. 2 dan Bab 3. 3 (Fungsi , Tugas 2 dan Pengorganisasian PKB 17. Masukan dan Perbaikan 3. Academic Session 2: Karakteristik Ancaman, Potensi dan faktir-faktr yang mempengaruhi bencana 6. Penjelasan BAB I (Karakterisitik Ancaman dan Skenario Kejadian) 13. Pleno 2 16. Paparan Draft Nol Renkon 14. Tugas 3 15. Penjelasan Bab 3. 4 , Bab 4 dan Bab 5 (Instruksi Koordinasi, Admin dan Logistik, Komando Kendali dan Komunikasi) 4. Manajemen PDB (Nasional, Priov dan Kab/Kota 5. Academic Session 6: Renkon 2019 20. Penutupan
AKTIVASI RENKON MENJADI RENOPS 72 jam TRC [BNPB], segera turun ke daerah RENKON R Risiko, dibuat berdasarkan pada kajian ancaman risiko Sumberdaya, meliputi perosnil, peralatan, logistik, pendanaan Skenario Terburuk S bencana dengan membawa RK. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi [kab/Kota] termasuk TRC Provinsi [Kab/Kota]. Misi 3 misi 1) KAJI CEPAT 2) AKTIVASI POSKO ICS 3) LAPORAN PER 3 JAM PUSDALOPS BNPB skenario SD risiko AKSI TK Mech. 1) 2) 3) … R 1) 2) 3) … SD S skenario K A J I C E P A T D dampak SD F fakta RO D dampak F fakta SD AKSI TK Mech. 1) 2) 3) … *) telah disesuaikan
FAQ Pertanyaanl…. Tanggapan. . ✔ Kenapa Renkon tidak dapat digunakan dalam tanggap darurat yang sebenarnya? � Renkon yang sebenarnya, harus dibedakan dari case study yang dihasilkan dari latihan penyusunan Renkon ✔ Single hazard ataukah multiple hazard? � Satu Renkon untuk satu ancaman, tetapi dimungkinkan menyusun beberapa Renkon sebagaimana ditentukan RPKB ✔ Apa yang terjadi ketika ancamannya tidak menjadi bencana? � Renkon yang “terlanjur” disusun, apalagi kalau telah dilengkapi dengan investasi, dapat diperpanjang, diubahsuai, atau kalau memang tidak lagi menjadi prioritas, dapat dijadikan lampiran RPKB dan masukan RPB ✔ Mengapa susah diterapkan bersama Renkon TNI? � Kesenjangan konseptual antara Renstra, Renkon, dan Renops pada edisi ini sudah diupayakan untuk dijembatani
TERIMA KASIH “mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana demi masa depan yang lebih baik” , @PRB_BNPB , direktorat PRB BNPB
- Slides: 16