REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya Oleh TIM REMUNERASI

REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya Oleh : TIM REMUNERASI UB Disampaikan dalam Acara Sosialisasi untuk Tenaga Kependidikan UB Widyaloka, 28 Oktober 2016

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK. 05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Operasional Yuridis Remunerasi UB Peraturan REKTOR No 46 Th 2016 Peraturan REKTOR No 50 Th 2016 SBMK UB BONUS Peraturan REKTOR No 44 Th 2016 Peraturan REKTOR No 45 Th 2016 Peraturan REKTOR No 47 Th 2016 Pedoman Penyusunan JFU Pedoman Penyusunan Target Kinerja Penghitunga n Capaian Kinerja

Komponen Remunerasi No Bentuk Remunerasi PNS NON PNS Sifat/Keterangan 1 Gaji Dibiayai APBN Dibiayai PNBP/BOPTN Tetap bulanan 2 Tunjangan melekat gaji Dibiayai APBN Dibiayai PNBP/BOPTN Tetap bulanan 3 Uang Makan Dibiayai APBN PNBP Berdasarkan kehadiran per bulan 4 Tunjangan Jabatan Struktural Dibiayai APBN Tidak Ada Tetap Bulanan 5 Tambahan Gaji PNBP Dibiayai PNBP Tetap Bulanan 6 Insentif Kinerja PNBP Dibiayai PNBP Berdasarkan capaian kinerja 7 Honorarium Dibiayai APBN/PNBP Diatur SBMK 8 Bonus Dibiayai PNBP Ditetapkan Rektor atas persetujuan DEWAS 9 Jaminan Kesehatan, Dibiayai APBN Kematian, Pensiun Dibiayai PNBP Non PNS blm selesai semua

Cakupan Pengaturan Remunerasi Pertor 43 : Pengaturan Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Besaran Tambahan Gaji PNBP, Besaran Maksimum Insentif Kinerja Pertor 47 : Pengaturan Mekanisme Perhitungan Kinerja dan Tata Cara Pembayaran

MEKANISME PERHITUNGAN KINERJA DAN BESARAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Sasaran Penerima Tendik dengan Jabatan Struktural (JST) Tendik dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tendik dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Mekanisme Perhitungan Tambahan Gaji PNBP Insentif Kinerja

TAMBAHAN GAJI PNBP (TGP)

Tambahan Gaji PNBP (TGP) Besaran TGP ditetapkan melalui analisis jabatan yang mempertimbangkan faktor : kualifikasi dan kompetensi jabatan yang terdiri dari kualifikasi pendidikan formal, kualifikasi pelatihan atau kursus, pengalaman, dan keterampilan; penggunaan kemampuan yang terdiri dari komponen kemampuan teknis dan kemampuan manajerial; tanggungjawab dan implikasi jabatan yang terdiri dari komponen tanggungjawab dan implikasi jabatan; dan kondisi kerja yang terdiri dari lingkungan kerja dan risiko kerja.

Tambahan Gaji PNBP (TGP) Bersifat Kriteria tetap dan dibayarkan setiap bulan penerima TGP : Memenuhi waktu kerja sekurang-kurangnya 85% dari waktu hari kerja efektif pada bulan bekenaan Memenuhi pelaksanaan tupoksi dasar Tidak sedang cuti di luar tanggungan negara atau cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan Tidak sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tidak berat sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

Rumus TGPn = TGP x (1 - FKn ) TGPn = Tambahan Gaji PNBP pada bulan ke –n TGP = Tambahan Gaji PNBP sesuai SK Rektor FK n = Faktor Kurang pada bulan ke–n

FKn (Faktor Kurang) FKn = Ktb + PSW + Kthd + HDP Ktb = Keterlambatan (%) PSW = Pulang sebelum waktu (%) Kthd = Ketidakhadiran (%) HDP = Hukuman Disiplin (%)

Keterlambatan (Ktb) Tingkat Keterlambata n Ktb – 1 Ktb – 2 Ktb – 3 Ktb – 4 Ktb – 5 Waktu Hadir 07. 31 s. d. 08. 00 08. 01 s. d. 08. 30 08. 31 s. d. 09. 00 >09. 01 >22, 5 jam akumulasi dlm 1 bulan Persentase Potongan 0, 5% 1% 1, 5% 2, 5% 100%

Pulang Sblm Waktu (Kthd) Tingkat Pulang Sebelum Waktunya PSW – 1 Waktu Pulang Persentase Potongan 15. 31 s. d. <16. 00 0, 5% PSW – 2 15. 01 s. d. <15. 31 1% PSW – 3 14. 31 s. d. <15. 01 1, 5% PSW – 4 PSW – 5 <14. 31 >22, 5 jam akumulasi dlm 1 bulan 2, 5% 100%

Ketidakhadiran (KTHd) Tingkat Ketidak hadiran Kthd – 1 Kthd – 2 Kthd – 3 Kthd – 4 Ketidakhadiran Kerja Tanpa Keterangan 1 hari 2 hari 3 hari >3 hari dan/atau >15% dari total hari kerja efektif 1 bulan Persentas e Potongan 5% 10% 15% 100%

Ketidakhadiran karena Keperluan Pribadi Alasan Ketidakhadiran Kelahiran Anak Menikah Kematian (orang tua/anak/saudara kandung) Keperluan lain-lain Maksimum Ijin Kerja 1 hari 3 hari 1 hari kerja (maksimum kumulatif 3 hari dalam 1 bulan) Pemberitahuan Potongan Surat Ijin 0% selebihnya dikenakan 5% per hari

Ketidakhadiran karena Sakit Alasan Ketidakhadiran Pemberitahuan Potongan Surat Ijin 0% selebihnya dikenakan 5% per hari 5 hari Surat Dokter 0% selebihnya dikenakan 5% per hari 25 hari Surat Dokter RS/Puskesmas 0% selebihnya dikenakan 2, 5% per hari Cuti Sakit kurang dari 6 bulan Sesuai ijin cuti dan/atau Maks. 6 bulan Surat Ijin Cuti 2, 5% per hari Cuti Sakit Lebih dari 6 bulan Sesuai ijin cuti Surat Ijin Cuti 100% per bulan Sesuai ijin cuti dan/ atau Maks. 3 bulan Surat Ijin Cuti 2, 5% per hari Sakit tanpa keterangan Dokter Sakit dengan keterangan Dokter Rawat Inap dengan Keterangan Dokter Cuti Melahirkan Maksimum Ijin Kerja 2 hari

Hukuman Disiplin (Hdp)

INSENTIF KINERJA

Rumus Dasar Insentif Kinerja : (CKP x PIRa) x (KPP x PIRn) CKP = Capaian Kinerja Pegawai KPP = Keaktifan/Partisipasi Pegawai PIRa = Poin Indeks Rupiah asal PIRn = Poin Indeks Rupiah tempat penugasan

Capaian Kinerja Pegawai (CKP) CKP = % Capaian x Poin Acuan CKP = Poin capaian kinerja pegawai % Capaian = Perbandingan antara sasaran target dengan realisasi target kerja Poin Acuan CKP = poin acuan kinerja dalam posisi kinerja 100% tercantum dalam Rubrik

Capaian Kinerja Pegawai (CKP) Capaian indikator kinerja diukur berdasarkan atas capaian indikator kinerja yang ditetapkan melalui Kontrak Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya 1 (satu) semester. CKP diformulasikan dalam bentuk poin capaian kinerja yang ditetapkan pada setiap JST/JFU. Daftar POIN CKP tersusun pada Tabel Rubrik Penilaian Kinerja Pegawai.

Keaktifan/Partisipasi Pegawai (KPP) KPP = % penilaian x Poin Acuan KPP = Poin capaian keaktifan/partisipasi pegawai % penilaian = % keaktifan/partisipasi dan kualitas kerja pegawai dalam suatu kegiatan atas dasar penilaian ketua pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Poin Acuan KPP = poin acuan KPP sebagaimana tercantum dalam rubrik sesuai kegiatan yang dilakukan