REGULASI USAHA WISATA SELAM DAN PENERAPANNYA Agus Priyono

REGULASI USAHA WISATA SELAM DAN PENERAPANNYA Agus Priyono Wakil Ketua Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata KEMENTERIAN PARIWISATA Disampaikan Dalam Rangka Penelitian Analisis Kebutuhan dan Penerapan Standar Pengelolaan Usaha Wisata Selam Jakarta, 23 Maret 2017 1

OUTLINE PAPARAN v Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata v Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Wisata Selam v Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 2

1. PENDAFTARAN USAHA WISATA SELAM

I. DASAR HUKUM UU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Pasal 15 Ayat (1) dan (2): v Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah; v Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri. 4

DASAR PELAKSANAAN : PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi; 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 88/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata; 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 91/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 5

Lanjutan… 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 92/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 94/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 97/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LINGKUP BIDANG, JENIS DAN SUB-JENIS USAHA PARIWISATA BIDANG USAHA 12. Wisata Tirta JENIS a. Arung Jeram Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi. b. Wisata Dayung Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi. c. Wisata selam Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi. SUB-JENIS USAHA

BIDANG USAHA nn d. Wisata Memancing Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan. e. Wisata Selancar Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan. f. Wisata Olahraga Tirta Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi. SUB-JENIS USAHA

BIDANG USAHA nn g. Wisata Dermaga Bahari Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan. h. Jenis usaha lain bidang usaha Usaha Tirta ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur. SUB-JENIS USAHA

III. USAHA PARIWISATA Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha berbadan hukum kecuali usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum. 10

Lanjutan… 3. Usaha menengah sebagaimana dimaksud 1. Usaha pariwisata yang tergolong: pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria: a. usaha mikro dan kecil, dapat a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000, berbentuk perseorangan, badan - (lima ratus juta rupiah) sampai dengan usaha, atau badan usaha berbadan paling banyak Rp 10. 000, hukum; (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk b. usaha menengah dapat berbentuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau perseorangan, badan usaha, atau b. hasil penjualan tahunan lebih dari badan usaha berbadan hukum; dan Rp 2. 500. 000, - (dua milyar lima ratus c. usaha besar berbentuk badan juta rupiah) sampai dengan paling banyak usaha berbadan hukum. Rp 50. 000, - (lima puluh milyar rupiah). 2. Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 4. Usaha besar sebagaimana dimaksud pada memiliki kriteria: ayat (1) huruf c memiliki kriteria: a. kekayaan bersih paling banyak a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000, - (lima ratus juta Rp 10. 000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. hasil penjualan tahunan paling b. hasil penjualan tahunan lebih dari banyak Rp 2. 500. 000, - (dua Rp 50. 000, - (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah). 11

IV. PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA § § § Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kabupaten/Kota. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Provinsi. Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditunjukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada PTSP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan. Dokumen yang harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata: . 12

Lanjutan. . 1. : Persyaratan administratif a. Fotokopi akta pendirian badan usaha. Ketentuan ini hanya berlaku untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, sedangkan untuk usaha pariwisata yang berbentuk usaha perseorangan cukup dengan melampirkan fotokopi KTP. b. NPWP badan usaha atau NPWP perorangan. c. Surat Pernyataan Pendirian Usaha ke Kelurahan/Desa (untuk usaha mikro dan kecil). d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat , Laik Fungsi Bangunan dan / atau Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel. 13

Lanjutan… e. Persyaratan izin teknis 1) Usaha mikro dan kecil § IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. § SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang. 2) Usaha menengah dan besar: § IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. § HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO. § Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan. 14

Lanjutan… d. Kekayaan bersih badan usaha dapat dilihat dari penyertaan modal dasar yang tercantum dalam akte pendirian badan usaha. e. Kekayaan bersih usaha perorangan dapat diperoleh berdasarkan rekomendasi instansi berwenang yang membidangi UMKM yang menyatakan bahwa usaha tersebut adalah usaha mikro, kecil atau menengah. f. Peran, fungsi dan kedudukan TDUP antara lain adalah: 1) dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. 2) diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, 1 (satu) TDUP. 3) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, sehingga tidak diperlukan pendaftaran (registrasi) ulang 4) persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. 15

V. PEMUTAKHIRAN TDUP Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi, mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi: a. perubahan sarana usaha; b. penambahan kapasitas usaha; c. perluasan lahan dan bangunan usaha; d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; e. nama Pengusaha Pariwisata; f. alamat Pengusaha Pariwisata; g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha; h. nama usaha pariwisata; i. lokasi usaha pariwisata; j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata; k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata. 16

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan : Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota Pengawasan : (sesuai dengan kewenangan masing) Pemeriksaan sewaktu ke lapanggan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP. 17

VII. PELAPORAN Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali. Bupati/Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali. Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. 18

VIII. SANKSI ADMINISTRATIF 1. Sanksi administratif kepada pelaku usaha pariwisata berupa teguran tertulis yang dilakukan secara bertahap, yaitu : a. Tidak melaksanakan pendaftaran dan/atau penyesuaian TDUP. b. Dokumen yang diserahkan oleh pengusaha pada saat pendaftaran atau pemuktahiran TDUP ternyata terbukti tidak absah, benar, dan sesuai dengan fakta. c. Tidak mengajukan pemuthakiran daftar usaha pariwisata apabila terjadi perubahan kondisi/data sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi. 19

Lanjutan… 2. Teguran tertulis dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama. Teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga antara lain: a. Teguran tertulis pertama berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan maka Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua. b. Teguran tertulis kedua berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan maka Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga. c. Teguran tertulis ketiga berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi sanksi teguran tertulis maka dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. 20

Lanjutan… 3. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata apabila tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. 4. Sanksi pencabutan TDUP diberikan kepada Pengusaha Pariwisata apabila : a. tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP. Yang dimaksud dengan pemalsuan dokumen adalah merubah data/informasi secara sengaja, sehingga menjadi tidak sesuai dengan fakta. 21

Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 246 Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Pasal 251 1. Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 2. Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, , kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan / atau peraturan bupati/walikota. 22

Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 350 § Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. § Dalam memberikan pelayanan perizinan, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. § Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. § Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif § Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota Pasal 398 Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana 23

2. STANDAR USAHA WISATA SELAM

DASAR HUKUM UU 10 – 2009 tentang Kepariwisataa Pasal 54 1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha, 2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha, 3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Pasal 20 Huruf b : Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. Perlindungan hukum dan keamanan; d. Pelayanan kesehatan; e. Perlindungan hak pribadi; dan f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi 2626

UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Pasal 26 Huruf b : Setiap pengusaha berkewajiban: a. - m; n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2727

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 28 Pasal 17 PERMENPAR 17 - 2016 Pasal 22 dan 23 • 13 Bidang (52 Sub Jenis usaha) WAJIB menerapkan Standar Usaha. • Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oleh LSU bidang Pariwisata yang ditunjuk dan ditetapkan Menter.

Hal-hal pokok yang harus mendapat perhatian: STANDAR USAHA PARIWISATA § KEAMANAN (Security) § KESELAMATAN (Safety) § KENYAMANAN (Comfort) § KEBERSIHAN (Hygiene-sanitasi) Pasal 26 UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Perlindungan Publik

TUJUAN STANDARDARISASI – SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA a. Menjamin kualitas produk usaha pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan/konsumen b. Memberikan perlindungan kepada wisatawan/konsumen, pengusaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata, serta masyarakat, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, hygiene sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan sertifikasi usaha pariwisata: Meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha pariwisata 30

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA SELAM Oleh : Agus Priyono Direktur Industri Pariwisata

BAB II Ketentuan umum Usaha Wisata Selam BAB III Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam BAB IV BAB VII Pembinaan & Pengawasan Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 4. Sertifikasi Usaha Wisata Selam adalah menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan 5. peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi. 3. Standar Usaha Wisata Selam adalah rumusan kualifikasi Usaha Wisata Selam dan/atau klasifikasi Usaha Wisata Selam yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Selam. proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Selam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Selam melalui audit pemenuhan Standar Usaha Wisata Selam. Sertifikat Usaha Wisata Selam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Selam yang telah memenuhi Standar Usaha Wisata Selam.

BAB II Ketentuan umum Usaha Wisata Selam 6. BAB III BAB IV Sertifikat & Pembinaan Sertifikasi Usaha & Wisata Selam Pengawasan BAB VII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah daerah sebagai unsur lembaga mandiri yang berwenang penyelenggaraan pemerintah daerah. melakukan Sertifikasi Usaha di 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata Bidang Pariwisata sesuai ketentuan dan Ekonomi Kreatif. peraturan Perundang-Undangan. 10. Kementerian adalah Kementerian 7. Pengusaha Pariwisata adalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB III BAB IV BAB VI BA VII Ketentuan umum Usaha Wisata Selam Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam Pembinaan & Pengawasa n Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang: a. Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Wisata Selam dan b. Pedoman best practices dalam pelaksanaan sertifikasi usaha Wisata Selam Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Penyelenggaraan usaha Wisata Selam. ; b. Sertifikat dan sertifikasi usaha Wisata Selam. c. Pembinaan dan pengawasan;

BAB III BAB IV BAB VII Ketentuan Umum Usaha wisata selam Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam Pembinaan & Pengawasan Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup v Usaha Wisata Selam dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bila tidak memenuhi dan melaksanakan standar sesuai v Usaha Wisata Selam memiliki 3 sertifikat yang diberikan diberi aspek standar usaha waktu Perbaikan 6 bln, tidak Sebagai berikut : berlaku dan diilarang mendalilkan diri sbg usaha 1. Produk (4 unsur, 12 sub unsur); Wisata Selam. 2. Pelayanan (2 unsur, 11 sub unsur); dan 3. Pengelolaan (4 unsur, 25 sub

BAB III BAB IV BAB VII Ketentuan Umum Usaha Wisata Selam Sertifikat & sertifikasi usaha wisata selam Pembinaan & Pengawasan Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1. Setiap Usaha Wisata Selam, wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Selam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selam 2. UMKM dan Koperasi Wisata Selam mendapatkan fasilitasi dari Kementerian dan Pemda untuk mendapatkan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan khusus dalam rangka penerbitan sertifkat dan sertifikasi Usaha Wisata Selam 3. Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. masa berlaku sertifikat usaha Wisata Selam berlaku 3 tahun. c. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam. Persyaratan Dasar tidak diperlukan untuk UMK Wisata Selam. 4. Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.

BAB III BAB IV Ketentua n Umum Usaha Wisata Selam Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam Pembinaan & pengawasan BAB VI Sanksi Ketentuan Administratif Peralihan BAB VII Ketentuan Penutup Pembinaan dan pengawasan langsung oleh : Menteri • Pembinaan mencakup sosialisasi dan advokasi. • Pengawasan melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Wisata Selam. Gubernur Bupati/Walikota • Pembinaan yang dilakukan mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Selam bagi Pengusaha Pariwisata. • Pengawasan melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Wisata Selam di wilayah kerja. • Pembinaan yang dilakukan antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Selam dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Selam bagi tenaga kerja Usaha Wisata Selam. • Pengawasan melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Wisata Selam.

BAB III BAB IV BAB VII Ketentuan Umum Usaha Wisata Selam Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam Pembinaan & Pengawasa n Sanksi administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis (1, 2, 3 masing-masing paling cepat 30 hr kerja); b. pembatasan kegiatan Usaha Taman Rekreasi( paling cepat 30 hr kerja); dan c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (paling cepat 60 hr kerja

BAB III BAB IV BAB VII Ketentuan Umum Usaha Wisata Selam Sertifikat & Sertifikasi Usaha Wisata Selam Pembinaan & Pengawasa n Sanksi Administratif Ketentuan peralihan Ketentuan Penutup 1. Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Selam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selam berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 2. UMKM dan Koperasi Wisata Selam wajib memiliki sertifikat dan sertifikasi usaha Wisata Selam terhitung paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Permen.

BAB II Ketentuan Umum Usaha Wisata Selam BAB III BAB IV Sertifikat & Pembinaan Sertifikasi Usaha & Wisata Selam Pengawasan BAB VII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan penutup Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

STANDAR USAHA WISATA SELAM NO I ASPEK PRODUK UNSUR NO SUB UNSUR A. Paket Penyelaman 1. Penyediaan jenis Penyelaman Scuba (scuba diving). B. Penyediaan Peralatan Selam 2. Peralatan Penyelaman Scuba (scuba diving) sesuai standar dan spesifikasi teknis meliputi: a. masker selam (diving mask); b. sepatu katak (fins); c. pipa udara (snorkel); d. pakaian selam (wetsuit); e. sistem pemberat (weight system); f. regulator (1 st stage and 2 nd stage); g. tabung scuba (scuba tank); dan h. rompi pengatur daya apung (buoyancy control device). C. Pemandu Selam 3. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi 4.

NO ASPEK UNSUR NO 5. D. Perlengkapan Penunjang 6. 7. 8. 9. 10. SUB UNSUR sebagai instruktur selam dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik, khusus untuk kegiatan pengenalan Penyelaman Scuba. Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk penanganan keadaan darurat di bawah air. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P 3 K) dan oksigen (oxygen) sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelampung Penanda Permukaan (surface marking buoy). Pelampung Dengan Tanda (floating buoy) dan Bendera Selam (dive flag). Alat komunikasi. Kapal untuk menyelam (diving boat) yang

NO ASPEK UNSUR NO 11. II PELAYANAN A. Prosedur Operasional standar (Standard Operating Procedure) 1. 2. 3. 4. 5. SUB UNSUR disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (vest). Memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (gas quality report), yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan standar mutu (grade) E, dan tidak terindikasi tercemar, serta diperbarui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga. Penyambutan wisatawan. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. Penjemputan dan pengantaran wisatawan. Pelaksanaan kegiatan.

NO ASPEK UNSUR NO 6. 7. 8. 9. 10. III PENGELOLAA N SUB UNSUR Supervisi penyelaman. Penggunaan kapal. Keselamatan atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P 3 K). Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan Lainnya 11. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan selam. A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 2.

NO ASPEK UNSUR B. Manajemen NO 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3) yang terdokumentasi. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. Program pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota laut yang terdokumentasi. 5. 6. 7. C. Sumber Daya Manusia (SDM) SUB UNSUR 8. 9. 10. 11. Staf operasional yang memahami usaha wisata selam. Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Selam paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.

NO ASPEK UNSUR D. Sarana dan Prasarana NO SUB UNSUR 12. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 13. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Area kantor depan (front office) dilengkapi: a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet. Peralatan komunikasi khusus untuk 14. 15. 16. 17.

NO ASPEK UNSUR NO 18. 19. 20. 21. 22. SUB UNSUR koordinasi dan keadaan darurat (emergency). Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P 3 K). Ruang atau area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan penyelaman. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO ASPEK UNSUR NO 23. 24. 25. SUB UNSUR Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

3. SERTIFIKASI USAHA WISATA SELAM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

BAB II KETENTU AN UMUM Kelembagaan 1. BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan Pembinaan Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi. 2. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. 3. Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup urusan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 4. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

BAB II KETENTU AN UMUM Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup TUJUAN menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia dengan cara menyelenggarakan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata; menata dan membina LSU Bidang Pariwisata menjadi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya di tingkat nasional dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB I Ketentuan Umum BAB II KELEMBAGA AN BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Ø LSU Bidang Pariwisata merupakan LPK yang melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Ø LSU Bidang Pariwisata didirikan dengan memenuhi persyaratan: • berbentuk badan usaha berbadan hukum di wilayah Indonesia; • memiliki tenaga auditor; dan • memiliki perangkat kerja. Ø LSU Bidang Pariwisata harus mendapat akreditasi KAN yang didukung oleh tenaga teknis yang kompeten di bidang Pariwisata dan/atau dari Kementerian.

BAB I Ketentuan Umum BAB II KELEMBAGA AN BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup LSU BIDANG PARIWISATA Tugas 1. Melakukan audit 2. Memelihara Kinerja Auditor 3. Mengembangkan skema sertifikasi Wewenang 1. Menetapkan biaya pelaksanaan audit; 2. Menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan 3. Mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, LSU Bidang Pariwisata wajib mengacu pada persyaratan akreditasi yang ditetapkan KAN.

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup PENUNJUKAN DAN PENETAPAN Ø Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan Akreditasi dari KAN. Ø Menteri dalam menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata. Ø Keputusan tentang penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata berlaku selama 4 (empat) tahun dapat diperpanjang selama LSU Bidang Pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya.

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup PELAPORAN Ø LSU Bidang Pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota dan KAN.

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup PEMBIAYAAN Ø Biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi. Ø Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan sertifikasi pengusaha pariwisata mikro dan kecil dalam rangka membangun usaha pariwisata Indonesia. Ø Penetapan struktur biaya sertifikasi dikoordinasikan oleh Menteri. Ø Menteri melalui Komisi Otorisasi menetapkan struktur biaya sertifikasi. Ø LSU Bidang Pariwisata menetapkan besaran biaya pelaksanaan sertifikasi berdasarkan struktur biaya sertifikasi.

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup KOMISI OTORISASI (Tugas dan Wewenang) Ø menyusun petunjuk teknis pengembangan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata; Ø melakukan pengkajian terhadap penerapan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata Ø melakukan pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Ø mengawasi kinerja LSU Bidang Pariwisata Ø mengevaluasi Laporan Kegiatan LSU Bidang Pariwisata Ø menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap LSU Bidang Pariwisata yang melakukan pelanggaran Ø menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata Ø menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian penghargaan kepada LSU Bidang Pariwisata yang berprestasi unggul

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup KOMISI OTORISASI Ø Komisi Otorisasi terdiri Ø Sekretariat bertugas dari unsur-unsur : memberikan dukungan 1. Kementerian; teknis dan administratif 2. Asosiasi Pariwisata; kepada Komisi Otorisasi. 3. Akademisi; dan 4. Unsur lain yang Ø Sekretariat dipimpin diperlukan Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab Ø Komisi Otorisasi kepada Ketua Komisi ditetapkan oleh Menteri Otorisasi. Ø Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Komisi KOSU

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup KEBIJAKAN Ø Kementerian melakukan penataan keseimbangan antara LSU Bidang Pariwisata dan Pengusaha Pariwisata. Ø Penataan keseimbangan dilakukan dalam bentuk penambahan, pengurangan dan/atau pembatasan LSU Bidang Pariwisata. Ø Penataan keseimbangan dilakukan setiap tahun setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Komisi Otorisasi dan KAN. Ø Komisi Otorisasi melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan menteri ini dan melaporkan pada Menteri. Ø Menteri dapat menetapkan kebijakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Otorisasi.

BAB I Ketentuan Umum BAB III BAB IV BAB V Kelembagaan PENATAA N Pengawasan Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup PEMBERIAN AKREDITASI DAN TATA CARA SERTIFIKASI Ø Ketentuan yang mengatur tentang pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi diatur secara tersendiri oleh KAN. Ø Kementerian Pariwisata terlibat dalam penyusunan kebijakan pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V PENGAWAS AN Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Ø Dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, Menteri melakukan pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan kinerja LSU Bidang Pariwisata

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan PELAKSANAAN PARIWISATA BAB IV BAB V PENGAWAS AN Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup SERTIFIKASI USAHA Ø pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata; Ø pengumpulan data/informasi, baik langsung maupun tidak langsung; dan Ø pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha pariwisata.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V PENGAWAS AN Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup PENGGUNAAN SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA Ø pemantauan terhadap pemasangan Sertifikat Usaha Pariwisata; Ø pemantauan terhadap masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan Ø pemantauan terhadap kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan lingkup kegiatan usaha. Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V PENGAWAS AN Pembinaan BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA Ø pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kelembagaan; Ø kelengkapan dan fungsi perangkat kerja; dan Ø analisis dan evaluasi terhadap program kerja dan realisasinya.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan PEMBINAA N BAB VIII Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap LSU Bidang Pariwisata, usaha pariwisata dan pemerintah daerah serta masyarakat meliputi sosialisasi Standar Usaha Pariwisata, pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan regulasi terkait lainnya dan pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi calon Auditor LSU BIDANG PARIWISATA Pembinaan dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota PEMDA DAN MASYARAKAT Pembinaan dilakukan melalui penyebarluasan informasi tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata. USAHA PARIWISATA Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi Standar Usaha Pariwisata dan bimbingan tata cara dan penerapan sertifikasi.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB VI Pengawasan Pembinaan SANKSI ADMINISTRAT IF BAB VIII Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup JENIS PELANGGARAN 1. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan; 2. sertifikat akreditasi telah dibatasi, dibekukan, dan/atau dicabut oleh KAN 3. tidak melakukan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri; 4. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek persaingan kegiatan sertifikasi usaha yang tidak sehat: 5. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek usaha yang melanggar moral dan kesusilaan Pengenaan sanksi didasarkan atas usulan dari KAN

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB VI Pengawasan Pembinaan SANKSI ADMINISTRAT IF Teguran Tertulis Kedua • Diberikan setelah ditemukan pelanggaran Teguran Tertulis Kesatu • Tidak mematuhi teguran tertulis kesatu dan telah lewat jangka waktu 15 hari kerja BAB VIII Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup • Tidak mematuhi teguran tertulis kedua dan telah lewat jangka waktu 15 hari kerja Pencabutan Keputusan Menteri tentang penunjukan dan penetapan LSU bidang Pariwisata LSU Bidang Pariwisata yang dicabut kewenangannya dapat mengajukan kembali dengan mengikuti kembali tata cara permohonan pendirian LSU Bidang Pariwisata.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB V Pengawasan Pembinaan BAB VI Sanksi Administratif BAB VII KETENTUA N PERALIHA N BAB VIII Ketentuan Penutup Ø LSU Bidang Pariwisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, langsung mendapatkan sertifikat akreditasi dari KAN.

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kelembagaan BAB III Penataan BAB IV BAB VI Pengawasan Pembinaan SANKSI ADMINISTRATI F BAB VIII Ketentuan Peralihan KETENTU AN PENUTUP Ø Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ø Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ø Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TERIMA KASIH