REGULASI PPID KABUPATEN DEMAK Oleh Drs M AGUS
REGULASI PPID KABUPATEN DEMAK Oleh : Drs. M. AGUS NUGROHO LP Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
PPID DAN BADAN PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) • pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik Lembaga eksekutif; Lembaga legislatif; Lembaga yudikatif; Badan lain yang tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara § Organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau Luar Negeri. § BUMD § §
FUNGSI PPID Pengelolaan Dokumentasi Pengaduan dan Pelayanan Informasi dan arsip dan Penyelesaian sengketa
PENUNJUKAN PPID KAB. DEMAK PPID merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/atau pejabat fungsional PPID melekat pada jabatan Struktural dan PPID Pembantu dilingkungan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
KEWAJIBAN PPID 1. 2. 3. 4. 5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik (IP) secara baik dan efisien Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) Menyediakan dan memberikan IP Memberikan tanggapan keberatan kepada pemohon IP Membuat laporan kepada Bupati melalui Sekda tentang layanan IP
TUGAS PPID 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
WEWENANG PPID 1. Mengkoordinasikan SKPD dalam melaksanakan pelayanan IP 2. Klasifikasi jenis IP 3. Menolak permohonan IP 4. Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan DIP secara berkala
PERTANGGUNGJAWABAN PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. PPID Utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PPID Pembantu bertanggungjawab kepada PPID Utama PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
PENDANAAN PPID Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Demak dibebankan pada APBD
MEKANISME PERMINTAAN IP
Jenis-jenis IP 1. Informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 4. Informasi yang dikecualikan; 5. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
SANKSI UU 14/2008 menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah) (Pasal 51) ü Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah) (Pasal 52). ü Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 53)
SANKSI UU 14/2008 Pasal 54 ayat (1): dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta. Pasal 54 ayat (2) dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20 juta. Pasal 55 sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta rupiah. Pasal 56 Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus Pasal 57 Tuntutan pidana merupakan delik aduan diajukan melalui peradilan pidana.
PEMBEBANAN PIDANA DENDA Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di pusat dapat dibebankan pada APBN. Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di daerah dapat dibebankan pada APBD. Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara menjadi beban keuangan Badan Publik dimaksud.
PEMBEBANAN PIDANA DENDA (LANJUTAN) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pejabat publik dan tidak dapat dibebankan pada APBN atau APBD jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan Badan Publik dimaksud.
PEMBEBANAN PIDANA Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
PERATURAN KIP DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK 1. Perbup 27 tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Di Lingkungan Pemkab Demak 2. Perbup 31 tahun 2011 tentang Tata Kerja PPID Di Lingkungan Pemkab Demak 3. Kepbup 488/279/2011 tentang STO Pelayanan Informasi, Penunjukan PPID dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemkab Demak
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI q q q q q Sekretaris Daerah Assisten I, II dan III Kadinhubkominfo Bagian Humas Setda Kantor Perpustakaan dan Arsip Bagian Hukum Setda Bidang Komunikasi Dinhubkominfo Bidang Informatika Dinhubkominfo PPID Pembantu
STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Kepbup 488/279/2011 tentang STO Pelayanan Informasi, Penunjukan PPID dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemkab Demak
INSTRUMEN KIP 1. Regulasi a. Perbup tentang standar prosedur operasional layanan Informasi Publik b. Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi c. SK Bupati tentang pembentukan PPID 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan permintaan Informasi a. meja layanan informasi b. form layanan informasi c. Pengelolaan Teknologi Informasi 3. SDM a. peningkatan kompetensi PPID dan PPID Pembantu b. Pelatihan Pengelolaan Informasi Publik 5. Penyusunan Daftar Informasi Publik a. Inventarisir Daftar Informasi Yang Dimiliki b. Pemilahan Kategori Informasi c. SK Bupati tentang penetapan pengklasifikasian informasi 4. Edukasi Masyarakat melalui tatap muka dan media massa dan elektonik, leaflet, brosur, bentuk terbitan lain
PROBLEM YANG SERING DIHADAPI OLEH PEMOHON INFORMASI : 1. Informasi publik tidak tersedia 2. Informasi publik terlambat diberikan 3. Informasi publik di klaim rahasia secara sepihak 4. Mekanisme palayanan informasi publik yang buruk 5. Akses informasi publik yang asimetris
TERIMAKASIH
- Slides: 22