REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL

REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL & PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL BUSINESS COACHING FESTIVAL EKONOMI SYARIAH REGIONAL JAWA KAMIS, 8 OKTOBER 2020 MASTUKI HS Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI

Bagian I: Argumentasi dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Mengkonsumsi atau menggunakan barang halal adalah perintah agama, sekaligus kebutuhan dasar untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ( addharuriyat al-khamsah: hifd al-nafs, hifd al-nasl) ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭﺍ ﺍ ﻱ ﺍ ﻭﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ (168 , ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ )ﺳﻮﺭﺓ ﻳ (114 , ﺍﻟﻨﺤﻞ )ﺳﻮﺭﺓ ﻭ ﺍ ﻧ ﻥ ﺍﻟ ﺍﻭﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭﺍ HALAL ﺍﺍ THAYYIB ﺍ Sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam Baik, aman dikonsumsi, bersih/higienis, enak, mengandung nutrisi, ber gizi, menyehatkan, dan bermutu

HALAL LEBIH DARI SEKADAR MUTU. Karena itu, tidak heran kalau non-muslim di dunia pun menganggap produk halal dan thayyib merupakan jaminan mutu. Berbeda dengan sistem mutu lain, halal tidak mengenal ambang batas tertentu. Kalau pada keamanan pangan masih dimungkinkan adanya bahan berbahaya, cemaran mikroba asal di bawah ambang batas tertentu, pada konsep halal tidak dibolehkan masuknya bahan haram pada level berapa pun. Pilihannya hanyalah halal atau haram. Kalau status kehalalannya tidak/belum jelas (samar, syubhat) harus diperjelas melalui sertifikasi halal oleh lembaga kompeten dan berwenang. ﺍ ﺍ ﺍﺍ ﺍﻻ HALAL IS PREMIUM QUALITY (HEALTHYSAFETYBLESSINGS)

Untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara, maka Pemerintah Indonesia mensahkan UU Jaminan Produk Halal No. 33/2014 sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 Untuk melaksanakan amanat JPH tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama RI, yang memiliki kewenangan: MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN JPH MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA JPH MELAKUKAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK LUAR NEGERI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP JPH MELAKUKAN SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PUBLIKASI PRODUK HALAL MELAKUKAN PEMBINAAN AUDITOR HALAL MENERBITKAN DAN MENCABUT SERTIFIKAT HALAL DAN LABEL HALAL PADA PRODUK MELAKUKAN AKREDITASI TERHADAP LPH MELAKUKAN REGISTRASI AUDITOR HALAL MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA DALAM DAN LUAR NEGERI DI BIDANG PENYELENGGARAAN JPH

Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal PP No 31 Tahun 2019 PMA No 26 Tahun 2019 KMA No 982 Tahun 2019 KMA No 464 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Tentang Diskresi Layanan Sertifikat Halal kepada LPH/LPPOM MUI, khusus tentang tarif layanan Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

PRODUK REGULASI JPH UU No. 33 TAHUN 2014 PMA NO. 26 TAHUN 2019 PP 31 TAHUN 2019 KMA 464/2020 KMA 982/2019

Pasal 4 UU 33/2014 tentang JPH menyebutkan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal “ P R O D U K • MASUK • BEREDAR • DIPERDAGANGKAN WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL 8

SERTIFIKASI HALAL UU 33/2014 tentang JPH Tujuan 1. Kepastian ketersediaan produk halal 2. Nilai tambah bagi pelaku usaha Kebijakan 1. Peralihan kewajiban sertifikasi halal 2. Peralihan penyelenggara sertifikasi halal 3. Peralihan pihak yang terlibat Critical Issues 1. Status BPJPH sebagai BLU : struktur organisasi di daerah, anggaran, dan SDM 2. Jumlah pelaku usaha, terutama UMKM, yang tersebar di seluruh Indonesia perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus: kemudahan usaha dan pengenaan tarif murah atau gratis 3. Cakupan produk meliputi barang dan jasa: konsekuensi pada jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan tak wajib bersertifikat halal 4. Operasionalisasi BPJPH: mekanisme penahapan sertifikasi, exercise perhitungan tarif, kordinasi antar stakeholders Aspek Kewajiban Sertifikasi Penyelenggara Sebelum BPJPH Voluntary/sukarela LPPOM MUI Pihak Terlibat dan 1. LPPOM MUI Aktivitas (pendaftaran, pemeriksaan, fasilitasi sidang fatwa) 2. MUI (sidang fatwa penetapan halal) Setelah BPJPH Mandatory /kewajiban (Pasal 4 UU 33/2014) BPJPH (Pasal 5 UU 33/2014) 1. BPJPH (pendaftaran, fasilitasi sidang fatwa, penerbitan sertifikat halal) 2. LPH (pemeriksaan dan/atau pengujian produk) 3. MUI (sidang fatwa penetapan halal) (Pasal 29 - 36 UU 33/2014)

LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM JPH kerjasama sektoral sesuai tugas dan fungsi masing kementerian/lembaga regulator, fasilitator, administrator K/L BPJPH penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal MUI pemeriksaan dan/atau pengujian produk LPH

ERA BARU JPH DAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA KOMPONEN DARI/SEMULA KE/MENJADI SIFAT Voluntary/Sukarela Mandatory/Wajib PENYELENGGARA Swasta, Ormas (MUI, LPPOM-MUI) Negara, BPJPH PIHAK YANG TERLIBAT Tunggal (MUI) Multi aktor (multi-stakeholders) : K/L/Instansi/lembaga, dll URUSAN Individu/fardi Kolektif/jama’i JENIS PRODUK Makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa secara terbatas Barang : makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, barang gunaan Jasa : penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian PELAKU USAHA Pelaku usaha yang mau dan membutuhkan sertifikasi halal Semua jenis usaha dan pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal (besar, menengah, kecil, mikro) SKALA Lokal, nasional, internasional (halal global) LINGKUP KERJASAMA INTERNASIONAL People to people, business to business Government to Government (G to G); MRA (Mutual Recognition and Agreement) PENGAWASAN DAN PEMBINAAN - BPJPH dan Kementerian/lembaga terkait; Pengawas JPH; partisipasi masyarakat PROFESI Auditor Halal Auditor halal, penyelia halal, pengawas halal, manajer halal, chef halal, pendamping halal

Makanan Minuman Obat Kosmetik Produk kimiawi Produk biologi Produk rekayasa genetik BARANG Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penyembelihan Pengolahan Penyimpanan Pengemasan Pendistribusian Penjualan Penyajian PRODUK JASA

makanan ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. minuman obat kosmetik • hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. BARANG produk kimiawi produk biologi produk rekayasa genetik barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. • Barang gunaan yang dipakai terdiri atas: a. sandang; b. penutup kepala; dan c. aksesoris. • Barang gunaan yang digunakan terdiri atas: a. perbekalan kesehatan rumah tangga; b. peralatan rumah tangga; c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam; d. kemasan makanan dan minuman; dan e. alat tulis dan perlengkapan kantor. • Barang gunaan yang dimanfaatkan yakni alat kesehatan. • Barang gunaan sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

PENGEMASAN PENDISTRIBUSI AN PENYIMPANAN PENGOLAHAN PENYEMBELIHA N PENJUALAN JASA PENYAJIAN *)HANYA YANG TERKAIT DENGAN MAKANAN, MINUMAN, OBAT, ATAU KOSMETIK

Penahapan Produk Wajib Bersertifikat Halal produk makanan dan minuman; 02 produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; produk sudah bersertifikat halal sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 berlaku; 04 01 produk jasa yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik 03 Mulai 17 Oktober 2019 Sampai Dengan 17 Oktober 2024

Obat (obat tradisional dan suplemen Kesehatan, obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras dikecualikan psikotropika) 02 Kosmetik Produk kimiawi Produk biologi Produk rekayasa genetik 04 01 17 Oktober 2021 03 Mulai dengan grace period/ masa tenggang 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun PRODUK SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN Barang gunaan 16

Produk Belum Bersertifikat Halal Pada 17 Oktober 2019 Penahapan tidak berlaku, bagi: Tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor Produk hewan yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan. sesuai peraturan perundang-undangan tentang penahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berlaku

PENAHAPAN SERTIFIKASI HALAL MAKANAN DAN MINUMAN 5 TAHUN (s. d. 17 Okt 2024) PRODUK NON OBAT, NON PRODUK BIOLOGI, NON ALKES & NON PKRT OBAT NON MAKANAN DAN MINUMAN NOTE : Penahapan untuk produk jasa dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masing-masing 7 TAHUN (s. d. 17 Okt 2026) OBAT TRADISIONAL 7 TAHUN (s. d. 17 Okt 2026) SUPLEMEN KESEHATAN 7 TAHUN (s. d. 17 Okt 2026) OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS 10 TAHUN (s. d. 17 Okt 2029) OBAT KERAS DIKECUALIKAN PSIKOTROPIK 15 TAHUN (s. d. 17 Okt 2034) PRODUK BIOLOGI (TERMASUK VAKSIN) ALAT KESEHATAN PKRT DIATUR DALAM PERPRES KELAS RISIKO A 7 TAHUN (s. d. 17 Okt 2026) KELAS RISIKO B 10 TAHUN (s. d. 17 Okt 2029) KELAS RISIKO C 15 TAHUN (s. d. 17 Okt 2034) KELAS RISIKO D DIATUR DALAM PERPRES 7 TAHUN (s. d. 17 Okt 2026)

Bagian II: Prosedur Sertifikasi Halal

MADZHAB SAINS KRITERIA PENETAPAN HALAL YANG BERLAKU DI INDONESIA LPH Auditor Halal Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk MADZHAB HALAL INDONESIA SERTIFIKAT HALAL MADZHAB FIQH Otoritas Ulama Komisi Fatwa MUI SIDANG FATWA Penetapan Kehalalan Produk HALAL = SYARIAT DAN ILMU PENGETAHUAN

KONSEP HALAL DARI HULU KE HILIR TRACEABILITY Pengemasan Fork Farm Alam, Kebun, Pertanian, Perkebunan, Laut/Perikanan, Penyembelihan Hewan Raw Material (Bahan Baku Hewani/ Nabati) Proses Produksi (Penyimpanan/ pengolahan) Penjualan/ Penyajian Konsumen Distribusi (pengangkutan/ pengapalan/ pergudangan/logistik) HALAL VALUE CHAIN

KEWAJIBAN PELAKU USAHA INFORMASI Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib: LOKASI Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal PENYELIA HALAL Memiliki penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan PROSES PRODUKSI Melaporkan perubahan komposisi bahan dan PPH (proses produksi halal)

PRINSIP SERTIFIKASI HALAL Memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian Proses Produk Halal (PPH) Memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram, baik fasilitas/peralatan, pekerja, maupun lingkungan PERSIAPAN SERTIFIKASI HALAL PERSONIL PROSES Tim Manajemen Halal Fasilitas dan Peralatan Penyelia Halal (muslim) Produk dan Bahan Menjaga kesinambungan proses produksi halal Prosedur

BEFORE PELAKU USAHA PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PENDAFTARAN AFTER SERTIFIKAT HALAL KOMISI FATWA MUI SIHALAL PENDAFTARAN LPH PELAKU USAHA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia

PERUBAHAN ALUR PROSES DAN WAKTU SERTIFIKASI HALAL

TEMPAT LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (saat ini) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 34 PROPINSI KANTOR MUI PUSAT DI JAKARTA SATGAS HALAL DAERAH DI 34 PROPINSI (KANWIL KEMENAG) DAN KEMENAG KAB/KOTA (on going process) KANTOR PUSAT BPJPH DI JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR PUSAT LPPOM-MUI DI BOGOR LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPPOM MUI) 34 PROPINSI

LAYANAN SERTIFIKASI Layanan sertifikasi halal tetap dibuka melalui: HALAL E-mail: sertifikasihalal@kemenag. go. id Whatsapp: 0811 1171 019 ERA ADAPTASI BARU • Mengajukan dokumen lengkap melalui email sertifikasihalal@kemenag. go. id • Formulir dapat diunduh di: http: //halal. go. id/infopenting Dokumen disatukan dalam 1 (satu) file dengan format PDF, maksimal 8 Mb. Kode pengiriman: Nama perusahaan_Pendaftaran SH_tanggal pengiriman. Contoh: PT. Sakura_Pendaftaran SH_19032020

Penjaminan Kehalalan Produk Kegiatan yang secara sadar untuk tetap mengikuti semua persyaratan, aturan dan kegiatan produksi serta pengawasannya agar secara konsisten mempertahankan kehalalan semua produk yang dihasilkan BAHAN SISTEM PRODUKSI/ PROSES PRODUK Menggunakan bahan-bahan yang halal (hewani/ nabati) Bahan baku, tambahan, dan penolong Menggunakan fasilitas, sumber daya dan peralatan khusus untuk produk halal STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) Setiap aktivitas kritis yang memengaruhi kehalalan harus dilengkapi SOP SISTEM/MANAJEMEN JAMINAN HALAL (SJH/MH) Selalu disiplin dalam menjalankan Sistem Jaminan/ Manajemen Halal

5 RUKUN HALAL (Arkan al-Halal)

BLANGKO SERTIFIKAT HALAL numerator logo garuda dengan polymas emboss security paper invisible fiber 3 warna tulisan ’bpjph’ vertikal tulisan ’asli’ vertikal watermark gambar garuda menyebar di seluruh kertas

CONTOH SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN BPJPH

JUMLAH SERTIFIKAT HALAL DAN PRODUK YANG DIKELUARKAN LPPOM-MUI S. D 2019 60. 729 JUMLAH SERTIFIKAT HALAL TREN DAN JUMLAH PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL KE BPJPH (Sejak 17 Oktober 2019 s. d 20 September 2020) Pusat 1605 JUMLAH PERUSAHAAN Daerah 4519 Total 6124 TREN DAN JUMLAH PELAKU USAHA PENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL KE BPJPH 1227 70. 990 596 865. 921 737 336 JUMLAH PRODUK 229 15 28 Oct-19 103 137 148 Nov-19 Dec-19 259 240 Jan-20 172 Feb-20 Sumber: LPPOM MUI, 2019 289 175 93 114 74 84 151 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Pusat 479 213 Jul-20 133 92 Aug-20 Sep-20 Daerah Sumber: Sihalal BPJPH, 2020

Terima Kasih