REGISTRASI IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Nasional IAI Jakarta, 18 Juni 2011 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PENDAHULUAN (1) o Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian o Ditetapkan 3 Mei 2011 o Diundangkan 1 Juni 2011 o Terdiri dari 7 Bab, 39 Pasal

PENDAHULUAN (2) o Bab I. Ketentuan Umum o Bab II. Registrasi o Bab III. Izin Praktik dan Izin Kerja o Bab IV. Komite Farmasi Nasional o Bab V. Pembinaan dan Pengawasan o Bab VI. Ketentuan Peralihan o Bab VII. Ketentuan Penutup

Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian what by whom how where ED STRA STRTTK • Dikeluarkan o/ Menteri • Menteri mendelegasikan • Menteri mendelegasi kepd KFN kepd Ka Din. Kes Prov • Permohonan kepd KFN • Permohonan kepd Ka Din. Kes Prov • Tembusan kepada Dir. Jen Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi • Dpt on line Pusat (Jakarta) • 5 (lima) Tahun • Tempat menyelesaikan pendidikan • 5 (lima) Tahun SIPA , SIKA atau SIKTTK • Dikeluarkan o/ Kepala Din. Kes Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan • Permohonan kepd Ka Din. Kes Kab/Kota • Tembusan kepd Ka Din. Kes Prov • Tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan - berlaku sepanjang STRA atau STRTTK masih berlaku - Tempat praktek/bekerja msh sesuai dg yg tercantum dlm SIPA, SIKA atau SIKTTK

PERSYARATAN STRA (1) o Ijazah Apoteker o Sertifikat Kompetensi Apoteker o Telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker o Surat Keterangan sehat fisik dan mental o Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

PERSYARATAN STRA (2) . . . bagi Apoteker lulusan luar negeri o Surat Keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker dari Institusi Pendidikan yg terakreditasi o Surat izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan per. UUan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian bagi Apoteker WNA

SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI o Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi setelah lulus uji kompetensi o Berlaku 5 tahun dan dpt dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya o Uji kompetensi dilakukan oleh Org. Profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP) o Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN

TATA CARA MEMPEROLEH STRA (1) o Apoteker mengajukan permohonan kepada KFN, cc: DJ Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi o Dapat dilakukan secara online o 10 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, KFN menerbitkan STRA

TATA CARA MEMPEROLEH STRA (2) o Dokumen yang dilampirkan: n FC Ijazah Apoteker n FC Surat Sumpah/Janji Apoteker n FC Sertifikat Kompetensi Profesi n Surat Keterangan sehat fisik dan mental n Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanaan ketentuan etika profesi n Pas foto terbaru berwarna uk 4 x 6 dan uk 2 x 3 masing-masing sebanyak 2 lembar

APOTEKER BARU LULUS Fakultas Farmasi xxx PELANTIKAN & PENGUCAPAN SUMPAH APOTEKER DAFTAR NAMA APOTEKER BARU SERTIFIKAT KOMPETENSI Kolektif, 1 bln sebelum pelantikan Org. Profesi 2 minggu sebelum pelantikan KFN STRA

REGISTRASI ULANG o Registrasi ulang dilakukan sesuai tata cara memperoleh STR dengan melampirkan STRA yang lama o Harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum STRA habis masa berlakunya

PENCABUTAN STRA (1) o STRA dapat dicabut karena: n Permohonan ybs n Pemilik STRA tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter n Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian n Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (1) o SIPA: n Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian n Apoteker Pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian o SIKA bagi Apoteker yg melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran

IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (2) o SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian o Apoteker PJ di Puskesmas dapat menjadi Apoteker Pendamping di luar jam kerja o SIPA Pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian

TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (1) o Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dina Kesehatan Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dillaksanakan, cc: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi o Untuk permohonan SIPA sbg Apoteker Pendamping hrs dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat PK pertama, kedua atau ketiga o 20 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Ka Dinkes Kab/Kota menerbitkan SIPA atau SIKA

TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (2) o Dokumen yang dilampirkan: n FC STRA n Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran n Surat rekomendasi dari organisasi profesi n Pas foto terbaru berwarna uk 4 x 6 dan uk 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 lembar

PENCABUTAN SIPA atau SIKA (1) o SIPA atau SIKA dapat dicabut karena: n Permohonan ybs n STRA tidak berlaku lagi n Ybs tidak bekerja pd tempat yg tercantum dlm surat SIPA atau SIKA n Ybs tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan ditetapkan dg surat keterangan dokter n Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian n Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

KOMITE FARMASI NASIONAL KOMPOSISI: • Kemenkes 2 • BPOM 1 • Org. Prof. 3 • Org. TTK 1 • Perhimpunan PTFI 1 • Kemendiknas 1 (1) KOMITE FARMASI NASIONAL DIVISI SERTIFIKASI & REGISTRASI SEKRETARIAT DIVISI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN • PNS • BERTGGJWB KEPD SES • DJ BINFAR & ALKES DIVISI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KOMITE FARMASI NASIONAL (2) o Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan DJ Binfar & Alkes o Untuk anggota KFN yang berasal dari organisasi atau perhimpunan harus diusulkan oleh organisasi atau perhimpunan ybs kepd DJ Binfar & Alkes o Masa bakti 3 tahun dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode o Ketua KFN harus seorang apoteker

KOMITE FARMASI NASIONAL (3) o Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KFN dapat membentuk tim ad hoc, yang bertugas menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin o Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran disiplin diatur oleh KFN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN o Pembinaan dan pengawasan thd pelaksanaan dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh DJ Bina Kefarmasian & Alkes, Ka Dinkes Prov, Kab/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan terkait sesuai dg fungsi dan tugas masing-masing o Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada DJ

KETENTUAN PERALIHAN (1) o Apoteker yg sudah memiliki SP atau SIK dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA o Wajib MENGGANTI SP atau SIK dg STRA dan SIPA/SIKA paling lambat 31 Agustus 2011 o Mendaftar melalui website KFN selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tgl 31 Agustus 2011, dg melampirkan: n FC KTP/Sim/Paspor n FC Ijazah Apoteker n SIK atau SP n Pas foto terbaru berwarna uk 4 x 6 dan uk 2 x 3 masing sebanyak 2 lembar

KETENTUAN PERALIHAN (2) o Setelah mendapatkan STRA pertama kalinya, wajib mengurus SIPA atau SIKA o Masa berlaku STRA, SIPA, SIKA diberikan berdasarkan tanggal kelahiran apoteker

TINDAK LANJUT o KFN: n Finalisasi website n Penetapan keanggotaan o Proses PENGGANTIAN: n Data-base SIK terdahulu (DJ POM) dan SP (Biro Kepegawaian) otomatis ditetapkan STRA, foto diserahkan/dikirimkan lgs bisa diserahkan STRA kepada ybs n Secara manual (perorangan atau kolektif) n Tidak dikenakan biaya o Sosialisasi dan advokasi

Jumat, 17/06/2011 11: 58 WIB Visiting Apoteker Cegah Dokter Jualan Obat Tya Eka Yulianti - detik. Bandung - Imbauan Menteri Kesehatan agar apoteker mengunjungi pasiennya salah satu alasannya agar penggunaan obat generik dapat lebih meningkat. Selain itu, untuk mencegah praktik dokter yang menjual sendiri obat pada pasiennya. "Obat generik harus lebih ditingkatkan pemakaiannya. Saat berdiskusi dengan dokter, apoteker bisa meminta agar pasien diberi obat generik, " ujar Menteri Kesehatan dalam press confrence 5 th Conference of Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) di Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Jumat (17/6/2011). Saran penggunaan obat generik diberikan karena harganya lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Selain itu pendampingan apoteker pada pasien dalam pemberian obat dilakukan untuk mencegah adanya dokter yang menjual langsung obat pada pasiennya. "Dokter tidak diperkenankan menjual obat, kecuali di daerah yang tidak ada apotek dan apoteker. Pasien seharusnya mendapat obat dari pelayanan farmasi, " katanya. Ia pun berharap, peran dikuatkan. (tya/ern) apoteker dalam pelayanan kesehatan dapat lebih

Mari kita kawal bersama Permenkes 889/2011