REBRANDING KAWASAN BERIKAT PMK1312018 Per Dirjen 192018 Direktorat

REBRANDING KAWASAN BERIKAT PMK-131/2018 & Per Dirjen 19/2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SIMPLIFIKASI PERIZINAN LAMA Verify & Trust Setiap pengguna jasa harus diteliti terlebih dahulu sebelum dipercaya 18 Dokumen (Akte pendirian PT, NPWP, IMB, AMDAL, dll) Izin di Kantor Pusat 15 Hari Kerja di KPPBC 10 Hari Kerja di Kantor Pusat DJBC Permohonan secara manual 2 Trust & Verify BARU Setiap pengguna jasa dipercaya sampai terbukti melakukan kesalahan Izin Usaha Bidan Logistik (Pergudangan / transportasi / forwarding) Bukti Penguasaan Lokasi (SHM/ HGB /SEWA) Izin di Kanwil DJBC 3 Hari Kerja di KPPBC 1 Jam di Kanwil DJBC Permohonan secara online Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PRINSIP-PRINSIP PERUBAHAN ATURAN KAWASAN BERIKAT KEMUDAHAN / KEJELASAN BAGI PELAKU USAHA: Simplifikasi, Pendelegasian, Percepatan Izin Prinsip Penghapusan Izin Transaksional Penegasan Aturan Perpajakan Penyelesaian Masalah Di Lapangan KB MANDIRI One Size Doesn’t Fit All 3 PENINGKATAN PENGAWASAN Sinergi DJBC-DJP Penguatan MONEV Kemudahan Melakukan Pembekuan PENINGKATAN FUNGSI & TUJUAN KB KB Tidak hanya tujuan direct ekspor, tapi bisa indirect ekspor, Import Substitution, Hilirisasi & Support Industri tertentu Kewajiban Penyampaian Economic Impact KB Penguatan bahwa KB adalah Kawasan Pabean Ø Efek Ke Dokumen dan Sanksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

REBRANDING KAWASAN BERIKAT Fasilitas yang tepat sasaran Memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor Pola pengawasan yang tidak menghambat pelayanan untuk menjamin keamananan hak keuangan negara

DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK. 04/2018 tentang Kawasan Berikat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat

KETENTUAN UMUM “Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai” Kegiatan Pengolahan Ø Mengolah barang/bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil poduksi dengan nilai tambah yg lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya Ø Budidaya flora dan fauna Kegiatan Penggabungan Kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi KB ybs sebagai produk utama dengan barang jadi KB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC Dalam rangka pengawasan KB dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko

TUJUAN PENGOLAHAN BARANG DI KAWASAN BERIKAT EKSPOR Langsung: Pengeluaran Hasil Produksi untuk diekspor dari Kawasan Berikat yang bersangkutan Tidak langsung: Pengeluaran Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan tujuan ekspor SUBSTITUSI IMPOR Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke TLDDP untuk menggantikan impor barang sejenis HILIRISASI INDUSTRI Pengolahan komoditas asal TLDDP sehingga dapat diekspor dalam bentuk barang yang mempunyai nilai lebih tinggi Industri Hulu Industri Antara dan Hilir INDUSTRI TERTENTU Penerbangan, perkapalan, kereta api dan hankam

KRITERIA DIGABUNGKAN DENGAN HASIL PRODUKSI Melengkapi • • Masih berhubungan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan Melengkapi fungsi atau kegunaan Hasil Produksi Untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai secara bersamaan dalam satu kemasan penjualan Contoh : ikat pinggang di persh celana panjang, remote di persh televisi, tali sepatu di persh sepatu Keperluan Promosi • • Umumnya tidak berkaitan langsung dengan barang Hasil Produksi Nilai barang untuk keperluan promosi pada umumnya lebih kecil dari nilai barang hasil produksi Dikeluarkan bersamaan dengan Hasil Produksi dalam satu dokumen pemberitahuan Contoh : dompet di persh celana panjang, setrika di persh televisi Menggenapi • • Sama jenis maupun kualitasnya dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan Untuk menggenapi Hasil Produksi Max 40% dari total jumlah volume penjualan Hasil Produksi per dokumen pemberitahuan pengeluaran barang Tidak boleh diimpor langsung dari Luar Daerah Pabean dan hanya untuk tujuan ekspor Menjaga Kualitas dan Keamanan • Contoh : purifier untuk menjaga suhu dan higienitas kontainer saat pengiriman barang ke pembeli, hanging rack untuk menjaga kualitas pakaian saat pengiriman, pengontrol suhu untuk menjamin kualitas ikan pada saat impor Barang yang digabungkan harus dikeluarkan dari Kawasan Berikat secara bersamaan dengan Hasil Produksi

PELAYANAN PERIZINAN KAWASAN BERIKAT Masa Berlaku Pemberian Izin KB Janji Layanan Kanwil/KPUBC 3 Hari Kerja di KPPBC 1 Jam di Kanwil/KPUBC 3 Izin pengeluaran sementara dari KB ke TLDDP Izin menerima pekerjaan lain dari Badan Usaha di TLDDP s. d. Izin KB Dicabut Perizinan Transaksional KB Izin Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong ke TLDDP KPPBC

PERLAKUAN TERTENTU “One Size Doesn’t Fit All” Penambahan perlakuan tertentu oleh Kepala Kanwil DJBC/KPUBC pada izin Kawasan Berikat berupa: Kepala Kanwil/KPUBC dapat memberikan izin penambahan lokasi KB tidak dalam satu hamparan q Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten q Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah • Untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi • Karena kapasitas sudah tidak mencukupi atau karakteristik Hasil Produksi memerlukan penimbunan khusus • Kriteria sama seperti Izin KB kecuali batasan luas • Profil risiko rendah q Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh q Kemudahan subkontrak q Tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin q Perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan

KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT Pasal 19 PMK 131/2018, Pasal 29 Per Dirjen 19/2018 q q LDP TPB lain Kawasan Bebas TLDDP q KEK q Kawasan Ekonomi lain Kawasan Berikat Pemasukan a Bahan baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan litbang (Rn. D) pada KB b Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi c Barang yg dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara d Hasil produksi yg dimasukkan kembali; dan/atau e Hasil produksi KB lain Ø Bukan barang untuk dikonsumsi di KB Ø Berkaitan dengan kegiatan produksi Ø Setelah mendapat persetujuan pejabat atau SKP

Barang yang Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Fasilitas Apa saja? Barang tidak mendapatkan fasilitas Psl 20 (3 -5), 21 (PMK-131) Barang mendapat fasilitas Lampiran Huruf K Per Dirjen 19/2018 Kawasan Berikat Psl 29 Per Dirjen 19/2018

Pemasukan Barang dari LDP diberikan Fasilitas: (Pasal 20 PMK 131/2018) 1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 2. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 3. tidak dipungut PDRI. Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat: Pasal 20 (2) PMK 131/2018 1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 2. diberikan pembebasan Cukai; 3. tidak dipungut PDRI; dan/atau 4. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPn. BM Barangnya apa saja? Pasal 20 ayat 3 – 5 PMK 131/2018 Pasal 29 Per Dirjen 19/2018 Lampiran K

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pengeluaran Hasil Produksi Pasal 23 PMK 131/2018, Pasal 34 Per Dirjen 19/2018 Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya (Ekspor + Antar KB + FTZ + Kawasan ekonomi lain yang ditetapkan pemerintah) Pengeluaran Hasil Produksi KB ke TLDDP MAX 50% Pengurangan jumlah persentase penjualan ke TLDDP untuk periode tahun berikutnya > 50% Rekomendasi Kemenperin Tanpa persetujuan > Batas yang ditetapkan Persetujuan Ka. Kanwil/KPUBC Pembekuan izin KB (max. 3 bulan)

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT Pasal 23 PMK 131/2018, Pasal 34 Per Dirjen 19/2018 Kawasan Berikat q q q TPB lain Kawasan Bebas TLDDP KEK Kawasan Ekonomi lain Pengeluaran Bahan baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan litbang (Rn. D) pada KB Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi a Bahan baku dan/atau sisa bahan baku b Bahan penolong dan/atau sisa bahan penolong c d e f g h i Pengemas dan alat bantu pengemas Sisa dari proses produksi memiliki nilai ekonomis j Sisa pengemas dan limbah sisa/ limbah yg tidak memiliki nilai ekonomis Hasil produksi yg telah jadi maupun setengah jadi Barang contoh Barang modal Dilakukan setelah persetujuan Kepala Kantor Pabean Peralatan perkantoran Barang untuk keperluan litbang perusahaan

Pengeluaran Barang Modal Pasal 30 PMK 131/2018, Pasal 41 Per Dirjen 19/2018 TLDDP Pengeluaran Barang Modal asal impor ke TLDDP dibebaskan dari kewajiban membayar BM, cukai, dan PDRI, dalam hal telah dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun Pengeluaran dan penyelesaian kewajiban pabean terhadap Barang Modal asal impor yang pada saat pemasukannya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (master list BKPM), dilakukan sesuai PMK nomor 131/PMK. 04/2018 Pengusaha KB/PDKB dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 tahun

Pengeluaran Sementara dan Subkontrak (I) Pasal 32 PMK 131/2018, Pasal 44 Per Dirjen 19/2018 Tujuan Ø Ø Ø Luar daerah pabean TPB lainnya Kawasan Bebas TLDDP Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan ekonomi lain yg ditetapkan pemerintah ü Dilakukan setelah mendapat persetujuan Ka. Kantor Pabean, dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang dan/atau bahan ke KB ü Mempertaruhakan jaminan, sebesar BM, cukai, dan PDRI terurang dalam hal barang asal impor ü Tidak perlu mempertaruhakan jaminan, jika barang/bahan asal TLDDP dari KB ke TLDDP Keperluan q q q Subkontrak Perbaikan/reparasi Peminjaman Barang Modal untuk produksi Pengetesan atau pengembangan kualitas produksi Penggunaan returnable package Tujuan lain dg persetujuan Kepala Kantor Pabean ü BM, cukai, dan pajak menjadi tanggungjawab TPB tujuan penerima barang terhitung sejak barang dan/atau bahan diterima oleh TPB tujuan sampai dg diterima kembali KB asal ü Untuk keperluan subkontrak, kegiatan ekspor dapat langsung dilakukan oleh Pengusaha KB pemberi subkontrak dari lokasi penerima subkontrak ü Jaminan dicairkan ü Denda 100% dari BM yang seharusnya dibayar ü Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPn. BM Tidak dimasukkan kembali Terlambat dimasukkan kembali ü Dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPn. BM

Pengeluaran Sementara dan Subkontrak (II) Ketentuan pengeluaran sementara ke TLDDP untuk subkontrak Ø Ø Dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak Batas waktu persetujuan kepala kantor sesuai batas waktu perjanjian subkontrak Pemeriksaan awal dan akhir harus dilakukan oleh Pengusaha KB/PDKB pemberi subkontrak Perusahaan di TLDDP penerima subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak Ø Pengusaha KB atau PDKB dapat meminjamkan Barang Modal kepada penerima subkontrak Pengusaha KB/PDKB dapat menerima pekerjaan dari Badan Usaha di TLDDP berupa: ü Subkontrak ü Perbaikan/reparasi ü Pekerjaan lain setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean Pasal 32 Ayat 2 (a) – Psl 35 PMK 131/2018, Pasal 44 ayat 2 (a) – Psl 47 Per Dirjen 19/2018

SUBKONTRAK BERANTAI Ekspor KB A KB B KB C

PT. A Bahan Baku Ex: BC 4. 0, BC 2. 7, BC 2. 5 BC 2. 7 Memproduksi “Slash Pulp” Bahan Baku Ex: BC 2. 3

Ex: BC 4. 0: Bahan Baku & Wrapping Paper PT. B Ekspor (BC 3. 0) TLDDP (BC 2. 5) Stock BC 2. 7 BC 2. 5 Pasal 25 -29 PMK 131/2018, Pasal 35 -39 Per Dirjen 19/2018 Memproduksi “Kertas” Ex: BC 2. 3 Packing & Bahan Penolong KONVERSI? Pasal 40 Per Dirjen 19/2018 Eks. Lokal: Berdasarkan harga penyerahan atas barang yang dijual ke TLDDP. Eks. Impor : Berdasarkan konversi CIF atas barang yang dijual ke TLDDP

Mekanisme Penyelesaian Barang/Bahan Baku Eks Dokumen BC 2. 7 PT. A PT. B Menghasilkan Finish Good PT. C Semi Finish Good (Bahan Baku) Dijual ke PT. C BC 2. 7 BC 2. 5 Dengan konversi: • Eks Lokal • Eks Impor • Eks BC 2. 3 Harga Perolehan (CIF) • Harga Penyerahan ?

Issue: Bagaimana penyerahan atas barang jadi? Untuk PPN Penyerahan, Ketika dibuatkan dokumen BC 2. 5 -nya atas pengeluaran/ penyerahan Ke TLDDP adalah nilai finish good karena sudah digabung menjadi barang jadi yang sudah berubah bentuk

Pengeluaran Bekas Pengemas Container Bekas dengan kondisi: • Masih utuh; • Bagian bawah/dasar rusak tidak memungkinkan dipakai lagi untuk pengemasan; • Akan dijual dengan kondisi apa adanya (Pembeli akan memperbaiki); • Saat pemasukkannya tidak tercatat karena perolehannya menjadi satu allin dengan bahan baku Issue: Bagaimana Mekanisme pada saat pengeluarannya? Pasal 23 ayat 2 -7, pasal 25 PMK 131/2018. Pasal 34 dan 35 Perdirjen 19/2018 “Hasil Produksi yang mau tidak mau akan terproduksi” Pasal 34 huruf 3 Perdirjen 19/2018

PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN Impor Kawasan Berikat Penangguhan BM, Pembebasan cukai, dan/atau Tidak dipungut PDRI TLDDP Melunasi BM, cukai, dan PDRI (Diimpor untuk dipakai) *Kecuali sisa pengemas dan limbah * Penangguhan atau pembebasan BM dan cukai TLDDP (barang ditujukan kepada subjek penerima fasilitas penangguhan atau pembebasan BM dan cukai) Pembebasan Cukai dan/atau Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPn. BM Tidak dikenai PPN atau PPN dan PPn. BM (Dilakukan oleh non PKP dan/atau bukan termasuk penyerahan BKP) Pemasukan Melunasi PPN atau PPN dan PPn. BM yg pada saat pemasukanya tidak dipungut (Penyerahan BKP) Tidak dipungut PPN (Penyerahan non BKP) Tidak dikenai PPN atau PPN dan PPn. BM (Bukan Penyerahan) Pengeluaran Dilunasi dg SSP berupa Bukti Penerimaan Negara Dapat dikreditkan (dilampiri dok pabean) Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPn. BM (Penyerahan) Pengeluaran barang impor dari KB ke pengusaha di Kawasan Bebas yg mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas diberikan Pembebasan BM, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI

DASAR PENGENAAN BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI Harga Penyerahan Bea Masuk Harga Pemasukan Nilai pabean sesuai harga jual saat pengeluaran ke TLDDP Nilai pabean dan klasifikasi yg berlaku saat barang impor masuk ke KB Klasifikasi barang yg dikeluarkan ke TLDDP Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Cukai Ketentuan peraturan di bidang cukai PDRI Harga jual dan tarif saat pengeluaran barang ke TLDDP Nilai impor yg berlaku saat barang impor masuk ke KB (Nilai Pabean + Bea Masuk) Tarif saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Jika tarif BM untuk bahan baku > tarif BM barang hasil produksi, maka dasar pengenaan BM yaitu pembebanan tarif BM barang hasil produksi yg berlaku pada saat dikeluarkan dari KB Syarat : q Konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong jelas q Saat masuk sudah ada transaksi Penghitungan BM, cukai, dan/atau PDRI menggunakan NDPBM yg ditetapkan oleh Menkeu pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Dilakukan pengujian secara periodik oleh Kepala Kanwil BC atau Pejabat BC yg ditunjuk Out TLDDP Pasal 21 Ayat 5 (a) – (6), 24 (4), PMK 131/2018. Psl 31 Ayat (5) c, Ayat (6 -7) Per 19

PASAL 34 PER-19/BC/2018 PASAL 23 PMK no. 131/PMK. 04/2018 Barang dari Kawasan Berikat q Bahan Baku q Bahan Penolong q Bahan Pengemas q Barang sudah jadi q Barang Modal q Barang Contoh q Barang Perkantoran Dapat di Keluarkan ke • dapat di keluarkan ke : • Daerah Pabean • Tempat Lain dalam Daerah Pabean • Kawasan Ekonomi Khusus • Kawasan Ekonomi yang di tetapkan Pemerintah • Kawasan Bebas • Luar Daerah Pabean The Power of Power. Point | thepopp. com 31

PASAL 35 ayat 1, 2, dan 3 PER-19/BC/2018 PASAL 24 ayat 1, 2, dan 3 PMK no. 131/PMK. 04/2 Barang dari Luar Daerah Pabean Memperoleh Tidak Memperoleh Fasilitas Penangguhan/pem bebasan BM dan PDRI Membayar BM, Cukai, dan PDRI Dokumen Pemberitahuan

PASAL 35 ayat 1, 2, dan 3 PER-19/BC/2018 PASAL 24 ayat 1, 2, dan 3 PMK no. 131/PMK. 04/ Penjelasan • Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat yang : q memasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan tujuan impor untuk dipakai wajib membayar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dengan melampirkan Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor serta dapat dikreditkan. • (PASAL 35 ayat 1 dan 2 PER-19/BC/2018 & PASAL 24 ayat 1 dan 2 PMK no. 131/PMK. 04/2018) qmemperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan Cukai, diberikan penanguhan atau pembebasan Bea Masuk dan Cukai. • (PASAL 35 ayat 3 PER-19/BC/2018 & PASAL 24 ayat 3 PMK no. 131/PMK. 04/2018)

PASAL 35 DAN 36 PER-19/BC/2018 PASAL 24 DAN 25 PMK no. 131/PMK. 04/2018 Tempat Barang Kena Lain Pajak Faktur Pajak + Dokumen Kepabeanan Dalam Daerah Kawasan Bukan Pabean Barang Kena Berikat Pajak Tempat Lain Pengusaha Kawasan Bebas Sisa Pengemas atau Limbah dikenai PPN SSP/ atau PPN BPN dan PPn. BM Pengeluar Tidak dikenai PPN atau PPN dan PPn. BM Barang Kena Dalam Pajak yang pada saat Daerah pemasukannya tidak di Pabean pungut PPN atau PPN Faktur Pajak + Dokumen Kepabeanan Barang dikenai PPN atau PPN dan PPn. BM Pembebasan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPn. BM dan/atau Tidak dipungut Pph pasal 22 Dikecualikan untuk membayar bea masuk, Cukai dan/atau PDRI, serta PPN atau PPN dan PPn. BM 34

PASAL 35 DAN 36 PER-19/BC/2018 PASAL 24 DAN 25 PMK no. 131/PMK. 04/2018 § Barang dari kawasan berikat yang dikeluarkan ke TLDDP: 1. Jika termasuk BKP maka atas barang tersebut di kenai PPN atau PPN dan PPn. BM serta wajib membuat faktur pajak yang di lengkapi dengan dokumen kepabeanan, pembayaran dilakukan melalui Surat Setoran Pajak atau administrasi lain yang disamakan dengan itu sehingga mendapatkan BPN(bukti Penerimaan Negara) yang nantinya di tunjukan untuk pengeluaran barang (PASAL 35 AYAT (4) PER-19/BC/2018 & PASAL 24 AYAT (4) PMK no. 131/PMK. 04/2018) 2. Jika bukan termasuk BKP maka atas barang tersebut tidak dikenai PPN atau PPN dan PPn. BM (PASAL 35 AYAT (5) PER-19/BC/2018 & PASAL 24 AYAT (5) PMK no. 131/PMK. 04/2018)

§PASAL Barang dari yang masuk ke TLDDP lainnya yang pada saat 35 DAN 36 TLDDP PER-19/BC/2018 PASAL 24 DAN 25 PMK no. tidak 131/PMK. 04/2018 pemasukannya di pungut PPN atau PPN dan PPn. BM Jika termasuk BKP maka wajib membuat faktur pajak dan atas barang tersebut dikenakan PPN atau PPN dan PPn. BM (PASAL 36 AYAT (1) PER-19/BC/2018 & PASAL 25 AYAT (1) PMK no. 131/PMK. 04/2018) § Pengeluaran barang dari kawasan berikat termasuk hasil produksi kepada pegusaha di kawasan bebas lainnya yang telah mendapatkan izin usaha atas barang tersebut mendapat Pembebasan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPn. BM dan/atau Tidak dipungut Pph pasal 22 (PASAL 35 AYAT (6) PER-19/BC/2018 & PASAL 24 AYAT (6) PMK no. 131/PMK. 04/2018) § Pengeluaran barang dari kawasan berikat ke TLDDP berupa sisa pengemas atau limbah dikecualikan untuk membayar bea masuk, Cukai

Memenu PASAL 36 PER-19/BC/2018 PASAL 25 PMK no. 131/PMK. 04/2018 hi Aturan • Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Tidak Fraktur Barang Kena • Tempat Pajak Memenu pajak KAWASAN Penimbunan Berikat hi Aturan BERIKAT Tidak • Kawasan Bukan Bebas Fraktur Barang Kena • Kawasan Pajak Ekonomi Khusus • Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan Oleh * Sisa Pengemas atau Limbah Dikecualikan dari PPN Pemerintah atau PPN dan PPn. BM Tidak di pungut PPN atau PPN dan PPn. BM (dapat dikreditkan) Membayar PPN atau PPN dan PPn. BM (tidak dapat dikreditkan) 37

PASAL 36 PER-19/BC/2018 SAL 25 PMK no. 131/PMK. 04/2018 q Barang yang di masukan ke dalam kawasan berikat oleh pengusaha kawasan berikat /PDKB 1. Barang tersebut termasuk BKP maka wajib membuat faktur pajak meskipun tidak di pungut PPN atau PPN dan PPn. BM (pembayaran dapat dikreditkan) (PASAL 35 AYAT (9) PER-19/BC/2018 & PASAL 25 AYAT (7) PMK no. 131/PMK. 04/2018) 2. Barang tersebut termasuk BKP tetapi ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh pengusaha kawasan berikat / PDKB, maka dikenakan pembayaran PPN atau PPN dan PPn. BM (tidak dapat di kreditkan) (PASAL 35 AYAT (10) PER-19/BC/2018 & PASAL 25 AYAT (8) PMK no. 131/PMK. 04/2018)

PASAL 36 PER-19/BC/2018 PASAL 25 PMK no. 131/PMK. 04/2018 1. Barang tersebut bukan BKP maka tedak perlu membuat faktur pajak (PASAL 35 AYAT (7) PER-19/BC/2018 & PASAL 25 AYAT (5) PMK no. 131/PMK. 04/2018) 2. Barang tersebut termasuk bahan pengemas atau limbah dikecualikan dari PPN dan PPn. BM (PASAL 35 AYAT (11) PER-19/BC/2018 & PASAL 25 AYAT (9) PMK no. 131/PMK. 04/2018)

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KEWAJIBAN KAWASAN BERIKAT (I) Pasal 14 -16 PMK 131/2018, Pasal 16 -20 Per Dirjen 19/2018 Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat Memasang tanda nama perusahaan yg dapat dilihat jelas oleh umum Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yg layak bagi petugas BC Menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa: komputer dan media komunikasi data elektronik yg terhubung dg SKP DJBC Menyampaikan laporan tertulis kepada Kantor Pabean jika ada PDKB yg belum perpanjang waktu sewa lokasi maksimal 30 hari sebelum berakhir waktu sewa Melaporkan kepada Kantor Pabean jika ada PDKB yg tidak beroperasi Mengajukan permohonan perubahan izin KB kepada Kanwil atau KPUBC jika ada perubahan data dalam izin KB Membuat pembukuan/catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yg dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB Menyimpan dan memelihara buku dan catatan serta dokumen yg berkaitan dg kegiatan usaha selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku umum di Indonesia; dan Menyerahkan dokumen yg berkaitan dg kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC dan/atau DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN KAWASAN BERIKAT (II) Pasal 14 -16 PMK 131/2018, Pasal 16 -20 Per Dirjen 19/2018 Kewajiban Pengusaha KB atau PDKB Memasang tanda nama perusahaan yg dapat dilihat jelas oleh umum Menyediakan sarana dan prasarana untuk pertukaran data secara elektronik Mendayagunakan IT Inventory yg merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yg akan menghasilkan informasi laporan keuangan, digunakan secara kontinu dan realtime serta dapat diakses oleh DJBC serta DJP Mendayagunakan CCTV yg dapat diakses secara realtime dan online oleh DJBC dan DJP serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya Mengajukan permohonan perubahan izin KB kepada Kanwil/KPUBC jika ada perubahan data dalam izin KB Melakukan pencacahan (stock opname) dg mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean minimal sekali dalam 1 tahun Menyimpan dan memelihara buku dan catatan serta dokumen yg berkaitan dg kegiatan usaha selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku umum di Indonesia Menyerahkan dokumen yg berkaitan dg kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC dan/atau DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Menyampaikan laporan keuangan dan/atau laporan tahunan perusahaan kepada kepala Kantor Pabean; dan Menyampaikan laporan dampak ekonomi KB paling sedikit memuat info mengenai nilai fasilitas fiskal, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai pernjualan hasil produksi kepada kepala Kantor Pabean minimal 1 tahun sekali (Psl 24 Per Dirjen 19/2018)

KEWAJIBAN KAWASAN BERIKAT (III) Pasal 14 -16 PMK 131/2018, Pasal 16 -20 Per Dirjen 19/2018 Kriteria Kelayakan Ruangan, Sarana Kerja dan Fasilitas bagi Petugas BC memiliki akses untuk memonitor aktivitas pengeluaran dan pemasukan barang memiliki akses untuk memonitor CCTV tersedia sarana pendukung perkantoran seperti pengatur suhu ruangan (air conditioner), meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip tersedianya komputer (personal computer) dan printer dengan spesifikasi teknis yang mencukupi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran terkini dan dapat dioperasikan dengan baik tersedianya sarana komunikasi akses internet 24 (dua puluh empat) jam sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan berupa ruang istirahat dan toilet yang bersih dan memadai

PAPAN NAMA KAWASAN BERIKAT

TANGGUNG JAWAB KAWASAN BERIKAT Tanggung Jawab Penyelenggara KB, Pengusaha KB, dan/atau PDKB Bea masuk dan/atau cukai dan PDRI yang terutang atas barang impor yg berada atau seharusnya berada di KB Cukai serta PPN atau PPN dan PPn. BM yang terutang atas barang asal TLDDP yg berada atau seharusnya berada di KB Pembebasan dari tanggung jawab Meliputi selisih kurang yg terjadi akibat: Penguapan atau penyusutan Force majeure a Musnah tanpa sengaja b Diekspor dan/atau diekspor kembali c Diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan d Dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean e Dikeluarkan ke TPB lainnya f Dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yg mendapat izin Badan Pengusahaan Kawasan Bebas g Dikeluarkan ke pengusaha di KEK atau kawasan ekonomi lain yg ditetapkan pemerintah; dan/atau h Dimusnahkan dibawah pengawasan BC

LAIN – LAIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

JAM LAYANAN KAWASAN BERIKAT Pasal 47 PMK 131/2018, Pasal 64 Per Dirjen 19/2018 Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB diberikan pelayanan 24 Jam 7 Hari oleh DJBC melalui SKP dan/atau oleh Pejabat BC Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pengaturan penugasan Pejabat BC dalam rangka pelaksanaan pelayanan dengan mempertimbangkan: Ø Ø profil risiko layanan Kawasan Berikat; jam kerja pada Kawasan Berikat; permohonan Kawasan Berikat; dan ketersedian SDM Bea dan Cukai dan norma waktu beban kerja

PENDAMPINGAN Pasal 47 PMK 131/2018, Pasal 64 Per Dirjen 19/2018 Upaya mendukung peningkatan investasi & efektivitas pelayanan operasional Penyelenggara KB Pengusaha KB PDKB Pendampingan (Asistensi) DJBC DJP Menunjuk minimal 1 (satu) orang Perwakilan Resmi

PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG Pasal 37 PMK 131/2018, Pasal 49 -50 Per Dirjen 19/2018 Lampiran Huruf N Barang dalam KB (Sifat & Bentuk) Tidak Dapat Dimusnahkan Persetujuan Kepala Kantor Pabean Pemusnahan Barang Dibawah pengawasan pejabat BC Perusakan Barang Berita Acara BA Pemusnahan tidak dibuat dalam hal barang berupa sisa pengemas atau limbah, dan pemusnahannya di dalam KB Merusak kegunaan/fungsi secara permanen dg cara dipotong-potong atau dg cara lain

PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR Dalam lokasi penyelenggaraan KB dapat dilakukan usaha pergudangan Tata cara pendirian sesuai ketentuan mengenai GB atau PLB Barang hasil produksi tujuan ekspor + Gudang Berikat Barang dari KB lain Penetapan Konsolidator oleh Kepala Kantor Pabean sesuai ketentuan tentang konsolidator barang ekspor Pengawasan Pejabat BC Konsolidasi Konsolidator bertanggungjawab atas pelaksanaan konsolidasi barang ekspor Dilakukan oleh Pengusaha KB/PDKB, yang: q Melakukan sendiri konsolidasi ekspornya q Memiliki kesamaan manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi; atau q Berada dalam 1 Penyelenggaraan KB dan memiliki bidang kegiatan dan hasil produksi yang sama, dibuktikan dengan surat persetujuan Pengusaha Kawasan Berikat /PDKB

MONITORING DAN EVALUASI (I) Pasal 48 -49 PMK 131/2018, Pasal 65 -66 Per Dirjen 19/2018 SE-12 Hal 2 -6 Dirjen, Ka Kanwil, Ka KPUBC, Ka Kantor Pabean dan/atau pejabat BC yg ditunjuk Monitoring Evaluasi Ka Kanwil/KPUBC Izin KB Secara periodik Pengawasan rutin Pemeriksaan sewaktu-waktu Pemeriksaan sederhana Hasil Monev Selisih Kurang Hasil Monev - Musnah tanpa sengaja q Tidak dipungut BM cukai, dan PDRI q Dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory Dapat dipertanggungjawabkan q Ditagih BM, cukai, dan PDRI tanpa denda q Dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory Tidak dapat dipertanggungjawabkan q Ditagih BM dan PDRI serta denda q Terhadap BKC dikenakan denda sesuai ketentuan cukai q Dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory Karena kesengajaan serta terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan q Dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

MONITORING DAN EVALUASI (II) Pasal 48 -49 PMK 131/2018, Pasal 65 -66 Per Dirjen 19/2018 SE-12 Hal 2 -6 + Hasil Monev Selisih Lebih Dapat dipertanggungjawabkan q Dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory Karena kesengajaan serta terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan q Dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penelitian secara mendalam dilakukan oleh Ka Kantor Pabean terhadap indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KB Hasil penelitian Ditemukan pelanggaran administratif Pengenaan sanksi Ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai Penyidikan Jika Penanggungjawab KB terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan WNA, Dirjen BC memberitahukan instansi yg berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan

PELAYANAN MANDIRI Pasal 50 PMK 131/2018, Pasal 67 Per Dirjen 19/2018 Penetapan KB Mandiri oleh Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan: Self Managed Bonded Pelayanan Mandiri a. Profil risiko layanan rendah b. KSWP valid c. Memenuhi kriteria sebagai berikut: Ø Memiliki sertifikat AEO dan/atau sertifikat lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan/lembaga yang berwenang Ø Mendayagunakan IT Inventory sesuai kriteria dan dapat diintegrasikan dengan SKP Ø Memiliki kegiatan dengan volume tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan cukai 24/7 Ø Pertimbangan lain Kepala Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko Pengadministrasian dan pelakatan tanda pengaman Pengadministrasian dan pelepasan tanda pengaman Pelayanan pemasukan barang Pelayanan pembongkaran barang Pelayanan penimbunan barang Pelayanan pemuatan barang Pelayanan pengeluaran barang Pelayanan lainnya SKP Laporan SKP

LARANGAN DAN PEMBATASAN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Larangan dan Pembatasan Pasal 17 -18 PMK 131/2018, Pasal 27 -28 Per Dirjen 19/2018 Ketentuan Pembatasan di Bidang Impor dalam Kawasan Berikat LDP Out In TLDDP Psl 17 & 18 (PMK-131) Psl 27 & 28 Per Dirjen 19/2018 Belum berlaku ketentuan pembatasan, kecuali terkait dengan: Kesehatan Keamanan Keselamatan Lingkungan Terhadap Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB, berlaku ketentuan mengenai: Pemasukan barang yg dilarang untuk diimpor Ekspor barang yg dilarang ekspornya sesuai dg ketentuan perundang-undangan Tidak berlaku ketentuan pembatasan Berlaku ketentuan pembatasan dalam hal: a. Pengeluaran barang impor berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah; b. Pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasan; dan c. Instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat

PEMBERITAHUAN PABEAN DAN KOREKSI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemberitahuan Pabean Pasal 39 PMK 131/2018, Pasal 52 -53 Per Dirjen 19/2018 Penyelenggara KB Pengusaha KB PDKB PPJK Pemasukan ke KB Pengeluaran dari KB Pemberitahuan Pabean = Khusus pemasukan barang impor melalui PJT Pengeluaran sisa pengemas dan limbah ke TLDDP KSWP Dokumen Cukai Dikecualikan BKC dimasukkan /dikeluarkan dari dan ke TLDDP Menyampaikan laporan ke petugas BC Selisih jumlah barang impor yg dibongkar dengan yg diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Selisih kurang dan tidak dapat membuktikan kesalahan terjadi di luar kemampuan Selisih lebih dan tidak dapat membuktikan kesalahan terjadi di luar kemampuan - + Wajib membayar bea masuk atas impor barang yg kurang pada saat dibongkar + sanksi Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan

PEMBATALAN EKSPOR Pengusaha KB/PDKB dapat mengajukan permohonan pembatalan ekspor kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan dengan tata cara dan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai ekspor Permohonan pembatalan ekspor disertai keterangan mengenai: a. posisi barang saat diajukan pembatalan ekspor b. rencana penimbunan barang setelah disetujui pembatalan ekspor, yaitu q barang akan dimasukkan kembali ke KB q barang akan ditimbun sementara di TPS sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor q barang akan ditimbun sementara di lokasi konsolidator barang ekspor sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor; atau q barang akan ditimbun sementara di luar TPS atau di luar KB disertai dengan alamat yang jelas sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor