RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimadja, DEA Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 25 Februari 2015 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT ISO 9001 : 2008
1. pendahuluan 1
JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016 Rancangan Awal RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) Rancangan Akhir RKPD P/K/K KUA/PPAS PERUBAHAN Renja SKPD Rancangan Renja SKPD M-3 Des Jan Feb Mrt Apr Mei Musrenbang RKPD K/K Reses DPRD 1 Forum SKPD Prov Pra Musrenbang Kewilayahan Musrenbang. N as u/ RKP Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Jun Jul M-4 M-1 Ags RAPBD RKA-SKPD PERUBAHAN KUA/PPAS RKPD P/K/K/Desa Rancangan RKPD P/K/K RKPD Perubahan Rancangan RKPD Perubahan Sept PERUBAHAN APBD M-4 Okt Nov Des Reses DPRD 3 Reses DPRD 2 KETERANGAN: : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s. d Minggu ke -2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s. d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s. d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Musrenbang RKPD Prov Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 2
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2015 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN 9 -13 Maret 2015 PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) FORUM OPD PROVINSI M-2 Januari Februari M-3 15 Mei 2015 MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 M-2 M-4 Maret M-1 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA 1 – 28 Pebruari 2015 2 – 6 Maret 2015 INOVASI MUSRENBANG JABAR 24 - 25 Maret 2015 16 – 20 Maret 2015 April M 2 -3 Mei M-4 Minggu ke-2 -3 April 2015 Minggu ke-4 April 2015 PRA MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL 2 2 3 4
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN RANCANGAN AWAL RKPD PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD PERGUB RKPD 4
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN 1 OPD/BIRO KAB/KOTA DESA RESES DPRD AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA Usulan Awal Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) 2 Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran 3 Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota 4 Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD Pra Musrenbang dan Musrenbang Pasca Musrenbang RKPD KUA – PPAS 5 Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS 5
2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 6
Tema Pembangunan RKPD 2012 Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera 2013 Mengintegrasikan Peran Pemerintahan, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Tematik Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Tematik Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 2014 Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi. Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera 2015 Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Rancangan Tema : 2016 “Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan Global” 7
SANDINGAN ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 dan 2016 2015 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global dan. Asean – China Free Trade Area (ACFTA). Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahantidur (HGU). Ketahanan Pangan. Keamanan dan ketertiban daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja Sinergitas pembangunan desa-kota Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global, Asean – China Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Ketahanan Pangan. Keamanan dan ketertiban daerah Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Penataan Daerah Otonom Baru Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek 8 27
KEBIJAKAN PENDANAAN 2016 PENDAPATAN 1. Memantapkan Kelembagaan; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Koordinasi Pusat-Daerah; 4. Meningkatkan Deviden BUMD; 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; 7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah. PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Si. LPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Penyertaan modal; 2. Penyediaan dana bergulir; 3. Pembelian Saham; 4. Penyediaan Dana LPDP Jabar; 5. Penyediaan Dana Kolateral. BELANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 20132018, RPJMN 2015 -2019, MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; Program implementasi janji Gubernur; 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9
PROYEKSI PENDAPATAN 2008 - 2018 Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) 60. 00 50. 00 40. 00 30. 00 20. 00 10. 00 - 45. 00 53. 33 31. 67 15. 28 17. 38 6. 34 2008 7. 03 6. 34 7. 03 2009 2010 8. 41 9. 27 8. 41 2012 15. 28 2013 13. 19 2014 23. 33 25. 00 20. 03 16. 80 18. 34 15. 79 2015 21. 87 2016 2017 Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012 dan RPJMD 2013 - 2018 Target PENDAPATAN (OPTIMIS) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013 -2018) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD 2013 -2018) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4, 1 T 2018 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) 32. 00 35. 00 30. 00 25. 00 20. 00 15. 00 10. 00 5. 00 - 27. 00 4. 61 2008 4. 61 2009 5. 04 2010 6. 25 2011 7. 00 2012 8. 74 2013 10. 51 2014 14. 00 13. 04 2015 15. 00 19. 00 14. 42 2016 15. 77 2017 Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012 dan RPJMD 2013 - 2018 17. 25 18. 87 Target PENDAPATAN ASLI DAERAH (OPTIMIS) Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013 -2018) 2018 Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) 12. 00 10. 00 9. 00 8. 00 6. 00 4. 67 4. 00 2008 2. 10 2. 25 1. 96 1. 68 2009 1. 96 2. 10 2. 25 2. 33 2. 66 2010 2011 2012 2013 2014 Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012 dan RPJMD 2013 - 2018 6. 33 2. 75 2. 74 1. 68 2. 33 5. 00 2. 73 2. 37 2015 2016 10. 67 2. 98 Target (OPTIMIS) 2. 55 2017 2018 10
PROYEKSI BELANJA 2008 - 2018 Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 11
PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016 • • • PENCAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD 2013 – 2018 PEMENUHAN JANJI KAMPANYE GUBERNUR 2013 – 2018 PENUNTASAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL (COMMON GOALS) PENUNTASAN KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN HASIL RESES DAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD 12
Aktivitas RKPDJabar Online 2101 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016 (Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014) No Aktivitas Batas Waktu Output User Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi dan Bappeda Kab/Kota Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi Bidang Bappeda Provinsi 1. Input Usulan Rancangan Awal 10 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 2. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Rancangan Awal Seleksi Usulan Rancangan Awal 11 – 13 Februari 2015 Input Usulan Hasil Musrenbang Kab/Kota Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Input Hasil Forum OPD 2 – 8 Maret 2015 Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang Penyelarasan Pasca Musrenbang Provinsi Verifikasi dan Seleksi Hasil Musrenbang Provinsi Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat 15 – 21 Maret 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Rancangan RKPD Tahun Bappeda Kab/Kota 2016 Rancangan RKPD Tahun Tim Verifikatur OPD/Biro 2016 Rancangan RKPD Tahun Subag Perencanaan OPD/Biro 2016 Rancangan RKPD Tahun Bidang Bappeda Provinsi 2016 Rancangan Akhir RKPD Subag Perencanaan dan Tim Tahun 2016 Verifikatur OPD/Biro Rancangan Akhir RKPD Bidang Bappeda Tahun 2016 Provinsi RKPD Tahun 2016 Tim Penyusun RKPD 13 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13 -15 Februari 2015 10 - 14 Maret 2015 26 – 31 Maret 2015 1 – 30 April 2015 1 – 15 Mei 2015
3. Mekanisme pra musrenbang provinsi tahun 2015 14
AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Sesi Pertama (08. 00 – 13. 00) WAKTU ACARA PENYAJI 08. 00 – 09. 00 Pendaftaran 09. 00 – 09. 15 Sambutan Gubernur Kepala BKPP 09. 15 – 10. 00 Paparan Rancangan Awal RKPD 2016 Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat 10. 00 – 12. 00 Paparan Program dan Kegiatan Prioritas Kab/Kota Kepala Bappeda Tahun 2016 Kab/Kota - Usulan Kegiatan Tematik Sektoral Yang Akan Didanai oleh APBD Provinsi (sesuai Pagu Indikatif) - Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan - Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai oleh APBN 12. 00 – 13. 00 ISOMA 15
AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Sesi Kedua (13. 00 – 18. 00) WAKTU ACARA PENYAJI Desk : Desk/Verifikasi Usulan Prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Setiap Bidang Para Kabid Bappeda Provinsi dan OPD Provinsi 13. 00 – 14. 00 Kabupaten/Kota 1 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 14. 00 – 15. 00 Kabupaten/Kota 2 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 15. 00 – 16. 00 Kabupaten/Kota 3 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 16. 00 – 17. 00 Kabupaten/Kota 4 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 17. 00 – 18. 00 Kabupaten/Kota 5 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda KETERANGAN : v BAHAN DESK VERIFIKASI : - Surat Pengantar Materi Paparan Usulan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; - Isian Formulir Smart Planning Setiap Kegiatan Yang Diusulkan - Usulan Kegiatan Tematik Sektoral dari Kabupaten/Kota; - Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan dari Kabupaten/Kota; v OUTPUT/KELUARAN HASIL VERIFIKASI : - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Sektoral Kabupaten/Kota dan - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Kewilayahan Kabupaten/Kota; yang diusulkan untuk didanai dari APBD Provinsi dan/atau Yang diusulkan Ke APBN 16
AGENDA SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP 1. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan terhadap kegiatan tematik kewilayahan dan tematik sektoral untuk didanai oleh Provinsi; 2. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota Tahun 2016 dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional Tahun 2015; 3. Menyepakati Kategori Usulan kegiatan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan) Tahun 2016 4. Melakukan verifikasi urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria usulan kegiatan prioritas dan kelengkapan usulan kegiatan oleh Bappeda dengan didampingi oleh OPD Provinsi. 17
PEMBAGIAN PERAN SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Tugas Bappeda Kabupaten/Kota 1. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan per bidang 2. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional per bidang; 3. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota. Tugas OPD Provinsi 1. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; 2. Melakukan verifikasi substansi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016 berdasarkan Rencangan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Tahun 2016 Tugas Mitra Pemegang Sektor Bappeda Provinsi 1. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; 2. Melakukan Seleksi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang telah di verifikasi oleh OPD/Biro Provinsi 18
Kriteria Usulan Kegiatan 2016 A. Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 B. Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat : • Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional; • Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral; • Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota; C. Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota : • Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/Mo. U); • Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah • Memerlukan komitmen baru D. Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota : • Menjawab isu strategis Provinsi • Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals 19
Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat mulai APBD Murni Tahun 2015 1. Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2. Hibah, yang dibolehkan : a. Hibah untuk Pekerjaan Fisik b. Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi c. Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional d. Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. e. Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. f. Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 3. Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a. Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. b. Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi c. Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan d. Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. e. Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 20
JADWAL PELAKSANAAN NO. 1. 2. 3. 4. BKPP Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah I (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Depok, Sukabumi) Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah II (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bekasi) Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah III (Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon) a. b. Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ) Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi) PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG TEMPAT PELAKSANAAN 16 Maret 2015 BKPP Wilayah Bogor 17 Maret 2015 BKPP Wilayah Purwakarta 18 Maret 2015 BKPP Wilayah Cirebon 19 Maret 2015 BKPP Wilayah Priangan 20 Maret 2015 BKPP Wilayah Priangan 21
LAY OUT SIDANG PLENO PRA MUSRENBANG PROVINSI ASROT OPD PROVINSI DAN BAPPEDA PROVINSI P BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA; UNSUR SWASTA; UNSUR MASYARAKAT O D I U M KA BAPPEDA PROVINSI; KA BPKPP; UNSUR DPRD PROVINSI NOTULEN 22
LAY OUT SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI KA BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA KA BKPP DAN BAPPEDA PROVINSI KA BKPP; BAPPEDA PROVINSI NOTULEN UNSUR SWASTA; UNSUR PERGURUAN TINGI; UNSUR MASYARAKAT; UNSUR KOMUNITAS ASROT 23
Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015 KELOMPOK I : WILAYAH BOGOR Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1. Kepala Bidang Pemerintahan 2. Kepala Bidang Ekonomi 3. Kepala Bidang Fisik 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1. Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3. Kasubid Kerjasama Pembangunan 4. Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5. Elis Sondayani, SP 6. Deny Hermawan, ST. , MT 7. Drs. Hendi Mulyana 8. Delsi Taurustiati, SKM. , M. Soc KELOMPOK II : WILAYAH PURWAKARTA Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1. Kepala Bidang Pemerintahan 2. Kepala Bidang Ekonomi 3. Kepala Bidang Fisik 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1. Kasubid Infrastruktur Wilayah 2. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4. Tanti Harlianti, SP 5. Mujiono, S. Ap 6. Secilia Fammy Rukhamah, S. Sos. , MM 7. Endang Damayanti, ST. , MT 24
Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015 KELOMPOK III : WILAYAH CIREBON KELOMPOK IV : WILAYAH PRIANGAN Koordinator : Kepala Pusdalisbang Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1. Kepala Bidang Pemerintahan 2. Kepala Bidang Ekonomi 3. Kepala Bidang Fisik 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1. Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3. Kasubid Kerjasama Pembangunan 4. Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5. Drs. Achmad Pranusetya, MT 6. Asep sahriman, SP 7. Indra Permana, ST. , MT 8. Yosep Mochamad Zuanda, S. STP, M. Si Koordinator : Sekretaris Bappeda Anggota Wilayah Priangan Barat: 1. Kasubid Infrastruktur Wilayah 2. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4. Ir. Denny Trikomandani, ME 5. Drs. Bunbun Wahyu Korneli, MAP 6. Supradi, SKM 7. Tunggul Hary Murtie, ST Anggota Wilayah Priangan Timur 1. Kasubid Infrastruktur Wilayah 2. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4. Gilang Bayu Erlangga, SE 5. Lia Muliawaty, SAB. , MM 6. R. Ayu Dian Vita Damayanti, S. IP 7. Widianto Nugroho Adi, ST. , MT 25
4. Simulasi bantuan keuangan tahun 2016 14
SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 RANCANGAN AWAL Simulasi Pembobotan dalam Penentuan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 No Uraian Kabupaten/Kota Pembobotan (1, 2, …. , 4, 5) Persentase 1 ∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap Realisasi IPM 2012) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2 ∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya 10% 3 ∆ AKB 2012 - 2013 Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 10% 4 Jumlah Penduduk Tahun 2013 Semakin besar semakin besar bobotnya 10% 5 Luas Wilayah Semakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 10% 6 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Semakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 15% 7 Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8 PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya 10% 90
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. Kabupaten/Kota BKPP Wilayah I Bogor Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kota Bogor Kota Depok Kota Sukabumi BKPP Wilayah II Purwakarta Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kota Bekasi Pagu Indikatif (Rp. ) Rancangan Awal RKPD 2016 282, 499, 895, 636. 3 65, 157, 418, 923. 1 58, 578, 392, 035. 5 58, 187, 312, 526. 8 33, 147, 080, 338. 5 35, 551, 342, 742. 8 31, 878, 349, 069. 8 245, 196, 489, 463. 6 51, 899, 388, 782. 2 59, 687, 042, 305. 2 42, 194, 699, 386. 1 47, 056, 353, 322. 0 44, 359, 005, 668. 1
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. 3. 4. 5. Kabupaten/Kota BKPP Wilayah III Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kota Cirebon BKPP Wilayah IV Priangan (Barat) Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Sumedang Kota Bandung Kota Cimahi Pagu Indikatif (Rp. ) Rancangan Awal RKPD 2016 228, 889, 053, 729. 9 52, 571, 657, 689. 8 56, 479, 430, 245. 1 42, 741, 047, 123. 9 39, 664, 124, 047. 0 37, 432, 794, 624. 2 219, 454, 080, 956. 0 55, 669, 197, 405. 0 35, 222, 732, 105. 6 40, 607, 347, 490. 2 54, 771, 093, 580. 2 33, 183, 710, 375. 1
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No. V. Kabupaten/Kota BKPP Wilayah IV Priangan (Timur) Pagu Indikatif (Rp. ) Rancangan Awal RKPD 2016 273, 960, 480, 214. 1 1. Kabupaten Ciamis 42, 303, 606, 069. 3 2. Kabupaten Garut 55, 522, 477, 361. 9 3. Kabupaten Tasikmalaya 53, 759, 650, 025. 3 4. Kabupaten Pangandaran 50. 000, 0 5. Kota Banjar 34, 062, 831, 254. 2 6. Kota Tasikmalaya 38, 311, 915, 503. 3 Keterangan : 1. Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar, - , terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar dan BL Rp. 100 Milyar; 2. Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota; 3. Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.
Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pergub No. 52 Tahun 2014 Pasal 16) Pemerintah Kabupaten/Kota • Surat Pengantar dari Bupati/Walikota, dengan nomor Surat Bappeda; • Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL, gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik; • Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan • Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 11
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 Informasi lebih lanjut : § Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 22 Bandung Telp. (022) 4204483 § Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H. Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www. jabarprov. go. id, www. bappeda. jabarprov. go. id RKPDJabar -ONLINE KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
- Slides: 33