RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH PADA KEGIATAN USAHA KLINIK DALAM MALL/APARTEMEN DLH SURABAYA JUMAT, 30 AGUSTUS 2019
LATAR BELAKANG • Banyaknya permohonan izin PPLH dari klinik kecantikan di dalam Mall yang tidak dapat melengkapi persyaratan, diantaranya Izin lingkungan.
FAKTA TERKAIT KLINIK DALAM MALL • Dalam dokumen ANDAL tidak membahas adanya kegiatan klinik dalam mall. Hanya menyebut retail • Dalam dokumen RKL-RPL tidak ada pembahasan pengelolaan limbah B 3 (Royal Plaza, Ciputra World dan BG Junction); • Dalam dokumen RKL-RPL ada pembahasan pengelolaan limbah B 3 namun bukan limbah medis (PTC, Tunjungan Plaza, Marvell City, dan CITO); • Contoh-contoh klinik dalam mall yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan mall yaitu a) Belle Crown di Royal Plaza Mall b) Erha apothecary, ZAP, Miracle Aesthetic Clinic, Pure Clinic di Tunjungan Plaza Mall c) ZAP dan Erha Apothecary di dalam Galaxy Mall
d) Erha Apothecary di Mall Ciputra World e) Erha Apothecary dan Natasha Skin Clinic Center di PTC f) Billagio Skin Care di Marvel City g) Dina Beauty Clinic di Cito
RAPAT DENGAN PAKAR/PRAKTISI TENAGA AHLI HUKUM LINGKUNGAN UNAIR, TENAGA AHLI LINGKUNGAN ITS DAN POLRESTABES KOTA SURABAYA
TINJAUAN PERATURAN : • Pasal 12 ayat 1 dan 3 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B 3 disebutkan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 wajib melakukan penyimpanan limbah B 3 yang dihasilkannya dan wajib memiliki izin TPS Limbah B 3” • Pasal 12 ayat 4 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disebutkan bahwa “Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B 3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B 3, setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 wajib memiliki izin lingkungan; • Pasal 18 huruf a PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa “dalam hal kegiatan usaha berada dalam satu lokasi (satu kesatuan hamparan ekosistem) maka pemrakarsa hanya menyusun satu dokumen UKL-UPL; • Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf c angka 7, ayat (3) dan ayat (4) PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa “apabila ada perubahan usaha dan atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan maka penanggungjawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan yang
LANJUTAN……. . • Pasal 10 ayat 6 dan pasal 14 ayat 3 huruf c Permen. LHK P. 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan disebutkan bahwa “Muatan dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C adalah pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, RKL-RPL, daftar pustaka dan lampiran” • Pasal 14 ayat 3 huruf c Permen. LHK P. 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan disebutkan bahwa “Penilaian dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C dilakukan oleh instansi lingkungan hidup”
ADDENDUM ANDAL RKL-RPL TYPE C Permen. LHK Nomor P. 23 Tahun 2018
KESIMPULAN : 1. Pusat Perbelanjaan/Mall yang memiliki kegiatan klinik maka dokumen lingkungan dan Izin Lungkungannya harus melingkup kegiatan tersebut; 2. Dalam hal dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan pusat perbelanjaan/mall belum melingkup kegiatan klinik, maka ada dua alternatif penyelesaian, yaitu : a) harus mengajukan perubahan izin lingkungan melalui mekanisme addendum dokumen lingkungan tipe C; b) Menghentikan kegiatan klinik dalam pusat perbelanjaan/mall; 3. Addendum Andal RKL-RPL tipe C hanya menambah deskripsi kegiatan dan perubahan RKL-RPL yang penilainya adalah internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya; 4. Limbah B 3 yang dihasilkan dari kegiatan pusat perbelanjaan/mall baik limbah B 3 umum maupun limbah B 3 medis menjadi tanggung jawab pengelola pusat perbelanjaan/mall.
TERIMA KASIH Materi dapat diunduh di : lh. surabaya. go. id
- Slides: 11