RAPAT KERJA PENYULUHANPEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN

RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAKARTA, 15 -17 MARET 2016 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH: SIGIT PAMUNGKAS, S. IP. , MA. (KOMISIONER KPU RI)

ISU STRATEGIS PERUBAHAN PKPU REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL NO PKPU ISU STRATEGIS 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Guna efisiensi waktu dan meningkatakan kecermatan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan, maka Anggota dan Sekretariat PPS wajib membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan 1. Guna meminimalisir permasalahan dan menjaga kenetralitasan penyelenggara pemilihan serta agar tidak terjadi manipulasi dan guna meningkatkan partisipasi masyarakat, maka PPK wajib memaparkan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C 2 -KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara RANCANGAN PERUBAHAN PKPU § § Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 ayat (4) “Menambah pengaturan mengenai Anggota dan Sekretariat PPS membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan”. Di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e 1, sehingga berbunyi sebgai berikut: Pasal 15 ayat (6) huruf e 1. “PPK memaparkan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C 2 -KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya”;

LANJUTAN. . . NO PKPU ISU STRATEGIS 3. Penyelesaian Keberatan Guna kepastian hukun dasar bagi PPK dalam menjalankan fungsinya, serta guna meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan, maka perlu pengaturan menegenai PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL. 3. Pengaturan mengenai kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA 1 -KWK dan salinan Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU guna keseragaman data (mencega miss komonikasi), keterbukaan informasi publik dan mempermudah koordinasi antar KPU dengan KPU Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pihak lain. 4. Rekapitulasai Hasil Penghitungan Suara RANCANGAN PERUBAHAN PKPU § § § Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8 a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 ayat (8 a) “PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL”. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3 a) dan ayat (3 b), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 ayat (3 a) “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA 1 -KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU”. Pasal 30 ayat (3 b) “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi”.

LANJUTAN. . . NO PKPU 5. Rekapitulasai Hasil Penghitungan Suara ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU Pengaturan mengenai kewajiban KPU 5. Ketentuan Pasal 45 ditambah 2 (dua) ayat, Provinsi/KIP Aceh menyampaikan yakni ayat (3 a) dan ayat (3 b), sehingga salinan Model DAA dan Model DA 1 berbunyi sebagai berikut: KWK dan salinan Keputusan tentang § Pasal 45 ayat (3 a) “KPU Provinsi/KIP Aceh Penetapan Hasil Perolehan Suara menyampaikan salinan Model DAA dan dalam bentuk softcopy kepada KPU Model DA 1 -KWK dalam bentuk softcopy guna keseragaman data (mencega miss (hasil scan) kepada KPU untuk komonikasi), keterbukaan informasi dipublikasikan di laman KPU”. publik dan mempermudah koordinasi § Pasal 45 ayat (3 b) “KPU Provinsi/KIP Aceh antar KPU dengan KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU Penyelenggara Pemilihan dan/atau Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Hasil Pihak lain. Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi”.

S E K R E T K I A A I S N M I A H