RAPAT AWAL PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 BADAN

RAPAT AWAL PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

Out Line Paparan • Pendahuluan • Time Line Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora • Penutup

PENDAHULUAN • Tahun 2021 merupakan tahun akhir RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 -2021. • Tema Pembangunan “ Mewujudkan Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat “. • Dengan Berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Nasional ( RPJMN Tahun 2019 -2024 ) dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ( RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 ).

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah • Percepatan Pengurangan kemiskinan dan Pengangguran • Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM Jawa Tengah • Peningkatan Kapasitas dan daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan • Pemanfaatan tata Kelola Pemerintahan dan Konduktifitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Arah Kebijakan Kabupaten Blora • Percepatan Pengentasan Kemiskinan • Peningkatan Kualitas SDM dan Kualitas Hidup Masyarakat • Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif • Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan • Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

ISU STARTEGIS Pemenuhan SPM Tahun 2021 Pemenuhan jenis layanan bagi semua penerima layanan ( target 100 % sasaran ) 1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial Muatan SPM : Jenis Layanan, Mutu layanan, dan Penerima Layanan

TARGET SASARAN POKOK PEMBANGUNAN TAHUN 2021 • Pertumbuhan Ekonomi : 5, 4 – 5, 7 % • Inflasi : 3– 7% • Indeks Gini : 0, 37 • Indeks ketimpangan wilayah : 0, 300 – 0, 400 • Persentase Penduduk Miskin : 9 – 10 % • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 68, 84 • Angka Usia Harapan Lama Sekolah : 12, 85 tahun • Rata-rata lama sekolah : 6, 6 tahun • Usia Harapan Hidup : 74 tahun • Pengeluaran Riil Per Kapita : Rp 9. 485 ribu • Tingkat Pengangguran Terbuka : 3, 4% • Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 82, 77 • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 68, 84 Target Akhir dalam RPJMD Tahun 2016 2021

PRIORITAS 1: PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN Penyediaan kebutuhan dasar hidup untuk penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan, diantaranya penyediaan rumah layak huni yang tepat sasaran, akses terhadap air bersih dan sanitasi; Penyediaan sistem jaminan perlindungan sosial yang terpadu antar tingkatan pemerintahan; Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluran, penyediaan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan, serta peningkatan gizi masyarakat; Peningkatan akses, pemberdayaan dan bantuan dalam mendukung usaha produktif masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi rakyat seperti pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengiriman transmigran. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antarperangkat daerah dan pemerintah desa dalam menyusun rencana dan aksi penanggulangan kemiskinan terintegrasi. Pelibatan berbagai pihak seperti lembaga zakat, dunia usaha, LSM yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki program penanggulangan kemiskinan dan Corporate Social Responsibility (CSR), Peningkatan pelibatan masyarakat secara langsung dalam proyek padat karya khususnya untuk kegiatan yang berasal dari Dana Desa Perkuatan data disagregat kemiskinan hingga di tingkat desa guna memperjelas target dan sasaran keluarga miskin, Penyediaan dukungan program penanggulangan kemiskinan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

PRIORITAS 2: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak Penanganan dan penurunan stunting Peningkatan budaya membaca dan olahraga Peningkatan peran pemuda, perempuan, anak, difable, dan kaum marginal sebagai sasaran pembangunan dalam pembangunan daerah

PRIORITAS 3: PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan investasi satu pintu Peningkatan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang investasi Dukungan dan sinergitas sarana dan prasarana wilayah yang mendukung investasi Peningkatan keterampilan calon tenaga kerja dan tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan Peningkatan mutu dan promosi potensi, termasuk potensi wisata dan budaya, dan produk unggulan daerah Penciptaan suasana yang aman dan kondusif Percepatan pembentukan instrumen pendukung kepastian investasi seperti rencana tata ruang dan dukungan lainnya

PRIORITAS 4: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan aksesibilitas Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Peningkatan sarana dan prasarana mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi Pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur Peningkatan infrastruktur lunak (soft infrastructure) untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim

PRIORITAS 5: PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan APBD serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Peningkatan kinerja manajemen aset dan arsip perangkat daerah Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dalam manajemen kerja dan tata kelola perangkat daerah Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat secara langsung

TAMBAHAN LAIN § Adanya Permendagri No. . . Tahun 2019 terkait Nomenklatur Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga kemungkinan adanya penyusunan 2 renja OPD § Pelaksanaan Musrenbangdes sesuai SE Bupati dilaksanakan pada bulan November – Desember 2019 dan menjadi rekapan usulan desa tahun 2021 § Aplikasi e-planning rencana akan ada perubahan dengan aplikasi SIMRAL ( Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan )

JADWAL PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Musrenbang Desa/Kelurahan untuk Pengusulan Program/Kegiatan Tahun 2020 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Waktu (tentatif) Desember 2018 s. d. Januari 2019 Desember 2018 s. d. 25 Januari 2019 Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan 31 Januari 2019 Awal RKPD Musrenbang RKPD di Kecamatan 1 -15 Februari 2019 Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 1 -10 Februari 2019 Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah 11 Februari 2019 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Waktu (tentatif) 11 -25 Februari 2019 Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Renja Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Pembahasan Rancangan Akhir RKPD bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah 26, 27, 28 Februari 2019 Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah Mei 2019 (menunggu undangan) 6 Februari 2019 6 -8 Februari 2019 27 -28 Maret 2019 4 April 2019

Kegiatan Penetapan RKPD Waktu (tentatif) 31 Mei 2019 Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat 1 -15 Juni 2019 Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat oleh 17 -21 Juni 2019 Bappeda Penetapan Renja Perangkat Daerah 28 Juni 2019

Add a Slide Title - 5